Pemerintah Pusat Apresiasi Pengelolaan Keuangan Pemkot Blitar – Memontum

Empat Belanja di Bidang Kesehatan yang Menjadi Prioritas Pemerintah

memontum — Tue, 21 Sep 2021 13:57:51 +0000

Memontum Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, menjelaskan terdapat empat belanja yang menjadi prioritas pemerintah di bidang kesehatan. Diantaranya, seperti infrastruktur, tenaga kesehatan, dukungan kesehatan dan vaksin. Untuk menopang keempat belanja itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Harus ada sinergi, harus ada keseragaman, harus ada semacam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal rumah sakitnya, tenaga kesehatannya, mengelola distribusi obat, oksigen, ventilator dan sebagainya,” terang Wamenkeu secara daring dalam acara The 7th Indonesian Health Economics Association (InaHEA) Biennial Scientific Meeting 2021, Selasa (21/09/2021).

Lebih lanjut Wamenkeu menyampaikan, bahwa belanja prioritas infrastruktur tidak hanya berbicara mengenai pembangunan infrastruktur di rumah sakit pusat saja, tetapi juga untuk rumah sakit di daerah-daerah.

“Ketika saya katakan tentang infrastruktur, itu bukan hanya tentang rumah sakit pusat di Kementerian Kesehatan, tetapi juga rumah sakit tingkat provinsi (RSUD), rumah sakit di kabupaten dan kota, hingga ke Puskesmas, Puskesmas pembantu. Semuanya harus siap menghadapi Covid-19,” ujar Wamenkeu.

Dukungan kesehatan dan tenaga kesehatan, juga perlu menjadi fokus belanja prioritas. Pemerintah menambah anggaran untuk klaim perawatan pasien, penyediaan obat Covid, oksigen darurat, dan insentif tenaga kesehatan.

Sementara, program vaksinasi juga akan terus didorong untuk membantu menciptakan herd immunity. Percepatan program vaksinasi, tidak hanya dilakukan Kementerian Kesehatan saja, tetapi juga dibantu oleh rumah sakit daerah hingga TNI dan Polri.

“Vaksinasi harus dilakukan dengan sinergi semua pihak. Kita sedang mengerahkan TNI dan Polri untuk membantu menyuntikkan vaksin. Kami juga tengah memikirkan bidan juga harus bisa membantu kami dalam program vaksinasi. Jadi ini akan menjadi sinergi yang sangat penting bagi semua pihak,” jelas Wamenkeu.

Untuk mendukung percepatan vaksinasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah memberikan bea masuk gratis untuk vaksin dan alat kesehatan. “Kami memberikan paket gratis untuk impor vaksin dan vaksin harus didistribusikan ke berbagai provinsi di Indonesia,” ujar Wamenkeu.

Wamenkeu menambahkan, saat ini Indonesia telah menyuntikkan 120 juta dosis vaksin. Hal ini, juga tidak lepas dari dukungan internasional sehingga Indonesia bisa mendapatkan akses vaksin.

“Dukungan internasional, terutama dari Multilateral Development Bank, seperti Asian Development Bank, World Bank, dan juga GAVI yang sangat aktif dalam membantu Indonesia untuk mendapatkan tidak hanya pembiayaan, tetapi juga untuk mendapatkan akses vaksin,” ungkap Wamenkeu. (hms/keu/aye/sit)

Lonjakan Kasus Covid Tembus 29 ribu Kasus Per Hari, Pemerintah Terus Siapkan Antisipasi

memontum — Tue, 06 Jul 2021 16:16:54 +0000

Memontum Jakarta – Pemerintah menyiapkan dan menyusun skenario untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19, yang terus meningkat tiap harinya. Hingga kini, angka kasus konfirmasi Covid-19 harian, sempat mencapai rekor 29 ribu kasus per hari.

“Angka ini bisa akan terus naik seperti hari kemarin 29 ribu, bisa saja mungkin kita nanti sampai ke 40 ribu atau lebih. Oleh karena itu, skenario-skenario untuk menghadapi itu telah kita lakukan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan pers secara virtual usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo melalui konferensi video, Selasa (06/07) tadi.

Baca Juga:

Luhut menjelaskan, bahwa skenario yang disiapkan oleh pemerintah ini, mencakup kesiapan pemenuhan kebutuhan oksigen, rumah sakit, hingga obat-obatan yang dibutuhkan. Selain itu, pemerintah juga membuka komunikasi dengan sejumlah negara sahabat seperti Singapura dan Republik Rakyat Tiongkok untuk membantu Indonesia jika dibutuhkan.

Terkait dengan kebutuhan suplai oksigen, pemerintah juga telah membuat perhitungan apabila terjadi peningkatan kasus Covid-19 harian hingga mencapai angka 50-70 ribu kasus. Untuk mencukupi kebutuhan oksigen bagi keperluan medis, pemerintah pun mendatangkan oksigen dari sejumlah sumber, antara lain dari Morowali, Sulawesi Tengah, sebanyak 21 ISO tank telah sampai di Jakarta, (05/07) kemarin.

Selain itu, pemerintah juga mengarahkan oksigen dari industri untuk digunakan 100 persen bagi kebutuhan medis sampai dua minggu ke depan. Tambahan pasokan oksigen tersebut diharapkan dapat membantu pasien bergejala berat yang sedang diisolasi dan dirawat secara intensif.

“Kita arahkan supaya oksigen ini murni menolong orang yang diisolasi dan rawat intensif. Sedangkan yang ringan itu kita akan gunakan apa yang disebut oksigen konsentrator,” jelas Luhut.

Dari sisi kebutuhan rumah sakit, Kementerian Kesehatan (Kemkes) juga terus menyiapkan tambahan ruang isolasi dan ruang perawatan bagi pasien Covid-19 yang bergejala. Salah satu lokasi yang akan digunakan sebagai rumah sakit darurat antara lain Asrama Haji Pondok Gede yang akan segera beroperasi mulai Kamis (08/07) ini. “Saya kira Menkes juga sudah menyiapkan seperti ICU misalnya Rumah Sakit Asrama Haji di Pondok Gede. Kemarin Presiden sudah meninjau ke sana juga, itu dalam dua hari ke depan sudah siap hari Kamis dan itu akan bisa menampung lebih dari 800 pasien,” ungkapnya. (hms/neg/aye/sit)

Pemerintah Akan Lakukan Refocusing Anggaran Rp 26,2 Triliun

memontum — Mon, 05 Jul 2021 15:16:38 +0000

Memontum Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 26,2 triliun untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi.

“Dalam sidang kabinet, telah disepakati akan ada refocusing tahap selanjutnya lagi untuk membiayai adalah Rp 26,2 triliun plus Rp 6 triliun yang berasal dari transfer keuangan dana desa,” kata Menkeu pada keterangan pers secara daring, Senin (05/07).

Baca Juga:

Anggaran tersebut, akan digunakan untuk membiayai berbagai belanja di Kementerian Lembaga (K/L) terkait penanganan Covid 19, baik untuk vaksinasi, testing, tracing, maupun untuk biaya perawatan pasien, serta tenaga kesehatan. Penanganan kesehatan tetap menjadi prioritas pemerintah dalam menekan laju kenaikan kasus Covid 19.

“Kami melakukan penyisiran kembali. Saat ini sudah teridentifikasi Rp 26,2 triliun,” ujar Menkeu.

Menkeu memastikan, refocusing tidak akan mengganggu belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Pemerintah telah mengamankan belanja K/L, seperti belanja operasional, belanja pegawai, belanja multiyears kontrak, belanja untuk pemulihan ekonomi dan penanganan Covid 19, serta belanja penanganan bencana.

Belanja yang berpotensi untuk di-refocusing adalah belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan pembangunan gedung, pengadaan kendaraan, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan yang tidak mungkin akan selesai pada tahun ini.

“Ini yang tadi agar dilakukan prioritas kembali dan akan disalurkan untuk belanja penanganan Covid dan pemulihan ekonomi,” terang Menkeu. APBN akan terus bekerja keras untuk melindungi masyarakat melalui penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan, terutama selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dilaksanakan. Refocusing dan penajaman prioritas ini diharapkan dapat membantu seluruh masyarakat di berbagai sektor, terutama sektor kesehatan, dalam menghadapi PPKM Darurat. (hms/keu/aye/ed2)

Pemerintah Pusat Apresiasi Pengelolaan Keuangan Pemkot Blitar

memontum — Wed, 01 Nov 2017 13:50:12 +0000

Memontum Blitar–Pemerintah Kota Blitar mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat karena ketaatan Pemkot Blitar terhadap peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Penghargaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun anggaran 2016 dari pemerintah Pusat tersebut diserahkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo kepada Wakil Wali Kota Blitar, Santoso, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (1/11/2017).

Santoso mengatakan, penghargaan ini diberikan setelah Pemerintah Kota Blitar mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Murni dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Menurut Santoso, penghargaan ini memacu Pemerintah Kota Blitar untuk terus mempertahankan opini WTP murni pada tahun-tahun berikutnya.

“Untuk tahun 2016, Pemerintah Kota Blitar menerima WTP murni. Dengan penghargaan ini, kita berharap dapat terus dipertahankan secara berturut-turut”, kataWakil Wali Kota, Rabu (1/11/2017). Ketaatan terhadap peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan daerah perlu terus dipertahankan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

“Sesuai arahan Walikota, kita berkomitmen untuk terus mendorong OPD menaati peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan dan setidaknya penghargaan ini diharapkan dapat bertahan hingga lima tahun ke depan”, tandas wakil Wali Kota Blitar.

Mengutip penjelasan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Wawali menyampaikan, daerah-daerah di Indonesia saat ini terus dipacu untuk meningkatkan tertib pengelolaan keuangan daerah.

“Beberapa hal yang menjadi catatan dalam setiap Laporan hasil pemeriksaan perlu untuk ditindaklanjuti dan diperbaiki”, jelas Wawali Kota Blitar. Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, Widodo Saptono yang mendampingi Wawali menjelaskan, ada beberapa indikator yang dijadikan penilaian. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar dinilai sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

“Pengungkapan dan pelaporannya juga sudah sesuai dengan ketentuan dan kewajaran. Dan juga dinilai ada kepatuhan terhadap peraturan perundang -undangan”, kata Widodo Saptono. Lebih lanjut Widodo menyampaikan, kunci penting dalam meraih penghargaan ini adalah berfungsinya sistem pengendalian intern pemerintah.

“Yang paling penting lagi adalah adanya komitmen kepala daerah terhadap pengelolaan keuangan tinggi. Itu menjadi kunci yang perlu dipegang oleh Kepala OPD dan pengelola keuangan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sangat tinggi”, pungkas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar. (jar/hms/yan)