Dikonfirmasi usai rapat, Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, mengatakan bahwa rapat kali ini merupakan tindak lanjut evaluasi kinerja OPD kemarin. “Rapat bersama OPD ini tindak lanjut dari yang kemarin digelar. Rapat ini dilakukan, dalam rangka mengklarifikasi pendapatan yang direncanakan di tahun 2023. Kita mulai sekarang, karena kita tidak mau di tahun 2023 atau di ujung tahun, target pendapatan meleset dan tidak terpenuhi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, tambahnya, untuk mengantisipasi target pendapatan tahun 2023, Komisi II mulai melakukan evaluasi dari bulan ke bulan. Beberapa OPD yang dipanggil kali ini diantaranya, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan serta OPD penghasil yang lain.

“Pada Dinas Komindag, tadi kita menyoroti terkait retribusi pasar. Targetnya masih biasa, belum ada keberanian membuat target yang lebih tinggi,” kata Mugiyanto.

Jika melihat perkembangan dari kondisi pasar sudah dibangun saat ini, Dinas Komindag hanya tinggal mengeksekusi retribusinya saja. Dibangunnya Pasar Pon dengan kondisi yang masih baru, ini membuat Dinas terkait masih enggan menarik retribusi yang tinggi.

“Pasar Pon itu memang belum diserah terimakan sebagai aset pengelolaan oleh Pemerintah Daerah. Jadi belum bisa menarik retribusi yang tinggi. Dan ini tentu mengganggu pendapatan di Dinas Komindag,” imbuhnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Komisi II mengungkapkan, adanya langkah-langkah dan upaya lain demi memenuhi target pendapatan yakni mengefektifkan retribusi pasar-pasar lain. Di Trenggalek, sedikitnya ada sembilan pasar yang sudah dibangun yang bisa dimaksimalkan pendapatnya.

Terkait dengan SPBU, Obeng-sapaan akrabnya, menyebut itu merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini dikelola oleh PT. Jwalita Energi Trenggalek (JET). Sejak SPBU dikelola oleh PT JET sejak dua tahun yang lalu, kini telah menunjukkan tren yang positif dalam memberikan kontribusi pendapatan bagi Pemkab Trenggalek.

“Dari target tahun 2022 yang bisa nyetor PAD sekitar Rp170 juta, dia (PT JET, red) menyakinkan di tahun 2023 bisa membuat angka yang lebih tinggi dari tahun kemarin,” ujar Obeng.

Komisi II menyarankan, untuk mendongkrak PAD khususnya BUMD harus dioptimalkan. Dan harus ada terobosan baru untuk mengembangkan BUMD itu sendiri. “Perusahaan daerah harus lebih sering mengelola bisnisnya dan harus bisa membuat terobosan baru, seperti halnya pada PT JET yang ingin mengembangkan usaha lainnya,” tuturnya.

Sedangkan pada PDAM, pihaknya juga menekankan agar bisa menyumbang PAD kepada daerah. Karena, kontribusi itu ada, namun sampai saat ini belum bisa menyumbang PAD. Jadi, PDAM jangan hanya mengelola yang sudah ada. Pihaknya berharap dengan direktur yang baru, tentunya harus punya terobosan atau gagasan yang mampu menambah PAD.

Dirinya mencontohkan, terobosan baru itu seperti membuat air minum kemasan yang bisa menjadi terobosan dari direktur baru.

Terkait PDAU, Obeng belum bisa berkomentar banyak, karena memang selama ini masih yang dikelola hanya pabrik es. Dan memang sempat memiliki sejarah yang kelam. “Alhamdulillah, sudah bisa beroperasi saat ini. Apalagi mampu menyumbang PAD. Jadi, kalau kita melihat sejarah PDAU, dahulu mungkin kita juga prihatin. Oleh karenanya, bagaimana sekarang kita menyelamatkan dan memanfaatkan aset yang sudah ada itu,” papar Obeng. (mil/sit)

“Jadi, agenda rapat hari ini kita mencermati anggaran tahun 2021 yang tidak bisa diserap. Karena, sisa anggaran tahun kemarin tergolong sangat besar,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, saat dikonfirmasi, Rabu (13/07/2022) sore.

Dijelaskannya, Komisi I menyoroti adanya total Silpa senilai Rp 224 miliar atas belanja pegawai. Mengingat, dalam rapat paripurna sebelumnya, penyampaian pandangan umum fraksi sebagian besar menyoroti terkait bersarnya silpa pada APBD tahun 2021.

Fakta yang ada, tambah Alwi, pemerintah butuh belanja modal untuk pelaksanaan pembangunan. Terutama, pada insfrakstruktur yang masih sangat minim. Bahkan, banyak insfrastruktur yang rusak namun kondisi ini tidak seimbang dengan adanya silpa yang sangat besar itu.

“Kita masih dalami adanya Silpa sekian besar ini, akibat apa. Karena jika cermat dalam perencanaan, Silpa itu bisa di alokasikan ke kegiatan yang perlu dilaksanakan,” imbuhnya.

Dalam hal ini, Silpa terjadi sebagian besar dipergunakan untuk belanja pegawai. Dari kecurigaan itu, Silpa harus diulas besarannya. Karena, Silpa di belanja pegawai total tercatat sekitar 6 hingga 10 persen. Selain itu, pelaksanaan kegiatan diluar belanja pegawai juga tetap menjadi sorotan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Misal, adanya anggaran yang tidak terealisasi karena tidak ada dasar untuk memberikan atau menyerap anggaran tersebut. Seperti di Kecamatan Trenggalek, ada program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang kegunaannya ditujukan kepada RT di lingkup kelurahan,” terang Alwi.

Anggaran itu tidak terserap, sambungnya, akibat tidak ada dasar hukum untuk merealisasikan. Padahal, anggaran sudah disediakan.

“Jadi, program ini memang berbeda dengan desa. Kalau desa, anggaran itu bisa diserap dengan mengacu dasar hukum peraturan desa atau lainnya. Sedangkan pada kelurahan acuan dasar hukumnya langsung dari pemerintah kabupaten atau dari bupati,” tuturnya.

Masih terang politisi PKS ini, karena dasar hukum itu tidak ada. Akhirnya alokasi untuk honor RT di tingkat kelurahan tidak terserap. Bahkan anggaran sudah di siapkan, tapi untuk di realisasikan tidak berani karena tidak memiliki dasar hukum.

“Dalam hal ini, kami mempertanyakan perencanaanya bagaimana, karena sudah tahu tidak ada dasar hukum namun tetap di anggarkan dalam APBD,” papar Alwi.

Dalam program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Tahun 2021 dalam APBD, dialokasikan sekitar Rp 3,366 miliar dan terserap Rp 2,726 miliar. Sehingga, menyisakan anggaran sekitar Rp 638 juta.

Anggaran itu, untuk program di Kecamatan Trenggalek pada lima kelurahan. Intinya, anggaran itu tidak terserap karena harus mengikuti peraturan bupati atau lainnya karena langsung di bawah bupati. (mil/sit)

“Hari ini, Komisi III melakukan rapat perdana di tahun 2022. Yang pertama, kita tadi melakukan rapat evaluasi internal dan dilanjutkan dengan rapat bersama OPD mitra,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Pranoto, saat dikonfirmasi, Kamis (13/01/2022) siang.

Adapun beberapa OPD yang dipanggil, diantaranya Dinas PUPR, Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Bagian Pembangunan Sekda Trenggalek. Dalam rapat kali ini, banyak hal yang disampaikan ketika terjadi temuan-temuan yang mungkin dirasakan para pengusaha di Kabupaten Trenggalek.

“Contohnya, standard harga yang mungkin dirasa ada kejanggalan yakni penurunan nilai kegiatan. Katanya, mulai dari 2017 hingga 2021, ada kemunduran dari sisi nilai kegiatan yang menurun drastis,” imbuhnya.

Atas temuan ini, pihaknya menyebut jika perlu adanya pembahasan lebih lanjut bersama-sama untuk membedah hal-hal yang dirasa janggal. Untuk sementara, rapat kali ini discors karena Komisi III, masih belum bisa menghadirkan Bagian Pembangunan Sekda Trenggalek. “Kedepannya, Komisi III akan mengundang kembali dan duduk bersama untuk mencari solusi atas temuan-temuan ini. Artinya, jika standard harga ini belum disesuaikan terlebih dahulu maka OPD masih belum ada pijakan melakukan proses perencanaan tahapan APBD tahun 2022,” jelas Pranoto.

Baca juga

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Jika hal itu masih menjadi persoalan, tentunya akan lebih sulit. Karena, nantinya justru akan menjadi kendala bagi masing-masing OPD.

“Kita semua tahu, OPD di Trenggalek standarisasinya hampir sama. Jangan sampai antara OPD satu dengan yang lain, berbeda standarisasinya,” tegasnya.

Disinggung terkait standarisasi harga yang dimaksud ini, Pranoto menjelaskan, baik harga satuan barang maupun pekerjaan. Oleh karena itu, di tahun 2022 ini, yang mempunyai fisik-fisik pekerjaan akan diundang untuk duduk bersama membahas masalah-masalah yang dihadapi dilapangkan dengan mencari jalan keluar terbaik.

Selain itu, Komisi III juga memiliki fungsi pengawasan disesuaikan dengan agenda DPRD. “Di luar agenda rapat di dalam kantor, tentu pihaknya akan intens melakukan inspeksi di lapangan. Ini dilakukan demi terwujudnya pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Trenggalek,” terang Politisi Partai PDI-Perjuangan ini. (mil/sit)

“Jadi, kita dari Pansus III ada beberapa PR Raperda yang harus segera diselesaikan. Dan hari ini, kita mulai masuk tahap akhir untuk pembahasan Raperda terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil,” ucap Ketua Pansus III DPRD Trenggalek, Mugiyanto saat dikonfirmasi Rabu (12/01/2022).

Dalam pembahasan Raperda ini, Pansus III menyebut sudah menyelesaikan 38 pasal dan masuk tahap akhir. Seiring jalannya pembahasan, juga ada dinamika-dinamika yang diperdebatkan demi kesempurnaan Raperda ini.

“Karena ini Raperda inisiatif, jadi kita juga perlu melakukan diskusi panjang dengan badan hukum. Mengingat, yang akan menjalankan Raperda ini adalah ASN kita nantinya,” imbuhnya.

Disinggung hal-hal yang menjadi perdebatan dalam pembahasan kali ini, Mugiyanto menerangkan, mulai dari persyaratan menjadi anggota PPNS, pendelegasian juga terkait mekanisme atau tata cara melakukan rekruitmen maupun teknis pelaksanaannya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Terkait tugas fungsinya, Politisi Partai Demokrat ini menyampaikan jika memang Pemerintah Daerah perlu memiliki PPNS ini. “Yang bertugas untuk mengawasi dan melakukan langkah-langkah awal, sebelum nantinya masuk ke ranah pidana,” kata Mugiyanto.

Lebih lanjut Obeng-sapaan akrabnya menjelaskan, terkait dengan Satpol PP, tidak lain adalah yang akan menjadi leader dalam jalannya PPNS ini adalah Satpol PP. “Tak hanya Satpol PP, nantinya juga akan melibatkan Bagian Hukum, Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah yang bertugas sebagai pengawas,” paparnya.

Pihaknya menegaskan, mengingat saat ini pembahasan Raperda PPNS sudah masuk tahap akhir. Dalam waktu dekat, Raperda ini bisa segera diparipurnakan dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kabupaten Trenggalek.

Dengan demikian, dari 5 sisa Raperda tahun 2021 tinggal 4 Raperda lagi yang harus segera diselesaikan. Baik dari Pansus I, II maupun Pansus III. (mil/sit)

“Yang pertama kita ingin kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi program prioritas hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ada keseimbangan antar wilayah. Jangan sampai asa salah satu kecamatan yang mendapatkan kucuran anggaran, sedangkan kecamatan yang lain tidak,” ungkap Ketua Komisi 3 DPRD Trenggalek, Sukarudin, Sabtu (10/10/2020) siang.

Setelah dikroscek, berdasarkan hasil Musrenbang tahun 2019 dan tahun 2020 memang ada 2 kecamatan yang mendapatkan kucuran anggaran. Tapi disisi lain ada pula 2 kecamatan yang tidak mendapatkan alokasi anggaran baik hasil Musrenbang tahun 2019 maupun 2020.

“Yang sudah menjadi kesepakatan tadi adalah berdasarkan hasil Musrenbang tahun 2019, maka seyogyanya anggaran di tahun 2020 digeser dan diperuntukkan bagi kecamatan yang belum menerima alokasi anggaran yakni Durenan dan Bendungan,” imbuhnya.

Dikatakan Sukarudin, sedangkan untuk 2 kecamatan yang mendapatkan kucuran anggaran dari hasil Musrenbang 2 tahun berturut-turut ini adalah Trenggalek dan Dongko.

“Maka untuk Kecamatan Trenggalek dan Dongko ini silahkan untuk dipilih dari OPD dalam hal ini Dinas PUPR agar salah satu kegiatan yang ada di Dongko atau Trenggalek digeser dan diperuntukkan untuk kegiatan di Durenan dan Bendungan,” tegas Sukarudin.

Disinggung terkait dana transfer dari Pemerintah Pusat yang berkurang akibat Covid-19, Komisi 3 menekan agar OPD memprioritaskan kegiatan yang super penting. Selain itu, Kepala Daerah juga diharapkan bisa mengambil sejumlah program dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

“Pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ini terjadi secara nasional. Artinya tidak hanya Kabupaten Trenggalek saja yang merasakan, akan tetapi juga dirasakan daerah lain,” imbuhnya.

Mengingat dana transfer berkurang, politisi Partai PKB meminta agar OPD lebih pandai dalam menentukan prioritas kegiatan yang penting-penting saja.

“Tak hanya itu, Bupati juga harus pandai dalam menentukan program kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi agar dialokasikan di Kabupaten Trenggalek,” pungkas Sukarudin. (mil/syn)