Memontum Lamongan – Rancangan APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2022, mulai dibahas. Berbeda dengan rancangan tahun sebelumnya, yang lebih fokus pada penanganan Covid-19. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur khususnya untuk memperbaiki jalan.

Hal itu, diutarakan Bupati Yuhronur Efendi, saat menyampaikan Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Lamongan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, Rabu (22//9/2021). “Belanja Daerah akan di prioritaskan untuk pembangunan infrastruktur khususnya untuk memperbaiki jalan Kabupaten Lamongan yang akan direncanakan pendanaannya melalui skema pinjaman daerah sebesar Rp 350 milyar,” ujarnya.

Melalui penguatan pembangunan jalan tersebut, Bupati Yuhronur berharap, dapat mendukung konektivitas untuk lebih meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, mempercepat mobilitas barang produksi masyarakat sehingga ekonomi semakin tumbuh dan merata.

Selain pembangunan infrastruktur jalan, lanjut Bupati Yes, pembangunan juga dilakukan pada penyediaan pelayanan dasar dan pelayanan tersier yang diarahkan untuk mendukung perluasan layanan jaringan air. Seperti perluasan layanan jaringan air baik di Babat dan jaringan di wilayah sebelah selatan yang merupakan program air bersih Mojo-Lamong maupun Lamongan – Gresik yang sampai sekarang masih dalam pengerjaan. Sedangkan pelayanan tersier yakni, irigasi yang telah diprogramkan untuk mendukung peningkatan penyediaan sumber air yang dipergunakan untuk pertanian.

Diungkapkan oleh Bupati Yuhronur, selain prioritas infrastruktur, bidang kesehatan tentu masih menjadi perhatian bersama dengan mengantisipasi risiko dampak Covid-19. Melalui testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan diharapkan efektif dalam pengendalian pandemi Covid-19. Sehingga, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat.

“Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan di Kabupaten Lamongan dengan membenahi fasilitas layanan kesehatan sampai dengan Puskesmas, transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan,” ungkapnya.

Dalam Nota Keuangan tersebut disampaikan bahwa pendapatan daerah Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 2.900.519.939.710. Sedangkan Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 3.220.519.939.710. Sehingga mengalami defisit anggaran sebesar Rp 320.000.000.000 yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. (zud/zen/sit)

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Ketua GAKI Jatim, Ach. Farid Azziyadi, mengatakan masih terus melakukan investigasi secara detail. Agenda ini akan menjadi prioritas organisasi yang dipimpinnya.

Baca Juga:

• Puluhan Pelukis Nusantara Meriahkan Festival Seni Lukis Madura
• Pemkab Sumenep Kemas Pameran Pembangunan Dalam Madura Night Vaganza
• Gunakan Energi Bersih REC, Pemkab Sumenep Nota Kesepahaman dengan PLN
• Cari 15 Orang ABK Kapal Putra Sumber Mas, Basarnas Kerahkan Dua Kapal di Perairan Sumenep

Lima desa ini akan menjadi atensi khusus GAKI Jatim. Satu minggu ke depan kami akan terus melanjutkan investigasi khusus ke 5 desa yang akan kami jadikan sampel, termasuk pengelolaan BUMDes nya, Kamis (03/06).

Menurut Farid, ada lima desa yang akan mereka jadikan sampel investigasi dari 14 desa yang ada. Yakni, Rombiya Timur, Ganding, Gadu Barat, Ketawang Daleman, dan Ketawang Larangan. Semua desa itu ada di Kecamatan Ganding. Dari lima desa tersebut, ia menilai pembangunan infrastrukturnya masih amburadul. Artinya masih banyak pekerjaan Dana Desa yang cenderung dikerjakan asal-asalan.

Lebih lanjut Farid menjelaskan, jika pihaknya menemukan penyimpangan dan terdapat unsur pidana didalamnya. Maka GAKI Jatim tak segan membawanya ke jalur hukum.

“Apabila ditemukan dugaan penyimpangan, kami akan melaporkan ke Inspektorat untuk dilakukan audit khusus di lima desa tersebut. Apabila ada fakta pidananya, kami akan menindaklanjuti secara hukum,” terangnya.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Dana Desa, bahwa pengelolaan dan pekerjaan Dana Desa wajib dikerjakan dengan profesional, transparan dan berkeadilan. Sebab Dana Desa adalah milik semua masyarakat. Bukan milik oknum Kepala Desa (Kades).

Amanah Undang-Undang Desa, Permendagri dan instrumen lainnya, bahwa pekerjaan fisik Dana Desa  dikerjakan oleh TPK yang sudah dibentuk. Bukan oleh kepala desa.

“Termasuk pengelolaan BUMDes jelas dikelola oleh pengurus BUMDes dan pihak ketiga. Artinya tidak dikelola oleh oknum Kades.  Saya berharap dalam 1 minggu ke depan, investigasi kami rampung,” ujar Ketua GAKI Jatim, Ach. Farid Azziyadi. (dan/edo/ed2)

“Infrastruktur yang memadai memang menjadi pendukung utama pariwisata. Selain itu, juga akan membantu pemerintah dan masyarakat untuk menggali potensi wisata secara maksimal,” demikian disampaikan Wagub Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf pada acara Forum Pariwisata ‘Investasi Bisnis Pariwisata’ di Hotel Santika, Pandegiling, Surabaya, Rabu (15/11/2017).

Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim menjelaskan, jika nanti Jalur Lintas Selatan/JLS sudah selesai dirinya optimis jumlah kunjungan wisatawan ke Jatim akan bertambah khususnya di kawasan selatan. Disamping itu, pembangunan beberapa bandara di Jatim salah satunya di Kota Kediri juga merupakan faktor pengungkit peningkatan pariwisata.

”Dengan majunya infrastruktur nantinya Jatim diharapkan tidak lagi hanya menjadi tempat transit tapi juga merupakan destinasi tujuan wisata utama,” ungkapnya. Ditambahkan, selain menggenjot pembangunan infrastruktur, penguatan pada destinasi wisata existing juga terus dilakukan. Dicontohkan, Pantai Prigi di Kab. Trenggalek sangat bagus pemandangannya, namun penataan ulang dan publikasi perlu terus diupayakan. Pelaku-pelaku usaha wisata juga nantinya diharapkan bisa bersertifikat, sehingga bisa bersaing dalam era MEA sekarang ini.

“Pada intinya tempat wisatanya harus ditata dengan baik, SDM wisatanya juga mesti ditingkatkan kualitasnya, serta pemahaman masyarakat untuk sadar wisata,” terang Gus Ipul. Lebih lanjut disampaikan, berdasarkan data yang ada jumlah daya tarik wisata tahun 2016 sebanyak 784, terdiri dari 265 wisata alam, 320 wisata budaya, dan 199 wisata buatan.

Sedangkan jumlah wisatawan nusantara/wisnus pada tahun 2016 mencapai sekitar 58 juta, dan sampai dengan Agustus 2017 jumlah kunjungan wisnus telah sebanyak 24,85 juta. Khusus untuk kunjungan wisatawan mancanegara/wisman pada tahun 2016 telah mencapai 600 ribu lebih.  “Harapannya kunjungan wisman tahun depan bisa meningkat hingga 700 ribu lebih, sehingga target 1 juta wisman seperti yang telah ditargetkan presiden bisa tercapai,” tukas Gus Ipul.

Sementara itu, Wapimred Kompas Trias Kuncahyono mengatakan, pariwisata adalah masa depan bersama, karenanya dibutuhkan kreatifitas untuk pengembangannya.  Diskusi forum pariwisata ini lanjutnya, akan sangat berguna dalam pengembangan pariwisata di Jatim. “Kreatifitas sekali lagi harus ditingkatkan, karena jika tidak maka industri pariwisata akan jalan di tempat. Dukugan SDM serta media juga diperlukan untuk mewujudkan konsep wisata yang berkualitas,” ujarnya. (dwi/nhs/yan)