Dalam uji coba pertama tersebut, Bupati Hendy melakukan langkah penanganan Covid-19 sekaligus mendorong ekonomi lokal setempat.

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

“Kali ini saya bersama Wabup juga jajaran Forkopimda bersilaturahmi dengan para warga Desa Kaliglagah. Kami lakukan swab antigen untuk melaksanakan tracing, vaksinasi, pembagian paket sembako berisi beras dan masker serta dorongan terhadap UMKM lokal agar tetap eksis,” jelas Bupati Hendy.

Lebih rinci, beberapa agenda dalam ujicoba pertama ini di antaranya, tracing kepada 50 orang warga, vaksinasi kepada 300 orang warga, pembagian 1.000 paket bantuan berisi beras dan masker untuk warga 10 Desa di Kecamatan Sumberbaru, serta pihak Pemkab Jember membeli produk dari 100 pelaku UMKM lokal setempat.

Bupati Hendy menjelaskan dalam PPKM Level 3 ini, penekanannya terhadap pemantauan yang lebih mendetil dengan fokus per lingkungan atau dusun, sehingga peran Ketua Rt dan Rw akan dimaksimalkan dalam memantau wilayahnya masing-masing.

“Kades beserta Ketua Rt/Rw harus teliti kepada setiap warganya, apa yang dipantau yaitu mulai dari warganya bepergian kemana, habis dari mana, kesehatannya apabila sakit dengan gejala Covid-19 maka lapor ke camat agar secepatnya mendapatkan pertolongan, serta klasterisasi di tingkat Rt/Rw,” sambungnya.

Selain melakukan pemantauan, Kades beserta Ketua Rt/Rw harus sering mengedukasi mengenai Covid-19, mengarahkan masyarakat untuk pola hidup sehat, juga berolahraga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Sementara itu, Camat Sumberbaru, Drs. Budi Susila M Si, menyampaikan langkah Bupati Jember untuk terjun langsung ke daerah pinggiran ini menjadi dorongan semangat tersendiri dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. “Sebelumnya kami juga telah rutin menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai perkembangan Covid-19 yang semakin mencekam ini, menyemprot disinfektan serta vaksinasi, ke depannya akan kami tingkatkan lagi volumenya serta mengajak masyarakat untuk pola hidup sehat dan selalu menerapkan protokol kesehatan,” jelas Budi Susila. (kom/ed2)

“Kita tidak main-main ya, jadi ini penindakan bagi mereka yang masih tetap operasi dan melanggar aturan. Kita sudah persuasif, toleransinya sudah,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Baca Juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar
• BI Malang Sebut Lonjakan Harga Emas Dorong Inflasi di Februari 2026

Orang nomor satu di Kota Malang itu mengakui bahwa selama terjun di lapangan, pihaknya sering mendapatkan masyarakat yang kucing-kucingan. Entah itu tetap buka di atas pukul 20.00, ataupun yang tetap menerima dine-in.

“Ini tidak hanya satu dua kasus saja, banyak pedagang jam 21.00 kurang sekian masih buka, padahal jam 20.00 harus tutup. Mestinya kalau jam 20.00 tutup, last ordernya pukul setengah 8 malam,” sambungnya.

Oleh karenanya, Sutiaji menegaskan bahwa pihaknya tidak pandang bulu. Siapapun yang melanggar akan ditindak.

“Saya harap ini bisa menjadi efek jera bagi semuanya. Karena kita tau sendiri kondisi saat ini luar biasa, IGD maupun ICU untuk pasien Covid-19 sudah penuh, daftar antrean bertumpuk, bahkan ada yang meninggal di perjalanan,” papar Sutiaji.

Lanjut pemilik kursi N1 itu, tak hanya pedagang yang diberi sanksi, melainkan juga pelanggan yang melanggar aturan maupun protokol kesehatan (prokes)

“Untuk pelanggan nanti juga akan kita pertimbangkan sanksinya. Makanya kalau pelanggan tertib kan sudah tidak ada yang jual dine-in. Jadi bukan hanya yang jual, yang nongkrong juga kena,” jelas Sutiaji.

Sementara itu, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tri Oky, menjelaskan bahwa hari ini terdapat 26 pelanggar yang menjalani sidang tipiring virtual.

“Selama PPKM Darurat kami melakukan 2 kali operasi gabungan. Pertama non yustisi, kedua sidang yustisi, dan terjaring ada 26 pelanggar,” terangnya.

Mayoritas pelanggar yang terdiri dari usaha kuliner yang disidang pagi ini, tidak mematuhi ketentuan jam operasional maksimal pukul 20.00. Oleh karenanya mereka dikenai denda sebesar Rp 100 ribu. “Kalau denda memang tergantung keputusan hakim, tapi rata-rata Rp 100 ribu,” ujar Tri. (mus/ed2)

“Dengan dilaksanakannya program Serbuan vaksinasi Kodim 0823 Situbondo, maka kita berharap bisa membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, dalam meningkatkan target vaksinasi. Dengan target, salah satunya hingga 1500 dosis,” jelas Dandim Situbondo, Letkol Inf Neggy Kuntagina.

Baca Juga:

• DPRD Situbondo Ikuti Gelaran Bimtek Penguatan Perda dan Reformasi Birokrasi di Surabaya
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Lebih lanjut Dandim Neggy menjelaskan, dengan adanya Serbuan vaksinasi ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Situbondo, mau ikut dalam vaksinasi. Sehingga, imun tubuh masyarakat kian kuat. “Dengan vaksin Covid-19 ini, Herd Immunity masyarakat bisa meningkat dan bisa mengurangi resiko penularan,” ujarnya.

Selain itu, Dandim Neggy juga menghimbau dan mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak takut melakukan vaksinasi dan jangan terpengaruh isu-isu hoax tentang vaksinasi berbahaya yang dilontarkan orang-orang tak bertanggungjawab. “Vaksin aman dan halal ini bisa melindungi kita dari ancaman penularan Covid-19. Bagi masyarakat yang belum vaksin agar segera datang ke tempat-tempat pelayanan vaksinasi yang sudah tersedia. Persyaratan vaksin hanya bawa KTP dan Nomor Handphone,” jelas Dandim Neggy. (her/ed2)

“Saya hadir dadakan ke sini, di Kelurahan Rawasari, Rw 01, Kecamatan Cempaka Putih. Jadi saya memang dadakan ke sini untuk memastikan PPKM mikro itu berjalan atau tidak berjalan. Tadi disampaikan oleh Bu Rw dengan yakin berjalan, ya berjalan,” ujar Presiden di lokasi.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

Kepala Negara menjelaskan, bahwa pelaksanaan PPKM mikro ini diharapkan bisa dilaksanakan secara efektif dan tidak hanya di tempat yang ditinjau, tetapi di semua wilayah terkecil di seluruh Indonesia. Untuk itu, Presiden meminta agar para kepala daerah dibantu unsur dengan TNI dan Polri di daerah, turut membantu pelaksanaan PPKM mikro di wilayah terkecil.

“Saya minta betul gubernur, bupati, wali kota di seluruh Tanah Air dari Sabang sampai Merauke, dibantu oleh Pangdam, Kapolda, di tingkat lebih bawah Danrem, Dandim, Kapolres menggerakkan Babinsa, Bhabinkamtibmas untuk mendampingi Pemda, mendampingi kelurahan, mendampingi Rw, dalam rangka pelaksanaan PPKM mikro,” tegasnya.

“Karena yang diperlukan sekarang ini adalah tindakan lapangan, pengawasan lapangan, kontrol lapangan, berjalan atau tidak berjalan. Percuma kita membuat sebuah kebijakan, policy, tetapi di bawah tidak berjalan,” lanjutnya.

Dalam peninjauannya tersebut, Presiden tampak didampingi oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Setibanya di lokasi, Presiden langsung berdialog dengan Lurah Rawasari, Muhammad Arief Biki, dan Ketua Rw 01.

Lurah Rawasari melaporkan, bahwa PPKM mikro di wilayahnya telah berjalan dengan baik dan efektif. Pengetatan implementasi PPKM mikro di wilayah Kelurahan Rawasari antara lain dilakukan dengan memberlakukan one gate system, terkait akses keluar masuk wilayah tersebut dan memberikan dukungan bagi warga setempat yang melakukan isolasi mandiri.

“Bagi warga yang isolasi mandiri di-support oleh warga kami. Kebutuhan pokoknya kami penuhi Pak, berupa makannya. Kami juga dari Pemprov DKI di sini memberikan support berupa bahan pangan yang kami peroleh dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta,” ujar Lurah Rawasari.

Setelah meninjau pelaksanaan PPKM mikro tersebut, Presiden Jokowi kembali menegaskan harapannya agar hal serupa bisa dilaksanakan di seluruh provinsi. “Saya senang datang mendadak seperti ini, juga saya lihat Bu Rw kelihatan cara menjawabnya kelihatan siap. Pak Lurah juga saya lihat siap. Ini yang kita harapkan di semua provinsi juga berjalan seperti ini sehingga keyakinan itulah yang akan kita pakai dalam rangka kebijakan-kebijakan selanjutnya,” ucapnya. (hms/neg/aye)

Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath, mengatakan meski belum ada tanda-tanda pelanggaran hukum pelaksanaan, tetapi inspeksi mendadak (Sidak) pelaksanaan Cakades ini, adalah untuk memastikan jalannya resesi kepemimpinan Bacakades secara selektif.

Baca Juga:

• Puluhan Pelukis Nusantara Meriahkan Festival Seni Lukis Madura
• Pemkab Sumenep Kemas Pameran Pembangunan Dalam Madura Night Vaganza
• Gunakan Energi Bersih REC, Pemkab Sumenep Nota Kesepahaman dengan PLN

Menurut Politisi PDIP ini, proses rekrutmen Calon Kepala Desa (Cakades), harus ada upaya bersama. Sehingga, bobot dan kualitas demokrasi tidak sekedar demokrasi standar atau sekedar demokrasi prosedural.

“Demokrasi kita adalah demokrasi substansial. Namun, ikhtiar politik dengan komitmen menunaikan tugasnya, memastikan resesi kepemimpinan berjalan dengan baik,” ungkapnya disela pelaksanaan Sidak Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, di Gedung Islamic Center, Kamis (17/06) tadi.

Pihaknya menyampaikan, jangan sampai ada kepala desa yang tidak mengerti tentang garis-garis besar haluan negara (GBHN) dan tidak mengerti tentang Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

“Jangan sampai calon kepala desa memiliki problem psikologis yang akan berdampak kepada desain kebijakan. Kami kira, penguji dari universitas yang ditunjuk intelektualnya sesuai akademik (kompeten),” ujarnya.

Ujian kepemimpinan ini, bagi desa yang Bacakades lebih dari 5 orang dan mereka berjuang untuk bisa lolos untuk mendapatkan kursi pencalonan pada Pilkades serentak 2021. Peserta yang ikut ujian kepemimpinan diikuti 19 desa yang Bacakadesnya lebih dari 5 orang dan tercatat ada 128 orang. Ketentuan seleksi tambahan ujian kepemimpinan untuk Bacakades ini, sesuai Perbup No.54/2019 tentang pedoman pencalonan, Pemilihan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa. Ujian kepemimpinan ini sebagai salah satu seleksi tambahan pencalonan Pilkades serentak 2021 ini. Ketentuan ini berlaku bagi desa yang calonnya lebih dari lima orang. (edo/sit)

Apel pagi yang dihadiri Wakapolres Kompol M Khoiril S Pd M H dan diikuti para Kabag, Kasat, Kasubag, Kasi, para Perwira, Brigadir dan Pegawai Negeri Sipil Polres Probolinggo Kota dengan tetap mengikuti Protokol Kesehatan, Senin (17/05).

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong
• Deteksi Dini PTM, Pemkot Probolinggo Gelar Cek Kesehatan Gratis Bagi Seluruh ASN
• Peringatan Harlah 1 Abad NU, Wali Kota Probolinggo Ajak Warga NU Jadi Mitra Strategis Membangun Daerah

Dalam arahannya, AKBP Raden Muhammad Jauhari, menyampaikan ucapan terimakasih atas pelaksanaan tugas mulai dari awal Ramadhan, malam takbir, sholat Idul Fitri 1442 H dan perayaan kenaikan Isa Almasih situasi wilayah hukum Polres Probolinggo Kota berjalan aman dan kondusif.

“Situasi Kamtibmas selama Ramadhan sampai hari ini masih kondusif, ini berkat kerja keras kita bersama dalam menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh,” ucapnya.

Sesuai kalender kamtibmas kedepan kegiatan masih banyak yang harus dilaksanakan, kita harus mempersiapkan perencanaan baik pelaksanaan maupun personil yang dilibatkan.

 “Mudah mudahan situasi Kamtibmas di wilayah hukum kita tetap terjaga. Untuk itu seluruh personel tetap siaga dalam melaksanakan tugas,” pesannya.

Yang terakhir Kapolres mengingatkan kepada seluruh anggota agar dalam pelaksanaan tugas mempedomani tiga hal Sesuai Visi Kapolda Jawa Timur yakni TWT (Tugas Wewenang dan Tanggungjawab) serta dilandasi dengan keikhlasan,” jelasnya. (geo/ed2)

“Kita terus berkoordinasi dalam rangka mengejar penyelesaian berbagai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja. Kita bersama-sama seluruh kementerian dan lembaga ditargetkan menyelesaikan seluruh peraturan pelaksanaan dalam tiga bulan sejak (UU Cipta Kerja) diundangkan. Dan kita bisa menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan 4 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres),” ujarnya dalam Serap Aspirasi dan Konsultasi Publik Penyusunan 5 RPM, Kominfo sebagai Pelaksanaan PP NSPK dan PP Postelsiar, Jakarta, Senin (29/03).

Sesmenko Perekonomian menyebutkan, ada dua PP yang berkaitan dengan sektor komunikasi dan informatika. “Yaitu PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP NSPK) dan PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP Postelsiar),” jelasnya.

Sesmenko Susiwijono, juga menyatakan menindak lanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk penyusunan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, seluruh kementerian dan lembaga juga telah sepakat menyelesaikannya pada tanggal 2 April 2021.

Baca Juga : Tingkatkan PNBP dan Keselamatan Pelayaran, KKP Perkuat Fungsi Syahbandar

Namun, demikian, Sekmenko Perekonomian menyatakan, untuk mengakomodasi masukan pemangku kepentingan maka akan dibuka masukan lagi sampai 1 April 2021 sebelum dilakukan harmonisasi di Kemenko Perekonomian.

“Karena begitu banyak masukan dari teman-teman seluruh pemangku kepentingan, seluruh masukkan masih akan ditunggu sampai dengan sebelum tanggal 2 April 2021. Nanti, kami merencanakan sekitar akhir bulan Maret tanggal 31 atau 1 April 2021 akan melakukan harmonisasi untuk finalisasi kelima RPM Kominfo tersebut,” ucapnya.

Sesmenko Susiwijono, mengharapkan acara Serap Aspirasi dan Konsultasi Publik tersebut akan dapat membangun pemahaman di kalangan pemangku kepentingan.

Sekmenko Perekonomian, sangat mengapresiasi atas kerja sama kementerian dan lembaga dalam penyelesaian peraturan pelaksana UU Cipta Kerja dan aturan pelaksana di sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran.  “Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan, terutama jajaran Kementerian Kominfo para sekjen kementerian dan lembaga juga seluruh pemangku kepentingan utama sektor Pos Telekomunikasi dan penyiaran,” ungkapnya. (hms/kom/aye/ed2)