Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus, mengatakan jika hearing yang dilakukan itu untuk mengklarifikasi penyebab kenaikan yang terjadi. Ketika ditemukan, memang dokumen belum fiks dan yang tidak disangka ada permasalahan di sistem zonasi. Sehingga, hal itu membuat ketidaksesuaian antara harga yang sebelumnya dengan harga naik.

“Misalnya wilayah yang seharusnya mungkin agak berbeda jauh, seperti Jalan Soekarna Hatta depan sampai belakang, itu ketarik semua. Jadi, harga daerah Jalan Papakuning, menjadi Rp 10 juta. Nah, ini yang kita klarifikasi itu, ternyata masih ada kesalahan,” jelas Trio.

Sehingga, tambahnya, saat ini sistem pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), sementara dikunci terlebih dahulu. Hal itu dilakukan, guna untuk evaluasi kesesuaian dengan yang seharusnya.

“Makanya, ini sementara di lock dahulu sistemnya. Supaya akan dilakukan evaluasi, terlebih dahulu. Kalau memang nantinya ada kenaikan,” lanjutnya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa pihaknya juga akan terus melakukan komunikasi kepada semua pihak. Termasuk, juga dengan Wali Kota Malang. Sebab, dirinya tidak ingin jika keluhan yang telah disampaikan nantinya malah memberatkan atau membebani masyarakat itu sendiri.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kita harapkan kenaikan ini benar-benar jangan sampai memberatkan. Terutama juga dari kalangan usaha yang sangat keberatan. Kita juga akan coba menyampaikan ke Wali Kota perlu ditinjau ulang komponennya. Jangan sampai membebani secara drastis ke masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda, Handi Priyanto, menegaskan jika SPPT PBB itu masih ditahan sampai semua permasalahan yang terjadi itu fiks. Sehingga, pihaknya melakukan pembenahan zonasi. “Jadi, yang dalam kampung itu kita lepaskan dari zona tepi jalan. Jadi, kita ikutkan zona sebelahnya. Sekarang sedang tahap pembenahan,” ujar Handi.

Kenaikan NJOP tersebut, menurutnya juga sudah dilakukan penyesuaian sesuai dengan harga pasar. Walaupun begitu, pihaknya juga menggunakan tiga komponen dari Nilai Perolehan Tanah Badan Pertanahan Nasional (NPT-BPN), Database Bapenda, dan Konfirmasi wilayah.

“Itu harga pasar tapi tidak plek ke harga pasar. Kita gunakan tiga komponen. NPT- BPN, Database Bapenda, dan Konfirmasi wilayah. 3 angka itu yang diramu oleh tim konsultan untuk menentukan nilai,” tuturnya.

Sehingga, peninjauan ulang nantinya akan dilakukan secepatnya. Pihaknya berharap, dalam waktu dekat dapat segera terselesaikan. Sebab, jika tidak mungkin jika harus merubah jatuh tempo yang telah ditetapkan 31 Juli.

“Pembenahan ini akan kami lakukan secapatnya. Kecamatan Klojen itu sudah 100 persen. Kemudian kecamatan lainnya sudah ada yang sepertiga, setengah kecamatan sudah selesai. Kita lakukan secepat-cepatnya,” imbuh Handi. (rsy/sit)

Dengan mandiri fiskal tersebut, maka target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang, nantinya lebih tinggi dibanding dengan dana transfer yang diterima dari Provinsi Jawa Timur. Dimana, total PAD nantinya bisa mencapai Rp 1,7 triliun, sedangkan dana transfer Rp 1,1 triliun.

“Tahun ini, Kota Malang sudah menjadi daerah mandiri secara fiskal kedua setelah Kota Surabaya. Sebelumnya di tahun 2022, status kita menuju mandiri secara fiskal. Itu bersama dengan tiga daerah di Jatim. Selain Kota Malang, ada Kabupaten Gresik dan Kab Sidoarjo,” ujar Handi, Kamis (02/02/2023) tadi.

Tentu, tambahnya, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Bapenda untuk menggenjot target PAD tersebut. Diantaranya, yakni dengan meningkatkan pendapatan sektor pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pajak resto dan hotel. 

“Tahun ini, target Bapenda Rp 1 triliun. Angka itu, naik Rp 434 miliar dari tahun sebelumnya yang Rp 566 miliar. Untuk BPHTB, ditargetkan tahun ini bisa mencapai Rp 500 miliar. Itu hampir dua kali lipat dari tahun 2022 lalu yang hanya Rp 210 miliar,” katanya.

Target kenaikan tersebut, tambahnya, juga melihat dari menggeliatnya sektor usaha properti di Kota Malang. Selain itu, penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berbasis nilai pasar juga dilakukan oleh Bapenda Kota Malang.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kita berani menaikkan target yang ada karena kita lakukan penyesuaian NJOP berbasis nilai pasar. Insyaallah bisa tercapai,” lanjutnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk pendapatan dari pajak restoran dan hotel, pihaknya menargetkan pada tahun 2023 ini dapat diperoleh sebesar Rp 150 miliar. Pihaknya optimis hal itu bisa tercapai, sebab berkaca pada tahun 2022 lalu untuk pajak dari usaha restoran dapat diperoleh sebesar Rp 113 miliar dari target Rp 110 miliar.

“Kita optimis kondisi pandemi Covid-19 mulai mereda, maka usaha-usaha seperti restoran diharapkan dapat benar-benar pulih. Termasuk hotel, kalau weekend sudah baik tetapi yang weekday dapat membaik karena mengandalkan seperti acara-acara dari kementerian, korporasi, lembaga dan lain sebagainya,” jelasnya.

Selain itu, upaya lain dilakukan dengan memasang aplikasi dan alat E-Tax di 3000 lokasi usaha atau wajib pajak untuk mencegah kebocoran pendapatan. Sedangkan, saat ini masih terpasang di 700 lokasi usaha.

“Kita upayakan terus dapat terpasang di seluruhnya, supaya peningkatan pendapatan dapat secara signifikan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan jika pihaknya berharap target-target besar yang ada jangan sampai memberatkan beban kepada masyarakat. “Jangan sampai memberatkan masyarakat, okelah target besar harus tercapai, jangan meningkatkan tagihan yang terlalu besar kepada masyarakat, apa artinya PAD kita besar atau APBD kita tinggi tetapi masyarakat sangat terbebani,” imbuh Made. (rsy/sit)

Kepala Bapenda, Handi Priyanto, menyampaikan jika sesuai dengan Perda tersebut, besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. “Hampir seluruh wilayah Kota Malang mengikuti perkembangan harga property yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, setelah pada tahun 2021 dan tahun 2022 juga dilakukan penyesuaian di beberapa objek PBB saja,” ucap Handi, Selasa (27/12/2022) tadi.

Lebih lanjut disampaikan, jika penyesuaian NJOP di tahun 2023 mendatang, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena tidak diikuti dengan kenaikan PBB yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Penyesuaian NJOP tahun 2023 tidak diikuti dengan kenaikan PBB yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Karena sesuai dengan ketentuan, Perda Kota Malang Nomor 11 tahun 2011 pasal 24 ayat 2 huruf f, dan Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 2 huruf b,” jelasnya.

Karena itu, Bapenda Kota Malang akan memberikan stimulus kepada masyarakat sebesar kenaikan PBB yang tertuang. Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 15 tahun 2013, Pasal 20 ayat 2.

“Penyesuaian NJOP PBB ini meski tidak berdampak pada pembayaran PBB namun akan berdampak pada penerimaan pajak dari sektor BPHTB,” tegasnya.

Tentu dengan meningkatnya penerimaan Pajak Daerah dari sektor BPHTB tersebut, akan menambah dana pembangunan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah. “Saat ini Badan Pendapatan Daerah Kota Malang tengah melakukan persiapan untuk cetak masal PBB tahun 2023 yang akan didistribusikan pada awal tahun 2023,” imbuhnya. (rsy/sit)

Memontum, Malang – Tak menunggu lama Pemerintah Kota (Pemkot) Malang langsung merespon cepat arahan Tim Korsupgah KPK RI Wilayah VI, untuk segera melaksanakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Perkotaan.

Khususnya di lokasi tertentu (non pemukiman) seperti kawasan bisnis, industri, niaga, komersial, perdagangan dan perkantoran yang ada di wilayah Kota Malang. Tim khusus dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah melakukan pemetaan potensi dan kajian penyesuaian NJOP perkotaan yang tengah disimulasikan.

“Kami berkoordinasi dengan Bappeda untuk sinergi database secara geospasial dan pemetaan dengan sistem overlay peta block PBB kami terhadap peta RTRW maupun RDTRK pada koridor jalan tertentu yang mengalami perkembangan pesat, terutama untuk kawasan bisnis, perdagangan, jasa dan lainnya,” ungkap Kepala Bapenda Kota Malang, Ir Ade Herawanto MT.

Sehingga kemudian ditemukan irisan wilayah yangmana barawal dari data berbasis jalan menjadi data yang berbasis fungsi dalam rangka penyesuaian NJOP PBB sebagaimana arahan Tim Korsupgah KPK.

Pemkot Malang terakhir kali melakukan penyesuaian NJOP PBB pada tahun 2016, sehingga sudah saatnya untuk melaksanakan penyesuaikan NJOP PBB sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perda dan Perwali Kota Malang.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Perda No 11 Tahun 2011 tentang PBB Perkotaan, ditegaskan bahwa ayat (1) Dasar Pengenaan Pajak Bumi & Bangunan Perkotaan adalah NJOP, sedangkan pada ayat (2) ditegaskan bahwa besarnya NJOP sebagaimana ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Ade membeberkan, dari hasil kajian yang dilakukan dan fakta di lapangan memperkuat sinyal agar penyesuaian NJOP segera dilakukan. Pasalnya, NJOP beberapa kawasan rupanya masih terlalu rendah. Padahal harga riil atau appraisal nya sudah tinggi.

“Sebagai contoh saja, harga tanah atau rumah di ruas Jalan Soekarno Hatta dan kawasan sekitarnya nilainya sudah tinggi alias tidak bisa dibilang murah. Tapi faktanya NJOP kawasan sekitaran masih rendah. Kondisi demikian jelas perlu penyesuaian,” terang Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.

“Setelah sinergi dengan para perencana tata ruang kota dari Bappeda, maka kami akan mensimulasikan dalam format-format yang sudah diatur dengan UU, Perda dan Perwali Kota Malang, maka akan kami usulkan SK Kenaikan NJOP tersebut ke Walikota. Tentu saja dengan pertimbangan tanpa menaikkan besaran PBB yang akan ditanggung oleh seluruh masyarakat Kota Malang,” papar pria yang dikenal sebagai tokoh Aremania itu.

Hal ini penting ditekankan, supaya tidak membebani rakyat yang saat ini tengah dalam kondisi prihatin diterpa pandemi covid-19 yang berimbas ke berbagai aspek kehidupan.

“Jadi NJOP tersebut lebih berfungsi sebagai alat pengontrol nilai transaksi-transaksi lahan di Kota Malang dalam rangka standarisasi nilai BPHTB yang dikelola Pemkot Malang dan PPH final yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui KPP serta PNBP bagi penerbitan sertifikat tanah oleh BPN,” beber Sam Ade.

Selain ruas Soekarno-Hatta dan kawasan bisnis, industri, niaga, komersial, perdagangan dan perkantoran di wilayah Kecamatan Lowokwaru, seperti Kelurahan Mojolangu, Tunjungsekar, Tulusrejo, Jatimulyo, Tunggulwulung hingga Tasikmadu, rencana penyesuaian juga menyasar kawasan non pemukiman sejenis di ruas Jalan Mayjend Sungkono dan wilayah sekitarnya, seperti Kelurahan Buring, Bumiayu, Wonokoyo, Tlogowaru dan Arjowinangun.

Usulan SK Penyesuaian NJOP PBB Kota Malang juga sudah disampaikan kepada pihak legislatif. Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika SE menyampaikan bahwa jika memang dirasa perlu dan kaitannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, penyesuaian NJOP PBB layak dilakukan asal tidak memberatkan masyarakat.

“Dampak positifnya ke depan, yakni juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak,” tutur Made. Dukungan juga sempat dilontarkan oleh Ketua Komisi B, Trio Agus Purwono STP.

“Kami sangat mendukung dilakukannya kajian terhadap kenaikan NJOP di 2020. Nantinya agar juga bisa menjadi dasar yang kuat dalam menghitung berapa besaran Pajak Bumi & Bangunan (PBB) yang sesuai untuk Kota Malang,” tukasnya.

“Tapi kami juga minta agar nantinya PBB turut memperhatikan kelas lahannya. Misal untuk lahan pertanian tidak sama dengan lahan di sektor bisnis dan perumahan. Termasuk yang digunakan untuk kegiatan sosial,” lanjut Trio Agus.

Langkah ini diapresiasi positif oleh Walikota Malang, Drs H Sutiaji. Pemilik kursi N1 itu berharap usulan tersebut bisa segera ditindaklanjuti.

“Dalam rangka peningkatan PAD diperlukan langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi, termasuk juga di PBB Perkotaan. Tentu harus dilakukan perhitungan dan kajian secara seksama sehingga dalam implementasi juga ada keselarasan antara upaya peningkatan potensi dengan kondisi sosial yang ada. Untuk itu saya minta Bapenda dapat mengawal ini dengan sebaik-baiknya,” pesan orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu. (*/hms/man)