Aksi penolakan dengan berunjuk rasa dilakukan, karena nelayan menganggap bahwa pemakaian jaring slerek merusak habitat dan ekosistem di laut. Mereka khawatir, bila perahu dengan jaring slerek beroperasi, perairan setempat akan mengalami paceklik ikan. Sehingga, akan berdampak pada penghidupan para nelayan.

Menurut salah seorang perwakilan nelayan, Tofik, sudah sejak lama perahu jaring slerek dilarang beroperasi di wilayah setempat. “Mulai zaman nenek moyang kami dulu, memang tidak pernah diperbolehkan perahu slerek beroperasi. Sebab, apabila diizinkan, maka kasihan para nelayan kecil seperti kami ini. Pasti akan kalah dalam mencari ikan,” katanya.

Para nelayan menginginkan ketegasan dari pemerintah daerah, maupun melarang kapal slerek beroperasi di laut selatan. “Harapan kami para nelayan kecil melalui pemerintah Desa Puger Kulon ini, adalah agar supaya pemerintah melarang perahu slerek untuk beroprasi karena sangat merugikan bagi para nelayan kecil puger dan sekitarnya,” papar Tofik, mewakili para nelayan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara itu, Kepala Desa Puger Kulon, Nur Hasan, menyampaikan akan membantu mencari solusi untuk para nelayan kecil. “Kami selaku pemerintah desa, akan menampung aspirasi dari masyarakat dan hari ini kita mediasi bersama-sama untuk mencarikan solusi yang terbaik bagi para nelayan kecil. Kami akan menjembatani keluhan mereka kepada dinas terkait,” ujar Nur Hasan.

Nur Hasan menyebutkan, juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah melalui dinas terkait. “Yang ditakutkan para nelayan kecil adalah seandainya perahu slerek diizinkan beroperasi, maka mata pencarian mereka dipastikan akan kalah. Karena, perahu slerek menggunakan alat yang lebih canggih. Sedangkan milik nelayan kecil, hanya menggunakan alat tradisional. Maka dari itu, kita akan koordinasikan dengan pemerintah dan dinas terkait,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Jember, Siswono, saat diminta pendapatnya terkait permasalahan tersebut, mengatakan akan membantu para nelayan kecil. Sebagai wakil rakyat, tentunya akan mempertemukan semua pihak termasuk Dinas Perikanan Jember dengan para nelayan.

“Saya akan pelajari permasalahan tersebut. Bagaimana duduk persoalannya. Jika jaring slerek itu ternyata sudah dilarang, maka kita juga harus cari solusi untuk nelayan yang sudah memakai jaring slerek agar mereka diganti jaringnya biar mereka bisa tetap mencari nafkah sebagai nelayan,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Untuk itu, Senin (31/01/2022) pekan depan, akan mengundang warga nelayan Puger. “Termasuk, dengan Dinas Perikanan Jember, biar didapat solusi paling tepat dan menguntungkan semuanya,” terangnya. (st1/rio/sit)

Memontum Jakarta – JAKARTA (24/02) – Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan program dana pensiun bagi nelayan mendapat sambutan positif dari masyarakat nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Gagasan baru ini menjadi angin segar sebab berdampak pada kehidupan sosial nelayan nantinya.

Ketua KNTI Riza Damanik bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Kantor KKP, Selasa (23/02). Dalam pertemuan ini juga hadir perwakilan nelayan dari berbagai daerah, di antaranya Indramayu, Semarang, Medan, Lombok, dan Tuban.

“Kalau kami ikuti dalam beberapa pekan terakhir, Pak Menteri sempat menyampaikan kaitannya dengan asuransi tunjangan hari tua. Ini kan satu wacana baru yang saya kira menarik. Banyak anggota yang merespon positif inisiatif itu,” ujar Riza Damanik.

Riza berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa segera merealisasikan program asuransi dana pensiun tersebut. Karena dampaknya tidak sebatas memberi jaminan sosial, tapi juga mendorong produktivitas nelayan yang selama ini menjadi kekuatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, dana pensiun nelayan akan melengkapi program asuransi nelayan yang sudah berjalan. Dimana dua asuransi sebelumnya meliputi kecelakaan dan kematian.

Sejalan dengan program asuransi nelayan ini, pihaknya akan membenahi tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan tangkap sehingga bisa meningkat dari Rp 600 miliar menuju Rp 12 triliun.

“Kenapa PNBP harus meningkat? Kemudian hasil dari PNBP itu kita turunkan lagi untuk pembangunan masyarakat nelayan,” ujar Menteri Trenggono.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Trenggono mengajak masyarakat nelayan untuk menekuni budidaya perikanan sebagai sumber penghasilan baru. KKP katanya, akan membangun kampung-kampung budidaya berbasis komoditas unggulan lokal dengan melibatkan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat.

Selain soal asuransi dan budidaya perikanan, juga dibahas tentang Kartu Kusuka, akses BBM bersubsidi untuk nelayan, akses permodalan usaha bagi nelayan, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, hingga pemanfaatan lahan perhutanan sosial di wilayah pesisir untuk tempat budidaya. (Bernavita Fiana)

“Saya sering ketemu di rumpon dan mendapat laporan dari para nelayan, adanya nelayan dengan kapal besar memasuki rumpon wilayah kami nelayan kecil. Sehingga dengan kejadian ini kami mengalami kemerosotan untuk pendapatkan ikan. Seharusnya kapal besar itu berjarak 100 Mil dari bibir pantai, tidak boleh di bawah 100 mil,”kata seorang nelayan puger H. Djauri saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (8/12/2017).

Menurut Djuari, adanya kapal pusen atau kapal besar merugikan nelayan kecil. “Setahu saya kapal itu dari daerah Pekalongan, sering ketemu saya di rumpon jarak 40 Mil. Tidak hanya itu saja nelayan lain juga sering mengetahui kapal besar yang beroperasi di wilayah rumpon kami,” ucap Djuari geram.

Djuari menambahkan , seharusnya perizinan kapal besar mencari ikan 100mil keatas dari bibir pantai, kenapa sekarang 40-50 Mil. Berarti kan merusak wilayah nelayan kecil seperti kami.

“Selain kapal besar mengganggu nelayan kecil, pendapatan ikan nelayan kecil juga menjadi menurun 70 persen dari biasanya. Karena alat kapal itu besar, sedangkan kami hanya pancing dan jaring serta payang. Yang jelas sangat mengganggu sekali, semua nelayan mengeluh,” ungkapnya.

Djuari juga menjelaskan, adanya kapal besar hasil nelayannya menurun.”Dulu saya dapat 10 ton, sebelum ada kapal besar. Sekarang 3-5 ton saja sangat sulit. Banyak sekali penurunan pendapatan dari saya dan itu juga dirasakan nelayan lain.

Djuari berharap, pemerintah segera mengatasi keresahan dan yang merugikan nelayan kecil ini.” Agar pemerintah segera menindak nelayan besar itu, karena sangat mengganggu dan merugikan nelayan kecil,”harapnya.