Organisasi Perangkat Daerah – Memontum

Bupati Sumenep Reshufle Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah

Memontum 1 — Fri, 31 Dec 2021 16:25:00 +0000

Memontum Sumenep – Era baru pemerintahan telah datang. Jelang puncak pergantian tahun 2021, ada angin segar di lingkaran kekuasaan Pemerintan Fauzi – Eva (Achmad Fauzi – Dewi Khalifah). Ya, sejumlah pos kekuasaan penting Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), akhirnya dirombak atau direshufle, Jumat (31/12/2022).

Untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja bupati, wajah-wajah pimpinan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), digeser. Selain memang adanya perubahan Struktur Organisasi (SO) sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 15 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, juga mengisi beberapa pos pimpinan OPD sesuai kompetensi dan pengalaman birokrasinya.

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi l, pun melantik 24 JPTP atau Kepala OPD di Bandara Trunojoyo. Selain pengambilan sumpah jabatan juga penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Filosofinya, pelantikan digelar di Bandara Trunojoyo, agar kinerjanya melaju cepat seperti pesawat. “Saya inginkan para pejabat bisa mencontoh sistem kerja pesawat. Untuk mencapai tujuan, harus terbang tinggi, sehingga pejabat dalam bekerja tidak biasa-biasa saja, tetapi ada lompatan nyata mendorong pembangunan daerah,” kata Bupati dalam sambutannya.

Seniman Kota Malang Akan Didata untuk Terima Vaksin

memontum — Sat, 27 Feb 2021 04:00:39 +0000

Memontum Kota Malang – Pendataan seniman Kota Malang dalam rangka pemberian vaksinasi segera di lakukan oleh dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) nantinya menjadi instansi yang bertugas bertanggung jawab dalam pendataan seniman. Hal itu diungkap oleh Kepala Disporapar, Ida Made Ayu Wahyuni.

“Sesuai perintah dari pak wali, data seniman budaya masuk Dikbud. Sedangkan seniman kontenporer, seperti ekonomi kreatif masuk dalam pendataan Disporapar,” jelasnya, Sabtu (27/02).

Lebih lanjut, wanita yang akrab disapa Ida itu mengatakan bahwa seniman akan masuk dalam vaksinasi tahap dua. Namun untuk seniman kategori lansia akan masuk vaksinasi di tahap 3.

“Seniman masuk tahap 2, kalau seniman lansia tahap 3. Akan kami data, dimana akan masuk ke provinsi dulu melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang,” tandasnya.

Disisi lain, Ketua Karya Bumi Ngalam (Kabunga), Yuyun Sulastri, yang Jumat kemarin (26/02) sempat adakan kegiatan perkumpulan seniman sepuh menuturkan bahwa pihaknya akan membantu pendataan.

“Kami sudah ajukan ke Dinkes untuk membantu pendataan seniman yang sudah lansia bulan depan guna divaksin. Tentunya hal ini akan membantu OPD terkait juga dalam hal pendataan seniman,” papar Yuyun.

Setelah selesai pendataan seniman lansia, baru bisa dipetakan apakah pelaksanaan vaksinasi terpusat atau di Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) dekat kediaman masing-masing.

“Nanti kita simpulkan akan dilaksanakan terpusat atau diarahkan ke Fasyankes. Tentu ini tergantung jumlah. Namun pihak Dinkes menyarankan kalau jumlahnya banyak, lebih baik ke Fasyankes wilayah masing-masing anggota kami. Tapi kalau jumlahnya sedikit tidak apa-apa dilaksanakan terpusat,” urainya.

Terakhir, Yuyun mengutarakan bahwa yang terpenting pihaknya akan mendata dulu. Supaya dirinya bersama tim bisa maksimal membantu OPD terkait yang membutuhkan bantuan pendataan dari pihaknya. (cw1/ed2)

Eksekutif Jawab Pandangan Umum Fraksi Raperda Probolinggo

memontum — Mon, 15 Feb 2021 15:51:48 +0000

Memontum Probolinggo – DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Jawaban Eksekutif (Pemerintah) atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo tentang naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (15/02).

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Jon Junaedi, ini dihadiri pimpinan dan segenap anggota DPRD. Dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, H. Soeparwiyono, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Serta Forkopimda, instansi vertikal, BUMN/BUMD di Kabupaten Probolinggo.

Jawaban Eksekutif atas PU Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo ini dibacakan oleh Sekda Kabupaten Probolinggo. Terhadap PU Fraksi Partai NasDem, salah satu jawaban yang disampaikan terkait Raperda Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Probolinggo. Disebutkan, realisasi retribusi penanganan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah selama pandemi mengalami kenaikan dari target yang ditetapkan sebesar 173,44%.

Terhadap PU Fraksi Kebangkitan Bangsa, salah satu jawaban yang disampaikan terkait Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Terkait pemasukan retribusi parkir di mall, swalayan Kitos Paiton, Diva, Delta serta Rumah Sakit Rizani, Dinas Perhubungan tidak menangani penarikan retribusi secara langsung, mengingat lahan dan fasilitas tersebut adalah milik yang bersangkutan, namun sudah dikenakan pajak parkir yang ditangani oleh Badan Keuangan Daerah. Demikian juga untuk pengelolaan parkir pada RSUD. Waluyo Jati Kraksaan dan Tongas sedangkan beberapa pasar dilakukan penarikan retribusi 1 (satu) tahun sebesar Rp 80.000.000.

Untuk retribusi parkir yang ditangani Dinas Perhubungan adalah retribusi parkir berlangganan target tahun 2020 sebesar Rp 4.158.400.000 dengan realisasi Rp 3.732.962.500 dengan capaian 89,7% dan retribusi parkir non berlangganan tepi jalan dan pasar target tahun 2020 sebesar Rp 160.000.000 dengan realisasi Rp 156.800.000 dengan capaian 98%.

Terhadap PU Fraksi Partai Golkar, salah satu jawaban yang dikemukakan berkaitan dengan Raperda Tentang Perubahan Keempat Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Disebutkan peranan Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan penertiban Rumah Potong Hewan antara lain melakukan pengawasan pendataan dan pembinaan kepada para jagal yang memotong di dalam dan di luar Rumah Potong Hewan.

Kemudian terhadap PU Fraksi Gerindra-Hanura, salah satu jawabannya terkait dengan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Strategi Pemerintah Kabupaten Probolinggo agar mempekerjakan tenaga kerja asing yang betul-betul dibutuhkan dan mempunyai keahlian khusus, tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja pendamping sebagai syarat untuk mempekerjakan tenaga kerja asing, sehingga bisa mentransfer keahliannya kepada tenaga lokal.

Disebutkan urgenitas perubahan Perda ini adalah adanya potensi restribusi izin memperkerjakan tenaga kerja asing/dana kompensasi tenaga kerja asing cukup tinggi, sehingga diharapkan ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan data dari Sistem Tenaga Kerja Asing online di Kabupaten Probolinggo untuk tahun 2021 sebanyak 17 orang. Bidang yang ditempati tenaga kerja asing meliputi peternakan ayam, furniture/kayu, budidaya udang dan pembangkit listrik.

Estimasi potensi Pendapatan Asli Daerah dari retribusi izin memperkerjakan tenaga kerja asing/dana kompensasi tenaga kerja asing adalah 17 orang x $100 x 12 = $ 20.400. Estimasi dalam rupiah kurs Rp 14.000 = 20.400 x 14.000 = Rp 285.600.000.

Terakhir terhadap PU Fraksi PDI Perjuangan, salah satu jawabannya terkait Raperda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Probolinggo. Pengenaan sanksi administratif kepada wajib retribusi yang terlambat membayar retribusi sebesar 2% per bulan. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Geo/ed2)

Jelang Tahun 2019, Bupati Minta Kepala OPD Tingkatkan Kinerja

memontum — Mon, 10 Dec 2018 13:22:56 +0000

Memontum Sidoarjo – Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo mendapat pengarahan dari Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. Mereka diminta meningkatkan kinerja menghadapi Tahun 2019. Selain itu diminta lebih fokus dalam bekerja serta meningkatkan kerjasama antar OPD.

Arahan ini disampaikan, Saiful Ilah dalam kegiatan Pelatihan Pengembangan dan Motivasi bagi Kepala OPD dan Peran Keluarga dalam Pepemimpinan di Hotel Element, Ubud Bali, Sabtu (08/12/2018) malam. Kegiatan ini diikuti seluruh kepala OPD beserta istrinya.

“Seluruh Kepala OPD saya minta meningkatkan kinerjanya dan kerjasama antar lembaganya,” katanya.

Selain itu, lanjut Abah Ipul untuk mewujudkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan, pihaknya mengingatkan pentingnya peran pendamping sebagai mitra kerja. Baginya, menjadi istri seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki pemikiran positif dengan menujukkan kinerja melalui peran sebagai Dharma Wanita maupun PKK.

“Sebagai istri Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam mendampingi suami harus mampu bersikap profesional dan dapat menempatkan diri dengan proporsional,” pintanya.

Tidak hanya itu, Bupati juga mengingatkan agar para istri pejabat jangan pernah mengganggu kosentrasi dan komitmen suami dalam bekerja. Selain itu, agar para istri tidak menggoda suami melakukan hal-hal yang dilarang undang – undang. Terakhir pesannya agar istri bisa ikut andil mengingatkan suami untuk bekerja dengan baik dan mewujudkan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya.

“Mari menggunakan momen kebersamaan ini untuk saling introspeksi. Kita harus siap menyongsong Tahun 2019 ini untuk terus meningkatkan kinerja lebih baik,” pungkasnya.

Sementara dalam acara itu, juga disampaikan materi pengetahuan validasi hasil evaluasi jabatan dan penetapan kelas jabatan dengan pemateri, Otok Kuswandaru dari Kementerian PAN RB. (Wan/yan)

15 OPD Sidoarjo Ajukan Pendampingan TP4D dengan Nilai Proyek Rp 112, 8 Miliar

memontum — Mon, 10 Dec 2018 13:20:48 +0000

Memontum Sidoarjo – Sedikitnya 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo mengajukan pendampingan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk Tahun 2018. Nilai total proyek yang dikerjakan 15 OPD itu total senilai Rp 115,5 miliar. Sedangkan item pekerjaannya ada sekitar 80 kegiatan.

Padahal, jika dihitung total ada sebanyak 48 OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo termasuk kecamatan. Sedangkan untuk desa, dari 353 desa/kelurahan yang mengajukan pendampingan TP4D hanya 2 desa yakni Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu dan Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono.

“Akan tetapi, yang diakomodir baru 71 kegiatan proyek dengan nilai total Rp 112,8 miliar. Sisanya baru akan direalisasikan tahun berikutnya karena waktunya terlalu mepet,” terang Kepala Kejari Sidoarjo, Budi Handaka saat jumpa pers Hari Anti Korupsi sedunia Tahun 2018, Senin (10/12/2018).

Pendampingan TP4D lanjut Budi merupakan upaya pencegahan preventif agar tidak terjadi tindakan korupsi. Selain pendampingan TP4D itu harus melalui pengajuan yang disampaikan OPD dan pengusaha (rekanan) yang mengerjakan proyek. Oleh karena itu, Kejari Sidoarjo tak bisa memaksakan semua OPD, semua proyek maupun semua desa/kelurahan didampingi TP4D. Hal itu lantaran berdasarkan pengajuan dari pihak yang membutuhkan pendampingan itu.

“Pendampingan TP4D penting. Tapi kami tak bisa memaksanya. Karena pendampingan ini agar tidak terjadi penyelewengan, yang bekerja tak ada ketakutan (intimidasi) dan lainnya. Karena proyek itu sumber masalahnya hanya 1 yakni pinjam bendera. Kalau pinjam bendera pasti akibatnya prosentase pekerjaannya jelek. Karena ada persaingan harga tidak sehat. Makanya jangan banting harga dan mengurangi kualitas akan ketahuan,” imbuhnya.

Sementara Kasi Intel Kejari Sidoarjo, Idham Kholid mengakui dari 80 kegiatan proyek milik Pemkab Sidoarjo 71 diantaranya dikawal TP4D Kejari Sidoarjo. Sedangkan 9 sisanya ada beberapa kendala. Selain harus dikritisi juga harus direkomendasikan tahun depan lantaran waktunya terlalu dekat.

Pemkab Segera Buka Pendaftaran Seleksi Terbuka Jabatan 5 OPD

memontum — Mon, 08 Jan 2018 15:25:20 +0000

Memontum Blitar – Pemerintah Kabupaten Blitar di awal 2018 ini, melakukan seleksi terbuka jabatan tinggi di 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebelumnya, akhir 2017 kemarin, Pemkab Blitar telah melakukan mutasi bagi 6 orang pejabat pimpinan Pratama untuk sejumlah instansi.

Seleksi terbuka jabatan tinggi di 5 OPD ini, untuk mengisi sejumlah instansi yang belum mempunyai Kepala atau masih dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt). Tim Panitia Seleksi (Pansel) sudah membuka seleksi terbuka jabatan tinggi di 5 OPD. Jabatan tinggi tersebut diantaranya, Kepala Bakesbangpol, Kepala Dinas Kominfo, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

“Akhit tahun lalu kan ada 6 yang dimutasi. Sekarang ada 5 jabatan tinggi di OPD yang kita buka untuk pendaftaran seleksinya”, kata Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar, Totok Subihandono, Minggu (7/1/2018).

Pelaksanaan seleksi terbuka untuk jabatan yang masih kosong ini, sesuai dengan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Selain rekom tersebut, memang di Pemerintahan perlu dilakukan sebagia bentuk evaluasi dan penyegaran.

“Seleksi jabatan ini sudah sesuai prosedur. Selain itu, tentunya kita melakukan mutasi untuk penyegaran. Sementara untuk penunjukan Pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD Ngudi Waloya, kita masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) nya dulu”, pungkas Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar. (jar/yan)

Wabup Tekankan Seluruh OPD Harus Pahami Kebijakan Administrasi Kependudukan Sebagai Akses Data

memontum — Tue, 28 Nov 2017 01:59:58 +0000

Memontum Lumajang — Wakil Bupati Lumajang dr Buntaran Supriyanto, M.Kes., menyampaikan pentingnya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memahami kebijakan Administrasi Kependudukan sebagai akses data. Kesempatan tersebut disampaikan di Pendopo Kabupaten Lumajang dalam Kegiatan “ SOSIALISASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, DALAM PELAYANAN HAK AKSES, PEMANFAATAN NIK, DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP-E”, Senin (27/11/2017).

Wakil Bupati Lumajang menyampaikan bahwa, penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2013 mulai dibuka akses data penduduk kepada instasi Pemerintah dan Lembaga Negara sesuai dengan aturan UU. Data penduduk dapat digunakan untuk berbagai kepentingan pembangunan dengan memperhatikan aspek kerahasian data yang bersifat privasi.

“Setiap OPD atau perangkat daerah maupun badan hukum Indonesia yang berada ditingkat Kabupaten, dapat memiliki hak akses data dengan syarat mengajukan permohonan izin hak akses data kepada Bupati, dalam hak akses data,”Terangnya.

Sementara Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISPENDUKCAPIL) Kabupaten Lumajang Amrozi SH, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh 400 orang terdiri dari seluruh jajaran perwakilan OPD Kabupaten Lumajang, perwakilan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, Camat se-Kabupaten Lumajang, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Lumajang dan Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Lumajang.

Pada sosialisasi tersebut DISPENDUKCAPIL Kabupaten Lumajang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi.
Pada giat tersebut dispendukcapil kabupaten lumajang bekerja sama dengan provinsi Jatim, pungkasnya.

Nara sumber pada acara tersebut terdiri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. (adi/yan)

Laporan Keuangan Pemkab Gresik 2016 Capai Standart Tertinggi

memontum — Thu, 19 Oct 2017 03:54:17 +0000

Menteri Keuangan Beri Apresiasi

Memontum Gresik—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016 dengan capaian standart tertinggi. Apresiasi tersebut diberikan Menkeu melalui Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur R. Wiwin Istanti kepada Bupati Gresik Dr. H. Sambari Halim Radianto didampingi Dr. H. Moh. Qosim, Rabu (18/10).

Dalam kesempatan tersebut sekaligus disampaikan arahan terkait penyaluran anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan dana desa (DD) yang berlangsung di ruang rapat Bupati Gresik, Rabu (18/10/2017).

R. Wiwin Istanti menuturkan, Kemenkeu melalui Ditjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi Jawa Timur terus melakukan berbagai upaya untuk mempermudah pelayanan penyaluran anggaran, khsusnya DAK dan DD. “Pada tahun lalu pelaporan seperti ringkasan kontrak, dokumentasi, penyerapan, harus dilaporkan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta. Namun saat ini pelaporan tersebut sudah bisa disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah masing-masing. Kabupaten Gresik dapat disampaikan kepada KPPN Surabaya 1 selaku kantor pengelola penyaluran DAK fisik dan dana desa,” ungkap R. Wiwin Istanti.

Dirinya juga menerangkan, perubahan peraturan dari Menkeu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektifitas guna meningkatkan pelayanan terhadap penyaluran DAK fisik dan dana desa yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah melalui KPPN Surabaya 1.“Sehingga dana yang tersalurkan bisa lebih efektif, efisien dan tepat waktu,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Sambari sangat bersyukur atas apresiasi yang diberikan Menteri Keuangan kepada Pemkab Gresik. Dirinya mengatakan bahwa semua ini adalah berkat kerjasama semua pihak sekaligus dukungan masyarakat di kabupaten Gresik. Bupati juga menyambut baik dan mengapresiasi terkait perubahan peraturan dari Kementerian Keuangan tersebut dan akan segera melakukan koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait beberapa kendala pencairan anggaran daerah. “Diharapkan saat ini untuk pelaporan yang sudah bisa ke KPPN, sehingga kendala yang dialami Pemkab bisa terselesaikan dengan cepat dan baik,” ujar Bupati Sambari.

Bupati Sambari juga mengatakan, Pemkab Gresik melalui pihak terkait selalu memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan terkait pengelolaan keuangan di desa yang dimulai dari tingkat paling bawah. “Dana desa terus kami pantau dan kami awasi sehingga peruntukannya bisa tepat sasaran. Pencairan dana unuk desa-desa di kabupaten Gresik juga selalu kami lakukan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Asalkan harus ada laporan dan bukti pertanggung jawaban yang jelas dari pemerintah desa,”pungkas Bupati Sambari. (sgg/zen)