Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin), Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Rektor Universitas Gadjah Mada, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta diwakili oleh Asisten Setda bidang Perekonomian dan 35 bupati se-Indonesia, ribuan mahasiswa dan para calon transmigran.

Dalam arahan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Abdul Halim Iskanda (Gus Halim), menyebutkan bahwa ada beberapa hal penting yang kini sedang diperjuangkan kementeriannya. Seperti, kepemilikan lahan komunal bagi transmigran, luasan lahan lebih dari sebelumnya. Oleh karena itu, Menteri Desa PDTT juga meminta perubahan pola pikir kebijakan untuk menjadikan transmigrasi sebagai program modern yang membawa kemanfaatan besar.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Harapannya ke depan, ada kepemilikan lahan secara komunal di kawasan transmigrasi. Artinya, bisa menjadi milik warga tapi bersifat komunal. Sehingga, tidak bisa dilepasjualkan agar eksistensi kawasan transmigrasi bertahan. Hari ini tidak lagi simbol cangkul dan sabit, tetapi traktor besar dan harus ditunjukkan mekanisasi pertanian. Lahan minimal 3 hektare untuk setiap KK dari sebelumnya 2 hektare, meski bersifat komunal,” terangnya.

“Diterimanya penghargaan ini, tentunya akan semakin memotivasi Pemerintah Kabupaten Malang dalam mewujudan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Dimana semua pihak harus berperan dan ikut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan untuk mewujudkan Malang Makmur,” jelas Bupati Malang.

Acara Rakornas transmigrasi tahun 2023 yang mengambil tema ‘Transmigrasi Modern untuk Indonesia Sejahtera’, dilaksanakan guna merumuskan strategi nasional dalam koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018. Juga sebagai upaya percepatan pembangunan nasional melalui Program Transmigrasi. Selain itu Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi Tahun 2023 ini juga menjadi media diskusi dalam pengambilan kebijakan untuk suksesnya program transmigrasi di Indonesia. (pro/gie)

Sanan Gondang, Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, Selasa (27/09/2022) tadi.

Dalam kesempatan itu, Muhaimin Iskandar juga menyampaikan apresiasinya kepada para alumni Ponpes APIS Sanan Gondang dan para kyai sepuh, karena dapat bersilaturahmi di Blitar. Termasuk, atas perjuangan para Ahlusunah Waljamaah, yang telah berperan mendukung perjuangan selama ini.

“Untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar, yang berbasis Ahlusunah Waljamaah, mari kita dukung perjuangan Bupati Rini Syarifah, dalam mengatasi krisis pangan dan krisis energi,” kata Muhaimin Iskandar.

Muhaimin juga meminta, agar Ahlusunah Wal Jamaah, tetap kompak. “Saya minta kepada para santri agar selalu kompak. Kekompakan para Santri Ahlusunah Wal Jamaah, adalah modal besar untuk kesuksesan,” papar Wakil Ketua DPR RI.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara itu, Bupati Blitar, Hj Rini Syarifah, mengaku bangga bisa menghadiri acara Maulidirrosul SAW dan Haul Romo KH Shodiq Damanhuri ke 35 di Ponpes Apis Sanan Gondang ini. Karena, acara tersebut secara khusus dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Ermarini dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), H Abdul Halim Iskandar.

“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Blitar, saya menyampaikan selamat datang. Sugeng rawuh kepada Wakil Ketua DPR RI, Bapak H Muhaimin Iskandar beserta rombongan di Pondok APIS Sanan Gondang. Ini merupakan kehormatan sekaligus kebanggaan bagi kami. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Komisi IV DPR RI yang pada hari ini telah memberikan bantuan berupa benih ikan, bioflog,” kata Bupati Rini Syatifah.

Usai acara di Pondok APIS, rombongan Muhaimin atau Cak Imin melanjutkan ziarah ke Makam Bung Karno dan singgah di Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN).

Bupati Rini Syarifah sangat berharap, perhatian pemerintah pusat dalam mendukung upaya Pemkab Blitar mewujudkan tahun 2030 tidak ada kelaparan dan kemiskinan di desa, sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). “Program ini merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Tujuannya, agar desa tanpa kelaparan dan desa tanpa kemiskinan,” jelas Rini Syarifah.

Lebih lanjut bupati yang akrab disapa Mak Rini ini menambahkan, untuk menjawab itu semua kuncinya adalah kedaulatan pangan. Artinya, ketahanan pangan masyarakat harus kuat dan ada kemandirian petani.

“Kemandirian petani ada tiga aspek. Yaitu, penguasaan desa, penguasaan ketersediaan pangan dan penguasaan sumber pangan serta kekuatan kelembagaan desa dalam pengelolaan pangan,” terangnya.

Mak Rini juga meminta adanya inovasi pengembangan pangan, serta pemahaman terhadap peta pasar pangan dan penguasaan sumber pangan. “Sumber pangan yang bermakna penguasaan masyarakat terhadap produksi pangan mandiri, kekuatan sumber daya dan pola budaya konsumsi dengan membangun kemandirian pangan, mandiri benih dan pupuk,” paparnya. (jar/sit)

“Alhamdulillah, penghargaan tersebut saya terima langsung dari Pak Menteri Desa. Penghargaan dari Kementerian Desa PDTT ini merupakan kerja keras semua pihak,” kata Bung Karna-sapaan bupati kepada wartawan di Situbondo, Jawa Timur, Kamis (30/12/2021) tadi.

Bupati Karna mengatakan, Kabupaten Situbondo menerima penghargaan ini karena dinilai berkomitmen dan kerja keras dalam percepatan pembangunan desa. Sehingga, tercapai status desa berkembang, desa maju dan desa mandiri.

Baca juga

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Jadi, di Situbondo ini sudah tidak ada lagi desa berstatus tertinggal. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat sudah tumbuh dan berkembang dengan baik. Terima kasih para kepala desa atas komitmennya bekerja sama membangun desa,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo, Lutfi Joko Prihatin, menyebutkan dari 132 desa, 87 desa di antaranya berstatus desa berkembang, 39 berstatus maju dan enam (6) desa lainnya berstatus desa mandiri.

“Tahapan dari desa maju menjadi desa mandiri salah satunya diukur melalui indeks desa membangun (IDM), yang disusun dari tiga pilar utama. Yaitu, indeks sosial, indeks ekonomi dan indeks lingkungan. IDM-nya harus kami ukur dan terukur. Kami perbaiki apa kekurangannya, dan kami koordinasikan dengan instansi lain, untuk bisa menambah skor,” paparnya.

Lutfi menambahkan, skor IDM yang dimiliki desa berkembang punya rentang skor 0,5 – 0,7. Sedangkan untuk desa maju harus mencapai skor 0,81 dan untuk desa mandiri, harus punya skor di atas 0,81.

“Kita berupaya untuk bisa mendongkrak skor desa maju, dalam rangka percepatan menuju desa mandiri. Juga dengan desa yang statusnya berkembang kami dorong menuju desa maju, dengan mengoptimalkan dana desa, pemerintah desa akan mampu memberikan kontribusi. Sehingga, bisa menaikkan status desa berkembang menjadi maju, dan maju menjadi mandiri,” katanya. (her/sit)

Hal itu, disampaikan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, saat menerima kunjungan Menteri Desa (Mendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar, pada Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) BUMDes dan Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Wisata Alam Hutan Bambu, Jum’at (13/11) sore.

Dijelaskan Cak Thoriq-sapaan akrab Bupati Lumajang, bahwa pengembangan pariwisata akan terus dilakukan. Pihaknya, akan menyambungkan antara satu potensi kepariwisataan dengan pariwisata yang lain.

“Saya bersama Ibu Wakil Bupati, konsen betul terhadap potensi kepariwisataan di Kabupaten Lumajang. Karena harapan kami, begitu ini memiliki konektifitas, produk-produk yang ada di desa bisa lebih mendapatkan akses ke pasar,” kata Bupati Lumajang.

Ditambahkan Cak Thoriq, sekarang ini pihaknya masih sedang melakukan penataan, sedang membangun dan sedang menyiapkan seluruh sistemnya. “Kita punya harapan, kita punya keinginan kuat bersama-sama. Saat ini, masih belum pada harapan sebagai kabupaten yang maju. Karena kami masih menata dan Alhamdulillah, semangat kepala desa luar biasa,” ujarnya.

Dihadapan Mendes PDTT, Cak Thoriq juga mengungkapkan, jika beberapa desa di Kabupaten Lumajang, memiliki potensi pariwisata yang bagus dan berkelas. Menurutnya, kalau saja tidak ada terjangan pandemi corona, pasti sudah banyak perkembangan yang signifikan bisa dilakukan.

“Selain hutan bambu, kita juga punya Gunung Wayang di Desa Sumber Wuluh. Di situ, sekarang sudah mulai dikembangkan olah raga paralayang. Tinggal lendingnya, yang perlu dituntaskan. Ada juga pariwisata Tirtosari di Desa Menanggal, kita punya Lereng Semeru, ada Ranupani, Kita punya Siti Sundari di Kecamatan Senduro,” ungkapnya.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, dalam kesempatan itu juga mengakui jika Kabupaten Lumajang, memiliki potensi pariwisata yang banyak. Bahkan, disebutkan salah satunya Wisata Hutan Bambu di Desa Sumber Mujur. Bahwa, ternyata ada sekitar 12 wisata hutan bambu se Indonesia, tapi yang terbesar dan terluas ada di Kabupaten Lumajang. Termasuk, dengan spesies yang juga banyak jenisnya, tapi yang paling luas 14 hektare itu ada di Kabupaten Lumajang.

“Oleh karena itu, 2021 kalau ada peluang bantuan untuk wisata desa, ya tentu wisata Desa Sumber Mujur ini, yang akan pertama mendapatkan,” support Menteri Desa. (adi/sit)