Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan, Raden Bagus Fattah Jasin, menyampaikan bahwa pada tahun 2023, ada dua gedung prasarana yang akan di bangun di Kabupaten Pamekasan. Salah satunya, merupakan Gedung Perpustakaan dan Kearsipan.

“Mohon doanya, kita dapat pembangunan gedung di tahun ini. Ada dua infrastruktur penting yang akan dibangun di Kabupaten Pamekasan. Salah satunya, Gedung Arsip dan Perpustakaan,” papar Wabup saat sidang paripurna penetapan Raperda Penyelenggaraan Kearsipan, Rabu (15/02/2023) tadi.

Baca juga:

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Menurut Wabup Fattah, bahwa dana pembangunan tersebut dari Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN). Sementara rencana pembangunan gedung itu, sesuai dengan keinginan tim yang dikirim pemerintah pusat.

“Dananya dari APBN, besarnya Rp 10 miliar kurang lebih. Letaknya sesuai keinginan tim yang dikirim pemerintah pusat, yaitu di Gedung Perpustakaan lama,” tambahnya.

Wabup Fattah Jasin juga mengatakan bahwa pembangunan gedung itu akan menambah keindahan Kabupaten Pamekasan. Selain itu, gedung tersebut akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). “Itu nanti akan menjadi monumen yang akan menambah keindahan dan kualitas SDM Kabupaten Pamekasan, sesuai dengan visi misi Bupati Pamekasan,” tambahnya. (azm/gie)

“Kota Malang nanti menjadi Silicon Valleynya Jawa Timur dan bahkan Indonesia,” kata Wali Kota Malang, Sutiaji, Jumat (12/11/2021).

Dengan hadirnya MCC, pemilik kursi N1 itu ingin kedepannya Kota Malang bisa menjadi wahana kolaborasi dari co-working space yang sudah ada saat ini. “Selain itu harapannya juga bisa menjadi tempat inkubasi dari kreator-kreator yang ada di Kota Malang,” sambungnya.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Dalam rangka mengoptimalkan cita-cita tersebut, Wali Kota Sutiaji beserta jajaran, juga melakukan pembahasan terkait manajemen pengelolaan MCC kedepannya. “Kita bahas manajemen pengelolaan kedepan kalau MCC sudah ada dan sudah jadi. Tetapi untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana yang akan mengelola, keputusannya masih belum. Sekarang kan masih di bawah tusi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang,” beber Sutiaji.

Berkaitan dengan progres pembangunan MCC, orang nomor satu di Pemerintahan Kota Malang itu, menjelaskan bahwa tahapannya adalah multiyears. Dimana akhir tahun ini proses pembangunan harus sudah selesai 25 persen.

“Inikan multiyears, kalau tidak salah harus sudah slesai 25 persen di akhir tahun ini. Nah jadi gedungnya itu tahun 2022,” terang Sutiaji. (hms/mus/sit)

Memontum Malang Kota – Gedung Islamic Center diresmikan oleh Wali Kota Malang, Sutiaji, Rabu (30/12) tadi. Turut hadir dalam pelaksanaan itu, Wakil Wali Kota, Sofyan Edi Jarwoko, Sekda, Wasto, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, Kepala DPUPRPKP, Hadi Santoso dan jajaran Forkopimda.

Proyek yang dibangun di atas lahan seluas lebih 5 hektar ini, sebenarnya masih belum bisa dikatakan rampung sepenuhnya. Karena untuk sementara, hanya gedung serba guna saja yang baru bisa dimanfaatkan.
“Meski masih tahap awal, Islamic Center sudah memberikan fasilitas perkantoran bagi beberapa lembaga keagamaan dan instansi yang terkait. Termasuk imigrasi, nanti akan kami berikan hibah ke Kemenag disini juga,” kata Sutiaji.
Wali Kota Malang menambahkan, Islamic Center perlu dimanfaatkan dengan optimal. “Sehingga akan semaraklah kegiatan-kegiatan dan pemfungsian dari gedung yang ada. Karena tanggung jawab moral kita bukan hanya membangun, tapi memanfaatkan dan merawat,” paparnya.
Sutiaji berharap, jika diizinkan oleh Ketua DPRD dan kepala terkait, Kantor Polsek Kedungkandang dan Koramil akan digeser ke wilayah Islamic Center. “Jadi nanti bisa bersanding, ada Imigrasi, Kemenag, dan ada yang ngawal (TNI dan Polri). Nanti kita juga buat parkir terpadu, dimana hasil dari situ untuk pengelolaan gedung Islamic Center,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, mengatakan ada sinergi di situ. Karena masih ada yang bisa dimanfaatkan secara optimal dari gedung itu,” ujarnya. Dirinya pun menginginkan, pihak Pemkot kedepannya memperhatikan juga lembaga minoritas yang belum memiliki kantor. “Bagaimana kita hadirkan juga, kalau bisa di gedung Islamic Center kita buatkan. Itu pasti akan lebih baik,” ucap Made.

Proyek pembangunan gedung Islamic Center tahap 1 ini sendiri bernilai kontrak setelah addendum sebesar Rp53.726.806.000. Dibangun 2 lantai, pelaksana proyek dipegang oleh PT Mega Bintang Abadi. (cw1/sit)

Graha Rektorat merupakan gedung pusat pelayanan terintegrasi satu atap yang dimiliki UM, sekaligus mengawal reformasi birokrasi di UM. Sehingga diharapkan tercipta pelayanan yang cepat dan terintegrasi, serta mudah diakses yang tersedia secara terpadu di gedung Graha Rektorat UM.

“Semoga keberadaan Graha Rektorat UM, mampu memberikan pelayanan yang mudah, akuntabel dan transparan pada seluruh civitas akademik UM dengan 32.800 mahasiswa dari 117 prodi. Diharapkan lebih meningkatkan kinerja lembaga, kualitas kinerja karyawan, dan meningkatkan kualitas kelembagaan lebih baik lagi,” terang Rektor UM Prof Dr AH Rofi’uddin MPd, dalam sambutannya.

Gedung Graha Rektorat UM memiliki 9 lantai, dimana satu untuk lahan parkir motor dan mobil. Dibangun sejak kepemimpinan Rektor UM Soeparno, diatas lahan seluas 2.400 meter persegi dari total 18.000 meter persegi lahan yang tersedia. Selain pusat Rektorat, juga dijadikan pusat administrasi, biro dan LP2M, JPC, dan humas. Di lantai 9 tersedia hall yang cukup luas untuk digunakan acara pertemuan. Sisanya, akan digunakan untuk bangunan plaza, ruang terbuka hijau, dan fasilitas terbuka.

gedung graha rektorat UM

“Meski belum rampung sepenuhnya, atau dalam tahap finishing, tetap diresmikan, karena kebutuhan mendesak dan segera cepat diselesaikan,” jelas Rofi’uddin.

Sementara itu, ketika disinggung tentang biaya pembangunan Graha Rektorat dengan dana Rp 130 milyar, Wakil Rektor 2 UM Prof Dr Wahjoedi ME MPd, tidak dapat memastikan. “Saya belum dapat informasi berapa totalnya, sebab Graha Rektorat kan dibangun sejak kepemimpinan Rektor UM Soeparno. Informasinya, sebelumnya pernah dapat dana sarana prasarana dari APBN, dan memang sempat mandek beberapa kali, terakhir 2 tahun yang lalu mulai jalan lagi. Setahu saya berjalan 4 tahap, dan yang terakhir Rp 65 milyar termasuk finishing, yang didapat dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” jelasnya.

PNPB diambil dari tabungan UM, hasil kerjasama, UKT mahasiswa dan hasil pendapatan UM lainnya. Pembangunan kembali dilanjutkan setelah ada kesepakatan untuk menggunakan dana PNBP tersebut. (rhd/jun)