Selain itu, tambahnya, masalah parkir liar juga menjadi daftar masalah serius yang mengganggu lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian, revitalisasi, peningkatan kualitas, fasilitas serta pelebaran trotoar juga harus menjadi agenda utama dalam sistem penataan kota.

“Sehingga dalam penataan parkir liar dan pelebaran trotoar harus menjadi agenda utama sistem penataan kota, sebagai upaya optimalisasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Termasuk, kebijakan menertibkan bangunan liar yang menganggu pejalan kaki. Ini tentunya, dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas lintas sektor,” ucap Lea, saat menyampaikan pandangan umum.

Menanggapi ke enam fraksi tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan jika poin-poin PU tersebut merupakan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Kota Malang. Seperti beberapa fungsi trotoar dan jembatan penyeberangan.

“Setelah poin-poin itu masuk, kami harapkan betul betul dikuatkan di Ranperda yang baru ini, dan lebih diharapkan lagi untuk penerapannya. Karena selama ini, kita sering melihat Perda itu berhenti di Perwalnya. Artinya, setelah Perda itu selesai seharusnya Perwal menguatkan itu, dan OPD terkait dalam hal ini Satpol PP dan Dishub, untuk segera menindaklanjuti Perda yang dibahas dan disetujui,” tegas Made.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Namun, pada intinya menurut Made dari semua masukan yang telah disampaikan tersebut, akan mendengar jawaban dari Wali Kota terlebih dahulu. Setelah itu, akan dilakukan pendalaman poin per pon dari Pansus yang nantinya akan segera dibentuk.

“Besok kita akan membentuk Pansus yang akan memperdalam Ranperda ini. Sekarang kita lihat seperti trotoar dan jalan difabel yang tidak berfungsi, ini akan kita siapkan semua, benar-benar akan kita perkuat di situ. Jangan sampai ada trotoar untuk pejalan kaki malah dibuat untuk parkir,” ucap Made.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, mengatakan jika ada sebanyak 69 poin yang telah diangkat oleh ke enam fraksi DPRD Kota Malang tersebut. Dimana, menurutnya ada yang bersifat korektif, saran, maupun pendapat. Sehingga, dalam rapat paripurna selanjutnya akan lebih dijelaskan lagi.

“Artinya ada yang kita terima sebagai perbaikan, tetapi ada hal hal yang perlu dipahami dan dibahas. Sehingga, betul-betul sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya. Kedua, bisa diaplikasikan, dan mampu menyelesaikan masalah masalah yang ada di Kota Malang, termasuk soal kemacetan,” imbuh Bung Edi.

Lebih lanjut, dalam rapat paripurna berikutnya nantinya juga akan memberikan jawaban dari Wali Kota, mengenai Ranperda LLAJ tersebut. Termasuk juga Ranperda penanaman modal. (rsy/sit/adv)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu, Alfi Nurhidayat, mengatakan bahwa untuk permasalahan parkir yang makan jalan umum, itu DPUPR sudah ke lapangan. Termasuk, bertemu dengan beberapa pihak, diantaranya seperti Kepala Desa Oro-oro Ombo.

“Lahan parkir yang tepat berada di depan BNS, itu nantinya kita bersihkan. Karena sudah jelas, mengganggu keselamatan lalu lintas. Kemarin, Bina Marga sudah ke lapangan dan bertemu Kepala Desa Oro-oro Ombo. Ini masih dikondisikan kepala desa di lapangan dan kita tunggu perkembangannya,” terang Alfi di Balai Kota Among Tani Kota Batu, Selasa (02/05/2023) tadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Mengapa lahan parkir itu dibersihkan, urainya, karena lahan itu di atas Rumija. Sehingga, harus dilakukan inventarisir dan penataan. “Itukan yang dipagari tempat parkirnya. Secara teknis, Rumija intinya mau dibersihkan. Nanti biar Pak Kades yang menyelesaikan di lapangan. Kalau perlu, kita cek sekalian sertifikatnya dan kita sudah koordinasi dengan Sekda. Dan, Sekda maunya seperti itu dan kita ingin lebih persuasif. Artinya, penyelesaian masalah lewat koordinasi,” tegasnya.

Kepala Desa Oro-oro Ombo, Wiweko, dikonfirmasi terpisah mengatakan bahwa lahan yang digunakan untuk tempat parkir sepeda motor pengunjung BNS itu adalah milik desa. “Lahan parkir itu milik desa,” tegasnya singkat. (put/gie)

“Pada prinsipnya, kami akan mengikuti apa yang disampaikan dari manajemen rekayasa lalu lintas, forum lalu lintas dan dari Polresta Malang Kota. Karena, secara garis besar Polresta Malang Kota, jauh lebih paham. Selebihnya, kita mengantisipasi karena diprediksi dari Kemenhub RI, pergerakan menggunakan kendaraan itu sangat meningkat,” ujar Widjaja, Jumat (07/04/2023) tadi.

Widjaja menambahkan, bahwa pergerakan menggunakan mobil pribadi nantinya akan menyentuh hampir 27 juta lebih. Sedangkan, untuk kendaraan roda dua lebih dari 25 juta. Menurutnya, pergerakan kendaraan tersebut akan mengarah ke Kabupaten Malang dan Kota Batu. Namun, tidak menutup kemungkinan jika Kota Malang, akan menjadi bagian dari transit.

“Dari sekian juta itu, nanti akan bergerak ke arah Kabupaten Malang, yang berkisar 1,6 persen. Artinya, hampir mendekati angka 2,5 juta kendaraan roda dua, namun bisa jadi lebih. Karena ini libur panjang, orang itu banyak yang berwisata, dan yang masuk Kota Malang cukup membutuhkan perhatian khusus, agar tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas,” jelasnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kemudian, antisipasi yang dilakukan, diantaranya yakni penertiban kawasan tertib lalu lintas (KTL), penertiban parkir liar hingga melakukan koordinasi dengan Dinas PUPRPKP Kota Malang, untuk membenahi jalan rusak dan berlubang di Kota Malang. “Hal-hal seperti ini akan mempengaruhi dan menjadi hambatan berlalu lintas. Ini tadi saya sudah berkoordinasi dengan DPUPR dan mudah-mudahan sebelum lebaran ini sudah tertutup semua untuk jalan berlubang. Khususnya, seperti di Jalan Mayjend Sungkono sampai dengan Ki Ageng Gribig dan detailnya ada di PUPR,” bebernya.

Selain itu, Widjaja juga akan menyiapkan rekayasa arus lalu lintas seperti penutupan area putar balik (U-Turn) di beberapa titik di Kota Malang. Langkah tersebut dilakukan, karena dinilai dapat memperlancar laju kendaraan yang melintas di jalanan Kota Malang.

“Sama seperti momen lebaran tahun sebelumnya, kemungkinan akan ada penutupan U-Turn di beberapa titik ruas jalan, seperti di Jalan Soekarno-Hatta (Suhat),” paparnya.

Lebih lanjut pihaknya juga akan menyiapkan pos pemantauan di beberapa lokasi. Seperti, yang ada di exit tol Madyopuro dan Jembatan Kedungkandang. “Kebetulan nanti di exit tol Madyopuro akan didirikan Pos Pantau bersama Polri. Itu sangat dimungkinkan juga di dekat Jembatan Kedungkandang. Disitulah nanti kami akan menyusun terkait manajemen rekayasa lalu lintas yang dilakukan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan jika ratusan kendaraan itu tentunya meliputi dari kendaraan roda dua dan roda empat. Namun, untuk jumlah kendaraan roda dua yang diangkut terbilang sedikit.

“Untuk roda empat yang sampai diderek, itu ada satu. Kemudian, yang ditipiring ada dua sampai ke pengadilan. Untuk yang digembok ada 119. Sedangkan, untuk roda dua ada 8 kendaraan, kemudian yang membuat surat pernyataan ada 12. Roda dua ini lebih sedikit, karena truk atau kendaraan angkutnya itu terbatas,” jelas Widjaja, Senin (20/03/2023) tadi.

Kemudian, ujar Widjaja, jika operasi yang dilakukan tersebut tentunya memiliki tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat. Agar, Kota Malang tercipta suasana yang aman, nyaman dan tidak terjadi kemacetan yang berlebih.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Tentu ini bukan untuk banyak-banyakan memperoleh pelanggar. Tapi untuk mengubah perilaku masyarakat,” lanjutnya.

Saat disinggung tindakan lain selain Tipiring, pihaknya mengaku akan melakukan evaluasi secara bertahap. Karena, apa yang dilakukan sudah dilaporkan kepada Wali Kota Malang dan akan melakukan koordinasi dengan pihak perangkat daerah terkait.

“Kami sudah laporkan pada Pak Wali, kemudian juga akan melakukan koordinasi bersama Satpol PP dan Diskopindag. Selain itu, tentu juga akan dibantu oleh aparat kepolisian untuk melakukan operasi gabungan yang lebih besar lagi,” imbuhnya.

Sebagai informasi, untuk KTL yang dilakukan penertiban itu yakni di depan RSSA Kota Malang, Stasiun Kota Baru, Splendid, Kawasan Alun-Alun Merdeka Kota Malang, dan Jalan Veteran, Kota Malang. (rsy/sit)

“Kitakan kota wisata, dimana pada frekuensi tertentu, volume kendaraan meningkat yang masuk ke dalam Kota Batu. Oleh sebab itu, kita perlu kantong parkir, supaya tidak terjadi macet yang disebabkan parkir liar di tengah jalan. Sehingga, dibutuhkan kantong-kantong parkir yang nantinya untuk mengurai kemacetan. Dan, kedua akan mendapatkan sumber PAD yang lebih jelas,” jelas Pj Wali Kota Batu, Kamis (09/02/2024) tadi.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Mengenai lokasi kantong parkir, tambahnya, bisa saja berada di lahan milik desa. Sehingga, nantinya untuk pengelolaan bisa bagi hasil. Karena, lahan desa jelas peruntukannya, apalagi yang dekat dengan obyek wisata.

“Kajian saya, memang di suatu lahan desa, di situ ada tempat parkir. Kemudian, rest area. Wisatawan istirahat dahulu, sebelum berangkat menuju tempat wisata. Jelas, di sini UMKM juga berjalan,” tegas Aries.

Oleh sebab itu, diharapkan di setiap obyek vital wisatawan, disiapkan kantong-kantong parkir. Terutama, memanfaatkan lahan milik desa. “Inikan kota wisata, maka perlu adanya kantong parkir. Ini nanti, yang akan menjadikan wacana ini berkembang. Mudah-mudahan rencana kerja 2024, terwujud,” papar Aries. (put/sit)

Kasatlantas Polresta Malang Kota, Kompol Yoppy Anggi Kresna, menyampaikan bahwa pemasangan tersebut dilakukan karena kawasan tersebut bukanlah area untuk parkir kendaran. Seperti diketahui, hingga saat ini hampir separuh dari jalan tersebut digunakan sebagai lahan parkir.

“Kalau roda dua, sebetulnya sudah ada kantong parkir di dalam sekolah. Tapi, peraturan dari sekolah diperuntukkan kepada siswa yang mempunyai SIM. Termasuk, yang spesifikasi kendaraannya lengkap, seperti ada spion dan knalpot standar. Selain itu tidak diperbolehkan masuk ke sekolah,” ujar Kompol Yoppy.

Untuk saat ini, Satlantas Polresta Malang Kota, juga telah melakukan proses MoU dengan tiga pihak sekolah tersebut. Yakni, SMAN 1 Kota Malang, SMAN 4 Kota Malang dan SMAN 3 Kota Malang. Tentunya, itu dilakukan untuk melakukan monitoring terkait dengan tertib lalu lintas.

“Di mana, setiap siswa-siswi dari tiga sekolah tersebut yang melakukan pelanggaran, datanya kita berikan ke pihak sekolah. Nanti, data tersebut digunakan pihak sekolah untuk memberikan peringatan atau sanksi mengurangi sikap perilakunya yang akan berakibat kepada nilai raport,” lanjutnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan bahwa pemasangan rambu tersebut juga sebagai proses tindak lanjut dari koordinasi Forum Lalin Kota Malang beberapa waktu lalu. Secara rinci dijelaskan olehnya, terdapat tiga rambu lalu lintas yang dipasang.

“Pemasangan rambu dilarang berhenti di tikungan sebelah kanan SMAN 4. Rambu dilarang parkir dengan ditambahkan kecuali roda empat yang diletakkan di depan SMAN 1 Kota Malang,” ucap Widjaja.

Tidak hanya itu, rambu lalu lintas parkir serong 60 persen, juga dipasang di satu sisi jalan belakang SMAN 1 Kota Malang. Itu dilakukan dengan tujuan untuk tidak mempersempit Jalan Kertanegara. “Secara keseluruhan, parkir roda dua dioptimalkan parkir di masing-masing sekolah utamanya. Itu diletakkan di sisi selatan SMAN 3 Kota Malang,” katanya.

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMAN 4 Kota Malang, Riris Andriani, mengatakan bahwa pihak sekolah sebelumnya telah memberikan imbauan untuk tidak parkir kendaraan di area tersebut. Berdasarkan peraturan sekolah yang ada, siswa yang membawa motor bisa parkir di dalam sekolah dengan ketentuan yang ada.

“Sebelumnya tidak ada parkiran seperti itu. Tidak boleh ada parkir, hanya boleh parkir itu yang punya SIM. Kalau yang tidak punya harus dijemput atau naik bus sekolah maupun angkutan umum,” jelas Riris.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa di sekolah tersebut untuk kapasitas parkir memang terbatas. Setidaknya muat untuk 200 unit motor. Hal itu juga disesuaikan dengan perkiraan pihak sekolah terhadap siswa yang sudah memiliki SIM. (rsy/gie)

“Alhamdulillah, dengan kebijakan ini tentunya ini hal yang sangat kami tunggu. Jadi, masalah parkir di sekitar sekolah ini memang menjadi masalah bagi sekolah kami. Dengan kebijakan ini, insyaallah bisa jadi solusi yang terbaik,” ucap Doni saat dikonfirmasi, Kamis (29/09/2022) tadi.

Ditambahkannya, pihaknya tidak merasa keberatan atas penindakan kebijakan tersebut. Karena pihak sekolah sendiri, hanya mewajibkan kepada para siswa-siswinya yang memiliki SIM dan STNK, untuk parkir di dalam sekolah. Peraturan tersebut, berlaku hingga saat ini.

“Di tahun 2013, memang ada kebijakan dari Kepala Sekolah. Yaitu, hanya siswa yang memiliki SIM dan membawa STNK, serta kendaraan lengkap, ada spion dan ada plat yang boleh masuk ke sekolah. Kalau tidak memenuhi, maka mereka ilegal dan kalau terpaksa membawa motor harus parkir di luar itu,” terangnya.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut, pihaknya menghimbau kepada para siswa siswinya, agar yang tidak memiliki persyaratan lengkap untuk tidak membawa kendaraan ke sekolah. Sebab, hal itu bisa membahayakan diri sendiri. “Himbauan kami, tentu untuk yang tidak memiliki SIM, tidak boleh membawa kendaraan ke sekolah,” lanjutnya.

Hingga saat ini, para satpam dan petugas tata tertib sekolah, juga selalu memberikan pengawasan kepada siswa yang masuk ke sekolah dengan membawa kendaraan bermotor. “Sampai sekarang, Satpam sama petugas tata tertib itu setiap pagi mesti ngecek siswa yang masuk sekolah. Itu dicek kelengkapan SIM dan STNKnya,” katanya.

Sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan bersama, pihaknya menyetujui dengan peruntukan parkir di depan sekolah hanya diperbolehkan untuk tamu isidental. “Kalau penjemputkan ditinggal. Nggak nunggu di situ dan nggak ada masalah. Apalagi, tamu di sini sering dari luar kota dan itu jadi sesuai kesepakatan, kalau ada tamu isidental baru diizinkan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kasatlantas Polresta Malang Kota, AKP Yoppy Anggi Khrisna, menyampaikan bahwa kawasan tersebut bukanlah area untuk parkir kendaraan. Karena, kawasan tersebut akan berbahaya jika menimbulkan kemacetan yang berlebih.

“Memang, di sini ada parkiran yang bikin macet dan inikan bahaya. Ini juga bukan area parkir. Kalau khusus parkir, itu harus ada tanda khusus parkir yang warna biru di situ,” jelas Kasatlantas.

Dikatakannya, bahwa komplek parkir yang berada di wilayah SMAN 3, tidak mengganggu arus perjalanan. Namun, di situ memang bukan diperuntukkan untuk  lahan parkir. Sehingga, juga harus ditindak agar tertib sesuai dengan aturan yang ada.

“Tapikan areal yang digunakan parkir di SMAN 3 Kota Malang, bukan untuk peruntukkannya. Masalah parkir, itu harus ada tempat atau lahan untuk parkir kendaraan itu,” lanjutnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Hasil kesepakatan dari tindak lanjut yang telah dilakulan oleh pihak Satlantas Polresta Malang Kota, Dishub Kota Malang dan Satpol PP Kota Malang, dengan pihak sekolah, yakni diperbolehkan untuk parkir jika ada kunjungan insidentil. “Kalau ada kunjungan insidentil, baru boleh parkir. Karena kunjungan tidak terlalu lama. Sambil nanti, menunggu rambu yang akan dipasang,” ujarnya.

Sementara itu, pihak Dishub yang diwakili oleh Bidang Pengawasan, Soeko Harianto, menyampaikan bahwa dalam hasil forum lalu lintas yang telah dilakukan, kesepakatan tidak ada parkir kendaraan di depan sekolah. “Menindaklanjuti viralnya laporan masyarakat melalui media sosial, maka dari forum rapat kemarin disampaikan bahwa di situ kesepakatannya adalah dilarang parkir. Dan disiapkan hanya untuk guru, itu kesepakatan,” ucap Soeko.

Selain itu, di sebelah barat SMAN 3 Kota Malang, pyn akan dipasang rambu untuk dilarang berhenti di pertigaan jalan. Skema tersebut, akan diberlakukan setelah rambu dilarang parkir dipasang. Bahkan tidak hanya itu, untuk parkir di kawasan tersebut juga akan dibuat satu baris untuk kendaraan roda dua.

“Jadi, mau nggak mau ya Jukir harus mau kita atur. Inikan jalan umum. Jalan ini kewenangan dari pihak lalu lintas dan Dishub, kita berkolaborasi di situ untuk menertibkan ini,” imbuhnya. (rsy/sit)

Handi menjelaskan, hal itu dilakukan karena adanya keresahan masyarakat dan beberapa aduan masuk ke pihaknya. Sehingga, akan segera dilakukan penertiban dalam waktu dekat dan melibatkan beberapa pihak terkait.

“Itu kegiatan ilegal tanpa ada izin dari siapapun. Makin ke sini, makin meresahkan masyarakat dan banyak pengaduan yang masuk ke kami,” jelas Handi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Untuk beberapa pihak terkait yang akan dilibatkan, terang Handi, nantinya seperti, Satpol PP, Polresta Malang Kota, hingga Kodim. Dalam penertiban itu, juga akan menertibkan semuanya. Termasuk, juga para Pedagang Kaki Lima (PKL).

“Hari Minggu, kita akan lakukan penertiban di sana. Tidak hanya parkirannya saja, melainkan semuanya. Kemarin, juga sudah koordinasi dengan Satpol PP yang menjadi leading, karena di sana penuh PKL,” lanjutnya.

Masih menurut Handi, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa sanksi, seperti penggembokan apabila ditemukan parkir liar. Hal itu dilakukan, untuk memberikan efek jera.

“Dishub siap untuk memberikan sanksi, namun itu perlu ada pendampingan dari Satlantas,” imbuh Handi. (rsy/gie)