Kapolres Jombang, AKBP Nurhidayat, dalam keterangannya menyampaikan, bahwa pihaknya sudah melaksanakan sosialisasi, yang salah satunya agar tidak menggunakan kendaran yang tidak sesuai speck. Seperti, kendaran dengan knalpot brong.

“Kegiatan operasi di gelar karena banyak pengaduan masyarakat kepada kami, terkait banyaknya masyarakat menggunakan knalpot brong. Sehingga, menimbulkan kebisingan di malam hari maupun siang hari,” ujar Kapolres Jombang.

Sehingga, tambahnya, operasi dilakukan secara mobile hunting di beberapa titik yang sering dilalui. Termasuk, memberikan himbauan agar menepi, kemudian diberi pengertian dan melaksanakan penyitaan knalpot brong.

“Selama 19 hari operasi di gelar, sudah terdapat sebanyak 168 penindakan pelanggaran terkait knalpot brong dan sampai saat ini masih dilakukan. Kita tegaskan, bahwa ini adalah kegiatan rutin yang ditingkatkan. Jika melanggar, maka akan kita lakukan penyitaan dan penilangan,” tuturnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Harapan kami, tambah Kapolres Jombang, pelanggar bisa peduli dan menghormati hak sesama pengguna jalan. Termasuk, akan bisa menurunkan tingkat kecelakaan serta lainnya

“Ketentuan untuk mengambil kendaran adalah dengan melengkapi kendaran sesuai standart. Jika sudah sesuai standart, akan kita kembalikan kendaraanya dan menyita knalpot brongnya setelah melakukan proses persidangan,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait kegiatan operasi itu, akan dilakukan sampai tanggal 2 Januari 2022. Kedepannya, penindakan knalpot brong merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan sampai masyarakat sadar bahwa perbuatan tersebut tidak benar.

Terkait sanksi bagi penjual knalpot brong, Kapolres Jombang menyampaikan, bukan ranah pihak kepolisian karena hal tersebut merupakan wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Harapannya, kepada penjual modifikasi, menurut kami ketika ranahnya digunakan untuk kegiatan kompetisi serta sejenisnya, silahkan saja. Tetapi jika ranah publik itu tidak benar, penjual knalpot bisa diberi fasilitas oleh pemerintah untuk mengembangkan bakat serta kegiatan ke arah positif. (azl/sit)

Hal ini dilakukan, sebagai bentuk keseriusan jajaran Polres Trenggalek, demi mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Kapolres Trenggalek, AKBP Dwiasi Wiyatputra, mengatakan jika Polres Trenggalek telah menindak tegas pengguna knalpot brong atau bising.

“Kami sudah menindak tegas para pemilik motor yang menggunakan knalpot brong, karena ini dinilai ora (tidak, red) sopan.

Karena, juga mengganggu kenyamanan, emisi suara dan berbahaya, karena pengguna knalpot brong seringkali memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi untuk menunjukkan eksistensinya,” tegas Kapolres Trenggalek, Sabtu (30/10/2021) pagi.

Kapolres juga mengamini, jika di wilayah hukum Polres Trenggalek, harus bersih dari yang namanya knalpot brong.

“Saya tegaskan, Trenggalek bebas dari knalpot brong. Tidak ada toleransi,” terangnya.

Lebih lanjut orang nomor satu di jajaran Polres Trenggalek ini menuturkan, jika ada yang masih nekat dan coba-coba, pihaknya menyatakan akan menindak tegas.

Bahkan, tidak hanya tindakan tilang, karena melanggar Pasal 285 ayat (1) Undang-undang Lalu lintas dan angkutan jalan.

Terhadap pelanggar, pun akan diminta mengembalikan sesuai standar dan menghancurkan sendiri knalpot tersebut.

“Hal ini untuk menghindari sangkaan penyalahgunaan oleh anggota,” kata Kapolres Trenggalek.
Sementara itu, Kasatlantas Polres Trenggalek, AKP Meita Anisa Saputra, menyampaikan dalam kurun waktu tiga minggu terakhir, pihaknya telah menindak sedikitnya 61 kendaraan roda dua yang menggunakan knalpot brong.

“Per hari ini keseluruhan sudah disidangkan dan untuk pengambilan kendaraan harus mengganti knalpot standar.

Sedangkan untuk knalpot brong, dihancurkan sendiri oleh pemilik. Kemudian, dibuang untuk menghindari dipakai kembali,” jelas Kasat Lantas.

Dari keseluruhan pelanggar tersebut, lanjutnya, 21 orang diantaranya masih di bawah umur.

Sehingga, saat pengambilan kendaraan wajib didampingi oleh orang tua masing-masing dan dibuatkan surat pernyataan.

“Selain knalpot brong, rata-rata pelanggar juga tidak memiliki SIM dan tidak membawa surat kendaraan.

Kemudian pelanggaran lainnya ban kecil dan tidak menggunakan helm,” paparnya. (mil/sit)