Bahkan menurutnya, tidak hanya eksekutif atau bupati maupun dinas, sebagai pemilik anggaran. Namun, legislatif yakni DPRD Lumajang atau Komisi B di DPRD, juga menjalankan fungsinya dengan maksimal.

“Selain CV-nya yang harus mumpuni, pemerintah daerah harusnya mengawasi setiap pembangunan. Apalagi, itu pembangunan di dinas pekerjaan umum (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang = DPUTR). Kalau semua pembangunan proyek di PU (DPUTR, red) seperti ini, maka butuh anggaran besar untuk membangun atau membuat infrastruktur di satu lokasi,” ujar Jamal.

Temuan ini, ujarnya, harusnya tidak terjadi. Atau, minimal menjadi perhatian serius eksekutif dan legislatif. Lebih-lebih, untuk dinas.

“Setiap proyek, apalagi ada anggaran pengawasan. Jadi, ini harusnya tidak terjadi. Karenanya, Komisi B harus mengawal temuan ini. Komisi B adalah lembaga kontrol dari eksekutif,” kata Jamal.

Mantan anggota DPRD Provinsi Jatim itu juga mengingatkan, agar DPRD Lumajang jangan sampai terlena dengan aktivitas atau kunjungan keluar kota. Sementara, banyak proyek di wilayahnya perlu perhatian serius.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Pengawasan itu, harus dilakukan di daerah. Kesampingkan dahulu kunjungan, ketika pembangunan di daerahnya terkendala atau mangkrak seperti sekarang ini. Jika perlu, Ketua DPRD Lumajang memerintahkan secara khusus Komisi B, untuk melihat dan menyelesaikan proyek-proyek. Apa sesungguhnya yang terjadi di lapangan,” tegasnya.

Apakah, urainya, kerusakan itu karena pekerjaan proyeknya yang asal-asalan, ataukah bagaimana. Kalau memang itu kesalahan CV, maka usulkan balcklist. Namun kalau sebaliknya, maka dinas atau bupati, diberikan masukan tegas.

Mantan Wakil Ketua Komisi D Periode 2004-2009, itu juga berharap agar Kejaksaan Negeri Lumajang, pun berani melangkah. Sehingga, jangan sampai setiap pembangunan di Kabupaten Lumajang, amburadul.

“Ini domainnya juga kejaksanaan,” paparnya.

Jamal berharap, apa yang terjadi ini bisa disikapi dengan tegas. Sehingga, pembangunan infrastuktur di Lumajang, benar-benar maksimal.

Sebagaimana diberitakan, ada dua titik proyek rehabilitasi jaringan irigasi milik DPUTR, yang kondisinya amburadul alias rusak. Sayangnya, meski merusakan sudah berlangsung sejak April 2022, namun hingga kini tetap belum ada pembenahan. Dua titik proyek irigasi itu, yaitu di Desa Wonosari, Kecamatan Tekung-Lumajang, dengan nilai Pagu Rp 1,108 miliar dan di Desa Tunjungrejo, Kecamatan Yosowilangun dengan Pagu Rp 600,325 juta. (adi/sit)

Ketua DPD Partai Perindo Kota Malang, Laily Fitriyah Liza min Nelly, hadir menyatu dengan warga Lesanpuro. Tanpa mengenal lelah, Nelly bersilaturrahmi ke rumah warga dan juga menampung aspirasi dari masyarakat, mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada. Selai itu DPD Partai Perindo juga berbagi untuk warga kurang mampu. Mereka membagikan beras kepada warga kurang mampu.

“Ini adalah kegiatan rutin yang akan kami lakukan secara berkesinambungan dan terus menerus di 5 kecamatan dan 57 Kelurahan di Kota Malang. Kita datang dan berbagi untuk menyejahterakan masyarakat. Untuk setiap kelurahan kami memberikan bantuan untuk 100 KK kurang mampu,” Nelly.

Mereka berkumpul dan berbagi kebahagiaan. Bersama pengurus DPC Kedungkandang dan Ranting Kelurahan Lesanpuro, Nelly juga memaparkan mengenai visi dan misi Partai Perindo untuk masyarakat Kota Malang. Dia juga memaparkan rencana kerja Partai Perindo Kota Malang baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Sosok Nelly memang cukup menarik perhatian masyarakat. Bagaimana tidak, selain serius dalam memaparkan tentang Partai Perindo, Nelly juga menyelinginya dengan joke yang mengundang tawa. Tentunya hal itu dilakukan supaya masyarakat yang mendengar paparan tidak tegang dan dapat tertawa bersama. Tentunya yang terpenting adalah kebersamaan Partai Perindo dan masyarakat. Menyambung tali silaturrahmi agar Partai Perindo semakin dekat dengan masyarakat.

“Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menyambung tali silaturrahmi ,mendekatkan Partai Perindo dengan masyarakat dan membumikan cita cita Partai Perindo di tengah tengah masyarakat sebagai pemilik kedaulatan demokrasi, dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk Masyarakat. Kegiatan ini akan terus kami lakukan untuk masyarakat semakin sejahtera,” ujar Nelly. (gie/jun)