Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep, Mohammad Iksan, mengaku bahwa sudah melakukan perbaikan pada wisata itu. Namun untuk perbaikan jalan, pihaknya hanya sebatas menjembatani. Artinya, tidak ada wewenang lebih dinasnya untuk melakukan itu.

“Kalau untuk memperbaiki sarana dan prasarana jalanan, terus terang saja kita agak berfikir. Karena, jalan itukan sampeyan tahu sendiri, itu merupakan fungsi OPD lain,” paparnya, Selasa (16/05/2023) tadi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Tidak hanya itu, lanjut Iksan, pengelolaan pada wisata itu, saat ini sudah dinilai membuahkan hasil yang memuaskan. Terbukti, saat ini Disbudporapar Sumenep sudah mencapai bahkan melebihi target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Alhamdulillah, dari pengelolaan kami selama ini mulai tahun 2022, itu mendapatkan target PAD melebihi 100 persen. Target yang disampaikan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), itu sekitar Rp 660 juta dan kita sudah mendapatkan angka Rp 780 juta,” paparnya.

Disinggung soal pandangan dari anggota Komisi IV terkait pengelolaan wisata untuk di pihak ketigakan, Iksan mengatakan, kalau semua diserahkan kepada Bupati Sumenep. Karena, ada regulasi yang harus di taati.

“Pertama ada Perda Nomor 7 tahun 2018, bahwa Pantai Lombang itu masuk sebagai sumber PAD retribusi daerah. Yang kedua, ada Perda Nomor 5 dimana itu adalah aset pemerintah. Kalau toh umpamanya dipihak ketigakan, maka mekanisme harus dijalankan,” ungkapnya. (dan/sit)

Sebagai bukti, urainya, perkembangan di pantai itu mulai dari dekade 22 tahun tidak ada kemajuan. Bahkan, infrastuktur jalan sudah sekitar 25 tahun, tidak dibenahi.

“Solusi saya, wisata Pantai Lombang itu harus dipihak-ketigakan. Dan semoga, bupati mau menerima dan melakukan langkah ini,” jelas Masdawi, Jumat (05/05/2023) tadi.

Ditambahkannya, dalam pengelolaan wisata, harusnya kepada dinas memiliki peran. Bukan, hanya terobsesi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semata. Namun, perkembangan atau fasilitas yang ada pada wisata, itu juga perlu diperhatikan. Sebab, banyak keluhan dari masyarakat atau pengunjung, bahwa fasilitas di Pantai Lombang, juga tidak sesuai dengan tiket masuk.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Jadi, harusnya itu diimbangi juga antara tiket masuk dengan kenyamanan, keindahan dan keamanan wisatawan. Sehingga, para pengunjung itu merasa dengan harga tiket yang mahal, bisa terobati dengan fasilitas yang dijual,” paparnya.

Sementara itu, salah satu wisatawan di Pantai Lombang, Wardi, sangat menyayangkan mengenai besar tiket dengan sarana atau fasilitas yang ada di pantai. Artinya, harga tiket dirasa terlalu mahal dan fasilitas di dalamnya tetap tidak ada perkembangan.

“Saya sangat kecewa telah berkunjung ke wisata Pantai Lombang. Sudah beberapa tahun ke pantai ini, tetapi tidak ada perubahan. Malah tiket masuknya mahal. Saya dikenakan tarif Rp 25 ribu dan ada yang Rp 20 ribu,” keluhnya. (dan/gie)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep, memastikan akan menggelar pesta ketupat di Pantai Lombang dan Pantai Slopeng. Pada event tersebut akan dimeriahkan berbagai macam hiburan musik, mulai musik nasional, musik tradisional hingga dangdut.

“Nanti kita akan membuka pesta ketupat yang diselenggarakan di destinasi wisata Pantai Lombang dan Pantai Slopeng,” ujar Moh Iksan selaku Kadispbudporapar Sumenep.

Selain itu, pada event pesta ketupat tersebut yang akan dilaksanakan tidak hanya menampilkan musik nasional, namun juga musik tradisional. “Seperti penampilan tong-tong, jaran serek, topeng dalang, tari topeng dan lain – lain. Itu kita akan laksanakan di 2 destinasi itu,” jelasnya.

Di samping itu, paparnya, juga ada pertunjukan musik dangdut. Dalam gelaran pesta ketupat itu, pihaknya juga menargetkan retribusi di dua destinasi tersebut sebesar Rp 150 juta.

“Pantai Lombang sebesar Rp 80 juta. Sedangkan di pantai Slopeng sebesar Rp 70 juta. Jadi total Rp 150 juta pada saat perayaan dilaksanakan,” imbuh Iksan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Adapun harga tiket dari dua destinasi yakni Rp 5000 untuk retribusi, sedangkan untuk tiket pertunjukan sebesar Rp 15.000. Untuk kesiapan pesta ketupat di dua destinasi wisata tersebut, hingga saat ini pihaknya menyebutkan masih di 40 – 50 persen.

“Sampai saat ini InsyaAllah sudah 40 hingga 50 persen. Tetapi, satu minggu sebelum hari H sudah selesai, kita kerahkan semua termasuk masyarakat sekitar,” terangnya.

Namun demikian, pihaknya akan memanggil pengelola objek wisata swasta dalam waktu dekat. Dengan tujuan untuk persiapan mengahadapi lebaran Hari Raya Idul Fitri. Dikatakan event pada lebaran Hari Raya Idul Fitri ini boleh dilaksanakan. Dengan syarat harus tetap mematuhi protokol kesehatan. “Jadi nanti kita akan mengumpulkan seluruh pemilik objek wisata swasta. Silahkan melaksanakan eventnya, tetapi tetap taati protokol kesehatan,” ujar Iksan.

Iksan juga menegaskan, pada event libur hari raya nanti, agar ada pajak retrebusi yang harus dibayar oleh pengelola objek wisata swasta. “Itu pajak tontonan, itu nanti hubungannya langsung dengan BPKAD,” ungkapnya.

Sebab, ujarnya, di Peraturan Daerah (Perda), yang berhak untuk menerima setoran dari pajak tontonan itu adalah BPKAD setempat. “Kita menghimbau, kita juga mengawasi jumlah penonton yang ada di masing-masing destinasi yang dikelola pihak swasta,” paparnya. (dan/edo/gie)