“Tema ini kami pilih, karena sebentar lagi kita mau pesta demokrasi dan itu akan rawan sekali terjadinya perpecahan. Lha ini kita mengingatkan, bahwa demokrasi itu alat. Tujuannya, itu bagaimana kemakmuran Indonesia itu tercapai dengan baik. Boleh berbeda, tapi kita tujuannya satu, bagaimana kemakmuran di Indonesia tercapai dengan baik,” jelas Wali Kota Malang, Sutiaji, seusai acara tadi.

Pria yang menduduki kursi N1 ini, juga menyampaikan bahwa kedamaian menjadi kunci utama. Sehingga, untuk mewujudkan kedamaian itu persatuan dan kesatuan tentu harus dikuatkan.

Baca Juga :

“Kedamaian itu menjadi kunci utama. Karena kita ingin Indonesia ini makmur, tetapi kalau kuncinya tidak damai, maka ya tidak bisa,” tambahnya.

Melalui kegiatan tersebut, menurutnya juga banyak hal yang didapatkan. Seperti para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terus berjalan, memberikan hiburan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Malang.

“Tentu ini berbeda dengan tahun lalu. Karena tema saat ini kan selain untuk mempromosikan Kebhinekaan, juga setiap tahun capaian kerja kita tidak sama,” imbuhnya.

Sebagai informasi, gelaran karnaval yang diselenggarakan oleh Pemkot Malang tersebut berlangsung meriah. Para peserta jalan mulai dari Kawasan Kayutangan Heritage Jalan Basuki Rahmat hingga Jalan Semeru, Kota Malang. (hms/rsy/sit)

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, mengatakan bahwa pemanggilan tiga OPD ini untuk membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022. “Secara global kami lakukan evaluasi sesuai apa yang telah disampaikan dalam pandangan umum fraksi beberapa waktu lalu,” ungkapnya, Rabu (05/07/2023) tadi.

Dari tiga OPD yang diundang, paparnya, semua dilakukan evaluasi. Karena, menurut pandangan Komisi IV DPRD, ada beberapa catatan janggal atas beberapa temuan pada hasil evaluasi yang disampaikan masing masing OPD.

Seperti pada Dinkes, tentang pemberian makanan tambahan (PMT) yang diperuntukkan pada Balita dan ibu hamil, itu belum bisa tertangani karena Juknisnya belum bisa dipastikan. Sehingga, hanya dianggarkan sedikit.

“Pada tahun lalu dianggarkan sebesar Rp 1 miliar. Namun tahun ini, hanya di anggarkan Rp 100 juta saja. Dinkes memprediksi, bahwa akan ada anggaran dari DAK pada APBD perubahan sebesar Rp 5 miliar. Sehingga, mereka berharap Juknis segera turun di Februari, untuk bisa dieksekusi. Namun kenyataannya, Juknis mundur dan belum bisa dieksekusi,” jelas Sukarudin.

Dengan adanya kepastian Juknis ini, Komisi IV khawatirkan stunting akan naik kembali. Mengingat, rencananya anggaran ini diperuntukkan pada anak-anak gizi buruk dan ibu hamil yang berpotensi Stunting.

“Diperkirakan Juli Juknis turun, maka sebaiknya diantisipasi. Walaupun, dari pusat dapat anggaran sharing, APBD harus tetap menyediakan untuk ketersedian di awal,” imbuhnya.

Baca juga :

Sukarudin juga menyayangkan, adanya temuan BPK soal pembangunan RS Panggul tahun 2018. Dimana itu, merupakan bangunan pertama yang bermasalah dengan adanya klaim besar terhadap rekanan, namun belum dibayarkan oleh rekanan hingga saat ini.

“Sampai saat ini, itu masih banyak yang nunggak dan belum lunas. Sehingga, tetap ada temuan tagihan dan bahkan telah ada peringatan, secara administrasi kesalahan ada pada rekanan,” kata Sukarudin.

Tidak hanya itu, Politisi PKB ini juga mengulas masalah lain, yang kaitannya dengan data orang yang meninggal. Yang mana, ada pada perbedaan data tentang orang meninggal. Dimana masih ada orang meninggal yang diminta iuran BPJS.

“Masalah ini, itu karena masyarakat enggan melaporkan bahwa keluarganya meninggal. Untuk itu, perlu adanya penyelesaian dengan cara duduk bersama antara dinas terkait. Kalau solusi kami, bila Dinas Kesehatan mengetahui ada orang yang meninggal, maka harus segera menonaktifkan BPJS-nya,” tuturnya.

Untuk RSUD, imbuhnya, ada masalah pengadaan obat dan Alkes sekitar Rp 5 miliar. Mestinya, pada saat APBD berikutnya dianggarkan untuk dipakai. Hasil klarifikasi pihak RSUD, itu menyatakan ada Silpa Rp 5 miliar dan akan dipakai belanja di tahun berikutnya. Dengan bahasa di PAK, maka akan dianggarkan kembali dan katanya sudah konsultasi ke Bakeuda tidak masalah.

“Seharusnya hal tersebut tidak boleh. Mestinya, APBD 2023 tetap sesuai kebutuhan. Solusinya kalau tidak ada uang dijadikan Silpa untuk digunakan pada perubahan anggaran,” papar Sukarudin.

Dirinya menambahkan, pada Dinas Pendidikan ada masalah soal Silpa DAK pembangunan sekolah. Yang mana, untuk Dinas Pendidikan ada Silpa DAK fisik pada SD dan SMP juga pada pendidikan paling bawah sekitar Rp 10 miliar.

“Tidak dapat dieksekusinya pembangunan karena status tanah sekolah, maka anggaran Rp 10 miliar ini kembali ke pusat dan bukan ke daerah,” tambahnya. (mil/sit)

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, mengatakan bahwa pembelanjaan e-Katalog produk lokal yang dilakukan oleh Pemkot Batu, ini merupakan upaya langkah jemput bola bagi produk lokal yang selama ini belum mendaftar di e-Katalog. Sehingga, bagi OPD yang punya program, juga harus memanfaatkan e-Katalog lokal.

“Kami akan memberikan reward bagi OPD Pemkot Batu yang nilai belanjanya tertinggi dengan menggunakan E-katalog produk lokal. Tetapi, kami juga memberikan nilai rendah kepada OPD yang tidak menggunakan E-katalog produk lokal,” terangnya, saat berada Graha Pancasila Balai kota Among Tani, Kota Batu, Selasa (27/06/2023) tadi.

Baca juga :

Pemberian reward tersebut, menurut Aries, dilihat dari indeks yang diukur melalui OPD mana saja yang tinggi belanjanya. Maka, dari indeks tertinggi menggunakan produk lokal melalui e-Katalog, akan diberikan penghargaan.

“Yang jelas, pembelanjaan produk lokal lewat e-Katalog ini sangat penting karena sesuai dengan instruksi Presiden RI. Bahwa, minimal penggunaan anggaran 40 persen untuk belanja produk lokal lewat e-Katalog. Jadi, ini sangat penting terutama bagi OPD,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Kota Batu, Dian Fachroni, menjelaskan secara nasional di tahun 2023 ini LKPP Pemerintah Indonesia menargetkan transaksi Rp 500 triliun di e-Katalog pada 2023 dengan 5 juta produk. Dan, untuk Kota Batu menargetkan 2.500 produk lokal bisa tayang di E-katalog dari total target belanja untuk katalog lokal melalui e-Purchasing sebesar Rp 105 miliar.

“Untuk memenuhi target 2.500 produk lokal untuk tayang, kami undang 60 pelaku UMK di Kota Batu. Kami menilai, bahwa permasalahan yang terjadi selama ini permintaan belanja cukup besar. Namun, jasa dan barang yang masuk ke e-Katalog sangat sedikit. Karena itu, kami berharap melalui kegiatan ini bisa mengajak pelaku UMK di Batu terdaftar e-Katalog,” jelasnya. (put/gie)

Sekedar diketahui, SPBE atau e-government merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya, untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, Bobby Arie Sandy, mengatakan bahwa tiap OPD memiliki peran untuk menginput data pendukung di 47 indikator evaluasi SPBE. Seperti salah satunya, Bappeda yang berperan dalam memberikan domain data dan informasi, Diskominfo sebagai domain aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE dan keamanan SPBE, serta Bagian Organisasi sebagai domain proses bisnis dan OPD lainnya sebagai produsen data.

Baca Juga :

Data yang telah dikumpulkan oleh produsen data, paparnya, akan diolah dan ditindaklanjuti dari tiap masing-masing OPD sendiri. Sehingga, Kepala OPD diminta bantuannya dalam percepatan proses penginputan data. Mengingat, batas data harus diinput di akhir Juni.

“Dari produsen data yang dikumpulkan, kita berikan arahan dan tindak lanjut. Jika operator sudah diberikan link, maka dimohon bantuan dari masing-masing kepala OPD untuk mengawal. Karena, kita hanya punya waktu sampai akhir Juni untuk bisa input data dan ini cukup banyak,” terang Bobby.

Sebenarnya, papar Kadis Kominfo, ini adalah bukan data yang sulit ataupun baru. Karena, sudah dikerjakan namun belum terdokumentasikan dengan baik.

“Sehingga, evaluasi SPBE ini menjadi standar dari pemerintah pusat dan kementerian PANRB dalam mengukur proses pemerintah daerah sendiri dengan standar SPBE,” tegasnya. (kom/rio/sit)

“Saya selaku Bupati Jember bersama Wakil Bupati, mewakili Pemkab Jember dan juga masyarakat Jember, mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudah mengabdikan diri hingga finish ini. Insyaallah, apa yang telah dilakukan bapak ibu semua mengabdi kepada masyarakat Jember, menjadi amal jariyah,” ujar Bupati Hendy.

Baca juga:

• Ganti Rugi Kerusakan Rumah Tak Kunjung Dipenuhi, Karyawan Bank di Kota Malang Digugat Tetangga
• Ketua DPRD Kota Malang Ingatkan Pemkot Tak Alihfungsikan LSD dan RTH untuk Koperasi Merah Putih
• Sertifikasi Aset Pemkot Malang Tembus 53 Persen, Kepala BKAD Kota Malang Targetkan Tuntas Sebelum Purna
• Pemkab Pasuruan Gelar Rakor Peningkatan Kualitas Gizi dan Kesehatan Program MBG
• Dollar Tembus Rp 18 Ribu, Ketum PP Muhammadiyah dan Muhadjir Ajak Publik Tetap Optimis

Bupati Hendy menambahkan, bahwa tidak sederhana untuk bisa mencapai purnatugas. Karena, banyak ujian dan tantangan dalam perjalanan selama menjalankan tugas ASN, berdasarkan Tupoksi dengan profesional.

Karenanya, pada kesempatan sama itu, dirinya meminta agar para purnatugas untuk membantu Pemkab Jember dalam melayani masyarakat. “Tentunya selama bapak-ibu menjalani tugas sebagai ASN, sudah memiliki banyak pengalaman. Inilah kekuatan dari Pemkab Jember. Oleh karena itu, saya memohon bantuan kepada bapak ibu untuk terus aktif di bidang yang bapak ibu tekuni saat ini. Kami masih punya buta aksara, stunting dan berbagai masalah lainnya,” terang bupati.

Pengabdian para purnatugas kepada masyarakat, imbuhnya, dapat terus dilakukan secara mandiri atau membentuk kelompok komunitas. Sehingga, bisa terus berkontribusi pada kemajuan Kabupaten Jember. (kom/rio/gie)

Hal itu, ditegaskan Bupati Yuhronur saat membuka pelaksanaan Sosialisasi RB dan Pelaksanaan SPBE di Ruang Pertemuan Gajah Mada Pemkab Lamongan, Selasa (30/05/2023) tadi. Sebagaimana diketahui, Lamongan pada tahun 2022 berhasil mempertahankan predikat SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tetap A dengan nilai 82,64, dan meningkatkan Indeks RB dari yang awalnya B menjadi berpredikat BB dengan nilai 70,02.

Melalui manajemen SAKIP dan implementasi RB yang baik, Bupati Yuhronur menekankan terhadap adanya birokrasi yang berdampak positif bagi masyarakat. Dirinya juga mengungkapkan telah melakukan penyesuaian atau penajaman terhadap Roadmap RB, dengan fokus dalam dua hal yang disebut double track. Double Track yang dimaksud ini adalah fokus penyelesaian isi hulu atau disebut dengan RB General dan fokus untuk penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.

Baca juga:

“Hal ini agar dapat berdampak dan mengakselerasi pencapaian target pembangunan nasional dan prioritas daerah. Ada beberapa keberhasilan di dalam implementasi RB Tematik yang tertuang dalam penajaman roadmap Lamongan. Diantaranya, yakni penurunan angka kemiskinan, peningkatan realisasi nilai investasi, pengendalian inflasi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan digitalisasi penurunan stunting,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga mengajak Kepala OPD yang hadir untuk terus melakukan kerjasama dalam merealisasikan manajemen pemerintahan yang baik di Lamongan. “Yang perlu saya tekankan adalah agar pemantapan ini dapat berdampak positif dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Mari kita terus bekerjasama, karena semuanya tidak akan bisa dilaksanakan sendiri dan tidak bisa berhasil tanpa kolaborasi dan sinergi. Kami berharap Kabupaten Lamongan akan semakin baik di masa yang akan datang,” harapnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Moh Nalikan, mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya sosialisasi pada hari ini adalah guna menyamakan persepsi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak melalui RB General dan RB Tematik. Sehingga, dapat benar-benar memberikan dampak nyata dan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Lamongan.

“Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir agar instansi pemerintah dapat lebih fokus dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan langsung dengan kinerja yang diharapkan,” ujar Sekda Nalikan.

Hadir dalam acara itu, Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB RI, Budi Prawira. Dirinya menyampaikan materi tentang Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik. Sedangkan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE, Ugi Cahyo Setiono menyampaikan materi Penerapan SPBE. (zen/gie)

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan jika untuk meningkatkan PAD adalah tugas dari semua pihak. Jadi, bukan hanya Bapenda. Karena itu, banyak hal yang bisa dilakukan, yang salah satunya dengan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Pemkot Malang.

Selain itu, menurutnya, juga harus memanfaatkan sistem digitalisasi yang saat ini semakin berkembang. Seperti, pembayaran pajak, pembayaran retribusi, maupun e-parkir, melalui Quick-Responses Code Indonesian Standart (Q-RIS).

“Harapannya dengan digitalisasi ini semakin dikuatkan. Karena ke depan ini akan semakin maju, dan transparansinya ada. Itu tentu terukur dan bisa kita pantau setiap saat, real timenya bisa,” paparnya.

Pihaknya menegaskan, jika dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut tidak boleh membebani masyarakat. Tentu harus berbasis pada kajian-kajian yang ada, tidak serta merta ditingkatkan. Karena dalam hal ini tentu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga :

• Ganti Rugi Kerusakan Rumah Tak Kunjung Dipenuhi, Karyawan Bank di Kota Malang Digugat Tetangga
• Ketua DPRD Kota Malang Ingatkan Pemkot Tak Alihfungsikan LSD dan RTH untuk Koperasi Merah Putih
• Sertifikasi Aset Pemkot Malang Tembus 53 Persen, Kepala BKAD Kota Malang Targetkan Tuntas Sebelum Purna
• Pemkab Pasuruan Gelar Rakor Peningkatan Kualitas Gizi dan Kesehatan Program MBG
• Dollar Tembus Rp 18 Ribu, Ketum PP Muhammadiyah dan Muhadjir Ajak Publik Tetap Optimis

“Untuk itu kami juga ucapkan terima kasih, kami komitmen bersama dengan Pak Ketua DPRD Kota Malang, untuk peningkatan PAD itu. Karena nanti jika pendapatan ini naik, maka nanti yang merasakan pembangunan juga masyarakat,” lanjutnya.

Kemudian, ditambahkan jika pihaknya mendorong Bapenda untuk melibatkan para pemangku wilayah seperti camat dan lurah. Sehingga, setiap ada aktivitas yang terjadi di wilayahnya berkaitan dengan retribusi pajak bisa turut untuk diawasi.

“Jadi bukan hanya penghasil sini saja, tapi tadi saya sampaikan juga ke Pak Handi, bahwa lurah dan camat itu juga mempunyai tugas yang sama, karena mereka yang mempunyai wilayah. Seperti untuk mengawasi reklame, resto, dan sebagainya, karena ini tugas kita semuanya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan jika optimalisasi tersebut, merupakan bagian dari persiapan awal untuk penentuan target pendapatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2024. “Jadi kami ingin dari sisi pendapatan itu dioptimalkan sebanyak-banyaknya dengan catatan ada keseimbangan, jangan sampai membebani masyarakat. Karena semakin tinggi pendapatan otomatis belanja pun yang nantinya akan kembali ke masyarakat itu akan semakin tinggi juga. Artinya kami ingin pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat terutama kebutuhan primernya betul-betul dapat terpenuhi,” jelas Made.

Made juga menyinggung, jika retribusi parkir di Kota Malang belum optimal. Sehingga, pihaknya menargetkan jika akan menaikkan pendapatan retribusi parkir, bukan berarti meningkatkan tarif parkirnya.

“Tarifnya ditetapkan cuma optimalisasi titik-titik kebocoran itu dimana. Kami selalu menyampaikan kepada Dinas Perhubungan, kenaikan target pendapatan retribusi parkir itu bukan untuk menambah tarif parkir atau setoran parkir yang ada sekarang. Tapi lebih ke bagaimana titik-titik parkir yang sekarang belum tergarap, kemudian bagaimana efisiensi di lapangan terkait dengan pungutan pajak itu harus dioptimalkan. Sebenarnya dari itu saja sudah bisa menaikkan,” tutur Made. (hms/rsy/sit)

Pelaksanaan itu, start dari Kantor Kecamatan Pakuniran dan finish di Kantor Bupati Kabupaten Probolinggo di Kraksaan. Saat melintas di Jalan Raya Kecamatan Besuk, Wabup Timbul menyempatkan diri mengecek proses perbaikan jalan dan beristirahat sejenak di Kantor Kecamatan Besuk.

“Hari ini kita berolahraga bersama, sambil mengecek perbaikan jalan di Kecamatan Besuk. Ini kita lakukan, juga dalam rangka merespon hal-hal yang kita terima. Mari kita bersama-sama mewujudkan Probolinggo lebih baik lagi,” ujarnya.

Baca Juga :

• Ganti Rugi Kerusakan Rumah Tak Kunjung Dipenuhi, Karyawan Bank di Kota Malang Digugat Tetangga
• Ketua DPRD Kota Malang Ingatkan Pemkot Tak Alihfungsikan LSD dan RTH untuk Koperasi Merah Putih
• Sertifikasi Aset Pemkot Malang Tembus 53 Persen, Kepala BKAD Kota Malang Targetkan Tuntas Sebelum Purna
• Pemkab Pasuruan Gelar Rakor Peningkatan Kualitas Gizi dan Kesehatan Program MBG
• Dollar Tembus Rp 18 Ribu, Ketum PP Muhammadiyah dan Muhadjir Ajak Publik Tetap Optimis

Wabup juga menyampaikan, pihaknya akan terus melakukan perbaikan jalan dengan tambal sulam. Begitu juga perbaikan jalan rusak berat, akan dilakukan di Juli tahun 2023 mendatang.

“Alhamdulillah, perbaikan jalan-jalan rusak sudah hampir selesai. Tambal sulam jalan-jalan Kraksaan-Pakuniran, Jabung-Besuk maupun Paiton-Glagah, sudah kita kerjakan. Sekarang sudah relatif enak bagi masyarakat yang melintas,” katanya.

Gowes tersebut dihadiri oleh beberapa OPD seperti Sekretaeis Daerah (Sekda), Ugas Irwanto, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Taufiq Alami, Kepala Dinas Kementerian Informatika (Kominfo), Yulius Cristian dan OPD lainnya. “Dengan kebersamaan ini, mari wujudkan cita-cita kita bersama demi Kabupaten Probolinggo, ayo menyamakan gerak langkah demi Kabupaten Probolinggo,” paparnya. (nun/pix/gie)

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan KLHS RPJPD sangat penting guna menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan, hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Hari ini, kami membuka FGD sebagai penentuan isu strategis dalam rangka penyusunan KLHS RJPD tahun 2025-2045. Karena, perencanaan pembangunan daerah, isu lingkungan sangat penting untuk membangun daerah secara berkelanjutan,” terang Wali Kota Aries.

Baca Juga :

• Ganti Rugi Kerusakan Rumah Tak Kunjung Dipenuhi, Karyawan Bank di Kota Malang Digugat Tetangga
• Ketua DPRD Kota Malang Ingatkan Pemkot Tak Alihfungsikan LSD dan RTH untuk Koperasi Merah Putih
• Sertifikasi Aset Pemkot Malang Tembus 53 Persen, Kepala BKAD Kota Malang Targetkan Tuntas Sebelum Purna
• Pemkab Pasuruan Gelar Rakor Peningkatan Kualitas Gizi dan Kesehatan Program MBG
• Dollar Tembus Rp 18 Ribu, Ketum PP Muhammadiyah dan Muhadjir Ajak Publik Tetap Optimis

Pembangunan tanpa memahami isu lingkungan, tambah Pj Wali Kota, akan membawa bencana dan merugikan generasi penerus. Oleh karena itu, diharapkan penyusunan kajian ini benar-benar dilakukan dengan baik.

“Kajian ini akan membantu kita dalam pengambilan keputusan yang lebih sistematis terutama terkait aspek lingkungan. Mencegah terjadinya kesalahan investasi serta melindungi aset-aset dan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga menjamin pembangunan benar-benar berkelanjutan,” tegas Aries.

Di tempat yang sama, Kepala DLH Kota Batu, Aries Setiawan, mengatakan digelarnya FGD itu menjadi salah satu instrumen untuk penentuan RPJPD. Kendati demikian, sebelumnya dilakukan dulu KLHS dengan menyusun isu strategis yang akan masuk di RPJPD.

“Dari forum ini isu strategis mana yang diprioritaskan apakah itu masalah sampah, pembangunan maupun kualitas air dan lainnya yang di kaji dalam KLHS. Kemudian, nanti membentuk Pokja yang bertugas verifikasi isu-isu strategis itu sebagai bahan dimasukkan ke RPJPD tahun 2025 sampai 2045,” jelasnya.

Penyusunan RPJPD ini, tegasnya, harus selesai pada 2024. Karena, tahun 2025 akan difungsikan oleh kepala daerah Kota Batu yang baru sebagai pedoman kebijakan.

“Jangan sampai, nanti sudah ada kepala daerah tetapi belum memiliki pedoman kebijakan. Jadi, target kami RPJPD ini selesai tahun 2024 nanti. Karena, ini sebagai pedoman kepala daerah yang baru tahun 2025,” paparnya. (put/sit)