Di area stren sungai tersebut, ada sekitar 21 PKL yang berjualan. Sementara sebelumnya, Satpol PP Kecamatan Genteng, sudah pernah membubarkan aktifitas tersebut. Namun, para pedagang kembali berjualan tanpa mengantongi izin dari dinas terkait.

Kasi Trantib Kecamatan Genteng, Masruri, mengatakan jika 21 PKL tersebut melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2014, tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan penertiban.

“Ada 21 PKL yang berjualan di Jalan Raya Wahid Hasyim, Dusun Maron. Sebelumnya, kita sudah pernah saya kumpulkan di Kantor Desa Genteng Kulon dan sudah saya kasih tahu. Salah satunya, jika mereka tetap bandel berjualan, maka akan kami tertibkan,” tegas Masruri kepada Memontum.com, Senin (07/03/2022).

Baca juga :

• Gandeng Kejari, Pasar Murah Sembako Pemkot Malang Rp 50 Ribu Diserbu Warga
• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara

Masruri mengungkapkan, pertemuan dengan 21 PKL tersebut disaksikan Forpimka Genteng. Saat itu, para PKL menyepakati kesepakatan yang sudah ditentukan. Diantaranya, tidak boleh membangun tempat jualan secara permanen dan dilarang menaruh tempat jualan. Seperti meja, kursi serta alat-alat lain di area tanah stren yang ditempati para PKL.

“PKL boleh beraktivitas berjualan mulai pukul 09.00 hingga pukul 14.00. Tempat jualan tidak boleh permanen dan intinya tetap menjaga kebersihan. Jadi, sehabis berjualan juga harus bersih,” ucapnya.

Kasi Trantib Kecamatan Genteng menyadari, jika warga yang berjualan di area destinasi wisata tersebut, untuk mencari tambahan nafkah. Namun, harus tetap taat aturan. “Pemerintah daerah itu punya aturan, jika warga melanggar aturan ya akan ditindak. Satpol PP selaku penegak Perda akan menindak warga yang melanggar aturan tersebut. Saya akan menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Satpol PP,” ujarnya. (aar/gie)