Disampaikan pula, bahwa capaian ODF di kabupaten hingga pertengahan 2023, dari 343 desa yang ada, baru 318 desa yang masyarakatnya sudah buang air besar di jamban yang memadahi. Jumlah capaian ODF tersebut, bila diprosentasikan mengalami peningkatan lebih dari 15 persen dari tahun sebelumnya.

“Masih ada 26 desa yang masih menjadi PR. Harapannya, 2024 sudah tidak ada lagi warga yang buang air besar sembarangan,” kata Mas Dhito, dalam acara deklarasi ODF.

ODF sendiri merupakan salah satu komponen dalam STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Artinya, program ini mendorong pencapaian kondisi sanitasi total di masyarakat melalui perubahan perilaku yang higienis.

Orang nomor satu di Kabupaten Kediri, itupun mendorong setiap camat, terutama yang wilayahnya belum tuntas ODF, untuk aktif melakukan sosialisasi kepada warga untuk tidak buang air besar sembarangan. “Saya juga berpesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri, untuk tidak membuang air besar sembarangan,” tambah Mas Dhito.

Baca juga :

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Ahmad Khotib, menerangkan bahwa STMB merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higienis melalui pemberdayaan masyarakat. Harapannya, program tersebut dapat mencegah munculnya penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan sanitasi termasuk stunting.

Pada 2023 ini, lanjut Ahmad Khotib, terdapat penambahan 10 kecamatan ODF. Seehingga, keseluruhan dari 26 kecamatan di Kabupaten Kediri, 17 kecamatan dinyatakan telah ODF dan masih tersisa 9 kecamatan.

Selain penambahan 10 kecamatan ODF, terdapat penambahan 50 desa ODF dan satu desa STBM yakni Desa Mejono di Kecamatan Plemahan. Guna mencapai target pencapaian 100 persen ODF sebagai instruksi bupati, beberapa upaya dilakukan diantaranya yakni dengan gerakan gerakan stop buang air besar sembarangan di semua desa. Termasuk, warga sekolah di sarana pendidikan dalam rangka mewujudkan Desa ODF.

Kemudian, ujarnya, camat diminta membentuk tim Pokja sanitasi yang memantau STBM serta melaporkan ke kabupaten. Desa dapat mengalokasikan anggaran dana desa untuk kegiatan sanitasi terutama jambanisasi.

“Menjadi PR bersama, masih ada 8.412 KK yang masih belum punya akses jamban yang sehat. Itu menjadi tugas kita ke depan,” beber Ahmad Khotib.

Selain deklarasi ODF yang melibatkan kepala desa dan camat di Kabupaten Kediri, dalam acara tersebut bupati menyerahkan piagam penghargaan kepada 10 kecamatan dan 50 desa tambahan yang dinyatakan telah ODF. (kom/pan/sit)

Hal ini disampaikan orang nomor satu di pemerintahan Kabupaten Kediri, saat mengikuti Deklarasi ODF di Balai Desa Badas, Kecamatan Badas, Senin (22/08/2022) tadi. “Program ini pada intinya mengintervensi supaya perilaku hidup masyarakat higienis atau terbebas dari penyakit-penyakit lingkungan,” terang bupati yang kerap disapa Mas Dhito itu.

Ditambahkannya, kesadaran masyarakat akan buang air di jamban atau toilet, sudah meningkat. Namun, dari capaian 77 persen masyarakat yang masuk dalam ODF, ini perlu ditingkatkan. Bahkan, Mas Dhito mentargetkan 100 persen masyarakatnya harus buang air besar di jamban tahun 2024. “Ini harus menjadi perhatian bagi kepala desa dan camat di Kabupaten Kediri. Target saya tahun 2024, dari sisa 23 persen tersebut harus buang air pada tempatnya,” tegasnya.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Mas Dhito menambahkan, terdapat lima instrumen atau pilar program STBM tersebut. Yakni, tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah rumah tangga dengan aman, serta mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.

Dimana, paparnya, dengan kelima instrumen tersebut diharapkan dapat mewujudkan kondisi sanitasi total melalui pemberdayaan masyarakat.

Dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kediri, hingga Agustus 2022, sebanyak tujuh kecamatan dan 173 desa atau total 268 desa, telah masuk dalam kategori ODF.

Sedangkan Kepala Dinkes Kabupaten Kediri, Achmad Khotib, menjelaskan dibanding tahun lalu, kesadaran masyarakat untuk tidak buang air besar sembarangan ini sudah cukup baik. Hal ini, ditunjukkan dengan adanya peningkatan 53 desa yang masuk dalam kategori desa ODF di 2022 ini.

“Tahun ini ada kemajuan tingkat kesadarannya dibanding tahun 2021 kemaren. Ada penambahan 53 desa,” katanya. (kom/pan/sit)

Sekedar diketahui, capaian akses jamban di Kabupaten Situbondo pada Januari tahun 2022, masih 82,28 persen dengan jumlah desa ODF sebanyak 83 desa. Hal inilah, yang dioptimalkan dalam pelaksanaan sosialisasi ini.

Dalam pelaksanaan sosialisasi itu, hadir langsung Wakil Bupati Situbondo, Hj Nyai Khoirani, yang sekaligus membuka gelaran. Turut hadir pula, seperti Camat Sumbermalang, Camat Suboh dan Camat Arjasa hingga Kepala Puskesmas di tiga kecamatan, Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebanyak 23 orang, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sebanyak 23 orang, Bappeda 1 orang, Dinas PUPP 1 orang dan sejumlah Kepala Desa.

Sementara sebagai nara sumber di pelaksanaan itu, Kepala Polisian Resort Kabupaten Situbondo, Kepala Kejaksaan Kabupaten Situbondo dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

Mengawali pelaksanaan, Kepala Dinas Kesehatan Situbondo, Dwi Herman Susilo, mengatakan bahwa tujuan sosialisai guna tercapainya Kabupaten Situbondo dalam percepatan menuju desa ODF tahun 2024. Di samping, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Situbondo.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Tentunya, melalui perluasan akses jamban dalam rangka mengurangi kebiasaan masyarakat Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan mendorong percepatan penurunan stunting,” ujarnya.

Wakil Bupati Situbondo, Nyai Khoirani, menjelaskan bahwa sesuai Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 658/34834/023.3/2021 tentang upaya percepatan kosong persen (zero) melalui perilaku buang air besar di sembarang tempat, maka Kabupaten Situbondo pada tahun 2024, wajib ODF (Open Defication Free). Untuk mendukung itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo melaksanakan pembuatan jamban keluarga menggunakan anggaran DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau).

“Pelaksanaan jambanisasi ini akan dilaksanakan di 14 desa. Yakni, Desa Baderan, Desa Tlogosari, Desa Sumberargo, Desa Kalirejo, Desa Buduan, Desa Gunung Malang, Desa Gunung Putri, Desa Ketah, Desa Arjasa, Desa Lamongan, Desa Kedungdowo, Desa Bayeman, Desa Ketowan dan Desa Jatisari,” jelas Wabup Hj Khoirani.

Lebih lanjut Wakil Bupati Situbondo menjelaskan, bahwa pembangunan jambanisasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat agar hidup lebih sehat lagi. Tentu saja, salah satunya dengan tidak membuang air besar sembarangan.

“Semoga program pembangunan jambanisasi yang diberikan pemerintah melalui anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun 2022 ini, bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya Wakil Bupati Situbondo.

Karenanya, Wabup Situbondo pun berharap, peserta sosialisasi memanfaatkan pelaksanaan itu dengan benar. Sehingga, bisa direalisasikan dan berjalan dengan baik. (her/sit/adv)

Memontum Lumajang – Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Ny. Musfarina Thoriq, berharap seluruh wilayah di Kabupaten Lumajang, bebas dari perilaku buang air besar sembarangan atau dikenal dengan istilah ODF.

Hal itu disampaikan, dalam kegiatan Deklarasi Open Defecation Free (ODF) Kecamatan Tempeh, yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Rabu (25/11) tadi.

Ketua TP PKK mengatakan, ODF adalah kondisi di mana setiap individu tidak buang air besar sembarangan. Karenanya, langkah yang dilakukan pemerintah kecamatan maupun desa yang ada di Kecamatan Tempeh, untuk melaksanakan ODF di seluruh wilayah, sangat diapresiasi.

Dirinya pun, menargetkan pada Tahun 2020, seluruh wilayah di Kabupaten Lumajang, 100 persen ODF. “Kita harus menjadi Kabupaten Sehat, salah satu syaratnya harus 100 persen ODF. Tidak hanya untuk Tempeh, kecamatan lain juga harus punya komitmen sama untuk menjadi 100 persen ODF,” paparnya.

Camat Tempeh, Suhendro Boedi Prasetyo, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa Kecamatan Tempeh, saat ini sudah sepenuhnya melaksanakan bebas ODF. Dirinya mengucapkan terima kasih atas peran serta Forkopimca dan seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Tempeh, yang membantu pelaksanaan bebas ODF.

“Kami menyatakan, bahwa kami siap bebas ODF secara 100 persen di seluruh desa di Kecamatan Tempeh,” ujarnya. (kom/sit)

Bupati Situbondo H.Dadang Wigiarto,SH dalam arahannya, mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Akhmad selaku Kepala Desa Wringin Anom, dan pihak pihak lain yang telah mendeklarasikan Stop BAB sembarangan tersebut.



Bupati Situbondo bersama masyarakat sedang bongkar tempat BAB diatas saluran sungai kecil. (im)

“BAB sembarangan bisa menurunkan drajat kesehatan masyarakat. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, wabil khusus Kades Wringin Anom yang telah mendeklarasikan stop BAB sembarangan di Dusun Kom ini,” kata Bupati H.Dadang.

STOP BAB sembarangan, sambung Bupati, adalah bagian dari ikhtiar Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan drajat kesehatan masyarakat.

“Kita patut bersyukur karena hari ini masyarakat Desa Wringin Anom bertekad tidak BAB sembarangan,” tuturnya.

Beberapa bulan terakhir ini, kata Bupati H.Dadang, perkembangan daerah Kabupaten Situbondo cukup membawa dampak positif dalam menyambut tahun kunjungan wisata 2019 mendatang. Diantaranya rangking tentang penggunaan jambanisasi masyarakat masuk ke rangking ke 33 dari rangking ke 37 di Jatim. Artinya kesadaran masyarakat tidak BAB disembarang tempat semakin tinggi.

“Kalau setiap bulan ada beberapa desa deklarasi ODF, maka di tahun ini kita akan memperbaiki rangking tersebut,” ujarnya.

Sering kesadaran masyarakat tidak BAB sembarang, imbuh Bupati, maka peluang kemajuan Situbondo melalui pembangunan pariwisata akan semakin dirasakan bersama manfaatnya.

“Tanda-tanda kabupaten Situbondo lebih maju sudah mulai kita rasakan mudah-mudahan dengan semangat kita semuanya semakin hari Kabupaten Situbondo terus semakin maju,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Wringin Anom, Akhmad saat diwawancarai Memontum.com, mengatakan, deklarasi Stop BAB Sembarangan di Dusun Kom ini, bekerjasama dengan pengurus Desa Siaga dengan pemerintah Desa Wringin Anom dan didukung oleh semua ketua RT dan Kepala Dusun di Desa Wringin Anom, sehingga bisa terlaksana deklarasi Desa Wringin Anom Stop BAB sembarangan.

“Jika warga masih ada yang BAB sembarangan, maka akan mendapat teguran dari pengurus atau Ketua RT. Sedangkan kepala dusun akan melakukan swiping diselokan selokan yang ditempati untuk BAB masyarakat,” ujar Kades mantan Aktivis itu. (her/yan)

Pantauan Memontum.com. Kegiatan tersebut selain diikuti oleh Muspika Situbondo juga dihadiri dari petugas Puskesmas Situbondo, Banser, kelompok remaja peduli lingkungan.

“Kami sudah memprogramkan aksi bersih-bersih sungai karena keberadaan sungai yang perlu dijaga dan dilestarikan sehingga lingkungan terpelihara,” ujar Ir.Quratul Aini, dalam sambutannya.

Ia mengatakan, pihaknya didampingi Lurah Dawuhan Ludfi dan Kapolsek Situbondo Iptu.Hasan Bisri bersama anggota Bhabinkamtibmas serta Babinsa, Muspika Situbondo sudah melaksanakan aksi bersih-bersih Sungai diawali dari Kelurahan Dawuhan saat ini dengan berbagai banner himbauan juga dipasang dipinggiran sungai.

” pemasangan banner ini dipasang untuk mengedukasi warga agar berperilaku hidup sehat. Diantaranya dengan tidak memanfaatkan sungai sebagai sarana MCK dan tempat pembuangan sampah. Petugas sengaja berjalan kaki menyusuri sepanjang aliran sungai ini,” terangnya.