Hanya saja, langkah untuk menutup atau merger (gabung, red) sekolah belum akan diambil dalam waktu dekat. Hal itu, sebagaimana dikatakan Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana.

“Keputusan untuk merger tidak bisa dilakukan secara gegabah. Kalau memang tiga tahun berturut-turut itu minim terus, baru bisa kami merger. Karena harus dilihat dari tren tahunan,” ujar Suwarjana, Jumat (04/07/2025) tadi.

Menurutnya, setidaknya terdapat dua sekolah yang siswanya sangat minim, meski belum bisa disebutkan secara pasti. Salah satu SD yang sebelumnya kekurangan murid, seperti di kawasan Jatimulyo.

“Ada di Kecamatan Lowokwaru dan Sukun. Tapi untuk SDN Jatimulyo sudah terisi,” lanjutnya.

Suwarjana menjelaskan, bahwa faktor utama yang mempengaruhi rendahnya jumlah pendaftar adalah kepadatan penduduk. Selain itu, jarak sekolah dari rumah siswa juga berpengaruh.

“Kalau terlalu jauh, wali murid enggan. Karena anak-anak SD kan masih harus diantar dan diawasi,” terangnya.

Baca juga :

Untuk menutup kekurangan kuota, Disdikbud Kota Malang membuka opsi pendaftaran secara offline, termasuk bagi warga dari Kabupaten Malang. “Boleh daftar. Kemarin yang kosong kami buka secara offline, karena kalau online masyarakat malah bingung,” jelas Suwarjana.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Muflikh Adhim, menyebutkan bahwa persebaran peminat masih terpusat pada sekolah-sekolah yang aksesnya mudah dan sudah menjadi favorit masyarakat. Di wilayah SDN Bareng misalnya, dari lima sekolah yang ada, hanya SDN Bareng 3 yang tergolong penuh.

“Yang lainnya seperti Bareng 4, 5 dan 2 masih kekurangan. Tapi dibandingkan tahun lalu, sekarang lebih lumayan, ada yang terisi lima siswa,” ungkap Muflikh.

Terkait syarat pendaftaran bagi siswa dari luar kota, Muflikh menekankan pentingnya kesesuaian antara akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK). “Itu dibawa terus sampai jenjang berikutnya. Kalau beda bisa bermasalah saat masuk militer, misalnya. Jadi kalau ada perbedaan, silakan diperbaiki dulu,” tegasnya.

Disinggung soal rencana merger sekolah seperti yang sempat dikaji tahun sebelumnya, Muflikh memastikan bahwa sampai saat ini belum ada rencana tersebut. “Kalau cuma lima siswa pun tetap jalan. Masih ada interaksi sosial,” kata Muflikh.

Sebagai informasi, total pagu untuk siswa SD negeri kelas 1 tahun ini mencapai sekitar 7.000 siswa. Jika ditambah dengan SD swasta dan madrasah ibtidaiyah (MI), total pagu mencapai 13.500 siswa per tahun. Sementara jumlah lulusan SD/MI tahun ini tercatat sebanyak 14.000 siswa. (rsy/sit)

Merespon kondisi itu, Wali Kota Sutiaji menegaskan agar koperasi sekolah tidak menjualkan seragam yang mahal dan membebani. Apalagi, hal itu juga telah ditekankan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

“Ibu Gubernur juga sudah menyampaikan untuk di SMA dan SMK. Jadi, saya minta di SD dan SMP juga melakukan aktivitas yang sama yaitu dengan tidak menjual seragam sekolah yang membebani koperasi dan wali murid” kata Wali Kota Sutiaji, seusai memberikan pengarahan di SMPN 20 Kota Malang.

Ke depan, ujarnya, pihaknya juga akan menyiapkan melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024, terkait dengan seragam untuk peserta didik baru di lingkungan Kota Malang. Karena menurutnya, seragam itu penting bagi kebutuhan para siswa.

“Untuk seragam itu penting dan nanti dianggarkan biar semua sama. Jadi, siswa nanti tidak usah mikir itu. Biar nanti di 2024, itu dicover oleh APBD. Mohon maaf, biar kepala sekolah juga tidak menjadi ladang fitnah. Kasihan konsentrasi mengajar buyar gara-gara mikir soal seragam,” paparnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menanggapi hal itu menyampaikan bahwa pihaknya mendukung apabila nantinya anggaran seragam dimasukkan dalam APBD 2024. “Saya senang kalau itu memang benar. Tentunya, saya sangat mendukung. Nanti akan kami koordinasikan dengan teman-teman di DPRD Kota Malang dan akan kami hitung jumlah SD dan SMP nya. Mungkin, untuk sementara kita kuatnya Kelas 1 SD, Kelas 1 SMP. Nanti untuk SD/SMP swasta, akan kami kaji dengan teman-teman dewan. Saya yakin bisa dianggarkan di APBD,” jelas Suwarjana.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa jika wali murid yang tidak mempunyai uang lebih untuk membeli seragam, bisa melapor pada sekolah masing-masing. Sehingga, tentunya nanti akan dibantu. Sebab, sekolah juga akan melaporkan ke Disdikbud terkait dengan keluhan wali murid siswa.

“Kalau memang ada wali murid yang mau berterus terang tidak punya biaya, kami berikan gratis. Selama ini, penyaluran kami itu setelah PPDB untuk seragam yang dari APBD. Setelah nanti ada sisa, teman-teman Kepala Sekolah kami suruh mengusulkan apakah mungkin murid yang kelas 8 atau 9 ada yang membutuhkan seragam baru dan memang tidak mampu beli. Jadi silahkan untuk meminta ke kami,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk sementara ini Disdikbud Kota Malang, hanya bisa memberikan sepasang seragam bawahan dan atasan kurang lebih sejumlah 2.500 hingga 3 ribu bagi masyarakat yang kurang beruntung perekonomiannya. “Itu sudah include pramuka, biru putih dan merah putih. Mudah-mudahan ke depan semuanya bisa dianggarkan di APBD. Semua bisa berseragam. Masyarakat tinggal mungkin nanti mensubsidi silang kaitannya dengan seragam identitas sekolahnya, seperti batik dan sebagainya,” lanjutnya.

Sebagai informasi, apabila nantinya masih ada wali murid yang merasa keberatan dengan biaya seragam, bisa melakukan aduan pada Disdikbud Kota Malang. Tentu, privasi dari pengadu akan dilindungi.

“Kami tidak mau memojokkan salah satu. Justru kami akan senang karena itu pengimbangan untuk kami. Kalau ada masyarakat yang mau menilai kami, kami akan senang. Tapi sejauh ini belum ada yang mengajukan,” imbuh Suwarjana. (hms/rsy/sit)

Hanya saja, tingginya harga seragam di sekolah, terkadang menuai keluhan wali murid. Seperti, keharusan membeli dua jenis seragam dengan harga Rp 500 ribu.

Menanggapi masalah tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menghimbauan agar tidak memaksa membeli seragam sekolah melalui koperasi sekolah. Pihaknya memberikan kebebasan kepada wali murid, dalam memilih sumber pembelian seragam.

“Untuk seragam, biasanya tersedia di koperasi sekolah. Namun, jika ingin membeli di sekolah atau bahkan di pasar, semua boleh. Yang penting, seragam tidak akan menyulitkan, karena pasti tersedia di pasaran,” kata Suwarjana, Jumat (14/07/2023) tadi.

Baca juga :

Selain itu, Suwarjana juga menyampaikan keraguan terhadap harga seragam sebesar Rp 500 ribu. Menurutnya, dengan hanya dua jenis seragam (olah raga dan batik, red), harga tersebut tidak masuk akal.

“Jika hanya terdiri dari dua jenis seragam (olah raga dan batik), tidak mungkin harganya mencapai Rp 500 ribu,” ungkapnya.

Suwarjana juga menekankan, bahwa siswa baru yang belum menggunakan seragam baru, agar tidak menjadi masalah. Karena, tidak ada ketentuan yang mengharuskan siswa menggunakan seragam baru dalam waktu tertentu.

“Artinya, jika siswa belum menggunakan seragam baru, itu tidak masalah. Misalnya, siswa SMP dapat menggunakan seragam SMP hingga mereka mendapatkannya. Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa seragam SMP harus digunakan dalam waktu satu bulan, hal itu tidak berlaku,” imbuhnya. (rsy/sit)

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, menyampaikan bahwa bila dihitung untuk jumlah siswa di SDN Sisir 2, itu perkelas tidak sampai 20 anak. Dimana, dengan jumlah tersebut sangat berpengaruh dengan dana bantuan operasional sekolah nasional (BOSNas). Kemudian, itu juga sangat berpengaruh terkait kesejahteraan guru.

“Karena jumlah siswa di SDN Sisir 2 sedikit, makanya kami menyetujui bila SDN Sisir 2 dimerger dengan SDN Sisir 5. Mengingat, ini sangat berpengaruh dengan semua aspek,” terangnya di Gedung DPRD Kota Batu, Selasa (04/07/2023) tadi.

Meski begitu, ujarnya, Dinas Pendidikan harus melakukan langkah-langkah cermat. Diantaranya, yaitu memanggil kepala sekolah dan guru pengajar untuk diberikan penjelasan.

Baca juga :

“Yang jelas, selesaikan dahulu di Dinas Pendidikan dengan internal SDN Sisir 2. Harus jauh-jauh hari diberikan penjelasan, supaya pihak dari SDN Sisir 2 mengerti maksud dan tujuan mengapa dimerger ke SDN Sisir 5,” ujarnya.

Atas kekurangan siswa di SDN Sisir 2, tegas Didik, bisa menjadi instrospeksi sekolah tingkat dasar yang lain. Dalam pengertian, mengapa di sekolahnya kekurangan siswa, namun di sekolah lain siswanya banyak dan diminati orang lain. “Kejadian ini, harus menjadi instrospeksi bagi sekolah dasar lain. Jadi, semua elemen sekolah harus kreatif supaya sekolahnya maju,” tambahnya.

Sementara itu, Pembinaan SD Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batu, Daud Andoko, mengatakan sekolah yang berpotensi dilakukan penyatuan biasanya yang memiliki murid terlalu sedikit. Dengan perkembangan zaman, kemudian berdiri sekolah swasta yang selanjutnya membuat minat masyarakat sedikit berubah.

Padahal, jelas Daud, syarat mendapatkan dana batuan operasional sekolah nasional, suatu sekolah minimal harus memiliki 60 siswa. “Proses melakukan merger bukan proses yang sebentar. Karena datanya masing-masing sekolah, itu terhubung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI,” jelasnya. (put/gie)

Informasi Memontum.com, bahwa peristiwa ini terbongkar saat salah satu murid mengaji DS, tidak mau berangkat mengaji. Bahkan, peristiwa itu berlangsung hingga beberapa hari. Begitu pula, beberapa murid ngaji perempuan lainnya, juga tidak mau berangkat mengaji.

Karena penasaran itulah, salah satu orang tua murid pun bertanya kepada anaknya, terkait alasan kenapa sampai tidak mau mengaji. Saat itulah, orang tua murid dibuat kaget, karena alasan mereka tidak mau mengaji akibat takut dengan perbuatan DS yang suka meraba-raba tubuh.

Kejadian ini, pun sontak membuat geram. Malam itu juga, DS dibawa ke rumah Ketua RW setempat. Sempat dimusyawarahkan hingga keluarga korban memilih untuk menempuh jalur hukum.

Baca juga :

Beruntungnya, saat itu petugas Polsek Blimbing segera tiba di lokasi kejadian dan menenangkan warga yang sudah mulai marah. Selanjutnya, DS diamankan alias digelandang petugas Polsek Blimbing untuk dibawa ke Polresta Malang Kota.

Kasatreskrim Polresta Malang Kota, Kompol Bayu Febrianto Prayoga, membenarkan peristiwa tersebut. Dirinya menjelaskan, kejadian itu terungkap setelah salah satu murid pelaku tidak mau berangkat mengaji dengan alasan dugaan tersebut.

“Jadi pada awalnya, ada salah satu murid disuruh mengaji oleh orang tuanya. Tetapi saat itu, korban tidak mau. Alasannya, karena telah dicabuli. Kejadian itu kemudian dilaporkan ke RT/RW hingga diteruskan ke petugas kepolisian. Terduga tersangka sudah kami tahan,” teranganya, Rabu (21/06/2023) tadi.

Untuk saat ini, tambahnya, sudah ada tiga korban yang melapor ke PPA Polresta Malang Kota. “Untuk sementara, korban yang telah melapor sekitar tiga. Namun informasinya, ada lebih. Untuk korbannya ini, semuanya anak-anak dan berjenis kelamin perempuan,” jelasnya. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan Pasal 82 UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. (gie)

“Itu ada kesalahpahaman, dari bapak guru waktu pelajaran. Bukan pemukulan yang serius. Namun, istilahnya itu hanya guyon,” jelas Edy, saat ditemui di SMAN 3 Kota Malang, Jumat (04/11/2022) tadi.

Dugaan pemukulan tersebut, terjadi pada siswa kelas 12 D5 IPA, yang berinisial BB. Sedangkan oknum guru yang melakukan pemukulan, yakni berinisial SW. Dari keterangan yang didapat, peristiwa itu terjadi karena siswa dinilai ribut saat diingatkan. Sehingga, memancing reaksi guru.

“Pemicu awalnya ya biasa. Kalau anak-anak kadang ribut dan diingatkan untuk tenang. Tetapi, kadang celometan, ya cuma itu saja,” katanya.

Namun menurutnya, permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Di mana, guru sudah meminta maaf secara langsung pada siswa dan orang tua siswa, pasca kejadian tersebut.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak ada masalah. Ini intinya kesalahpahaman saja. Bapak gurunya sudah minta maaf secara langsung ke anaknya,” lanjutnya.

Dikatakannya, bahwa SMAN 3 juga menerapkan sekolah ramah anak. Sehingga, apabila terjadi hal yang demikian, guru akan diperingatkan hingga dikenakan sanksi. Karena SMAN 3 menerapkan punishment (hukuman) dan reward (penghargaan) bagi siapa saja.

Sementara itu, orang tua siswa, Wijianto, menyampaikan kejadian tersebut memang terjadi. Namun, tidak serius. Sehingga, diselesaikan secara kekeluargaan antara sekolah, siswa dan orang tua.

“Memang benar seperti itu kejadiannya. Tapi sudah selesai secara kekeluargaan. Ini juga tidak ada yang jadi masalah. Prinsipnya, gurukan ingin mendidik murid,” ucap Wijianto.

Kasi SMA PKPLK Cabdin Wilayah Kota Malang dan Batu, M Asrofi, akan menyelidiki kasus tersebut. “Akan kami cek dahulu. Kalau memang yang terbukti bersalah, maka akan kami berikan sanksi,” jelas Asrofi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat. (rsy/gie)

Menurut penuturan Uti, nenek korban, kejadian itu berlangsung pada Jumat (14/10/2022) siang. Itu diketahui, setelah cucunya menangis dan bercerita jika baru saja dia dilecehkan oleh guru ngajinya.

“Katanya dipangku diciumin dan dipegang-pegang di bagian dadanya. Kemudian, dibawa masuk ke kamar sama Pak Ustadnya,” ujar nenek korban.

Bunga pun, mengaku sempat memberontak, hingga akhirnya berhasil kabur. “Setelah dibawa masuk, saya berontak. Opo pak ustad… Opo pak ustad. Selanjutnya saya lari. Kalau cucu saya tidak berontak waktu dibawa masuk ke dalam kamar, apa yang terjadi pak. Apalagi, kalau tidak dilaporkan ke polisi, nanti suatu saat dia mengulangi lagi, ” terang sang Nenek dengan nada geram, Jumat (21/10/2022) tadi.

Sambil menangis, Bunga kemudian bercerita kepada neneknya tentang apa yang baru saja dialaminya. “Saat saya tanya, dia mengaku, aku lho ti (nenek, red) dikenek kenekno (memperagakan gerakan, red) sama Pak Ustad, ” ungkap Uti menirukan cerita Bunga.

Kejadian ini sempat dilaporkan ke RT setempat. Namun, karena minimnya bukti, tidak berani diteruskan. “Pak RT bilang, tidak berani karena tidak ada bukti. Saya lapor lagi ke RT 2, di sana saya tidak ditanggapi juga. Malahan, diberitahu agar cukup sampean (nenek) ambek aku saja yang tahu gitu (Hanya kamu dan aku yang mengetahui),” ujarnya.

Kemudian, tambahnya, dirinya kembali ke RT seraya mengatakan meminta keadilan. “Saya bilang, tolong saya minta keadilan, cucu saya digituin bagaimana. Kata Pak RT, saya diminta diam dan akan menemui RW, yang juga merupakan terduga pelaku atau ustad,” terang Uti menirukan ucapan RT.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Karena tidak puas dengan jawaban RT, pihak korban kemudian bercerita kepada saudaranya. Dari sinilah, akhirnya dilaporkan ke BPD hingga keesokan harinya, diadakan pertemuan di rumah nenek korban. “Yang datang Pak Kampung, RT-RT nya, tokoh masyarakat dan pelaku. Saya maki-maki Pak Ustadnya. Dia bilang pada saat itu, dia ngakunya khilaf,” ujarnya.

Lebih lanjut Uti bercerita, jika pada pertemuan di rumahnya, belum ada keputusan atau kesepakatan. “Waktu itu saya bilang, kalau saya tidak bisa memutuskan, karena saya cuma neneknya. Yang punya tanggung jawab, itu bapak ibunya. Saya takut mau bilang pada bapak ibunya korban, soalnya bapaknya kaku,” terangnya.

Kemudian esok harinya, kata Uti, dirinya bercerita kepada keponakannya yang berdinas di Kodim 0821 Lumajang. Kontan, hal itu membuat keponakannya tersebut marah dan memilih untuk mengantar korban ke Polsek Jatiroto. “Akhirnya ke Polsek Jatiroto, setelah di situ, dipanggil Pak Kades dan Pak Kampung. Dipanggil semua oleh Polsek pada hari Minggu, setelah itu Pak Win (Ketua BPD, red) datang,” jelasnya.

Uti kembali menceritakan, bahwa diduga korban dari oknum ustad tersebut sudah banyak. Namun, tidak ada yang berani bicara. “Korban sebelumnya sudah banyak, pak. Bukan cuma cucu saya saja. Semuanya kalau dipanggil mau, sudah banyak, tapi takut ngomong,” ujarnya.

Kejadian ini, selanjutnya diteruskan ke Polres Lumajang pada Senin (17/10/2022) lalu. “Korban divisum di RS Bhayangkara, kemarin dibawa ke Surabaya ke psikolog. Belum dikasih LP, tapi setelah itu disuruh ke Polres lagi, untuk disuruh bawa pakaian yang dipakai waktu kejadian,” imbuhnya.

Sementara itu, Kapolsek Jatiroto, AKP Rudi Isyanto, ketika dikonfirmasi membenarkan terkait kejadian tersebut. Pihaknya sudah menyerahkan kasusnya ke Polres Lumajang. “Perkara ditangani unit PPA Polres Lumajang,” terang Kapolsek via WhatsApp.

Kasat Reskrim Polres Lumajang, AKP Hari Siswanto, saat dihubungi melalui sambungan telepon WhatsApp menyampaikan jika kasus dugaan pelecehan seksual tersebut sudah ditangani pihaknya. “Masih proses mas,” terangnya singkat. (adi/gie)

Kepala Puskesmas Kota Kulon Bondowoso, drg Ahmad Mansyur, mengatakan bahwa sebelumnya sudah ada dua siswa yang positif Covid-19. “Murid yang diswab hanya Kelas 3 dan 6 saja. Karena, dua orang yang terpapar, adalah murid Kelas 3 dan 6. Setelah dilakukan swab terhadap 68 murid, ada satu lagi yang terkonfirmasi. Jadi jumlah yang terkena virus Corona ada 3 siswa,” ujar drg Mansyur.

Jubir Satgas Covid-19, dr Mohammad Imron MMkes, juga membenarkan mengenai hal itu. Bahwa, ada tiga murid SD Katolik Indra Siswa, yang terpapar virus Corona. Pihaknya akan mengevaluasi PTM di seluruh sekolah. “Khusus sekolah yang muridnya terkonfirmasi virus Corona, harus ditutup. Pembelajaran bisa dilakukan dengan Daring (Dalam Jaringan) atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ),” jelasnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ditambahkan, Satgas Covid-19 akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait dengan pembelajaran sekolah di bawah naungannya. Pastinya, untuk SDK Indra Siswa, harus ditutup selama 10 hingga 14 hari.

Satgas sendiri, akan melanjutkan testing dan tracing lanjutan. Sebelumnya, telah dilakukannya pada murid kelas 3 dan 6 yang terpapar dan kepada pihak yang melakukan kontak erat. Minggu depan, Satgas Covid-19 akan melakukan evaluasi dengan pihak terkait, apakah PTM di sekolah lain dilanjutkan atau dihentikan.

Substansinya, keputusan yang akan diambil untuk mempersempit penyebaran virus Corona. “Kita harus hati-hati, karena di Jawa Timur penambahan korban Covid-19, sudah 3 ribu lebih, sedangkan di Bondowoso 21 orang. Untuk 3 murid yang terpapar, melakukan Isoman,” kata Imron. (zen/gie)

“Launching LDK sekaligus pembukaan akan dilakukan Jumat depan di Aula Dispendik. Salah satu pematerinya, akan diberikan oleh personil Makodim 0822,” kata Kepala Dispendik, Sugiono Eksantoso, Rabu (26/01/2022).

30 murid terbaik tersebut, lanjut mantan Kepala Cabang Dispendik Provinsi Jatim, ini akan diambil dari beberapa sekolah. Selanjutnya, murid atau pelajar tersebut, akan dibekali ilmu bela negara dan kedisipinan. Sementara pematerinya, akan diberikan langsung dari TNI.

Ditambahkannya, pelajar tersebut juga akan melakukan out bond di Probolinggo. Kegiatannya adalah melakukan bakti sosial, bersih-bersih pantai dan penghijauan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dengan kegiatan ini, diharapkan akan muncul kekompakan dan persatuan antar OSIS SMP se-Kabupaten Bondowoso. Tujuannya, untuk menghilangkan stigma pelabelan sekolah.

“Seluruh SMP itu sama, baik negeri, swasta, pinggiran ataupun kota. Jangan ada lagi penyebutan, ini SMP favorit dan itu SMP tidak favorit. Ini SMP pinggiran, itu SMP kota,” jelasnya.

Seluruh SMP, lanjutnya, harus mempunyai pemikiran yang sama, akan membangun Bondowoso menjadi lebih baik. Sebab, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan.

Dijelaskannya, disamping akan diajari bela negara dan kedisiplinan, mereka juga akan dipelajari sejumlah pelatihan. Diantaranya, seperti pelatihan jurnalistik. Hasilnya, agar diimplementasikan di SMP masing-masing.

Untuk diketahui, agar bisa masuk 30 besar, harus melalui beberapa tahapan. Diantaranya, harus membuat portopolio, wawancara, pembuatan makalah. Mereka juga tergabung dalam Forum OSIS Bondowoso. (zen/sit)