“Saya berharap, Lamongan dapat berprestasi di Pemprov Jatim Ke-VIII tahun 2023 mendatang. Menjadi lebih baik, jangan menjadi peserta biasa tapi menjadi peserta yang luar biasa. Fokuskan para atlet untuk latihan sehingga memiliki rasa percaya diri tinggi dan keluar menjadi pemenang” ucapnya memberi semangat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Yuhronur juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pengurus KONI masa bakti tahun 2018-2022, atas segala dedikasi, kinerja dan prestasi baik tingkat regional maupun nasional. Terutama, keberhasilan pada perhelatan besar yang sukses dilakukan di Kabupaten Lamongan.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Selain Prestasi yang ditorehkan baik di tingkat regional maupun nasional, Lamongan bahkan didapuk menjadi tuan rumah Kejurnas Motocross yang sukses digelar di Sirkuit Jotosanur. Yakni, sirkuit yang memiliki lintasan terpanjang di Indonesia. Tentu hal ini menjadi semangat kita, menjadikan motivasi dan spirit kepada semua agar olahraga di Lamongan semakin semarak dan bergairah dan banyak meraih prestasi,” tuturnya.

Untuk menjaga iklim sportivitas tinggi di cabang olahraga, Pemkab Lamongan terus mendorong serta memfasilitasi berbagai cabang olahraga, salah satunya dengan pembangunan Lapangan Gajah Mada yang disertai dengan fasilitas seperti training ground, lapangan sepakbola, lapangan voli, lapangan basket dan masih banyak lagi.

Musorkab yang diikuti 187 peserta ini, juga turut dihadiri Kodim 0812/Lamongan Letkol Kav. Endi Siswanto Yusuf, Ketua MUI Lamongan Abdul Aziz Khoiri, Ketua KONI Jawa Timur M. Nabil, Ketua KONI Lamongan Djanadi serta kepala OPR terkait. (zen/sit)

Adanya dugaan melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggran Rumah Tanggangga (ART) dalam pelaksanaan Musorkab ini, bahkan akan dilaporkan ke penegak hukum oleh penggiat olah raga. KONI Jawa Timur memastikan Pelaksanaan Musorkab tersebut tidak melanggar aturan, dan legal.

Ketua harian KONI Jawa Timur M. Nabil mengatakan, Musorkab yang digelar oleh KONI Banyuwangi tidak melanggar aturan. Hanya Pelaksanaannya dipercepat dari agenda pelaksanaanya, yang sedianya digelar pada bulan Februari 2020, diajukan pada bulan September.

“Usulan pengajuan Musorkab ini, terkait pengajuan pengunduran diri ketua KONI Banyuwangi, Michael yang menjadi anggota DPRD. Karena tidak boleh merangkap jabatan, akhirnya pak Michael mengundurkan diri, sehingga Musorkab ini dipercepat. Dan pelaksanaan Musorkab itu hanya kurang 4 bulan saja, dari jadwal Musorkab yang digelar hari ini,” ujar M. Nabil usai membuka acara Musorkab, bertempat di tempat wisata Alam Indah Lestari (AIL), Minggu (1/9/2019) siang.

M. Nabil mencotohkan, KONI pusat dahulu pernah melaksanakan Musyawarah Olah Raga Nasional (Musornas) dipercepat, bahkan saat itu dilaksanakan 6 bulan dari jadwal yang sudah ditetapkan. Mundurnya ketua KONI Pusat saat itu bukan karena jabatan. Sehingga dilakukan percepatan Musornas.

“Sudah sesuai aturan, sudah normal, ada kegiatan, ada musyawarah olahraga kabupaten, kemudian ada pergantian kepengurusan. Jadi ini dipercepat dan selisihnya juga tidak terlalu lama. Tidak ada larangan untuk mempercepat kegiatan ini,” tegasnya.

Terkait adanya isu, jika KONI Jatim tidak merestui Musorkab ini. M. Nabil menjawab dengan tegas jika kehadirannya ke Banyuwangi dalam rangka menghadiri Musorkab.

“Saya datang ke acara Musorkab ini bukan atas nama pribadi. Tapi mewakili KONI Jatim, dan membawa surat mandat untuk membuka Musorkab. Isu adanya pembubaran Musorkab itu tidak benar,” bantahnya.

Lebih lanjut M Nabil menjelaskan, terkait surat pengunduran diri Michael sebagai ketua KONI Banyuwangi. KONI Jatim meminta agar Michael tidak mengundurkan diri, dan melanjutkan sisa jabatan serta melaksanakan percepatan Musorkab.

Dalam tradisi KONI tidak ada istilah mengundurkan diri, dan rata-rata menyelesaikan jabatan sampai massa jabatannya berakhir, dan mengadakan pergantian pengurus seperti yang dilaksanakan hari ini.

“Yang utama ada pertanggungjawaban yang harus diselesaikan secara organisatoris, seperti menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada KONI Jatim selaku pemberi SK,” paparnya. (tut/oso)

“Ada pola-pola yang harus disesuaikan, karena pemerintah ada aturan, ” kata Faida.

Faida mencontohkan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang selama ini menggunakan dana hibah pemerintah, namun sampai saat ini sarana prasarana tersebut tidak atau belum tersedia.

“Masak setiap tahun dapat dana hibah tapi tidak ada sarana prasarana prasarana olahraga, pengurus KONI Jember kedepan bisa berjalan bersama,” ujar faida.

Sementara Ketua pelaksana Musorkab Samsul Arifin mengatakan, panitia telah membagikan 36 undangan kepada cabang olahraga sebagai peserta. “Namun yang datang sebanyak 33 cabor. Untuk itu kami memohon maaf,” kata Samsul dalam laporannya.