“Sesuai aturannya, bahwa setiap ekploitasi hasil tambang ada kewajiban bayar pajak. Untuk bisa bayar pajak, maka harus ada izinnya. Karenanya, saya meminta untuk sementara berhenti menambang sampai mengurus izin yang telah ditentukan,” terangnya (12/02/2025) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa DPRD Lumajang siap mengawal proses perizinan yang akan diurus warga, agar prosesnya bisa lebih mudah dan cepat. “Asal mau mengurus izin, maka kita akan bantu mengawal prosesnya,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi C DPRD Lumajang, Mukhamad Rizal, juga menjelaskan bahwa untuk penambang tradisional izinnya bisa dalam bentuk Izin Penambang Batuan (IPB), yang prosesnya lebih cepat dan biayanya lebih murah. “Saya sarankan untuk mengurus IPB saja, karena lebih cepat dan biayanya tidak mahal. Kalau tidak berizin sama sekali, saya kira tidak bisa dibenarkan,” ungkapnya. (adi/gie)

Dikatakannya, bahwa PT Tamami Grup yang memiliki 106 lokasi tambang di Kabupaten Situbondo, akan segera beroperasi. Pengoperasian ini, akan melibatkan anak perusahaan.

“Rencana porporasi PT Tamami Grup bersama puluhan anak perusahaan akan memulai penambangan batu dan pasir serta yang lainya di November 2024 mendatang. Ketika PT Tamami Grup telah beroperasi, diharapkan Polres Situbondo dan Polda Jatim, telah melakukan pemetaan kawasan. Sehingga, jangan sampai apa yang dilakukan nantinya dianggap liar, karena di sini juga ada penambang liar,” kata Haji Lilur-panggilan akrabnya.

Baca juga :

Dengan penegakkan hukum secara tegas yang dilakukan aparat penegak hukum, sambung Haji Lilur, maka para penambang legal yang beroperasi di Kabupaten Situbondo, tidak kalah saing dalam penetapan harga jual hasil material penambangan tanpa izin. “Kita menginginkan penambangan yang berjalan di Kabupaten Situbondo, itu sesuai dengan kaidah-kaidah penambangan dan lingkungan hidup. Jadi, bukan penambangan yang asal-asalan yang bisa merusak kelestarian alam dan lingkungan,” kata Haji Lilur.

Dengan beroperasinya tambang-tambang PT Tamami Grup di Situbondo, tambah Haji Lilur, maka diharapkan bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut dari hasil pajak tambang dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Situbondo. Karena dalam pengoperasionalan nanti, juga akan melibatkan warga.

“Dengan hadirnya atau beroperasinya PT Tamami Grup pada penambangan legal ini, maka saya berharap PAD Situbondo bisa lebih meningkat dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Situbondo terbuka lebar,” tambahnya. (her/gie)

Dalam video yang diberi tulisan ‘Rudapaksa Pantai Pantai Dampar’, menurut narasi yang disampaikan di video, ‘diduga banyak oknum yang terlibat’. Termasuk, mempertanyakan upaya Plt (Pj, red) dalam mengantisipasi atau mensikapi dugaan itu, melalui narasi yang disampaikan yakni ‘Apakah Bupati PLT itu Tak Berkuasa Apa2?’. Begitulah beberapa narasi di dalam video yang beredar.

Ketua LSM Ampel Kabupaten Lumajang, Arsyad Subekti, merespon beredarnya video itu menyampaikan bahwa jika benar isi video itu adalah penambangan yang diduga ilegal, maka akan berpotensi merusak lingkungan. Karenanya, pihaknya berharap ada langkah dari pemerintah daerah serta tindakan tegas dari aparat penegak hukum

“Dalam pertambangan, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Jangan sampai, ada tebang pilih. Karena, semua manusia sama dan setara di hadapan hukum,” kata Arsyad kepada memontum.com, Selasa (02/04/2024) tadi.

Baca juga :

Ditegaskan Arsyad, bahwa di Lumajang memang masih banyak aktivitas penambangan secara ilegal. Baik yang dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan alat berat.

“Penambang manual yang ilegal, harus ditertibkan. Tetapi juga ada yang tidak kalah pentingnya, bahwa di bawah banyak penambangan yang berizin, yang menggunakan alat berat. Pada prakteknya mereka itu melanggar aturan, dan contohnya mereka yang melakukan penambangan di luar titik koordinat,” tegasnya.

Senada dengan itu, Aktifis Lingkungan Pesisir Pantai Selatan, Ali Ridho, berharap penambangan ilegal di pantai untuk ditutup. “Saya sebagai aktifis lingkungan mengharapkan ditutupnya tambang ilegal di Pantai Kajaran. Harapan saya, para penambang manual ikutlah dengan para penambang yang resmi,” ujarnya.

Diperoleh informasi, paska ramai beredar video aktivitas penambangan di pantai, Kapolres Lumajang, AKBP Zainur Rofik, mengatakan bahwa saat ini area tersebut sudah dilakukan penutupan. Karenanya, pihaknya mengajak Satgas tambang untuk berkontribusi biar tidak menjadi mis ataupun persepsi yang berbeda

“Dari kami sudah kita lakukan upaya. Begitu ada informasi, kami lakukan penutupan di TKP yang diduga dilakukan tambang ilegal,” terang Kapolres. (adi/sit)

Keterangan itu, disampaikannya melalui sambungan telephone dan didengarkan langsung oleh puluhan orang (penambang menggunakan mesin sedot, red), saat menggelar aksi mendatangi Kantor Yambang LJS di Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jumat (09/12/2022) tadi. Sejumlah penambang, saat itu bermaksud meminta kejelasan, sebab sudah tiga hari lamanya tidak diperbolehkan beraktivitas, yang menurut mereka sudah ada kesepakatan berkegiatan di lahan tambang berizin milik LJS.

Dengan dikawal oleh Kasi Propam Polres Lumajang dan anggota Kepolisian Sektor Pasirian, aksi mendatangi kantor itu, berjalan aman dan tertib. Bahkan, merekapun secara tidak langsung memperoleh pencerahan hukum dari Kapolres Lumajang, mengenai aturan pertambangan. Prinsipnya, tidak ada aturan manapun yang membenarkan menambang pasir menggunakan mesin atau alat sedotan.

Kapolres Lumajang sendiri, dalam memberikan penjelasan, pun menunjukkan rasa sayangnya pada warga melalui apa yang disampaikan. Yakni, dirinya tidak menginginkan warganya terbelit hukum, atas kegiatannya yang semata-mata ingin menafkahi masing-masing keluarganya, dengan menggunakan mesin penyedot pasir.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Namanya manual, tidak menggunakan sedotan alat. Manual yang saya tahu, itu menggunakan tangan, serokan atau sekop atau tenaga. Kalau menggunakan alat sedotan itu melanggar, maka tentu akan saya tangkap. Tidak ada dalam aturan tambang manapun yang menggunakan sedotan,” ujar Kapolres Lumajang.

Dijelaskannya, jika menambang memakai sedotan, maka yang disedot itu air ada pasirnya. Sehingga, yang diangkut dalam kondisi basah dan mempengaruhi batas angkut, bahkan bisa-bisa merusak badan jalan yang afiliasinya merupakan bangunan pemerintah bagi masyarakat umum. Belum lagi, timbulnya kerusakan di areal tambang itu sendiri.

Disisi lain, jika para penambang manual mau tertib dan benar-benar beraktivitas menambang, dengan sejatinya manual (tidak menggunakan sedotan), maka pihaknya berkenan memberikan fasilitasi akses rekomendasi kepada pemilik tambang yang berizin. Sehingga, Kapolres Lumajang tidak ingin pihaknya dikategorikan melakukan pembiaran terhadap adanya suatu pelanggaran. Termasuk, untuk penambang yang biasa menambang dengan memakai sedotan, untuk mau melihat dan menghargai orang atau pihak yang selama ini sudah mau tertib dan mengikuti aturan.

“Ini negara, negara hukum. Tolong ikuti dan taati aturan hukum yang berlaku,” imbuhnya.

Pasca menerima penyampaian dari Kapolres, sejumlah penambang akhirnya menyadari dan berkenan taat menghindari tersangkut permasalahan hukum. Merekapun dipersilahkan beraktivitas akan tetapi dengan catatan, tidak menggunakan alat yang dimaksud. (adi/sit)

Hal ini, sebagaimana disampaikan Ketua Laskar Nusantara, Decky Agung Setyo Budi. Menurutnya, apakah penambangan di wilayah Kabupaten Jember yang digunakan untuk aktivitas pembangunan di Stadion Yosowilangun, sudah sesuai dan sudah berizin. Karena, sebagaimana berdasarkan UU. No.11 tahun 1967 pasal 3 ayat 1 memberikan definisi, bahwa galian tambang golongan C adalah bahan tambang yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Baik bangunan pribadi, swasta maupun pemerintah.

“Salah satu contoh kongkrit Galian C adalah pasir dan tanah timbun. Seperti yang dilakukan di Desa Padomasan, Kecamatan Jombang, itu untuk struktur rencana pembangunan Stadion Yosowilangun. Saya menduga, itu belum berizin. Padahal, yang bersangkutan mengolah hasil bumi dan itu dinamakan penambangan,” terang Decky pada memontum.com, Minggu (24/07/2022) tadi.

Jadi, tambahnya, yang bersangkutan sudah menggunakan alat berat dan sudah mengambil hasil bumi untuk peruntukan lain atau stadion desa. Maka, yang bersangkutan harus mengantongi prosedur soal itu. Karena, pembangunan proyek desa itu artinya adalah proyek pemerintah.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Karena peruntukannya untuk proyek desa, jadi ada dugaan dana yang digunakan adalah menggunakan uang negara. Jadi, material yang digunakan, pun harus material yang sudah legal alias berizin. Sementara informasi yang saya terima, yang bersangkutan melakukan penambangan dan dirinya juga yang mempergunakan hasil tambang itu untuk proyek desanya,” terang Decky.

Dijelaskannya juga, bahwa pemilik tambang Galian c ilegal, sanksi hukumnya sudah jelas diatur dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara serta UU No 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. “Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPT, IUPK, sebagaimana dimaksud dalam pasal 37,40 ayat 3,pasal 48,pasal 67,ayat 1,pasal 74,ayat 1 atau 5, sanksinya jelas pidana penjara 10 Tahun dan denda 10 miliar rupiah, dan juga hasilnya bisa dijerat dengan UU No 08 Tahun 2010 tentang money laundering, pidana penjara paling lama 10 tahun denda 10 miliar,” tegasnya.

Kades Yosowilangun Lor, Rudi Hartono, saat dikonfirmasi terpisah terkait hal tersebut mengatakan jika tanah yang digali untuk dikeruk merupakan tanah milik orang lain yang bernama Badri. Yang bersangkutan, meminta tolong agar tanahnya itu bisa dijadikan atau dirubah menjadi tanah sawah (lahan basah, red).

“Pak Badri intinya ingin tanah itu jadi sawah. Jadi, saya pun izin ke Kadesnya (Padomasan, red). Apalagi, Pak Badri juga menyampaikan jika hasil tanahnya juga bisa digunakan untuk mengurug areal rencana stadion,” terangnya.

Karena hal itulah, tambah Rudi, dirinya pun kemudian meminta izin ke Polsek. Selanjutnya, tanah pun mulai diambil untuk pengurukan, meskipun kebutuhan tanah urug untuk stadion sekarang sudah cukup.

“Karena tanahnya belum jadi sawah, akhirnya saya pun bingung. Akhirnya, siapa yang ingin mengambil tanah, dipersilahkan dengan hanya cuma membayar lodernya. Yang penting, tanah itu dihabiskan dan bisa untuk sawah. Sementara, tanah di sana itu tanah padas, sehingga perlu alat berat yang selama ini saya juga membayarnya perjam,” tambahnya.

Rudi juga menjelaskan, bahwa pengambilan tanah yang sudah mengaku dilakukannya, kurang lebih berjalan sebulan. “Aktifitas itu dilakukan kurang lebih sekitar sebulanan,” ujarnya. (adi/sit)

Karenanya, mensikapi peristiwa itu, dirinya pun siap mengurai dengan melakukan investigasi yang melibatkan berbagai pihak. “Terkait dengan saudara-saudara kita yang dari Sumberwuluh (Desa, red) atau yang berangkat ke Jakarta dengan berjalan kaki dan mengadukan permasalahan terkait tambang di Desa Sumberwuluh yang diduga atau mereka prasangka, kami masih mengurai mengenai permasalahan itu. Karena, permasalahan ini sudah lama. Sedangkan saya, baru menjabat (Kapolres, red) 4 bulan lewat 20 hari. Jadi, permasalahan ini tentunya akan saya urai. Kalau masalah itu dituduhkan sebagai penyebab, maka saya sudah berkoordinasi atas petunjuk arahan Bapak Kapolda Jatim. Saya sudah minta koordinasi juga dengan Bapak Dirkrimsus dan sudah diutus dari Subdit 4 Bidang Sumber Daya Lingkungan. Tujuannya, untuk sama-sama melakukan investigasi atau penyelidikan awal. Jadi, kita akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari ahli akademisi, kemudian dari badan vulkanologi, yang memahami bagaimana perkiraan, prediksi kenapa bisa sampai lahar meluber seperti itu,” terang Kapolres Lumajang, Jumat (15/07/2022) malam.

Dijelaskannya, bahwa dari informasi yang didapat itu, pihaknya akan melakukan kajian. Sehingga, untuk sementara waktu belum bisa memutuskan siapa yang diduga bersalah dalam hal ini.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Dari informasi awal yang kita peroleh, bahwa semua istilahnya material yang turun dari Semeru tersebut, nanti kita tanya secara riil. Bahwa BVBG 60 juta meter kubik dan itu belum pernah sebesar itu, katanya. Biasanya, kan hanya lahar dingin. Lahar dingin ini, kan tumpahan dari kawah langsung. Sehingga, menyebabkan atau bahkan jembatan Gladak Perak, pun jebol. Kan gitu, kalau anggapannya. Sehingga, kita harus melalui kajian. Kami Polri ini tetap independen. Independen, sehingga tidak bisa memutuskan siapa yang diduga bersalah, sebelum ada kajian-kajian dari ahlinya,” terang pria dengan pangkat dua Melati di Pundak itu.

Dewa Putu Eka Darmawan juga mengatakan, kalau pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bupati Lumajang. Tujuannya, guna mencari solusi sambil menunggu perkembangan.

“Saya sudah koordinasi juga dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati. Pak bupati juga sudah ketemu dengan saya, untuk sama-sama kita mencarikan solusi dengan cara yang bisa mendekat ke arah menganalisa dengan lebih benar. Nanti, dari akademisinya mana. Sementara dari warga yang ke Jakarta, informasinya sudah akan diklarifikasi di satuan atas di Polda, untuk pengaduan yang pernah dibikin. Karena, mereka sudah pernah diundang, namun belum bisa datang karena harus menunggu pulang dari Jakarta. Ya sudah, kita tunggu dan nanti kita juga persiapkan timnya seperti apa. Kita akan membuat forum, agar tidak terjadi saling duga, saling tuduh. Polri dalam hal ini tetap independen di tengah-tengah dan tidak ada memihak ke salah satu pihak. Nanti, biar dari ahli-ahli yang terlibat yang menjadikan dasar bagi Polri kedepannya,” terangnya. (adi/sit)

Advokat dan Intelektual Indonesia, Haris Azhar SH MA, yang turut hadir dalam Kamisan tersebut menyoroti kejadian yang ada di Kabupaten Lumajang. Di mana menurutnya,  pemerintah harus hadir dalam hal tersebut. Apalagi, dalam kejadian Semeru (APG, red), ada faktor dari praktek-praktek dari manusia.

Padahal, menurutnya, tambang berizin akan lebih mudah untuk diperiksa dan negara bertanggung jawab untuk penegakan hukum. Serta, menindak aparatur-aparatur dan pejabat yang terlibat.

“Negara harus hadir dan bertanggung jawab dalam penegakan hukum kepada pengusaha tambang. Kejadian ini, memang bencana alam dari atas gunung. Akan tetapi, kejadian tersebut memperburuk keadaan karena ada praktek-praktek dari manusia. Negara harus menindak dan menghukum pada dirinya sendiri. Dalam artian, aparatur-aparatur atau pejabat-pejabat yang ikut mengambil keuntungan dari praktek tambang tersebut,” jelas Haris.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ditambahkannya, perusahaan berizin belum tentu juga ‘sah’ dalam pengelolaan pertambangan. Karena, bisa jadi titik koordinatnya (pengelolaan, red) meluas, teknologi yang tidak tepat, hasil tambang berlebihan dan itu semua ruang-ruang kesalahan yang berakibat fatal.

Ketua Paguyuban Peduli Erupsi Semeru (PPES), Nur Kholik (39), dalam kesempatan orasinya di depan Istana Negara, berharap untuk kasus Erupsi Semeru, dilakukan pemetaan terkait wilayah-wilayah dampak bencana tersebut. Khususnya, untuk dua dusun yang ada di Dusun Kamarkajang, Desa Sumberwuluh dan Dusun Kampungrenteng. Karena, kuat dugaan adanya kesengajaan yang mengakibatkan puluhan korban jiwa dan materi serta kerusakan lingkungan. 

“Kami berharap, pemerintah pusat memetakan wilayah-wilayah terdampak, khususnya dua dusun di Desa Sumberwuluh. Hal itu, perlu pengkajian data dan keterangan dari masyarakat setempat, sebelum dan sesudah erupsi,” tegasnya. (adi/sit)

Diterangkan Mirzantio, bahwa berkas BAP (berita acara pemeriksaan) dugaan tersebut sudah dilimpahkan dari kepolisian kepada kejaksanaan. Sehingga, setelah P21 dan dipelajari, langsung didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Lumajang. Sidang sendiri, dijadwalkan bakal digelar besok.

“P21 sudah. Dan sudah dilimpahkan ke PN, besok (Selasa) sidang perdana,” ujarnya.

Dalam kasus tersebut, ada dua kali penggerebekan yang dilakukan pihak kepolisian. Yaitu, pada April 2021 dengan berhasil mengamankan dua unit alat berat dan satu unit truk. Serta pada September 2021 dengan barang bukti empat unit truk.

Saat ini, satu unit excavator warna biru yang informasinya milik CV Gunung Indah, itu sudah tidak ada ditempat. Informasi dari Kasi Pidum Kejaksaan, jika pemilik dari alat berat tersebut mengajukan pinjam pakai. “Iya, alat berat tersebut milik Gunung Indah dan mengajukan izin pinjam pakai,” terang Kasi Pidum.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sementara itu, Ketua LSM Ampel, Arsyad Subekti, yang getol menyoroti kasus penambangan ilegal Padang Savana, memberikan penjelasan jika pada penggerebekan 30 April 2021, petugas berhasil mengamankan satu unit excavator catter pilar warna kuning dan satu unit excavator warna biru serta satu unit dump truck Toyota Dyna, Nopol : N 9672 UY.

Satu Lembar surat keterangan asal barang ( SKAB ) warna merah No. Seri. 021728 N0. IUP OP : PET/14/15.02/II/2017. Atas nama Moh.Sofyanto. “September 2021 terjadi lagi kegiatan penambangan tanpa ijin yang kedua kalinya, yang diduga bukan dilakukan tersangka SA. Saat itu petugas dalam penggerebekan mengamankan 4 unit truk diantaranya Nopol : B 9075 SPA. Nopol : G 1816 BD dan Nopol : N 8726 YF. Serta satu Lembar surat keterangan asal barang ( SKAB ) tertanggal 08 September 2021 warna Putih No. Seri. 024123 N0. IUP OP : PET/14/15.02/II/2017. Atas nama Moh.Sofyanto,” ungkap Arsyad.

Dirinya berharap, hukum betul-betul ditegakkan tanpa pandang bulu. Karena kasus tersebut sempat menjadi perhatian publik di Kabupaten Lumajang.

“Apalagi, pasca kuasa hukum tersangka waktu itu yakni Basuki Rahmat SH M.Hum C.LA, berstatement pada media, jika tersangka kala itu mengakui adanya keterlibatan beberapa orang atau nama yang disebutkan dalam kaitan penambangannya. Meski pun, beberapa nama itu, menyangkal dengan apa yang sudah disampaikan SA,” tegasnya. (adi/sit)

Tidak hanya sekedar bertemu, mereka juga memberikan surat ke Mapolres Lumajang, dalam kaitannya dugaan kasus penambangan ilegal yang telah menetapkan seorang tersangka SA (41), warga Desa Bunder, Kecamatan Pademawuh, Kabupaten Pamekasan-Madura. Dalam surat itu, mereka menyampaikan dukungannya agar proses penyidikan dugaan penambangan ilegal yang dilakukan Polres Lumajang, diusut tuntas.

Termasuk, pihak-pihak atau nama-nama yang diduga terlibat dalam dugaan pertambangan ilegal di Padang Savana, sebagaimana berita acara pemeriksaan (BAP), juga didalami oleh penyidik.

“Apapun hasilnya, agar hasil dari penyidikan itu juga disampaikan kepada publik,” ujar Hosy.

Ditambahkan pengacara muda Lumajang itu, bahwa pengakuan dari tersangka dalam BAP, tentunya hal tersebut menjadi pintu pembuka kepada penyidik untuk melakukan pengembangan. “Intinya, agar semuanya terang benderang. Apakah ada keterlibatan pihak lain dan apa perannya,” tambah Hosy.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Masih menurutnya, bahwa mustahil jika pertambangan itu hanya dilakukan seorang saja atau SA. Apalagi, juga menggunakan alat berat. “Bagaimana dengan berkas perkara? Apakah sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti, ini juga turut perlu disampaikan dan kami pertanyakan,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Lumajang, AKBP Eka Yekti Hananto Seno, melalui Kasat Reskrim Lumajang, AKP Fajar Bangkit Sutomo, mengatakan jika proses penyidikan masih berjalan. “Ya masih proses penyidikan (dan, red) kita masih melengkapi berkas perkara,” ujar Kasat Reskrim, Selasa (30/11/2021) tadi.

Sebagaimana diberitakan, satu orang inisial SA (41), ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dirinya diamankan pada akhir Oktober lalu dan terancam dijerat dengan pasal 158 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, perubahan atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu.

Sempat menjadi konsumsi publik, pasca kuasa hukum tersangka saat itu yakni Basuki Rahmat SH M.Hum C.LA, berstatement pada media, jika tersangka kala itu mengakui adanya beberapa orang atau nama yang disebutkan dalam kaitan penambangannya. Meski pun, beberapa nama itu, menyangkal dengan apa yang sudah disampaikan SA. (adi/sit)