Ketua Bapemperda DPRD, Muhammad Muhaimin, menyampaikan bahwa rapat ini adalah agenda pimpinan DPRD untuk mematangkan Raperda Partisipatif yang akan dilakukan nota penjelasan dan dituntaskan tahun 2024. “Perda Partisipatif ini urgent sekali, karena terkait pergerakan ekonomi yaitu penataan dan pemberdayaan PKL serta ketahanan pangan,” kata Ketua Bapemperda.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa pimpinan DPRD menyarankan kepada anggota komisi yang membidangi, untuk ikut serta dalam hal pendalaman. Sehingga, mengikuti dari awal hingga proses penetapan.

“Agenda hari ini untuk mendengarkan paparan terkait dua Raperda serta memberikan masukan, tanggapan dan usulan terkait draf-draf yang belum termuat,” tambahnya.

Baca juga :

Harapannya dari pelaksanaan ini, ujarnya, produk hukum yang akan ditetapkan berkualitas dan aspiratif sesuai kehendak dari masyarakat serta dapat disalurkan melalui Perda-perda tersebut. “Inti dari Raperda ini adalah melakukan penataan PKL, sebab selama ini PKL dianggap sebelah mata. Padahal, itu merupakan aset daerah yang bisa membantu pendapatan asli daerah serta pendapatan domestik, brutonya sangat luar biasa,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, Suwignyo, menambahkan bahwa Raperda sudah menuju hal yang pasti, yang artinya siap untuk diperdakan. Namun, masih akan dilakukan penyempurnaan berikutnya bersama OPD terkait, agar wacana Perda tersebut dapat dipahami oleh semuanya.

“Kami ingin, Perda tersebut dapat berjalan serentak dengan baik. Sebab, Perda ini manfaatnya jelas dan ada perubahan yang mengarah untuk menjadi lebih baik,” ujarnya.

Ditambahkan, bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Jombang semakin banyak dan perlu adanya tempat. Rencananya, ini akan ditempatkan di samping SMPN 2 Jombang dan sedang dibangun. Sekaligus, dilakukan inventarisasi ulang aset yang digunakan untuk tempat PKL. Langkah tercepat adalah penataan terkait jam operasional PKL.

“Adanya Raperda ini, tentunya akan lebih memperhatikan PKL. Harapannya, PKL bisa menjadi lebih tertata baik dan keindahan Kabupaten Jombang, bisa dirasakan oleh semua pihak, khususnya dari segi keindahan dan kenyamanan,” paparnya. (azl/sit)

Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Ahmad Rukhani, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan ikhtiar bersama. “Perlu saya sampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan salah satu ikhtiar Bawaslu Trenggalek, agar kedepannya kita bisa bersama-sama mensukseskan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024. Diharapkan, pelaksanaan Pemilu nanti bisa lebih berkualitas dan berintegritas,” tegasnya, Kamis (01/12/2022) siang.

Bagaimana pun juga, ujarnya, dalam hal ini peran media sangat penting. Terlebih, media adalah salah satu pilar dalam rangka memperkuat kontrol sosial di masyarakat.

Baca juga:

• Wali Kota Wahyu Berangkatkan 9 Bus Mudik Gratis, Tujuan Ponorogo dan Banyuwangi Paling Diminati
• Salat Tarawih di Masjid Raya Pesona Jember Diguncang Ledakan, Fasilitas Rusak dan Satu Jamaah Terluka
• Pimpin Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malang Ingatkan Sinkronisasi hingga Sinergi
• Lapas Kelas 1 Malang Gelar Buka Bersama Libatkan Keluarga WBP
• Pemkab Jember Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Fasilitas Dinas Selama Libur Lebaran

Ditambahkannya, bahwa media bisa diibaratkan senjata yang sangat tajam. Artinya, melalui media ini bisa saja menjadikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai harapan ataupun sebaliknya.

“Kemarin kita ada pengalaman pasca pemilu 2019-2020, bahwa ditemukan adanya penyebaran berita hoax (bohong) dan ujaran kebencian. Makanya harapan kita di pemilu 2024, kejadian-kejadian ini bisa diminimalisir,” terang Rukhani.

Selain itu, tambahnya, peran media dalam memberikan informasi dan edukasi inilah yang dirasa penting agar tidak terjadi kesalahpahaman atau ketidakseimbangan dalam masyarakat. “Dengan peran serta media, mudah-mudahan turut mendorong terlaksananya tugas pokok serta fungsi kita dengan maksimal. Secara dini, juga kami akan tetap lakukan penguatan lembaga, baik melalui kajian dan evaluasi apa yang telah dilakukan selama ini sehingga bisa diproyeksikan langkah perbaikan kedepannya,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, pengawasan Pemilu partisipatif sangat dibutuhkan, demi terciptanya pesta demokrasi berintegritas. Karena keterlibatan media sangat potensial sebagai pengawas yang kritis, utamanya di era digital dan media sosial (Medsos).

Melalui pengawasan partisipatif ini, ujarnya, pihaknya mendorong agar media bisa ikut terlibat dalam setiap tahapan pemilu dari awal sampai akhir. “Nantinya kita bersama-sama akan melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang mungkin akan terjadi pada setiap tahapan pemilu,” papar Rukhani.

Dalam kesempatan itu, sejumlah media baik cetak, online, tv maupun radio di Trenggalek, juga membubuhkan tanda tangan sebagai wujud pernyataan ikrar untuk terlibat aktif sebagai pengawas Pemilu partisipatif. (mil/sit)