Memontum Probolinggo – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Pemerintah Kota Probolinggo, menggelar rapat koordinasi monitoring dan evaluasi (Monev) Monitoring Center for Prevention (MCP) dan tematik, Rabu (22/09/2021). Hal ini dilakukan, dalam upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah, yang salah satunya dilakukan melalui program pencegahan korupsi terintegrasi.

Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah, KPK berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB) dan kementerian dan lembaga yang terkait lainnya.

Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi, dalam kesempatan mengaku senang dan syukur, atas kedatangan tim Monev. Dirinya berharap, momen itu dapat membawa perubahan bagi Pemerintah Kota Probolinggo.

“Saya menyambut baik acara ini. Karena tanpa ada evaluasi, kita tidak mungkin memahami kekurangan, keraguan atau kekurangpahaman. Sehingga, ke depannya dapat menjadi lebih baik lagi. Jadi, ini momen yang sangat baik, kita ingin ke depan lebih baik lagi daripada sebelumnya,” ujarnya.

Dalam Rakor itu, juga membahas tentang pencegahan tindak pidana korupsi. Yakni, pada delapan area intervensi MCP seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.

Capaian MCP Kota Probolinggo tahun 2021, dari hasil verifikasi sampai dengan Juli sebesar 61,45 persen. Termasuk, penyelamatan keuangan dan aset daerah. “Semoga kita dapat meningkatkan capaian MCP Kota Probolinggo, agar bisa mencapai minimal 90 persen. Sehingga ini menjadi komitmen kita bersama bahwa target kita berupaya 90 persen,” harapnya.

Orang nomor satu di Kota Probolinggo itu juga menyinggung Perpres nomor 80/2019, berkaitan dengan pembangunan rumah sakit sebagai upaya strategis nasional, yang pembangunannya didampingi oleh BPK RI dalam penggunaan APBD. “Karena yang kita lakukan ini bisa bermanfaat dalam memberikan fasilitas yang terbaik,” katanya.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, menyatakan bahwa setiap daerah harus memiliki seorang Inspektur yang kuat dalam tatanan keuangan pemerintah daerah. “Dibutuhkan inspektur yang kuat, mental yang kuat, fisik yang kuat dalam mengelola. Sehingga, potensi penyimpangan dapat diminimalisir,” tegasnya. (kom/pix/sit)

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Buku yang masuk cetakan pertama itu, diluncurkan pada Senin lalu. Sebelumnya Walikota Probolinggo HM Buchori juga meluncurkan buku yang sama. Namun judul yang berbeda.
Cetakan pertama diklaim habis sebanyak 1.000 buku.

Walikota Probolinggo, Hj Rukmini juga mengajak seluruh anggotanya untuk bersama-sama melestarikan “Sejarah Kota Probolinggo”. Baginya, sejarah Kota Probolinggo merupakan warisan budaya. “Hilang sejarah budaya, hilanglah bangsa,” kata Hj Rukmini.

Menurutnya sejarah Probolinggo mulai mencapai puncaknya pada masa lampau ketika kerajaan Minakjinggo.
Walikota sangat bangga akan adanya penerus-penerus cendikiawan terdahulu yang meluangkan waktu untuk mengabadikan sejarah budaya agar tak lekang dimakan waktu.Kami juga mengapresiasi buku tersebut.

“Buku Sejarah Walikota Perempuan Pertama ini sangat luas. Berisi penggambaran terdahulu hingga saat ini. Sehingga sangat menarik untuk didalami sebagai landasan sejarah budaya.

Banyak pengetahuan baru yang didapat dari buku ini. Sebagai masyarakat kota probolinggo mestilah bangga,” terang Kabag Humas Pemkot Probolinggo,Mardi Prihatini, Selasa (22/1/2019).

Mardi Prihatini mengatakan, butuh waktu beberapa bulan untuk mendapatkan persetujuan meluncurkan Sejarah Walikota Perempuan Pertama ini.
Menurutnya, lamanya persetujuan didapatkan karena kehati-hatiannya terhadap sejarah selama memimpin.
Tujuannya agar tidak memberikan informasi yang salah pada masyarakat. Ia juga menyampaikan kekhawatiran akan tergerusnya sejarah bange di tengah kemajuan teknologi informasi seperti saat ini.

Pada peluncuran buku ini,Humas didaulat menjadi pengulas.Banyak hal yang menarik dari buku ini adalah dilengkapi dengan foto-foto yang dapat menunjuang deskripsi sejarah itu sendiri. “Buku ini ditulis sesuai dengan semangat zamannya. Ditulis secara modern menggunakan kaedah-kaedah penulisan pada masa sekarang,” ujarnya. (geo/yan)