Seperti agenda bimbingan teknis (bimtek) dan seminar disabilitas yang berlangsung pada Februari lalu, hingga audiensi tim pemantau dan monitoring hasil Musrenbang disabilitas yang berlangsung Senin (01/03) kemarin.

Dari serangkaian agenda disabilitas di Gedung DPRD Kota Malang, ternyata menimbulkan beberapa kritik untuk Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika. Pria yang akrab disapa Made itu, mengatakan bahwa Gedung DPRD, dirasa kurang diakses oleh mereka.

“Saya memang mengizinkan teman-teman disabilitas mengadakan kegiatan di sini. Mau acara apa pun, boleh. Tapi ternyata, dari giat yang berlangsung akhir-akhir ini di Gedung DPRD, saya mendapat kritik,” ungkapnya, Selasa (02/03) tadi.

Kritikan tersebut, tambah Made, berkaitan dengan infrastruktur di dalam gedung yang kurang ramah dengan disabilitas.

Seperti pintu masuk di depan maupun belakang, yang tidak memiliki bidang miring. Sehingga, membuat tunadaksa kesulitan untuk masuk.

Tidak hanya itu, tombol lift terkesan sangat tinggi bagi penyandang dwarfisme atau disabilitas dengan tubuh tidak normal.

“Oleh karena itu, kami akan melakukan pembenahan gedung ini dengan melibatkan disabilitas dalam prosesnya. Karena kami sangat mendukung, Kota Malang yang ramah disabilitas. Jadi harus banyak infrastruktur yang mampu diakses oleh masyarakat berkebutuhan khusus,” tegasnya.

BACA JUGA: Ketua DPRD Terima Audiensi Disabilitas, Berharap Malang Ramah Difabel Bukan Sekedar Slogan

Pembangunan yang melibatkan disabilitas, bagi politikus dari PDIP ini, sangat diperlukan. Terlebih dalam Musrenbang Tematik Disabilitas disebutkan bahwa prioritas Kota Malang yang berkaitan dengan disabilitas adalah aksesibilitas.

“Tadi juga ada yang menyarankan bahwa pembangunan fasilitas umum di Kota Malang harus melibatkan disabilitas. Seperti di trotoar bagaimana pembangunan guiding blocknya harus tepat, lalu berkaitan dengan naik turunnya trotoar juga jangan terlalu tinggi,” tambahnya.

Berbagai kritik yang diterima, dianggap Made sesuatu yang positif. Karena tak hanya mendapat kritik, dirinya juga menerima saran yang membangun.

“Karena pada dasarnya kita sama-sama ingin mewujudkan Malang Kota Inklusi. Jadi saya sangat terbuka dengan berbagai saran bahkan kritik. Itu bisa menjadi masukkan untuk berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan pemerintah,” jelasnya. (cw1/ed2)

Yakni membuat pengaduan terkait pemalsuan akun mencatut nama Ketua DPRD Kota Malang yang juga Ketua DPC PDI-P, I Made Riandiana Kartika.

Sebab dalam akun Facebook, tersebut, pelaku yang memakai foto I Made Riandiana Kartika dan juga memakai nama yang hampir mirip yakni I Made Riandiana Kartikasari.

Baca: Catut Foto dan Nama Ketua Dewan Kota Malang, Pelaku Gondol Uang Rp 3 Juta

Apalagi dalam postingan itu, pelaku seolah-olah menawarkan bantuan pinjaman modal usaha di masa pandemi Covid-19 dan sudah menimbulkan korban.

Ketua BBHAR, Harvard Kurniawan mengatakan, bahwa pihaknya memutuskan mengusut kasus ini katena sudah memakan korban.

“Sudah ada 1 orang korban. Supaya masyarakat juga tahu bahwa tidak ada program seperti di akun tersebut,” ujar Harvard.

Pihaknya berharap, petugas kepolisian melakukan penyelidikan terkait kasus ini. “Soal ini masih menunggu hasil kajian dari kepolisian, termasuk kelanjutan proses hukum, kami serahkan ke polisi. Kedepannya supaya masyarakat jangan mudah percaya penawaran program melalui media sosial, kecuali dari laman resminya langsung,” ujar Harvard.

Modus penipuan pelaku terkait peminjaman modal dari Bank Sinar Mas. Bahwa ada 2 nomor yang dicantumkan, 1 nomor mengaku atas nama Johan selaku dari Bank Sinar Mas dan 1 nomor mengaku atas nama Made Riandiana Kartika.

“Korban ini memang simpatisan kami dan sudah kadung percayanya sampai tidak berpikir panjang untuk transfer uang. Dia juga terdesak berhutang untuk bayar uang kuliah anaknya. Kerugiannya Rp 3 juta. Karena sudah ada korban, lalu ada unsur nama, jabatan hingga logo partai, akhirnya kita laporkan saja,” ujar Harvard.

Sementara, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian DK menyatakan dirinya merasa sangat dirugikan atas adanya akun tak bertanggungjawab tersebut. Apalagi simpatisan dan konstituen PDI Perjuangan di Malang menurutnya juga ikut dirugikan.

“Tidak mungkinlah DPRD membuat program kredit untuk masyarakat, apalagi lewat akun begituan,” kata Made merespon akun palsu yang mencatut identitas dirinya.

Baca juga: Bongkar Toko Sepeda, Maling Curi Uang Rp 22 Juta

Seperti diberitakan sebelumnya, tak pernah terbayang oleh Ratna Wati Dwi Rahayu (45) warga Jl Ngaglik Gang IV B, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Senin (22/2/2021) pagi, bakal menjadi korban penipuan.
Wanita yang akrab disapa dengan sebutan Libra ini tertipu Rp 3 juta oleh pelaku yang mencatut nama dan foto Ketua Dewan Kota Malang I Made Dian Kartika.

Pelaku sendiri melakukan aksinya dengan memasang foto ketua dewan di akun Facebook. Hanya saja di Facebook tersebut tertulis nama yang sedikit berbeda. Yakni tertulis nama I Made Riandiana Kartikasari. Modus pelaku menawarkan dana modal usaha dalam masa pandemi Covid-19. (gie)

Selain itu juga telah dibentuk Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang yang beranggotakan 18 personal, terdiri dari 4 Advokat dari kantor hukum tersebut.

Selain itu juga ditambah dengan beberapa kader dan aktivis partai yang berlatar belakang Sarjana Hukum yang diketuai Agus Subyantoro pendiri sekaligus kader senior PDI Perjuangan asal Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe).

“Untuk tim advokat/Pengacara akan lebih fokus pada proses pendampingan secara hukum pada Calon Bupati dan Wakil Bupati dari PDI Perjuangan, yaitu Drs H Sanusi yang saat ini sebagai Bupati/Incumbent sekaligus Calon Bupati. Adapun Drs Didik Gatot Subroto SH MH yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Malang sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang dan Calon Wakil Bupati, ” papar Agus Subyantoro, Minggu (14/6/2020) siang.

Ditambahkan Agus, untuk tim BBHAR sendiri juga akan bekerja sebagai Tim pemenang bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati.

“BBHAR setelah proses Pilkada selesai tetapi ada untuk masa bakti kepengusuran selama 5 tahun ke depan. Dan akan melakukan Advokasi pada kader, anggota, simpatisan maupun rakyat biasa khusus bagi kalangan Buruh, Tani dan Nelayan dalam hal pendampingan hukum, pembelaan dihukum. BBAHR akan diback up penuh oleh Tim Advokat Pilkada dari 4 kantor hukum itu, ” beber Agus. (Sur/tim)

Disamping letak geografis sebagian wilayah di situ terpencil, dari beberapa pesaing disitu tergolong senior bahkan ada diantaranya tercatat mantan anggota DPRD Kabupaten Malang periode lalu.

Venny (nomor 3 dari kanan) dalam Prosesi Pelantikan. (H Mansyur Usman/Memontum.Com)

Kendati begitu,Venny Ayu Soraya, Caleg termuda lahir 13 Januari 1995 ini sebagai seorang gadis yang tidak mengenal kata menyerah. Karuan saja, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDI-P), putri ke 2 dari Matsalim Kepala Desa
Sumbersuko Kecamatan Dampit ini meraih sebanyak 17.543 suara.

Jumlah itu masuk terbesar jika dibanding 11 Caleg PDI-P lain wilayah Kabupaten Malang.

Ditemui seusai acara pelantikan di gedung DPRD Kabupaten Malang Jumat (30/8/2019) kemarin, Venny menjelaskan, alasan dia maju sebagai Calon Legeslatif (Caleg) untuk masa bakti 2019-2024 ini dengan dibekali rasa tekad, bahwa generasi muda Indonesia adalah generasi yang akan menjadi penerus bangsa yang diharapkan mampu menjadikan Indonesia, bangsa yang unggul.

“Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia, ” papar cucu mbah Surat, tokoh masyarakat Malang Selatan ini mengutip kata bijak Presiden RI pertama Soekarno.

Lanjut Venny, dengan rasa tekad itu, apa yang ia cita-citakan bisa tercapai,dan itu juga berkat doa restu kedua orang tua tanpa terkecuali dukungan dari ribuan masyarakat wilayah Dapil 2.

“Ke depan, semoga saya bisa menjadi jembatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya untuk 5 tahun ke depan, khususnya aspirasi perempuan dan generasi muda.Dan itu butuh waktu untuk menyesuaikan diri karna ini merupakan pengalaman pertama saya.Nanun yang pasti saya siap bekerja untuk konstituen sebagai wakil rakyat, ” beber Venny. (Sur/oso)

Pria yang kini menjadi Wakl Bupati (Wabup) Bondowoso terpilih sebagai Ketua DPC PDI-P Bondowoso periode lima tahun kedepan melalui Konferensi Cabang (Konfercab) Serentak DPC PDI-P Kabupaten/Kota Zona 2 Jawa Timur di Hotel Savana Malang, pada Minggu kemarin (7/7/2019). Sebanyak 23 Pengurus Anak Cabang (PAC) DPC PDI-P Bondowoso yang mengikuti konfercab serentak yang digelar DPP PDI-P Jatim, ini sepakat memilih Irwan.

KEEMPAT KALI: Irwan Bachtiar Rahmat yang kini Wakil Bupati Bondowoso pimpin kembali Ketua DPC PDI-P Kota Tape lima tahun kedepan

Selain memberikan kepercayaan kembali pada Irwan sebagai ketua, ke-23 PAC juga memilih Sinung Sudrajad sebagai Sekretaris dan Shofi Indriasari sebagai Bendahara DPC PDI-P Bondowoso periode 2019-2024. Sinung menggantikan sekretaris sebelumnya Andi Hermanto dan Shofi menggantikan bendahara sebelumnya Bambang Mujiono.

”Agenda pokok konfercab serentak DPC Kabupaten/Kota di Malang ini memilih Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB). Dan, 23 PAC se-Bondowoso sepakat meminta Irwan memimpin lagi PDI-P Bondowoso periode 2019-2024. Juga sepakat memilih Sinung sebagai sekretaris dan Shofi sebagai bendahara,” jelas Bambang Suwito politisi senior PDI-P Bondowoso.

Selain memilih ketua, sekretaris, dan bendahara, dalam konfercab serentak, ini DPC kabupaten/kota juga menyusun kepengurusan baru periode 2019-2024. Kepengurusan DPC PDI-P Bondowoso periode 2019-2024 dibawah kendali Ketua Irwan Bachtiar Rahmat dibantu 15 wakil bidang. Yakni, Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai, Andi Hermanto;. Wakil Bidang Kaderisasi dan Ideologi, Bambang Mujiono; Wakil Ketua Bidang Organisasi, Bambang Suwito.; Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Edy Sudiatno; Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik, Hery Masduki; dan Wakil Ketua Bidang Polhukam, Dedi Faizal.

Kemudian, Wakil Ketua Bidang Maritim, Amsina; Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Iik AW; Wakil Ketua Bidang Ekonomi, Masrifatul Kamaliah; Wakil Ketua Bidang Buruh Tani Nurfadilah; Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak, Mujiati; Wakil Ketua Bidang Pemuda Olahraga dan Kumunitas Seni Budaya, Irsan M Bachtiar; dan Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Merry Kharisma P.

Sekretaris Sinung Sudrajad dibantu Wakil Sekretaris Bidang Internal, Sandy Endiantoro dan Wakil Sekretaris Bidang Eksternal, Suprayogi. Bendahara Shofi Indriasari dibantu.Wakil Bendahara, Djayus. Kepengurusan baru DPC PDI-P Bondowoso, ini dilantik DPD PDI-P Jatim. Konfercab Serentak DPC PDI-P Kabupaten/Kota 2019 Zoan 2 Jatim di Malang, ini dibuka Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDI-P, Djarot Saiful Hidayat.

Sebanyak 13 DPC PDI-P Kabupaten/Kota menghadiri konfercab serentak zona 2 Jatim ini. Yakni, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Kota Malang, Kota Batu, Blitar, Kota Blitar, Tulungagung, Kediri, dan Kota Kediri. Sedangkan, Konfercab Serentak DPC PDI-P Kabupaten/Kota 2019 Zona 1 di Surabaya dan Zona 3 di Madiun dalam waktu bersamaan dengan Zona 2. (ido/yan)

KPU Kota Malang sempat menjadwalkan sidang pleno penetapan perolehan kursi parpol dan penetapan calon anggota dewan terpilih, Rabu (3/7/2019) lalu. Sayangnya, pleno penetapan anggota DPRD di Malang Raya ini tertunda, lantaran KPU belum menerima salinan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Bawasalu Kota Malang, Alim Mustofa menyampaikan hasil pemilu tahun ini berdampak pada komposisi perolehan kursi dan pimpinan dewan.

“Tampaknya komposisi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Malang tidak akan berubah. Berdasarkan perolehan suara dan berita acara pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dari masing-masing dapil di 5 kecamatan, sudah dapat disimulasikan hasilnya,” jelas Alim, dalam keterangan persnya.

Alim menyebutkan, berdasarkan hasil simulasi saint league, PDI-P kembali memimpin perolehan kursi dewan dengan 12 kursi, naik 1 kursi dibanding pemilu sebelumnya. Selanjutnya, disusul PKB dengan 7 kursi (naik 1 kursi), PKS dengan 6 kursi (naik 3 kursi), Gerindra dan Golkar masing-masing 5 kursi. “Sudah dapat dipastikan, proyeksi pimpinan DPRD Kota Malang di posisi ketua dewan ditempati oleh PDI-P. Untuk posisi wakil ketua dewan ditempati oleh PKB, PKS, dan satu diantara Gerindra atau Golkar,” papar Alim.

Merujuk komposisi kursi dewan tahun 2014- 2019, PDI-P memimpin jabatan Ketua DPRD Kota Malang dengan 11 kursi di 5 daerah pemilihan (dapil) kecamatan. Selanjutnya, peringkat kedua dan seterusnya ditempati oleh PKB 6 kursi, Demokrat 5 kursi, Golkar 5 kursi, PAN 4 Kursi, Gerindra 4 kursi, PKS 3 kursi, PPP 3 kursi, Hanura 3 kursi, dan Nasdem 1 Kursi. (adn/yan)

“ Acara tysakuran ini dihadiri semua anggota Caleg PDI P dari dapil II , anggota Fraksi PDI P dan pengurus PAC Kecamatan Candi, Porong, Tanggulangin dan Jabon,” terang Hj Suginah yang juga penasehat DPC PDI P Sidoarjo ini.

Menurutnya persaingan untuk menduduki kursi wakil rakyat semakin berat. Selain bertarung dengan calon internal partai juga harus berebut suara dengan kontestan partai peserta pemilu.

” Dengan do’a dan usaha keras bersama tim sukses semoga yang hadir di tempat ini sukses meraup suara sebanyak-banyaknya hingga sukses duduk di kursi DPRD Sidoarjo,” harapnya.

Harapan yang sama juga disampaikan Farid Santoso, sesupuh PDIP asal Desa Kebonsari Kecamatan Candi Sidoarjo. Farid yang juga mantan anggota DPRD Sidoarjo 1999-2004 ini berharap Caleg PDIP dapat meraup suara sebanyak-banyaknya.

Namun harapan itu tidak bisa sukses dengan hanya berpangku tangan. Pasalnya di Dapil II yang memperebukan 8 kurisi DPRD Sidoarjo itu bercokol sejumlah petahana. “ Ada 10 petahana yang memperebutkan 8 kurisi Dapil II,” katanya/

Untuk itu sesepuh PDI P ini berharap caleg PDI P dari Dapil II bekerja keras untuk merebut simpati masa. “ Semoga dari Dapil II caleg PDIP P mendapat suara terbanyak dibanding dengan partai lain,” tutupnya. (sul/yan)