Kegiatan yang diikuti seluruh OPD Kabupaten Malang, camat dan Kepala Puskesmas di wilayah Kabupaten Malang secara daring, ini bertujuan untuk memperbaiki secara bertahap pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan di seluruh perangkat daerah. Sehingga, mendorong percepatan peningkatan kualitas dan transparansi pelayanan publik di Kabupaten Malang.

Bupati Malang dalam kesempatan itu menyambut baik dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan. “Terima kasih kepada para peserta dan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur yang telah bersedia menjadi narasumber pada kegiatan ini,” kata Bupati Sanusi.

Bupati menilai, bahwa pelayanan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan seperti tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Pelayanan tersebut, mencakup pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Baca juga :

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Malang selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Adapun penilaian kepatuhan yang dilakukan oleh Ombudsman RI, pada dasarnya bertujuan untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas dan transparansi pelayanan publik.

“Alhamdulillah, dengan berbagai upaya perbaikan yang kita lakukan, secara bertahap pada tahun 2022 angka kepatuhan kita mulai meningkat menjadi Opini Kualitas Sedang. Namun demikian, kita harus terus memacu diri melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan di seluruh perangkat daerah, agar pada tahun 2023 ini Kabupaten Malang dapat meraih Opini Kualitas Tinggi,” kata Bupati Sanusi. 

Bupati Malang dalam kegiatan itu juga menekan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, agar selalu berbenah dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. “Tanamkan mindset bahwa kita adalah pelayan masyarakat, bersama-sama memegang komitmen guna melakukan perbaikan. Penuhi indikator-indikator penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2023.

Pihaknya berpesan, agar peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan bersungguh-sungguh. “Ke depan seluruh peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh secara maksimal. Utamanya dalam menjalankan tugas di lapangan,” ujarnya. (pro/gie)

Dalam penilaian itu, Pemkab Jember berhasil mendapatkan rapor baik, dengan nilai 81,08 poin atau masuk zona hijau atas pelayanan publik tahun 2022. “Alhamdulillah, Pemkab Jember mendapat penilaian yang tinggi. Tentunya, ini merupakan penyemangat bagi kami untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Jember,” kata Pj Sekda Jember, Arif Tjahjono, seusai menerima piagam penghargaan dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur di Surabaya, Senin (20/03/2023) tadi.

Baca juga :

• Gubernur Jatim Tinjau Gelaran Pasar Murah di Banyuwangi
• Bupati Malang Terima Kunjungan Kapolresta Malang di Monumen dan Museum Tragedi Kanjuruhan di Gate 13
• Anggota Satgas TMMD Kediri Beri Materi Wawasan Kebangsaan untuk Siswa MI Al-Munir
• Gubernur Jatim Salurkan Bantuan Sosial Rp 5,26 Miliar untuk Masyarakat Banyuwangi
• PBB 2026 Kota Malang Resmi Dibuka, Tak Ada Kenaikan dan Pembayaran Kian Praktis

Arif menambahkan, penilaian ini merupakan wujud dari pelaksanaan Perpres RI Nomor 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024, yang bertujuan mendorong setiap penyelenggaraan pelayanan publik, untuk mematuhi UU No. 25/2019 tentang Pelayanan Publik.

“Ada 5 OPD dengan nilai tinggi dalam performa pelayanannnya, di antaranya Puskesmas Jenggawah, Puskesmas Kalisat, Dispendik, Disdukcapil, DPMPTSP serta Dinsos Jember,” urai Arif.

Selanjutnya, dirinya mendorong seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Jember, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Bahkan tahun depan, Pemkab Jember mentargetkan dapat meraih penilaian Kategori A. “Harus terus ditingkatkan,” pesan Arif kepada seluruh Kepala OPD Pemkab Jember. (kom/rio/sit)

Penghargaan ini, diterima Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, dalam acara Penyerahan Sertifikat Kepatuhan Jawa Timur Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, di Kantor Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, Senin (20/03/2023) tadi.

“Hari ini, saya menerima penghargaan Sertifikat Kepatuhan dengan kategori Predikat Kepatuhan Tinggi Jawa Timur Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, dari Ketua Ombusdmen RI,” ujar Wakil Bupati Lumajang.

Bunda Indah-sapaan Wabup Lumajang juga menyampaikan, bahwa penghargaan tersebut merupakan penghargaan terindah dan yang terakhir di masa jabatannya bersama Bupati Lumajang, Thoriqul Haq. “Alhamdulillah, dengan adanya konsistensi perbaikan terhadap pelayanan masyarakat yang ada di Lumajang saat ini, bisa berjalan dengan baik. Sehingga, Lumajang bisa kembali meraih ke zona hijau, yakni dengan nilai 80,15,” tambahnya.

Baca juga :

• Gubernur Jatim Tinjau Gelaran Pasar Murah di Banyuwangi
• Bupati Malang Terima Kunjungan Kapolresta Malang di Monumen dan Museum Tragedi Kanjuruhan di Gate 13
• Anggota Satgas TMMD Kediri Beri Materi Wawasan Kebangsaan untuk Siswa MI Al-Munir
• Gubernur Jatim Salurkan Bantuan Sosial Rp 5,26 Miliar untuk Masyarakat Banyuwangi
• PBB 2026 Kota Malang Resmi Dibuka, Tak Ada Kenaikan dan Pembayaran Kian Praktis

Adapun penilaian pelayanan publik dari Ombudsman kali ini, paparnya, dibagi ke dalam tiga zonasi. Yakni zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi, zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan zona merah dengan predikat kepatuhan rendah.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Jawa Timur, Agus Muttaqin menerangkan bahwa penilaian dilakukan di empat Perangkat Daerah (PD), yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.

“Ombudsman merupakan lembaga negara pengawas penyelenggara pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Ombudsman memiliki tugas untuk melakukan pencegahan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik,” terangnya.

Terkait pelayanan publik tersebut, Agus berharap kepada kepala daerah untuk terus memantau konsistensi pemenuhan standar pelayanan di daerahnya. Sehingga, seluruh kabupaten dan kota bisa menjadi zona hijau semuanya.

“Kabupaten Lumajang merupakan kabupaten yang berlangganan mendapat penghargaan. Dengan adanya hal tersebut, kami berharap agar Kabupaten Lumajang terus mempertahankan serta meningkatkan pelayanan ke depannya,” harapnya. (kom/adi/gie)

Bahkan, Bupati Arifin juga meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga camat, mendampingi pasien hingga melihat langsung seluruh layanan guna mengenali akar permasalahan yang ada terkait dengan keluhan pelayanan. Sementara dalam pelaksanaan apel itu, bupati yang akrab disapa Mas Ipin, juga rela datang ke lokasi sekitar pukul 06.00 WIB, untuk melihat aktivitas di rumah sakit. Selanjutnya, aktifitas dilanjutkan dengan memimpin apel pagi.

“Saya minta seluruh Kepala OPD dan camat, untuk bisa mendampingi pasien. Mereka nanti bisa bertugas membantu asistensi poli rawat jalan yang ada di RSUD dr Soedomo, untuk memberitahu alur pendaftaran, karena rata-rata kalau pasien baru tidak tahu alurnya,” papar Bupati Arifin, Rabu (25/01/2023) pagi.

Di loket pendaftaran, tambahnya, sering ada antrian yang menumpuk. Sehingga di poli-poli kalau dokternya datang siang, maka antrian pasti masih sangat panjang.

“Alhamdulillah, karena kita jam 06.00 sudah di sini, jadi 07.30 sudah dimulai pelayanannya,” imbuh Mas Ipin.

Baca juga:

• Gubernur Jatim Tinjau Gelaran Pasar Murah di Banyuwangi
• Bupati Malang Terima Kunjungan Kapolresta Malang di Monumen dan Museum Tragedi Kanjuruhan di Gate 13
• Anggota Satgas TMMD Kediri Beri Materi Wawasan Kebangsaan untuk Siswa MI Al-Munir
• Gubernur Jatim Salurkan Bantuan Sosial Rp 5,26 Miliar untuk Masyarakat Banyuwangi
• PBB 2026 Kota Malang Resmi Dibuka, Tak Ada Kenaikan dan Pembayaran Kian Praktis

Setelah dari poli, ujarnya, kemudian mereka pasti mendapatkan resep yang akan mereka tukar ke loket farmasi yang juga cukup panjang antriannya. Sementara untuk lokasi farmasi, pun tidak singkat karena gedung belakang masih direnovasi.

“Untuk poli yang jumlah pasiennya banyak, saya minta ruang farmasinya sendiri-sendiri. Sehingga, tidak ada bottleneck. Hari ini sampai dengan jam 10.00, tadi sudah ada sebanyak 600 lebih pasien yang mendaftar. Tentunya, kalau seluruh pasien harus mengantri di sini, tentu akan terjadi penumpukan,” kata Bupati Arifin.

Sebenarnya, tambah Bupati, perlu banyak perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu, untuk sementara ini dirinya mengajak para OPD untuk menjadi pendamping pasien. Dengan langkah ini, diharapkan mereka bisa merasakan kekurangannya dan bisa memberi masukan atau koreksinya.

“Hari ini akan kita evaluasi dan jajaran direksi akan mendengar seluruh masukan dari Kepala OPD-OPD yang saya tugaskan tadi. Jadi, biar ngerti masukan-masukan OPD apa, sehingga bisa perbaiki. Karena, pelayanan poli ini menjadi salah satu pelayanan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Jadi, poli atau rawat jalan, farmasi dan laboratorium, adalah PR besar,” jelasnya.

Termasuk, anggaran yang ada di BLU, bupati meminta paparan untuk dirubah layoutnya agar bisa lebih baik. Jadi, begitu drop zone harusnya langsung ketemu dengan ruang pendaftaran. Kemudian, poli yang ada juga harus ngumpul tidak terpisah-pisah.

Kemudian farmasinya, ujarnya, dibedakan dan ditambah jumlah yang lain untuk melayani. Sehingga, tidak terjadi antrian yang panjang.

“Hari ini saya ikut membantu teman-teman farmasi menyediakan obat. Rata-rata, mereka menunggu sekitar 1,5 hingga 2 jam. Ini kurang ideal, apalagi untuk pasien yang datang sendiri tanpa pendamping dan rata-rata penyakitnya ada yang jantung, paru-paru dan yang lainnya. Menunggu selama itu pasti tidak nyaman,” terang Bupati Arifin.

Terkait inovasi layanan digital, usulannya yang daftar online kalah dengan yang datang sejak pagi. Namun, bupati meminta yang pesan secara digital itu bisa langsung pesan reservasi jam. Jadi, mereka bisa request untuk jam layanan, PAT di pendaftaran baru bisa disiapkan rekam medisnya.

“Jadi, reservasi harus di utamakan, termasuk jalur fasttrack. Untuk jalur ini, pendampingnya juga harus ada. Di depan poli harus ada frontliner yang menjadi pendamping membantu asistensi. Karena, kadang pasien tidak tahu dimana poli yang dituju,” ujarnya.

Seorang warga Kecamatan Panggul-Trenggalek, Sukadi, yang kebetulan mengantarkan istrinya di Poli Kandungan, menyambut baik apa yang dilakukan oleh Bupati Trenggalek. “Saya harap, ini bisa dilakukan terus menerus. Dengan sidak seperti ini, simpul-simpul masalah bisa diurai,” ujarnya.

Pria ini mengaku, selama ada Sidak ini, merasakan memang ada perubahan pelayanan. Namun, kadang ada di beberapa layanan yang masih kurang dan bisa terus dipacu lebih baik. “Saya harapkan sidak seperti ini bisa sering dilakukan. Sehingga, pelayanan rumah sakit semakin baik,” terang Sukadi. (mil/sit)

“Rutan Situbondo bertekad untuk memberikan peningkatan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pengunjung dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sedang menjalani proses hukuman di Rutan Situbondo. Kita juga akan menambah jam kunjungan pelayanan selain hari Selasa dan Kamis,” jelas Rudi Kristiawan ketika tatap muka langsung dengan keluarga warga binaan.

Mulai minggu depan, sambung Rudi, setiap hari Senin dan Rabu mereka bisa kunjungan tatap muka. Selain itu, juga akan ditambah pelayanannya khusus untuk penitipan barang. “Guna mengurai antrian keluarga warga binaan Rutan Situbondo yang berkunjung, kita lakukan pengalihan tempat penggeledahan barang. Sedangkan waktu kunjung hari Senin sampai dengan Kamis, dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 11.30,” jelas Karutan Situbondo.

Baca juga :

• Gubernur Jatim Tinjau Gelaran Pasar Murah di Banyuwangi
• Bupati Malang Terima Kunjungan Kapolresta Malang di Monumen dan Museum Tragedi Kanjuruhan di Gate 13
• Anggota Satgas TMMD Kediri Beri Materi Wawasan Kebangsaan untuk Siswa MI Al-Munir
• Gubernur Jatim Salurkan Bantuan Sosial Rp 5,26 Miliar untuk Masyarakat Banyuwangi
• PBB 2026 Kota Malang Resmi Dibuka, Tak Ada Kenaikan dan Pembayaran Kian Praktis

Barang-barang yang tidak boleh masuk Rutan, ujar Rudi, adalah barang kemasan guna menghindari penyelundupan Narkoba, pemakaian masker wajib ketika para pengunjung berkunjung ke Rutan Situbondo, mencegah penularan Covid-19.

“Alhamdulillah hari ini sudah kita ubah sistem kunjungan di Rutan Situbondo, sehingga antrian kunjungan bisa terurai dan pengunjung tidak perlu antri lama untuk bisa bertemu dengan WBP keluarganya di dalam rutan,” ujar Rudi.

Semua pengunjung, lanjut Rudi, sangat antusias dan senang dengan adanya peningkatan pelayanan yang berikan Rutan Situbondo. “Peningkatan pelayanan yang diberikan Rutan Situbondo ini, sudah sesuai dengan tujuan pemerintah untuk memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat dengan prinsip Dynamic Governance,” jelas Karutan Situbondo. (her/gie)

Hal itu, disampaikan Menpan-RB pada acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, Selasa (06/12/2022) di salah satu Hotel di Jakarta. “Birokrasi jangan mbulet. Harus berdampak dan kepala daerah yang hadir di tempat ini adalah termasuk kepala daerah dan teman-teman dari kementerian/lembaga yang kerjanya sudah berdampak. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita tingkatkan,” kata Menpan-RB.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa indikator penilaian RB (Reformasi Birokrasi) saat ini dan kedepannya akan lebih tajam dan terintegrasi dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik. Dimana sebelumnya, tujuan RB ini sangat lebar dengan meliputi tiga sasaran RB, 8 area perubahan dan 11 sasaran program dengan fokus problem hulu. Ke depan, melalui RB tematik fokus tujuan hanya pada dua sasaran, yakni general dan tematik (pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintah) dengan menggunakan fokus pelaksanaan problem dari hulu ke hilir.

Selain itu, dirinya juga mengungkapkan terkait empat syarat agar dapat tercapai keberhasilan dalam peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun empat syarat yang harus dimiliki ini adalah komitmen, menyelesaikan akar masalah, kolaborasi, dan Inovasi.

Baca juga :

• Gubernur Jatim Tinjau Gelaran Pasar Murah di Banyuwangi
• Bupati Malang Terima Kunjungan Kapolresta Malang di Monumen dan Museum Tragedi Kanjuruhan di Gate 13
• Anggota Satgas TMMD Kediri Beri Materi Wawasan Kebangsaan untuk Siswa MI Al-Munir
• Gubernur Jatim Salurkan Bantuan Sosial Rp 5,26 Miliar untuk Masyarakat Banyuwangi
• PBB 2026 Kota Malang Resmi Dibuka, Tak Ada Kenaikan dan Pembayaran Kian Praktis

“Sering dengan yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kita akan menuju empat besar ekonomi di dunia tahun 2050. Tentu, perlu ASN yang profesional, perlu SDM yang cukup dan mudah-mudahan ini bisa kita persiapkan dengan baik. Termasuk juga, menyiapkan anak-anak balita kita dengan gizi yang cukup dalam rangka menghadapi 2050 yang akan datang,” paparnya.

Menerima hasil evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi tahun 2022, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengaku bangga dengan seluruh masyarakat Lamongan, juga aparatur pemerintah Kabupaten Lamongan. Karena, Pemkab Lamongan dapat mempertahankan predikat nilai evaluasi SAKIP tahun 2022 untuk tetap berada pada nilai A. Dimana pada tahun 2021, Lamongan berhasil meraih predikat A dengan nilai 81,59.

Pada kesempatan itu, Bupati Yuhronur juga menerima evaluasi RB Lamongan yang mengalami peningkatan, dari predikat B di tahun 2021 dengan nilai 68,35 meningkat menjadi BB pada tahun 2022. “Untuk saat ini kita belum mendapatkan LHE (Laporan Hasil Evalusi) dari Kemenpan. Tetapi, alhamdulillah saya bangga dengan masyarakat Lamongan, dengan aparatur pemerintahan Kabupaten Lamongan, karena mampu mempertahankan predikat SAKIP kita tetap A di tahun ini. Selain itu juga, mampu meningkatkan nilai RB kita dari yang awalnya B menjadi BB. Ini merupakan hal yang luar biasa dan sangat perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan kedepannya. Semoga ke depan, kita mampu mewujudkan reformasi birokrasi yang dapat dirasakan secara langsung dampaknya oleh masyarakat,” ujarnya. (zen/sit)

Sosialisasi tersebut, dilaksanakan di Ruang Kilisuci Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri dan dibuka oleh Kepala Bdang (Kabid) PIAK dan Pemanfaatan Data, Ongky Asep Satuhu dan dihadiri oleh 38 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Dalam kesempatan itu, ada beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam kegiatan sosialisasi kepada para peserta dari OPD di lingkup Pemkab Kediri. Diantaranya, seperti inovasi dan terobosan yang sudah dilakukan Dispendukcapil Kabupaten Kediri.

“Dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini, berbagai inovasi layanan diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, kepada masyarakat. Tujuannya, untuk memberikan pelayanan prima dan efektif kepada masyarakat,” ujar Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data.

Inovasi layanan itu, terangnya, yakni seperti Sahaja Online. Sahaja Online adalah aplikasi layanan online berbasis android. Penduduk dapat mengajukan permohonan dokumen adminduk tanpa harus datang ke tempat layanan dan benar-benar dapat mengajukan permohonan dokumen Adminduk dari mana saja, asalkan memiliki gadget handphone android.

“Jadi, pemohon cukup mengajukan dengan upload persyaratan dan dokumen pendukung. Sehingga, operator dapat melakukan verifikasi dan validasi dan diproses untuk diterbitkan dokumen kependudukan. Pemohon akan mendapatkan dokumen dalam bentuk salinan digital langsung di aplikasinya dan dapat melakukan pencetakan secara mandiri dimanapun saja,” ujarnya.

Baca juga :

• Gubernur Jatim Tinjau Gelaran Pasar Murah di Banyuwangi
• Bupati Malang Terima Kunjungan Kapolresta Malang di Monumen dan Museum Tragedi Kanjuruhan di Gate 13
• Anggota Satgas TMMD Kediri Beri Materi Wawasan Kebangsaan untuk Siswa MI Al-Munir
• Gubernur Jatim Salurkan Bantuan Sosial Rp 5,26 Miliar untuk Masyarakat Banyuwangi
• PBB 2026 Kota Malang Resmi Dibuka, Tak Ada Kenaikan dan Pembayaran Kian Praktis

Inovasi lainnya, ungkapnya, yakni Sahaja Prima. Sahaja Prima adalah aplikasi layanan online berbasis web dengan basis kemitraan dengan instansi pengguna. Sahaja Prima digunakan sebagai sarana pengajuan permohoan dokumen adminduk. Untuk Saat ini, Sahaja Prima dimanfaatkan untuk pelayanan penerbitan akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu identitas anak di beberapa rumah sakit yang sudah menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri.

“Instansi pengguna, ini dapat mengajukan permohonan sesuai dengan kesepakatan atas dokumen yang dapat diajukan di aplikasi,” paparnya.

Inovasi lainnya atau tiga, ungkapnya, yakni Sayang Gadis. Inovasi Sayang Gadis adalah inovasi layanan pelayanan penerbitan dokumen Adminduk kepada penduduk yang tidak dapat mengajukan permohonan secara mandiri di tempat pelayanan karena disabilitas. Pelayanan ini, berupa perekaman dan penerbitan KTP Elektronik dan penerbitan KIA. “Inovasi ini, nantinya petugas melakukan kegiatan dengan mendatangi rumah ke rumah dan sekolah luar biasa (SLB),” lanjutnya.

Kemudian, ujar Ongky, inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD adalah sebuah aplikasi digital berbasis android, yang dibuat dan dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, untuk memfasilitasi layanan kependudukan berbasis digital. Penduduk dapat memiliki dokumen digital dengan mengajukan aktivasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengguna dapat memanfaatkan layanan berbasis digital, seperti KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Biodata dan lain sebagainya. “Diharapkan dengan penerapan identitas digital ini, maka dapat meminimalisir kartu di dompet serta dapat dimanfaatkan di instansi pengguna,” ujarnya.

Inovasi berikutnya, terang Ongky, yaitu Layanan Pemanfaatan Data Kependudukan. Kebutuhan instansi pengguna yang memanfaatkan identitas penduduk sebagai persyaratan administrasi, membuat instansi pengguna membutuhkan layanan untuk memastikan bahwa pengguna yang memanfaatkan layanan dapat memenuhi syarat yang harus dipenuhi. Ditjen Dukcapil telah menyediakan sarana dengan memberikan akses data warehouse melalui metode perjanjian kerjasama. Diharapkan, dengan layanan ini instansi pengguna dapat memanfaatkan secara maksimal layanan yang telah disediakan oleh Ditjen Dukcapil.

“Diharapkan dengan adanya acara rapat sosialisasi ini, kegiatan dinas berupa pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, inovasi layanan dan layanan pemanfaatan data kependudukan dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta rapat. Terutama dalam hal ini, yaitu kepada masyarakat Kabupaten Kediri,” urai Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data, Ongky Asep Satuhu. (pan/sit/adv)

Disampaikan Bupati Yuhronur, semua organisasi perangkat daerah sudah memiliki visi yang sama. Bahwa, apapun yang dikeluarkan dari APBD, harus bernuansa dan berorientasi pada hasil. Hanya saja, perlu penambahan pemantapan secara terus-menerus agar SAKIP Lamongan menjadi lebih baik.

“Untuk apa kita memantapkan SAKIP ini? Untuk apa, kita membuat RB di Kabupaten Lamongan ini bagus? Adalah, semata-mata untuk menciptakan kualitas perencanaan kita yang baik, anggaran kita yang baik dan juga kualitas pelaksanaan pelayanan yang baik. Saya yakin seyakin-yakinnya, ketika SAKIP dan RB-nya bagus, pelayanan publik pasti bagus,” ujar Bupati Yuhronur.

Baca jjga:

• Gubernur Jatim Tinjau Gelaran Pasar Murah di Banyuwangi
• Bupati Malang Terima Kunjungan Kapolresta Malang di Monumen dan Museum Tragedi Kanjuruhan di Gate 13
• Anggota Satgas TMMD Kediri Beri Materi Wawasan Kebangsaan untuk Siswa MI Al-Munir
• Gubernur Jatim Salurkan Bantuan Sosial Rp 5,26 Miliar untuk Masyarakat Banyuwangi
• PBB 2026 Kota Malang Resmi Dibuka, Tak Ada Kenaikan dan Pembayaran Kian Praktis

Ditambahkannya, bahwa momen tersebut merupakan momen untuk menyamakan visi, mengevaluasi kembali apa yang sudah dicapai agar lebih fokus. Pihaknya juga berpesan, agar segera dilakukan percepatan terkait apa yang kurang, yang perlu dievaluasi, dan yang harus dilakukan, dengan pembuatan road map yang bisa diimplementasi.

“Mari bersama-sama kita berkomitmen, bertekad untuk mewujudkan good governance, dan juga melaksanakan manajemen pemerintahan modern, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Lamongan semuanya dalam kondisi meningkat dan dalam kondisi yang bagus,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Moh Nalikan, juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan agar lebih berorientasi pelayanan, adaptif, kompeten, harmonis, loyalitas, akuntabel dan kolaboratif. “Kegiatan sosialisasi ini memiliki tujuan agar perangkat daerah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, memudahkan komunikasi internal maupun eksternal, juga sebagai pengambilan keputusan strategis,” ungkap Moh Nalikan. (zen/gie)

Kapolres Situbondo, AKBP Dr. Andi Sinjaya, mengatakan bahwa sesuai perintah Kapolri dan Kapolda Jatim agar respon cepat setiap keluhan atau laporan sesuai dengan harapan masyarakat. Juga melaksanakan pengawasan sistem yang ketat sehingga terhindar adanya penyimpangan oknum kepolisian yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan aturan.

“Kegiatan Sidak ini dalam rangka melihat secara langsung tugas anggota di unit pelayanan public dan juga pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran dari setiap anggota Polri sesuai perintah dari Kapolri dan Kapolda Jatim,” ujar AKBP Dr Andi Sinjaya.

Dalam Sidak tersebut, Kapolres Situbondo didampingi Wakapolres, Kasi Propam dan Kasiwas memeriksa mulai buku mutasi di Penjagaan, pelayanan masyarakat di SPKT dan juga kesiapan sarana di ruang Command Center.

Baca juga :

• Gubernur Jatim Tinjau Gelaran Pasar Murah di Banyuwangi
• Bupati Malang Terima Kunjungan Kapolresta Malang di Monumen dan Museum Tragedi Kanjuruhan di Gate 13
• Anggota Satgas TMMD Kediri Beri Materi Wawasan Kebangsaan untuk Siswa MI Al-Munir
• Gubernur Jatim Salurkan Bantuan Sosial Rp 5,26 Miliar untuk Masyarakat Banyuwangi
• PBB 2026 Kota Malang Resmi Dibuka, Tak Ada Kenaikan dan Pembayaran Kian Praktis

Pihaknya menambahkan, bahwa kegiatan Sidak dan pengecekan sebagai bentuk pengawasan. Tidak hanya Kapolres saja,namun para perwira wajib melakukan pengawasan ketat kinerja anggotanya. Tujuannya agar pelayanan kepolisian berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat dan juga meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran.

“Kita inginkan semua anggota melaksanakan tugas dengan baik, sesuai aturan, layani masyarakat dengan baik dan professional dan tidak melakukan pelanggaran,“ tuturnya.

Selain itu, AKBP Dr Andi berpesan kepada anggota Polri yang berdinas siang ataupun malam, agar selalu siap siaga. Apabila ada kejadian yang sifatnya penting, laporan masyarakat yang butuh penanganan cepat, agar Polri cepat bertindak merespon hal tersebut.

“Anggota Polri dimanapun berdinas, harus dapat melayani masyarakat secara baik dan maksimal. Ketika anggota sudah siap dan siaga, apabila ada laporan masyakat atau kejadian dipastikan segera tertangani dengan baik,” ujarnya. (her/gie)