Pembebasan bersyarat kepada Umar Patek, ujarnya, juga telah direkomendasikan Badan Nasional Penangulangan Teroris (BNPT) dan Detasemen Khusus 88 (Densus 88). Sehingga Umar Patek sendiri akan diserahkan oleh kedua lembaga ini kepada keluarganya. Dengan pembebasan bersyarat tersebut, yang bersangkutan sudah beralih status dari narapidana menjadi klien Pemasyarakatan Bapas Surabaya sendiri, wajib mengikuti program pembimbingan sampai dengan 29 April 2030. Apabila sampai dengan masa itu terjadi pelanggaran, maka hak bersyaratnya akan dicabut

Baca juga:

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas, Rika Aprianti, mengatakan bahwa Umar Patek dinyatakan sudah deradikalisasi dan dinyatakan setia pada NKRI oleh BNPT dan Densus 88. Maka, yang bersangkutan berhak mendapatkan Program Pembebasan Bersyarat.

“Program Pembebasan Bersyarat merupakan hak yang diberikan kepada seluruh narapidana yang telah memenuhi persyaratan adminstratif dan substanstif antara lain, sudah menjalani 2/3 masa pidana, berkelakuan baik, telah mengikuti program pembinaan  dan telah menunjukan penurunan risiko seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2022, tentang Pemasyarakatan. Persyaratan khusus yang telah dipenuhi oleh Umar Patek adalah telah mengikuti program pembinaan deradikalisasi dan telah berikrar setia NKRI,” kata Rika. (hms/gie)

Salah satunya, seperti kebiasaan unik layaknya tradisi yang dilakukan seorang warga asal Kota Batu. Adalah R T Soedarno Hadipuro, yang melakukan cara unik dengan membersihkan Burung Garuda yang notabene merupakan lambang negara NKRI.

Menurutnya, Burung Garuda merupakan pusaka Bangsa Indonesia. Soedarno melakukan pembersihan terhadap Burung Garuda, bermula ketika bangsa Indonesia dilanda Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 silam. Jadi, setiap 1 Juni sebagai peringatan kelahiran Pancasila, Soedarno berinisiatif mengajak keluarganya untuk membersihkan Burung Garuda dan ini sudah menjadi tahun ketiga bagi Soedarno melakukan kebiasaan ini.

“Prosesnya, sebelum tanggal 1 Juni, sorenya saya membeli kembang setaman dan pagi tanggal 1 Juni, saya bersama anak-anak membersihkan Burung Garuda dengan air yang sudah di campur dengan kembang setaman. Kembang yang dipilih, pun sangat beragam dan diharapkan dengan keberagaman yang ada di Indonesia, itu bisa disatukan dengan adanya Burung Garuda. Proses ini juga sekaligus mendoakan agar Bangsa Indonesia terhindar dari bahaya sebagai bukti bakti saya terhadap bangsa ini,” ungkapnya

baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Tidak hanya melakukan pembersihan pada Burung Garuda saat peringatan kelahiran Pancasila, Soedarno sekaligus memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia, kepada anak-anaknya agar terbiasa dengan keberagam yang ada di Indonesia. “Melihat kondisi sekarang, anak muda yang SMP ada yang tidak kenal Pancasila. Bahkan, tidak kenal Burung Garuda dan itu rasanya sedih sekali. Lebih parahnya, para pejabat negara ada yang tidak tahu apa itu Pancasila. Karena itu, saya melakukan pendidikan dini kepada anak-anak saya untuk memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia, agar mereka terbiasa dengan keberagam yang ada di Indonesia” tambah Soedarno.

Soedarno menyebut, penyebab nilai Pancasila sudah mulai melemah dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, karena rasa hidup berbangsa dan bernegara yang belum kokoh untuk ditanamkan sebagai pandangan hidup. Karena itu, Soedarno menekankan pentingnya pendidikan dini dalam keluarga kepada generasi penerus untuk memperkenalkan nilai Pancasila.

“Percuma kalau anak-anak diperkenalkan nilai Pancasila di sekolah, tetapi di dalam rumah sendiri tidak diterapkan. Karena di sekolahan, anak-anak hanya tinggal beberapa jam saja, sedangkan di rumah seumur hidup. Jadi, itulah perlunya pengamalan nilai Pancasila di mulai dari keluarga. Jika nilai Pancasila sudah tertanam dalam diri kita, maka kita tidak akan canggung dengan perbedaan yang ada di Republik ini” paparnya.

Dalam penerapan nilai Pancasila, Soedarno mengatakan bahwa untuk Kota Batu, sudah cukup bagus. Dirinya melihat dari sudut pandang, dimana setiap agama yang ada di Kota Batu, memiliki tempat ibadah yang layak.

“Karena Kota Batu ini, kecil ya. Jadi, ini bagus menurut saya, tetapi perlu dibenahi lebih bagus lagi adalah keluarga, lembaga pendidikan baik itu formal dan non formal dan meningkatkan rasa toleransi” ujarnya.

Soedarno pun mengaku, bahwa dirinya merupakan Gusdurian. Bahkan, dirinya sangat mengagumi salah satu tokoh bangsa ini, yaitu Gusdur (KH Abdurrahman Waduh). Menurutnya, nilai-nilai yang diajarkan oleh Gusdur, semua terkandung dalam Pancasila.

Tidak hanya itu, Soedarno juga sangat mencintai budaya yang ada di Indonesia. Hal ini terlihat, seperti di tempat kediaman Soedarno, terdapat banyak koleksi Keris yang merupakan salah satu senjata tradisional yang dijadikan ikon budaya di Indonesia. (mg3/sit)

Disampaikannya, bahwa hal itu sangat penting untuk menjalin komitmen dalam pemberantasan Narkoba. Sebab komitmen tersebut, merupakan suatu perwujudan dari kecintaan terhadap NKRI.

“Tidak hanya sekedar komitmen say no to drugs, tetapi dari energi positif dan produktif kita dedikasikan untuk kecintaan terhadap NKRI. Di dalamnya termasuk kita cinta NKRI yaitu jangan mencoba-coba menggunakan Narkoba, jangan melakukan perdagangan gelap Narkoba,” ungkap Khofifah, Senin (30/05/2022).

Dijelaskannya, untuk penggunaan Narkoba sendiri, hanya boleh dilakukan oleh pihak yang telah mendapatkan ijin saja. Pasalnya, ada beberapa jenis tertentu yang bisa dipakai oleh dokter untuk memberikan layanan kesehatan.

“Narkoba dengan jenis tertentu hanya dipakai oleh dokter untuk memberikan layanan kesehatan. Sehingga penggunaannya harus ada berita acaranya, begitu juga pemusnahannya juga harus ada,” lanjutnya.

Selain itu, dirinya juga menyampaikan bahwa komitmen tersebut menjadi pengingat akan bahaya Narkoba. Serta, betapa pentingnya bersama-sama membangun komitmen untuk menjadi bagian yang menggerakkan masyarakat.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Khofifah bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Nurcahyanto dan Kepala BNN Provinsi Brigjen Pol Mohamad Aris Purnomo dan Forkompinda Jajaran Malang Raya, Pasuruan serta Probolinggo melaksanakan deklarasi ini dan terus berkomitmen untuk membrantas peredaran Narkoba.

Senada, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur, Brigjen Pol Muhammad Aris Purnomo mengungkapkan, jika dalam penanggulangan pengedaran Narkoba, kolaborasi antar instansi merupakan hal terpenting.

“Yang paling penting adalah mensinergikan program yang ada di masing-masing wilayah kerja kita. Intinya adalah bagaimana kita menjadikan indonesia sebagai negara yang sehat dan maju,” ujar Brigjen Pol Aris.

Pihaknya juga mengapresiasi kinerja bagus yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam menanggulangi peredaran Narkoba. Sebab menurutnya, permasalahan Narkoba sangatlah memprihatinkan.

Sementara itu, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan dengan adanya deklarasi ini, setidaknya lebih waspada terhadap bahaya Narkoba. “Deklarasi ini untuk starting poin, saling mengingatkan saling aware (sadar) dengan lingkungan sekitar. Baik di keluarga kita, tetangga depan kanan kiri, teman kerja,” kata Kombes Pol Budi Hermanto.

Menurutnya, deklarasi tersebut merupakan bentuk kecintaannya pada generasi muda. Sebab ketergantungan kepada Narkoba sendiri akan merusak masa depan para generasi muda. “Kita sayang pada generasi muda. Ini tidak hanya untuk memerangi Narkoba saja, namun ini juga berlaku terhadap anti radikalisme, nanti khusunya Malang Raya agar utuh terbebas dari intoleransi radikal,” jelasnya.

Dengan itu dirinya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap waspada. Sebab tugas dalama penanggulangan penyeberan narkoba sendiri adalah tugas bersama. Hal yang terpenting dalam pelaksanaan kegiatan kali ini adalah terciptanya integrasi dan kolaborasi antar aparatur pemerintah, aparat penegak hukum dan seluruh komponen masyarakat Malang Raya, Pasuruan dan Probolinggo dalam memerangi peredaran Narkoba dan menanamkan rasa cinta terhadap NKRI, ” Narkoba bersama kita berantas, NKRI harga mati,” ujar Kombes Pol Budi Hermanto. (cw2/gie)

Kondisi dan realita itulah, yang sedang digelorakan oleh anggota dari DPRD Jatim yang berangkat dari Dapil (Daerah Pemilihan) 4 meliputi Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi, Ubaidillah, dalam pelaksanaan seminar wawasan kebangsaan. “Banyak kasus yang mengarah pada perpecahan berbangsa dan berbegara. Contoh di Jatim, ada gerakan mengatasnamakan agama, mengkafirkan salah satu golongan,” kata Bro Ubed-sapaanya, Minggu (27/02/2022).

Bahkan, lanjut Politisi PKB ini, di luar Jawa, ada upaya gerakan dari Ormas tertentu untuk memisahkan dari NKRI. Salah satunya, dengan melakukan teror bom. Padahal, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, sudah final.

Ditambahkan, azas negara kita Pancasila dan tidak boleh diotak-atik lagi. Dengan seminar wawasan kebangsaan ini, dirinya berharap akan selalu berdiskusi dengan masyarakat agar mendapatkan masukan.

Baca juga:

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Apakah ada kendala, apakah ada gerakan atau Ormas seperti FPI (Front Pembela Islam) dan yang lainnya masih melalukan gerakan. “Kita pantau. Harapannya, agar kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan keinginan founding father, bahwa NKRI final dan harga mati,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Ketua PAC PKB Kota, Rusdi Hasan, mengatakan bahwa di sinilah peran pemuda, kaum milineal dan warga yang berumur 40 tahun ke atas harus dioptimalkan dalam mengisi pembangunan. “Tujuannya, selalu berdiskusi dalam memperkuat tatanan berbangsa dan bernegara. Tujuannya, agar tidak terusik oleh gerakan yang meresahkan,” kata aktivis yang juga akrab di Garda Bangsa ini.

Diharapkan, silaturrahim rutin ini terus dilakukan. Bro Ubed yang juga sebagai Ketua Garfa Bangsa Jatim, ini terus mendapat masukan dan kritikan yang membangun. Agar, sebagai anggota DPRD Jatim, bisa memberikan manfaat pada warga Bondowoso. (zen/sit)

Pesan tersebut, disampaikan Maryoto, saat memimpin apel peringatan Hari Santri Nasional (HSN) Tahun 2020 di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Kamis (22/10) tadi.

Seraya mengenakan kopyah, berkemeja dan sarung putih yang dibalut jas hitam, Bupati mengajak,.para santri untuk menjaga dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, santri merupakan salah satu generasi penerus bangsa, yang patut menjadi teladan. Karena, kyai dan santri ikut berjuang mendirikan negara ini.

“Jaga dan peliharalah NKRI. Sebab, para kiai dan para santri, dahulu berjuang melawan penjajah dan mendirikan Negara Republik Indonesia,” kata Maryoto Bhirowo, saat memberikan sambutan.

Maryoto Birowo juga meminta, agar santri bisa menentukan sikap kepada hal yang baik dan benar. Serta, mengatakan tidak kepada hal yang bathil.

“Santri harus bisa mengambil sikap amanatul haq. Ya, berani mengatakan iya pada yang benar dan berani mengatakan tidak pada yang bathil,” tambahnya.

Dalam apel peringatan itu, tidak kurang sekitar 120 orang, yang turut memeriahkan peringatan. Tingginya animo, membuat peringatan HSN tahun ini terlihat eksklusif dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Dengan peringatan HSN 2020, semoga Allah SWT segera mengangkat wabah ini,” harapnya.

Sekedar diketahui, HSN ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, pada 22 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal Jakarta. Hal ini, merujuk pada satu peristiwa bersejarah yakni seruan yang dibacakan oleh Pahlawan Nasional, KH. Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945. Seruan ini berisikan perintah kepada umat Islam untuk berperang (jihad) melawan tentara sekutu yang ingin menjajah kembali wilayah Republik Indonesia pasca Proklamasi kemerdekaan. (zul/sit)

kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Kabupaten Lumajang, dan diikuti oleh sekitar 126 orang Kader NU dari Guru MI dan Pondok Pesantren (Ponpes) se-Kecamatan Pronojiwo, bertempat di Madrasah Ibtidaiyah Pronojiwo Desa Sumberurip Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Minggu (12/1/2020).

“Terima kasih kepada personel Koramil 0821/14 Pronojiwo yang telah mendukung dan membantu menyukseskan kegiatan tersebut. Semoga dengan kegiatan ini kader penggerak MWC NU Pronojiwo akan selalu siap menghadapi tantangan kemajuan zaman dalam menjaga keutuhan NKRI,” kata Ali Ridho.

Sementara itu, Bati Tuud Koramil 0821/14 Pronojiwo Pelda Danang Widiatmoko mengharapkan agar ke depan, Kader Penggerak Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Pronojiwo untuk lebih meningkatkan disiplin diri.

Danang juga menyampaikan, bahwa selain melaksanakan pembinaan wilayah, personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga bertugas untuk mempersiapkan generasi milenial penerus bangsa dalam menghadapi tantangan ke depan yang kompleks, sehingga dapat menjadi komponen bangsa yang siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Melalui pelatihan PBB ini, Kami harap dapat memupuk kedisiplinan, kebersamaan, semangat kebangsaan, serta rasa tanggung jawab yang tinggi dalam diri peserta,” tegasnya. (adi/yan)

“Kalau kita sudah bicara Tasawuf sudah barang tentu yang dipelajari tentang cara beretika,” tutur Gus Mus sapaan akrab KH Nur Musthofa Hasyim, Senin (13/5/19) serambi ponpesnya.

Diakuinya, memang asal-usul kata Sufi diambil dari bahasa arab Shuf yang artinya bulu halus dan ada juga sebagian orang yang menyebutkan kepada golongan Ashabus Shufah atau para sahabat yang meninggalkan rumahnya dengan asyiknya mereka diam dan tidur dan memperbanyak berada di teras masjid Rosulullah.

“Tujuan apa, agar selalu dekat dengan rumah Allah serta sering ketemu Nabi Muhammad SAW,” terang Pengasuh Pondok pesantren Ngashor yang berada di kecamatan Gumukmas tersebut.

Namun bagi Gus Mus, usaha mendekat kepada Allah SWT tidak harus dengan ritual khusus saja, paling utama adalah bentuk prilaku sehari-hari yang diletakkan pada sifat Insani (kemanusiaan).

“Yakni meletakkan segala sesuatu dengan menyesuaikan pembinaan kehambaannya, “ jelasnya.

Gus mus melanjutkan, seorang muslim dan muslimah harus menyertakan keimanannya dalam menjalani syariat islam, tidak mungkin seseorang menjadi pengikut sebuah” agama ” lantas kemudian mereka tidak mengimani dan meyakini syariat agama tersebut.

Jika hal itu terjadi sambung Gus Mus, maka seseorang akan kehilangan sifat kehambaannya, dibutuhkan Etika atau Akhlaq yang mencerminkan kesucian dalam menghamba kepada Tuhannya, oleh karena itu untuk mengimbangi antara syariat dan keimanan, Dalam Sufi Milenial, jika Sholat adalah Ilmu Tasawufnya, maka Musholli (yang melakukan Sholat) adalah Sufinya.

“Kalau seseorang sedang sholat sudah barang tentu dia tidak akan mengerjakan aktifitas selain sholat,dia dengan fokus mengikuti aturan rukun dan sunnahnya sholat,” sambungnya.

Tak hanya itu saja Ia mencontohkan Sufi Millenial, pasangan Suami-istri telah menjadi Sufi Millenial, jika berperilaku selayaknya seorang istri dengan menjaga etika kepada suaminya atau sebaliknya suami juga menjaga etika terhadap istrinya.

“Sebagai warga negara dan bangsa Indonesia telah menjadi seorang Sufi Millenial, jika dia telah berusaha menjaga keutuhan NKRI, patuh dan taat menjaga nilai-nilai luhur Bangsa dengan dasar Pancasila dan UUD 45 serta membangun Pemerintahanya atau Lingkungannya,” beber Gus Mus.

“Di bulan suci ramadan yang berkah marilah kita muhasabah dan menambah kegiatan ubudiyah yang mungkin jarang kita lakukan di luar romadhon, sehingga dengan momentum bulan ramadan kali ini menjadikan kita, lebih baik dan tertulis sebagai hamba yang diridhoi Amin,” pungkasnya. (rir/yud/oso)

Dalam sambutannya, Plt Bupati Malang HM Sanusi menyampaikan, dengan adanya kegiatan Sosialisasi Empat Pilar yang memuat Ketetapan MPR, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika ini diharapkan dapat memberikan pendidikan kewarganegaraan guna menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam mengemban tugas mulia sebagai warga negara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

“Kegiatan ini sangat penting, karena nilai-nilai empat pilar kebangsaan perlu diketahui oleh masyarakat luas,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Sanusi, guna meminimalisir adanya konflik dan menjaga situasi kondusif, meski ada segelintir konflik tetapi tidak sampai mengarah pada perpecahan, maka sosialisasi ini sangatlah penting, karena Kabupaten Malang merupakan Kabupaten yang mempunyai kemajemukan yang cukup tinggi.

“Maka, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut,  perlu adanya sosialisasi ini guna memahami dan menghayati nilai-nilai kebangsaan, kemajemukan dan keberagaman bangsa Indonesia. Sebab, nilai-nilai tersebut dapat mensukseskan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah,” jelasnya

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menyampaikan, kegiatan sosialisasi empat pilar MPR RI saat ini semakin luntur. Oleh sebab itu, sebagai anggota MPR RI sudah menjadi tugasnya dalam mengingatkan hal tersebut kepada masyarakat.

“Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mengingatkan pada masyarakat supaya sadar akan pentingnya tentang empat pilar ini,” jelasnya.

Selain itu, tegas Basarah, untuk pemerataan pembangunan, Pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran dari APBN yang dialokasikan untuk dana desa (DD) guna percepatan pembangunan di desa.

“Dana Desa ini merupakan salah satu wujud dari empat pilar. Dimana, sesuai dengan sila ke-5 Pancasila, ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia’ dan amanah dari pembukaan UUD 1945 serta NKRI,” pungkasnya. (sur/oso)