Salah satu warga Pasirian, Kabupaten Lumajang, M Basori, mengaku sangat resah dengan aktivitas tersebut. Karenanya, dia berharap ada tindakan tegas yang dilakukan pemerintah daerah atau petugas. “Ini harus ada tindakan tegas dari petugas. Karena kalau tidak mereka, maka mereka akan semakin leluasa melakukan pengiriman pasir seenaknya sendiri, tanpa mentaati peraturan yang sudah diberlakukan. Sehingga, ini akan merugikan pengguna jalan lain atau pun warga,” ujar Moh Basori, kepada Memontum.com, Selasa (13/12/2022) tadi.

Hal senada, juga diungkapkan Hendriono, warga Labruk, Lumajang. Menurutnya, hilir mudik kendaraan truk pasir, yang berlangsung sejak pagi hari, selain mengganggu pengguna jalan lain, juga sangat membahayakan. Apalagi, pada saat jam anak berangkat ke sekolah.

“Kita tahu, bahwa mereka juga berjuang untuk keluarga. Namun, harusnya ada kesadaran agar terjadi keteraturan. Sehingga, tidak ada yang dirugikan dan menghindari kecelakaan lalu lintas,” tuturnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, Yudha Nugraha, ketika dikonfirmasi terkait banyaknya sopir truk pasir nakal yang tidak mematuhi ketetapan adanya pembatasan jam operasional, menegaskan bahwa aturan pembatasan berlaku dari pukul 06.00 hingga 08.00.

Di sisi lain, kata Yudha, masa tanggap darurat sejak 4 Desember sampai 17 Desember 2022, menjadi kendala di mana keterbatasan petugas di lapangan sepertinya dimanfaatkan oleh para sopir nakal. “Ada 9 pos yang kami jaga. Ini, harus menempatkan personel di Candipuro dan Pronojiwo selama 24 jam. Ketiadaan petugas, bisa jadi dimanfaatkan oleh para sopir angkutan barang (pasir, red),” terangnya.

Yudha menegaskan, perlunya kesadaran bersama, khususnya dari para sopir kendaraan truk untuk mematuhi aturan. “Kesadaran bersama mutlak diperlukan dan tidak hanya saat ada petugas. Sopir armada pasir, pun harus mematuhi jam operasional pembatasan angkutan,” jelasnya. (adi/gie)

Dalam kesempatan itu, Jamal meminta kepada Bupati Lumajang, untuk sementara menunda penempatan Stocpile Terpadu. Alasannya, karena saat ini, Stocpile Terpadu yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui PD Semeru, masih tidak mampu menampung semua pengusaha pertambangan pasir yang ada.

“Kita berkirim surat ke bupati, meminta agar untuk sementara ditunda dahulu. Karena, pertama bahwa yang ada sekarang ini tidak mampu menampung. Lalu yang kedua, yang tidak punya stocpile atau yang bukan pengusaha stocpile dan sekarang memiliki tempat di situ, harus dicoret,” tegas Bang Jamal.

Sementara itu, Ketua LSM Ampel, Arsyad Subekti, menilai stocpile yang ada ini boleh dikatakan stocpile ilegal. Alasannya, karena ketika bicara pasir, tentu ada undang-undang Minerba. Sementara di undang-undang Minerba, tidak menyebutkan tentang adanya Stocpile Terpadu.

“Yang ada itu, hanya bagi pemilik IUP OP, boleh membuat tempat penampungan sementara. Apabila, hasil produksinya tidak bisa langsung diangkut. Tetapi, hanya ada disekitar lokasi pertambangan. Kalau di sini, sekarang ada Stocpile Terpadu, maka pijakan hukumnya apa, kan tidak ada pijakan hukumnya. Sementara kebijakan itu, harus berlandaskan kepada pijakan hukum seperti Undang-undang Minerba misalnya,” terangnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Dijelaskan Arsyad, kalau memang bupati ingin menertibkan tentang pertambangan untuk menaikkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pertambangan pasir, seharusnya bupati membuat produk hukum seperti Perda tentang adanya perda tata kelola pertambangan dan tata niaga pertambangan. Dimana tata kelola itu, mengatur tentang pengelolaan pasir dengan acuan atau rujukan Undang-undang Minerba kemudian perda tentang Tata Niaga pasir.

“Ini tentu, juga mengacu kepada Undang-undang Minerba juga undang undang kepolisian. Karena, melewati jalan umum kemudian juga, tentu ada aturan aturan undang-undang yang lain yang bersinggungan dengan hal itu. Saya setuju sebagai masyarakat Lumajang, tentu ingin PAD meningkat bahkan kalau saya berharap, bisa sampai di angka 25 milyar pertahun. Tetapi, kalau itu banyak merugikan masyarakat, ya perlu ditinjau kembali, ” kata Arsyad.

Sementara itu, di hari yang sama, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, melakukan sidak ke sejumlah stockpile pasir di Kabupaten Lumajang. Hal tersebut dilakukan, menyusul Surat Edaran Bupati Lumajang Nomor 540/2644/1427.1/2022

dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Masyarakat, Kesempatan Usaha dan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pertambangan Pasir di Kabupaten Lumajang.

Sesuai SE Bupati Lumajang tanggal 19 Oktober 2022, semua pemilik IUP OP diminta untuk segera mengosongkan stockpile miliknya dan atau yang dikerjasamakan dengan pihak lain dengan batas waktu hingga tanggal 25 Oktober 2022. Selanjutnya, diminta agar mulai melakukan pengisian pasir di Stockpile Terpadu, yang sudah disiapkan oleh masing-masing pemilik IUP OP. (adi/sit)

Koordinator Aksi, Hanafi, menyampaikan jika mereka meminta kejelasan terkait salah satu teman mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembangunan jalan tambang pasir. Selain itu, massa juga meminta Bupati Lumajang, untuk melakukan koordinasi kepada aparat penegak hukum agar para penambang manual dan sedotan, bisa melakukan aktivitas bekerja di lokasi pertambangan.

“Kita minta kebijakan bupati, agar para penambang manual dan sedotan di wilayah Jugosari, Gondoruso dan Sumberwuluh, agar tetap bisa bekerja dilokasi izin yang telah dicabut. Karena, jumlah mereka yang bekerja adalah ribuan dan dari tiga desa itu. Selain itu, kita meminta kepada bupati untuk memberikan akses jalan bagi armada truk kosongan, yang akan menuju ke lokasi tambang yang melewati urang gantung Desa Jarit,” ujarnya.

Baca Juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, yang didampingi Dandim 0821, Letkol Czi Gunawan Indra dan Kapolres Lumajang, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, saat menemui para pengunjuk rasa menyampaikan bahwa dirinya memahami kondisi yang ada. Namun, secara khusus jika ada pelanggaran, maka ranahnya adalah ranah penegak hukum.

“Saya sebagai bupati, ayo kita cari solusi bareng bareng. Sepakat ada jalan tambang dan mau melewati jalan tambang, itu sudah benar. Atas tugas yang sudah dikeluarkan, itu tugas untuk melaksanakan. Sama, sebagaimana APRI diberikan tugas. Terkait dengan pelaksanaan, Saya dan Pak Kapolres dan Pak Dandim, kita tahu keadaan masing-masing. Kita tahu kondisi masing-masing. Tetapi, kalau sampai ada pelanggaran, tentu ranahnya bagaimana kita harus menghormati aturan,” kata Bupati Lumajang.

Masih menurut Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang, mengapa harus ada jalan tambang, itu karena sangat berhubungan dengan usia jalan. “Saya berulang kali menyampaikan, jalan yang sudah dibangun oleh kabupaten, itu tidak untuk tonase di atas rata rata kelas lll,” imbuhnya.

Sementara itu, Kapolres Lumajang, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, mengatakan jika terkait rekan sopir yang diamankan, itu memang mengerjakan jalan tambang atas perintah. “Tapi, seperti yang dijelaskan Pak Bupati, dari dulu pengerjaan jalan tambang tidak pernah menggunakan APBD. Bukan berarti, itu dibenarkan dengan menjual hasil operasional. Apalagi, dari hasil fakta yang kita temukan, yang bersangkutan ini hanya menjalankan tugas. Tetapi, ada yang memanfaatkan dengan SKAB yang tidak jelas. Nah, ini SKAB yang tidak jelas ini, yang sedang kita selidiki bagaimana bisa dapatnya. Karena apa, berarti dia turut serta juga siapa yang jual SKAB ini. Padahal, itu bukan titik koordinat pemilik SKAB. Kami hanya menegakkan aturan, kita akan cari siapa pelaku-pelakunya,” tegas Kapolres Lumajang. (adi/sit)

“Harus ada kesepahaman antara kami, yang harus meneruskan pembangunan di Kabupaten Lumajang,”  jelasnya.

Cak Thoriq menjelaskan, kekayaan pasir di Lumajang merupakan potensi yang seharusnya menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Potensi pasir yang menjadi kekuatan landasan APBD Kabupaten Lumajang harusnya menjadi bagian kenyataan yang bisa saling mengisi dalam pembangunan infrasktruktur,” tandasnya.

Pemasukan PAD tersebut, akan digunakan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerataan infrastruktur dan lainnya di Kabupaten Lumajang. Disampsiksn, Pemerintah Daerah akan mengambil langkah tegas kepada para oknum yang menyalahi aturan.  “Kami harus tegas dengan pertambangan ilegal. Kami juga harus tegas kepada aparatur kami yang menyalahi aturan,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Cak Thoriq mengurai setiap permasalahan yang merugikan pemerintah Kabupaten Lumajang dan masyarakat Lumajang.

Sementara itu, salah satu perwakilan APRI, Jamal, berharap pemerintah tetap melakukan penertiban ilegal mining. Ia pun mengapresiasi langkah pemerintah yang melakukan operasi tambang pasir beberapa waktu yang lalu.              “Saya salut kepada pemerintah daerah, yang kapan hari melakukan operasi langsung pasir diturunkan, itu kawan-kawan dari pemerintah sudah bagus tindakanya, saya harap itu rutin dilakukan,” ungkapnya

Bukan kabar baru lagi bahwa Pasir di Lumajang menjadi incaran pengusaha lokal maupun internasional karena jumlah pasir yang melimpah dan kualitasnya dianggap paling bagus, Pasir Lumajang memiliki kualitas baik untuk bahan konstruksi bangunan. Sejumlah proyek bangunan  menetapkan pasir Lumajang sebagai spesifikasi bangunan,
Para penambang pasir menambang di sejumlah sungai di aliran bawah Gunung Semeru, Penambang lantas mengirim pasir ke sejumlah lokasi penampungan pasir di sepanjang jalan utama Lumajang. Selanjutnya, pasir dikirim ke sejumlah kota. Kabupaten Lumajang kaya akan pasir, ini lantaran mendapat muntahan dari gunung Semeru. Kemudian dibawa air sungai, Pasir Lumajang sangat cocok dipakai bahan cor atau campuran beton karena lebih rekat dan sedikit kandungan lumpurnya.(adi/yan)