“Saat ini, setiap tahun terdapat berbagai jenis laporan yang harus dipenuhi. Seperti LKPJ, LPPD, SPM, SAKIP, RB, LHE dan berbagai laporan lainnya terkait pemerintahan kota maupun sektoral. Rutinitas ini, memakan banyak waktu yang berharga. Oleh karena itu, diperlukan solusi bersama,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Menurutnya, kolaborasi dalam mengintegrasikan data dan proses bisnis merupakan kunci untuk menyederhanakan berbagai pelaporan. Dengan demikian, ASN dapat mengoptimalkan waktu kerja mereka untuk meningkatkan pelayanan publik dan berinovasi di tengah tantangan masa kini, daripada terjebak dalam rutinitas administratif.

Baca juga:

“Ini sejalan dengan arahan Presiden, untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya berkutat pada tumpukan dokumen, tetapi juga fokus pada dampaknya bagi masyarakat,” tambahnya.

Pemerintah Kota Malang juga sedang mempersiapkan instrumen daerah untuk merespons penerapan sistem kerja setelah penyederhanaan birokrasi. Sebagaimana, yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah.

Selain itu, Sekretaris Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Suhajar Diantoro, yang juga mewakili Presiden RI Joko Widodo, memberikan arahannya kepada para Wali Kota yang hadir dalam Rakernas APEKSI ke XVI tersebut.

Dalam sambutannya, Suhajar Diantoro, menyampaikan beberapa isu penting yang perlu diperhatikan oleh para Wali Kota dan Asosiasi Pemerintah yang hadir, termasuk penguatan kolaborasi dan pengembangan ekosistem berbasis smart city. Diharapkan, dengan pertemuan tersebut mendorong terwujudnya pembangunan kota yang lebih baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (hms/rsy/sit)

Sejumlah peserta pameran sendiri, yakni dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ekonomi kreatif (Ekraf) binaan pemerintah daerah (Pemda) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari beberapa daerah di Indonesia. Bagi peserta luar Kota Batu, kesempatan event tersebut selain mempromosikan produk UMKM juga dimanfaatkan promosi potensi wisata di daerahnya.

Disampaikan Kepala Disparta Kota Batu, Arif A Sidiq, gelaran acara Batu Bisnis Festival yang digeber selama empat hari ini merupakan wujud gerakan sinergi dengan semua kalangan. Di samping mempromosikan produk-produk ekonomi kreatif, juga meningkatkan kunjungan wisata.

“Jadi, perserta Batu Bisnis Festival 2023 ini sebanyak 96 UMKM ekonomi kreatif. Dari 96 peserta ini, sebanyak 18 peserta dari pemerintah daerah di Indonesia dan BUMN,” terangnya di dalam area pameran Batu Bisnis Festival 2023.

Baca juga :

Dijelaskannya, bahwa dari seluruh peserta yang ikut event tersebut, sebanyak 82 UMKM ekonomi kreatif berasal dari Kota Batu. “Event ini untuk pemasaran dan didukung marketplace terutama juga dari sektor pariwisata. Untuk itu, diharapkan dengan event ini ekonomi Kota Batu semakin meningkat,” ujar Arif.

Di tempat yang sama, salah satu peserta pameran, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang, Rara, mengungkapkan dalam mengikuti event Batu Bisnis Festival 2023, membawa produk unggulan UMKM binaanya. Sebanyak tiga item antara lain batik art digital printing, batik tulis khas Semarang serta tas rajut.

Sedangkan, tujuan mengikuti event itu, imbuh Rara, yang utama ditargetkan menaikkan penjualan. Lebih dari itu, juga mempromosikan popularitas potensi pariwisata Kota Semarang khususnya yang belum pernah terjamah supaya lebih banyak dikenal kalangan masyarakat.

“Melihat pelaksanaan yang sudah dilakukan ini sepertinya di Kota Batu ini hangat buat menawarkan pariwisata. Karena di Semarang, wisata yang belum terjamah sudah banyak diperbaharui sehingga menjadi nyaman untuk dikunjungi. Tentunya, melalui pameran ini, kami bisa jualan cerita mengenai potensi wisata di Semarang. Harapannya supaya banyak yang berkunjung ke daerah kami,” ujarnya. (put/gie)

Dalam kesempatan itu, dirinya berpesan kepada pejabat yang telah dilantik, untuk bekerja secara maksimal sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Rotasi ini merupakan hal yang lumrah, yang dilakukan pemerintah guna penyegaran dan menambah pengalaman. Karena ke depan, para eselon ini pasti akan mengemban amanah lebih tinggi,” kata Wagub Rosjonsyah, seusai melantik Eselon II.

Baca Juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Lebih lanjut dirinya menekankan, agar pejabat eselon mampu mengelola, membimbing bawahan pada OPD yang dipimpin. Sehingga, mampu menjalankan program sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Para Sselon II ini, diharapkan mampu mengelola setiap OPD yang dipimpin. Sehingga, program-program yang dijalankan terukur dan menyasar langsung untuk kepentingan masyarakat. OPD juga diharapkan mampu menarik dana pusat dan meningkatkan PAD,” terangnya. (mc/bkl/sit)

14 pejabat yang di rotasi:

1. Isnan Fajri, jabatan baru Kepala BPKAD dan jabatan lama Kepala Bappeda.

2. Yuliswani, jabatan baru Kepala Bappeda dan jabatan lama Kepala BPKAD.

3. Saidirman, jabatan baru Kadis Dikbud dan jabatan lama Kadis Pariwisata.

4. Ery Yulian Hidayat, jabatan baru Kadis DP3APPKB dan jabatan lama Kadis Dikbud.

5. Atisar Sulaiman, jabatan baru Kasatpol PP PP dan jabatan lama Kadispora.

6. Karmawanto, jabatan baru Dispa dan jabatan lama Kadis DPMPTSP.

7. Nandar Munadi, jabatan baru asisten lll dan Jabatan lama Sekwan DPRD Provinsi.

8. Murlin Hanizar, jabatan baru Staf Ahli Gubernur dan jabatan lama Kasatpol PP.

9. Ika Joni, jabatan baru Dispora Provinsi dan jabatan lama Asisten lll Setda.

10. Erlangga, jabatan baru Sekwan DPRD Provinsi dan jabatan lama Staf Ahli Gubernur.

11. Oslita, jabatan baru Kadis Kominfo dan jabatan lama Kesbangpol.

12. Redhwan Arif, jabatan baru Kesbangpol dan jabatan lama Kadiskominfo.

13. Sufran, jabatan baru Kepala DPMPTSP dan jabatan lama Staf Ahli Gubernur.

14. Foritha Ramadhani, jabatan baru Staf Ahli dan jabatan lama Kadis DP3APPKB.

Dalam sambutannya, Wabup Hj Khoirani,  mengatakan stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak Balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Dijelaskan pula, bahwa stunting juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak.

Ditambahkannya, bahwa di Kabupaten Situbondo adalah salah satu lokasi fokus percepatan penurunan stunting yang ditetapkan oleh tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan. Bahkan, berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting Kabupaten Situbondo sebesar 23,7 persen yang tersebar di 20 desa. Sedangkan prevalensi stunting di Provinsi Jatim, sebesar 23,5 persen. Jadi, angka tersebut masih di atas angka standar yang ditoleransi oleh WHO.

Baca Juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Oleh karena itu, tambahnya, percepatan penurunan stunting menjadi prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. “Angka prevalensi ditargetkan dapat diturunkan menjadi 14 persen pada tahun 2024 atau sebanyak 3,5 persen penurunan setiap tahun,” ujarnya.

Maksud dari diseminasi audit kasus stunting, ujarnya, yaitu mencari penyebab terjadinya dan upaya pencegahan kasus serupa masa mendatang. Sedangkan sasarannya meliputi calon pengantin (Catin), ibu hamil (Bumil) dan ibu nifas (Bufas), bayi di bawah 2 tahun (Buduta) serta bayi di bawah lima tahun (Balita).

Lebih lanjut Wabup Situbondo menambahkan, dengan adanya pelaksanaan kegiatan tersebut, diharapkan bisa memberikan rekomendasi pada tim percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten, kecamatan dan desa guna penanganan yang tepat untuk kasus stunting di Kabupaten Situbondo. Pihaknya berharap, kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten, kecamatan dan desa yang bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting untuk lebih ditingkatkan lagi mengingat TPPS menjadi forum pelaksana aksi konvergensi lintas sektor.

“Kepada tim tingkat kabupaten, kecamatan dan desa yang bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan evaluasi penyegaran, percepatan penurunan stunting untuk lebih ditingkatkan,” pesan Hj Khoirani.

Sekretaris Dinas DP3AP2KB, mewakili Kepala DP3AP2KB, Moh Nur Hidayat, dalam sambutannya mengatakan bahwa peserta desiminasi audit stunting terdiri dari TPPS kabupaten yang terdiri dari OPD dan lembaga terkait, TPPS Kecamatan (camat, kapus, penyuluh KB dan TP PKK Kecamatan-red) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) terdiri dari Bidan/Nakes, PKK Desadan kader KB dari sample kasus dan narasumber/tim pakar dari dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan, psikolog dan ahli gizi. (her/gie)

Wakil Bupati Lamongan, KH Abdul Rouf, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa nota penjelasan atas lima Raperda usulan dari pemerintah daerah, meliputi Raperda tentang retribusi penggunaan tenaga kerja Asing. Lalu, ada Raperda tentang penyelenggaraan perizinan, Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah, Raperda tentang pencabutan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Lamongan dan Raperda tentang pencabutan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang bangunan gedung.

“Melalui penyampaian usulan lima Raperda dalam rapat paripurna pada hari ini, dengan harapan Raperda usulan pemerintah daerah ini dilakukan pembahasan dan disetujui bersama. Serta, dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah. Secara keseluruhan, dokumen naskah akademik atau penjelasan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat diunduh di https://kablamongan.jdih.jatimprov.gomid/rancangan-perda/,” ucap Wabup Lamongan, KH Rouf.

Baca Juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Lamongan, melalui juru bicara Matlubur Rifa’, menyampaikan bahwasanya ada tujuh Raperda inisiatif DPRD Lamongan. Namun, dalam rapat paripurna tahap pertama, ini hanya membahas empat Raperda yang diprioritaskan.

Raperda prioritas DPRD Lamongan tersebut, yakni Raperda pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Raperda desa wisata, Raperda pengelolaan keuangan daerah, dan Raperda penyelenggaraan reklame. “Keempat Raperda yang diprioritaskan tersebut telah melalui tahapan pembahasan, mulai rapat dengar pendapat umum, mengakomodir saran atau masukan dari perangkat daerah terkait dan diharmonisasi bersama Bapemperda serta telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut,” ujar Matlubur Rifa’.

Setelah disampaikan usulan raperda oleh masing-masing eksekutif dan legislatif, selanjutnya usulan akan dilakukan pembahasan bersama sebelum ditetapkan menjadi Perda. (zen/gie)