Bahkan, dari data Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI) tahun 2022, sebanyak 1120 warga Jember yang berangkat untuk bekerja di luar negeri. Hal tersebut, dibenarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jember, Bambang Rudianto, bahwa tercatat ada 1120 warga Kabupaten Jember menjadi Pekerja Migran Indonesia atau PMI.

“Jumlah itu, yang tercatat berdasarkan ID (identitas) Rekom Sisko P2MI di tahun 2022,” kata Rudi, Selasa (07/03/2023) tadi.

Tentunya, jumlah tersebut adalah warga yang berangkat ke luar negeri dengan jalur resmi. “Artinya, itu yang berangkat bekerja ke luar negeri secara legal atau resmi melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terdaftar di seluruh Indonesia. Kalau yang ilegal, kami tidak tahu bisa lebih banyak atau bisa pula lebih sedikit,” tambahnya.

Rata-rata, ujarnya, PMI yang berangkat adalah tenaga kerja informal seperti sebagai asisten rumah tangga atau ART. Selama tahun 2022 lalu, Disnaker Jember juga telah menangani PMI bermasalah. Dinas juga menggurusi pekerja migran yang meninggal dunia di luar negeri karena banyak sebab.

“Kalau untuk PMI bermasalah yang sudah kita tangani ada 67 orang dan yang meninggal dunia yang telah kita tangani ada 16 orang, di tahun 2022 lalu,” katanya.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Sedangkan di dua bulan awal tahun 2023, tercatat di Januari ada 145 orang dan Februari ada 71 orang warga Jember, yang berangkat bekerja di luar negeri. Sedangkan untuk PMI yang bermasalah ada 6 orang dan yang meninggal ada 7 orang.

“Khusus untuk bulan Februari yang kita catat sebanyak 71 orang itu karena Sisko telah ditutup resmi per tanggal 17 Februari lalu. Sisko diganti dengan aplikasi baru bernama Siap Kerja Kemenaker. Nah untuk aplikasi baru ini kita sedang mempelajari bersama,” jelasnya.

Diharapkan, melalui Aplikasi Siap Kerja Kemenaker tersebut bisa semakin melindungi calon PMI. “Tapi sekilas lebih melindungi para calon PMI karena disitu setiap CPMI harus membuat akun dan mengisi data secara detail, negara mana yang dipilih, harus memiliki sertifikat pelatihan, kemudian juga ada fitur pilihan perusahaan atau P3MI,” ujarnya.

Rudi menghimbau, agar warga yang ingin bekerja di luar negeri berusaha mencari informasi melalui dinasnya. Hal tersebut, perlu dilakukan agar mereka terhindar dari ulah para tekong atau agen perdagangan manusia (human trafficking).

“CPMI harus rajin mencari informasi melalui Website Kemenaker atau datang ke Disnaker sebelum memutuskan berangkat ke luar negeri. Agar mereka tidak menjadi korban perdagangan manusia, kasihan maksudnya baik untuk mencari nafkah tapi malah jadi korban penipuan atau human trafficking,” ujarnya. (rio/gie)

Kepala Disnakertrans Kabupaten Tulungagung, Agus Santoso, menjelaskan bahwa regulasi yang telah dilakukan saat ini sudah sangat mudah untuk pengurusan admisnistrasi bagi PMI. Sehingga, tinggal bagaimana pengawasan yang masih belum maksimal adanya PMI ilegal di kota marmer tersebut.

“Kita sudah bertekad di tahun depan (2023, red), perlindungannya lebih ketat dari mulai tingkat desa. Dari desa, minimal ada informasi mengenai PMI,” kata Agus Santoso, Jumat (25/11/2022) tadi.

Tidak hanya itu, pihaknya dalam menghindari PMI ilegal, sejak sekitar September 2022, sudah melakukan sosialisasi ke desa-desa. Sebab, untuk menghindari PMI ilegal, tidak mungkin menghadang para tekong (calo perekrut calon tenaga kerja).

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Agus menjelaskan, belum mengetahui secara persis cara kerja tekong. Artinya, gerakan tekong tidak bisa memantau persis satu persatu. Oleh sebab itu, sedapat mungkin Disnakertrans, mensosialisasikan mengenai PMI yang benar bagaimana.

“Paling mudahnya, kalau masyarakat mau ke luar negeri hubungi Disnaker. Sebaliknya, kalau ilegal maka di luar sistem itu,” paparnya.

Dirinya menjelaskan, kesulitan yang dihadapi bagi dinas terkait perihal PMI ilegal, tentunya karena di luar sistem. Karenanya, dalam pemantauan tekong ini harus dilakukan bersama dengan desa. Sebab, yang tahu persis dari bawah adalah desa.

“Minimal, pihak desa memberikan informasi mengenai warganya yang akan berangkat. Sehingga, bisa ditindaklanjuti. Termasuk, ketika kedepannya terjadi hal yang tidak diinginkan,” ujarnya. (jaz/sit)

“Tidak dipungkiri terdapat kebijakan negara penerima yang untuk sementara menutup masuknya Pekerja Migran Indonesia ke negara tersebut,” terang Menaker Ida di Jakarta, Rabu (08/09) tadi.

Baca Juga:

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti

Namun demikian, Menaker Ida mengungkapkan, bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mengadakan komunikasi, penjajakan, dan kerja sama untuk dapat membuka peluang penempatan pekerja migran indonesia.

“Kami terus berkomunikasi, dari mulai sebelum PPKM hingga saat ini. Komunikasi ini tentunya juga melibatkan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta koordinasi dengan lintas kementerian/lembaga,” ungkapnya.

Menurutnya, Pemerintah tengah fokus berupaya agar lokasi favorit tujuan penempatan dapat memberikan kesempatan bagi PMI. Ia mencontohkan bagaimama dibukanya penempatan PMI ke Hong Kong kembali per 30 Agustus 2021, melalui rangkaian negosiasi oleh Perwakilan RI dan koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait penyiapan mekanisme teknis, untuk pemenuhan persyaratan yang diminta Pemerintah Hong Kong.

Ia menambahkan, upaya juga telah dan akan diterus dilakukan pemerintah dengan otoritas Taiwan. Pemerintah disebutnya, terus melakukan persiapan-persiapan untuk meyakinkan keseriusan Indonesia dalam pengelolaan proses persiapan untuk meminimalkan risiko terinfeksi Covid-19.

“Pemerintah juga terus berupaya melakukan penjajakan penyiapan kerja sama dengan negara-negara, meski pun dengan rencana implementasi tidak dalam waktu dekat,” ucapnya.

Ia menjelaskan, bekerja, baik di dalam maupun di luar negeri merupakan hak dan pilihan setiap tenaga kerja. Pemerintah dalam hal ini, berkewajiban untuk memfasilitasinya, baik melalui layanan-layanan maupun pengaturan atau tata kelola pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia. “Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi kepentingan CPMI atau PMI beserta keluarganya dalam rangka mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan kegiatan baik sebelum bekerja, selama bekerja maupun setelah bekerja,” tuturnya. (hms/ker/aye/ed2)

“Kami mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah memberikan vaksin kepada seluruh pekerjanya,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di Jakarta, Sabtu (10/07).

Baca Juga:

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti

Menurut Menaker Ida, program vaksinasi yang dilakukan pihak perusahaan sangat membantu pemerintah dalam upaya memberikan perlindungi bagi para pekerja dan keluarganya dari penularan Covid-19.

“Sebagaimana kita ketahui, akhir-akhir ini kasus Covid-19 terus naik. Maka menggencarkan vaksinasi menjadi salah satu upaya penting dalam melindungi para pekerja dan keluarganya,” ujarnya.

Selain itu, dengan dilakukannya vaksinasi tersebut bagi para pekerja, proses produksi dan produktivitas para pekerja juga diharapkan dapat berjalan dengan lebih aman dan nyaman, sehingga pada gilirannya kelak dapat turut memicu pemulihan ekonomi nasional.

“Kami harapkan, para pekerja baik di lingkungan industri, pabrik maupun perusahaan akan bisa bekerja lebih produktif serta terhindar penyebaran Covid-19,” ucapnya

Ia pun meminta, agar perusahaan lain yang belum terlibat dalam program vaksinasi agar segera mengikuti langkah perusahaan yang sudah menjalani vaksinasi. Hal tersebut guna mempercepat target dari vaksinasi yang ingin dilakukan yaitu sebanyak 181,5 juta penduduk untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity.

“Semoga perusahaan-perusahaan yang lain segera mengikuti perusahaan yang telah melaksanakan vaksinasi,” katanya.

Sementara, kepada pekerja yang sudah divaksinasi, ia mengingatkan agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, baik saat di tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat. Sebagai bentuk apresiasi tersebut, hari ini Menaker, Ida Fauziyah, menyerahkan piagam penghargaan kepada perusahaan yang turut membantu meningkatkan herd immunity melalui vaksinasi Covid-19 bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Perusahaan tersebut di antaranya Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), dan PT Astra Honda Motor (AHM). (hms/ker/aye/ed2)

Baca Juga:

• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Rakor Sinkronisasi dan Sinergitas, Bupati Sanusi Sampaikan Progres Proyek Infrastruktur Malang
• Wujudkan Situasi Kondusif Lebaran, Bupati Malang Ikuti Apel Gelar Pasukan dan Pemusnahan Miras
• Sekda Budiar dan Kadisparbud Malang Terima Kunjungan Pengecekan Sambut Libur Lebaran Wamenpar RI

Sementara di wilayah Kabupaten Malang, kedatangan sejumlah pekerjaan migran tersebut, langsung ditemui Wakil Bupati Malang, H Didik Gatot Subroto, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg Arbani Multi Wibowo dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo. Dalam kesempatan itu, orang nomor dua di pemerintah Kabupaten Malang, langsung melakukan tegur sapa seraya menanyakan kondisi kesehatan PMI. Termasuk, menjelaskan beberapa prosedur yang harus dilakukan PMI, akibat adanya Covid-19.

“Petang ini, total sekitar 71 PMI yang sudah berada di Safe House. Mereka yang pulang, rata-rata yang telah habis masa kontraknya. Karenanya, mereka pulang atau kembali ke tanah air,” kata Didik seraya menjelaskan, beberapa adalah PMI dari Hongkong, Taiwan dan Vietnam.

Ditambahkan Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Malang itu, sesuai mekanisme yang ada, atau setelah menjalani karantina di Surabaya (Asrama Haji, red), PMI akan menjalani PCR kembali di Kabupaten Malang. Hal ini, untuk memastikan kondisi PMI, sebelum diperkenankan berkumpul kembali dengan sanak saudara.

“Sesuai prosedur, PMI harus menjalani karantina dahulu selama sehari. Hari ke dua atau Selasa (04/05), baru akan dilakukan PCR oleh Dinkes Kabupaten Malang. Jika hasilnya negatif, maka hari ke tiga sudah diperbolehkan ke domisilinya masing-masing,” tegas mantan Ketua DPRD Kabupaten Malang ini.

Selama masa karantina sementara di Safe House Kabupaten Malang, tambah Didik, PMI bisa menempati fasilitas yang sudah disediakan. Seperti kamar tidur, jam makan, snack, fasilitas TV hingga WiFi.

“Karena sekarang Bulan Ramadhan, untuk makan diberikan dua kali. Saat sahur dan berbuka puasa. Termasuk, PMI juga diberikan Snack,” paparnya.

Untuk PMI yang enggan ditempatkan di Safe House, tambahnya, Pemkab juga memfasilitasi dengan memanggil manager hotel di Kecamatan Kepanjen. Sehingga, PMI bisa menikmati fasilitas hotel, dengan biaya mandiri sampai menunggu pelaksanaan PCR. “Selama di Safe House, PMI tidak dikenakan biaya. Hal ini, berbeda ketika harus tinggal di hotel,” paparnya seraya menambahkan bahwa nantinya untuk pelaksanaan PCR, PMI tidak dipungut biaya.

Masih menurut Didik, selama menerima kedatangan PMI, pihaknya juga berdialog banyak dengan pekerja migran. Salah satunya, tentang langkah-langkah dalam menyimpan uang atau menghindari terjadinya tidak kejahatan saat PMI kembali ke tanah air. “Tadi saya juga mengarahkan, agar PMI juga gemar menabung. Salah satunya, bisa mengoptimalkan Bank Artha Kanjuruhan. Dengan begitu, saat kembali ke tanah air, tidak lagi membawa uang dalam tas atau koper. Namun, uang sudah aman di bank dan tinggal mengambil kapan pun. Sehingga, PMI aman dari hal-hal tindak kejahatan,” paparnya. (sit)

Hal tersebut juga tertuang dalam Surat Wali Kota tentang Pencegahan Covid-19 Bagi Pekerja Migran Indonesia dan Warga Negara Asing (WNA).

Baca juga:

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026

“Ini dalam rangka menghadapi PMI dan WNA yang datang ke kota Malang sebagai pencegahan Covid-19. Kami menyampaikan kepada seluruh ketua RW maupun ketua RT se-Kota Malang agar makin ketat dalam pengawasan dan pemantauan,” ujar pemilik kursi N1 itu, Jumat (30/04).

Selain mengintruksikan penguatan pantauan pada tingkat Rt/Rw, orang nomor satu di Kota Malang itu pun juga menetapkan beberapa ketentuan. Dimana kesemuanya itu wajib diindahkan PMI dan WNA yang datang ke Kota Malang.

“Bagi mereka yang datang melalui Bandara Juanda maupun Bandara Abdurrahman Saleh wajib telah dinyatakan negatif Covid-19. Kemudian mereka harus dikarantina selama 3 hari,” jelas politisi Partai Demokrat ini.

Karantina pun dilakukan di Safe House Jalan Kawi, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen. Aturan itu juga berlaku bagi PMI dan WNA yang datang melalui jalur darat. “Setelah melalui masa karantina selama 3 hari, mereka akan diswab PCR,” imbuhnya.
Jika hasil tes swab PCR menunjukkan negatif, baru mereka akan diizinkan bertemu dengan keluarganya.

“Kalau sudah terbukti benar-benar sehat dan hasil tes swab dipastikan negatif Covid-19, baru boleh ke tempat tujuan mereka,” tegas Sutiaji. (hms/mus/ed2)

Tenaga kerja sukarela (TKS) dari Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia Dinta Rahmawati saat ditemui mengatakan, kegiatan pembekalan tehnis Tenaga Kerja Mandiri ini berlangsung selama dua hari dari tanggal 15 -16 November 2019, yang diikuti sekitar 20 orang ibu – ibu mantan pekerja Migran dan keluarga Migran.

“Kita memberikan jenis pelatihan produksi, seperti produksi kripik papaya dan kerupuk singkong dan menyerahkan bantuan berupa pengering makanan, peralatan penggorengan seperti wajan, pisau dan lain lain, selain itu kita juga memberi pelatihan cara menggunakan alat,” ujarnya.

Dinta juga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dalam upaya meningkatkan ketrampilan dan kemampuan berusaha serta meningkatkan dan menumbuhkan semangat dan jiwa berwirausaha dalam membangun tenaga kerja yang mandiri dan berdaya saing.

“Pelatihan ini juga mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember,” katanya.

Menurutnya, mengingat kewirausahaan memiliki peran penting sebagai motor pengerak ekonomi dan pembangunan daerah, diharapkan agar pelaku usaha ini bersungguh – sungguh dalam menjalankan usahanya agar kelak bisa Mandiri.

“Besar harapan kami, pelatihan ini bisa menumbuhkan wirausaha baru dan menambah lapangan kerja serta menyerap tenaga kerja baru,” harapnya.

Pendampingan untuk manajemen usaha kata Dinta, Kami memberikan pendampingan manajemen usaha dari Agustus lalu-Desember, tapi di luar acara pembekalan, tiap minggu ikut ibu ibu kegiatan produksi, jualan, rapat dll.

”Sampai bulan Desember langsung di dampingi oleh TKS, kami berharap Pesertanya tidak hanya berhenti sampai dipelatihan saja, akan tetapi terus melanjutkan hingga kesejahteraannya terpenuhi sampai kewirausahan mantan pekerja Migran dan keluargannya ini bisa menjalankan usahanya secara mandiri,” pungkasnya.

Diketahui acara penyerahan alat – alat Produksi dari Kementrian tenaga Kerja Republik Indonesia dihadiri dan dibuka sekretaris Disnaker Jember Ratno Sembada Cahyadi dan Kasi Disnakertrans Jember Helmi. (tog/yud/oso)

Seperti disampaikan Kepala Bidang Hubungan Industrial, Achmad Rukmiyanto di sela-sela kunjungan disnaker Kendal, Jumat (15/11/2019) siang.

Menurut Totok, sapaan akrab Achmad Rukmiyanto, menyampaikan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang sudah menyiapkan beragam terobosan baru. Terutama untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Desember 2019 mendatang, aplikasi andalan dari bidang Hubungan Industrial, Sistem Informasi Ketenagakerjaan Online (Simiko) akan dilaunching.

Masih di bulan yang sama, Disnaker berencana meresmikan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Layanan ini untuk memudahkan pelayanan bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI).

“Jadi nanti semua keperluan untuk mengurus administrasi bagi CPMI bisa dilakukan di sini. Tanpa perlu bolak-balik lagi ke kantor ini kantor itu,” imbuh Totok.

Di lain sisi, kepada rombongan Disnaker Kendal, Totok juga menjelaskan mengenai PP yang akan menjadi perhatian studi Disnaker Kendal.

Kata Totok, hingga saat ini ada 170 perusahaan yang mencatatkan PP ke Disnaker. Padahal, jumlah perusahaan di Kabupaten Malang mencapai lebih dari 1.500.

“Kalau untuk jaminan sosial, kami sudah ada payung hukumnya,” katanya. (sos/tim)

Dengan diberikan pemahaman terhadap prosedur resmi bekerja di luar negeri serta memahami aturan pekerja migran di negara tempat bekerja diharapkan terjadinya PMI ilegal bermasalah bisa dicegah.

“PMI asal Kabupaten Malang cukup banyak jumlahnya hingga sekarang ini yang legal, dan kami tidak ingin ada PMI ilegal dan bermasalah,” kata Yoyok Wardoyo dalam sosialisasi bersinergi mencegah dan menanggulangi pengiriman PMI Ilegal, Rabu (28/3/2018) kemarin. Dijelaskan, ada beberapa hal utama yang menjadikan PMI diketahui Ilegal. Diantaranya proses dan prosedur pemberangkatan PMI ke luar negeri tersebut tidak mengikuti dan memenuhi aturan yang ada.

Selanjutnya PMI ilegal tersebut juga terjadi setelah kontrak kerja habis ternyata PMI bersangkutan memilih untuk tidak pulang dan keluar dari Perusahaan yang memberangkatnya, mereka beralih menjadi PMI ilegal karena mungkin menerima pengaruh buruk oleh teman dan pihak lain di tempatnya bekerja.

“Kebanyakan itulah yang terjadi dari adanya PMI Ilegal, dan kami berupaya mencegahnya dengan intensif memberikan pemahaman dan pengertian kepada PMI untuk tetap mematuhi aturan bekerja di negara lain,” ungkap Yoyok.

Diakui, meskipun hingga saat ini pihaknya tidak memiliki data PMI Ilegal asal Kabupaten Malang tapi tetap berupaya memantau keberadaan PMI yang bekerja di luar negeri. Dan sampai hari ini, belum ada informasi PMI asal Kabupaten Malang yang sedang bermasalah hukum di negara tempatnya bekerja.

Untuk itu, harap Yoyok Wardoyo, para calon PMI asal Kabupaten Malang yang akan berangkat bekerja di luar negeri untuk tetap sadar akan posisi dan tujuannya bekerja. Sebisa mungkin, PMI bekerja sungguh-sungguh dan tidak bertindak diluar norma kewajaran sehingga melanggar aturan hukum di negara tempatnya bekerja.

“Itu saja yang diharapkan, kasihan keluarga yang ditinggalkan bila PMI mendapat masalah di luar negeri,” tandas Yoyok Wardoyo.

Sementara Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Malang, Jajuk Rendra Kresna mengatakan, para PMI asal Kabupaten Malang yang sebagian besar wanita apabila sudah bekerja di luar negeri untuk tetap ingat tujuan bekerja dan hati-hati. Setidaknya, PMI harus selalu mematuhi prosedur aturan yang ada, baik aturan ketenaga kerjaan di Indonesia maupun aturan pekerja asing di negara lain.

“Kami juga selalu berharap PMI asal Kabupaten Malang tidak ada yang bermasalah. Semuanya bisa bekerja dengan baik dan sukses meningkatkan taraf hidup keluarganya,” kata Jajuk Rendra Kresna.

Memang, diakui Jajuk, para wanita yang bekerja di luar negeri tersebut sebagai pilihan hidup dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga. Dengan demikian, kalaupun masa kontrak habis sebaiknya PMI tersebut pulang kembali ke Kabupaten Malang berkumpul dengan keluarga.

Dimana hasil pendapatan dari selama bekerja di luar negeri bisa untuk modal membuka usaha kreatif di rumah. Dengan demikian, menjadi PMI itu tidak harus selama-lamanya.

“Kami pun dari tim PKK Kabupaten Malang siap memberikan bimbingan dan pembinaan untuk PMI yang akan membuka usaha bila tidak lagi bekerja di luar negeri sesuai bakat dan kemampuan yang dimiliki,” tutur Jajuk Rendra Kresna. (sur/nay)