Sementara bantuan sosial berupa Sembako tersebut, diberikan secara simbolis oleh Kapolsek Tiris kepada keluarga korban. “Bansos ini dari Bapak Kapolres dan semoga korban cepat segera pulih serta beraktivitas seperti sedia kala,” ujar Kapolsek Tiris, Iptu Agus Nurfadianto.

Baca juga :

Diceritakannya, bahwa korban sebelumnya merantau ke Papua, untuk bekerja sebagai tukang ojek. Saat itu, korban sedang mengantarkan barang dari kios Sembako ke Pos TNI Merah Putih Satgas Yonif 115/ML. Namun saat perjalanan pulang, korban menjadi sasaran penembakan di sekitar Pos Merah Putih, sekitar pukul 15.30 WIT.

“Korban mengalami luka tembak di bagian kepala daun telinga dan bagian belakang kepala. Beruntung, saat itu korban masih mengenakan helm. Sementara saat ini, kondisi korban sudah berangsur membaik dengan menjalani rawat jalan. Korban sudah di rumahnya di Desa Rejing,” ujarnya.

Pihaknya berharap, dengan bantuan sosial berupa Sembako tersebut dapat membantu pihak keluarga korban dalam perawatan dan kebutuhan korban beserta keluarganya. “Semoga bermanfaat dan membantu untuk keluarga korban,” tambahnya. (nun/pix/gie)

Setelah lebih dari empat pekan, kasus kematian Brigadir J mulai menemui titik terang. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, Brigadir J meregang nyawa karena menjadi korban pembunuhan berencana, bukan karena tembak menembak seperti keterangan polisi sebelumnya.

Kapolri menyatakan, ada empat anak buahnya yang menjadi tersangka. Salah satunya Ferdy Sambo, jenderal bintang dua atasan Yoshua. Selain Ferdy Sambo, sejumlah rekan Yoshua sesama ajudan juga diduga terlibat dalam ‘pemufakatan jahat’.

Mereka adalah Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, Bripka Ricky Rizal atau RR, dan KM atau yang kerap disapa Om Kuat. Kasus Pembunuhan Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo diduga memiliki peran kuat dan otak di balik peristiwa terbunuhnya Yoshua.

Ferdy Sambo diduga memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Yoshua. Selain itu, Sambo juga diduga merancang skenario seolah-olah Yoshua tewas dalam baku tembak di rumahnya. Semua tersangka dijerat Pasal 340 subsider Pasal 338 jo Pasal 55 jo Pasal 56 KUHP. Para tersangka terancam hukuman maksimal hukuman mati.

Di bawah tekanan Jokowi, masyarakat sebelumnya apriori dengan penanganan kasus ini, karena terjadi di internal Polri dan melibatkan jenderal. Apalagi banyak keterangan polisi yang janggal di awal. Namun, langkah tegas Kapolri dalam menangani kasus ini membuat publik berbalik.

Langkah berani Kapolri menuai apresiasi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian besar pada kasus ini. Ia mewanti-wanti Kapolri agar serius dalam menangani dan mengusut kasus kematian Brigadir J di rumah petinggi Polri. Jokowi juga meminta agar Polri menangani kasus ini secara terbuka dan tak ada yang ditutup-tutupi.

Tak hanya sekali, Jokowi bolak balik menyampaikan hal ini. Desakan juga disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Sejak awal ia menilai keterangan polisi terkait kasus kematian Yoshua ini janggal. Karena itu ia meminta agar Polri transparan dan tak ada yang disembunyikan. “Cuci gudang” Tak hanya menetapkan sejumlah tersangka.

Kapolri juga mencopot dan memutasi sejumlah anak buahnya. Belasan personel kepolisian dicopot dari jabatannya dan dimutasi karena dianggap tidak profesional dan menghambat penanganan dan pengusutan kasus ini.

Dari sejumlah nama, tiga di antaranya merupakan perwira tinggi (Pati) polisi, satu berpangkat bintang dua atau inspektur jenderal (Irjen), dua lainnya berpangkat bintang satu atau brigadir jenderal (Brigjen). Ketiganya yakni Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan dan Brigjen Benny Ali.

Selain mereka, Kapolri juga sudah mencopot dan memindahkan belasan anak buahnya yang dianggap menghambat proses penyelidikan dan penyidikan. Mereka diduga melakukan perbuatan tak profesional dan terindikasi menghambat olah TKP seperti menghilangkan atau merusak barang bukti.

Hingga Selasa (9/8/2022) malam setidaknya ada 31 personel Polri yang diperiksa terkait penanganan kasus kematian Brigadir J. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya, sebanyak 25 orang. Dari jumlah itu, 11 orang di antaranya sudah ditahan.

Menurut Kapolri, jumlah ini masih mungkin bertambah menyesuaikan hasil temuan di lapangan. Rekonsolidasi Langkah Kapolri dalam menangani kasus kematian Brigadir J ini memang berani. Namun, bukan tanpa konsekuensi.

Keputusannya menetapkan Irjen Sambo dan tiga ajudannya sebagai tersangka serta mencopot belasan anak buahnya pasti akan berdampak di internal Polri. Soliditas Polri pasca penanganan kasus ini akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri.

Pasalnya, sebagian dari personel yang terdampak kasus ini tak hanya personel Polri biasa, tetapi para perwira. Sebagai perwira mereka tentunya memiliki pengaruh, baik di mata anak buah maupun kolega sesama perwira di Korps Bhayangkara. Bagaimana dampak politik di institusi Polri pasca penetapan Irjen Sambo sebagai tersangka? Apakah Polri akan tetap solid atau akan ada konflik terbuka? Semoga masih sesuai harapan. (*)

Penulis adalah Dirut Memo X Grup, Prayogi Pangestu.

Sebagaimana diketahui, polisi telah berhasil meringkus dua pelaku lain yang terlibat aksi tersebut. Mereka adalah SF (20) dan MD (21), keduanya warga Desa Katol Barat, Kecamatan Kokop. Keduanya ditangkap, karena diduga terlibat aksi penembakan pada 28 Maret lalu.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Kasatreskrim Polres Bangkalan, AKP Sigit Nurwiyo Dwiyugo, mengatakan bahwa aksi penembakan itu dipicu adanya informasi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh NH atau korban. Sehingga, sang pemilik motor yang identitasnya juga belum diuraikan petugas, mengajak salah satu remaja yang ditangkap tersebut, untuk melakukan pengejaran terhadap NH.

“Jadi, pemilik motor dan terduga pelaku penembakan yang kami amankan, namun bukan eksekutor,” ungkapnya singkat.

NH sendiri menjadi sasaran tuduhan pelaku pencurian, karena korban merupakan residivis kasus pencurian motor, yang sudah dua kali masuk penjara. Sehingga, tudingan yang mengarah kepada pelaku Curanmor, kerap dituduhkan kepada NH.

Kasatreskrim menambahkan, pelaku penembakan yang mengakibatkan korbannya tidak bernyawa, menggunakan senjata api jenis Revolver dengan kaliber 38. NH sendiri, mati seketika dengan satu kali tembakan.

“Kami pastikan, untuk penembakan itu dilakukan oleh warga sipil,” ujarnya, seraya enggan mengurai, siapa eksekutornya.

Saat ini, tambahnya, polisi sedang mendalami senjata api dan proyektil peluru yang digunakan. Bahkan, beberapa saksi sudah dihadirkan untuk diminta keterangan. Meski begitu, hingga saat ini eksekutor belum diamankan oleh petugas.

“Untuk inisialnya, belum bisa kami sampaikan. Karena kami masih dalami kasus tersebut. Kami juga belum mengetahui senjata tersebut milik siapa,” imbuhnya. (lia/sit)

Memontum Probolinggo – Pasca peristiwa penembakan oleh oknum anggota Polri, kini Polres Probolinggo Kota melakukan pemeriksaan atas senjata api (Senpi) milik para personel Polres Probolinggo Kota. Satu persatu personel yang menggunakan Senpi, diperiksa oleh tim pemeriksa, Senin (08/03) tadi.

Kegiatan pemeriksaan Senpi ini dilaksanakan di Halaman Mapolresta, yang dipimpin langsung Kapolres Probolinggo AKBP, RM Jauhari, didampingi Wakapolres Probolinggo Kota, Kompol Teguh, PJU serta Kasi Propam . Pemeriksaan ini guna mengantisipasi munculnya kasus penyalahgunaan senpi yang berdampak hukum. Sasaran pemeriksaan adalah kelengkapan administrasi pemegang senpi dinas, dan pemeriksaan kondisi kebersihan fisik Senpi.

Usai memantau langsung pemeriksaan Senpi, Kapolres Probolinggo Kota, AKBP RM. Jauhari, mengingatkan kepada seluruh personel pemegang senpi agar selalu hati-hati dalam penggunaannya

“Pemeriksaan ini sifatnya pengawasan dan pengendalian. Tujuan yang utama adalah mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan senjata api dan amunisi oleh anggota Polri, khususnya anggota Polres Probolinggo Kota dan Polsek jajarannya,” kata Kapolres Probolinggo Kota, AKBP RM Jauhari.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada personel untuk menjaga kebersihan senpi dan kelengkapan suratnya.

Kasi Propam, Ipda Rudy Hartono, mengatakan bahwa personel yang berhak memegang Senpi adalah personel yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dengan tujuan, untuk mengantisipasi penyalahgunaan senjata api oleh anggota.

Sedangkan hasil pemeriksaan hari ini terhadap surat izin dan kondisi senjata api, semua senjata api yang dibawa anggota dalam kondisi lengkap. Juga layak digunakan.

“Selain kelengkapan administrasi pemegang senpi dinas, pemeriksaan juga dilakukan terkait dengan kondisi kebersihan fisik senpi itu sendiri. Kami juga mengingatkan seluruh personel pemegang senpi untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan senjatanya,” imbuhnya. (geo/ed2)

Penembakan terhadap Mathur Husyairi pada 20 Januari 2015 lalu dinilai tak ditanggapi secara serius. Pasalnya, peristiwa yang terjadi pada lima tahun lalu hingga hari ini tak terungkap, bahkan penyidikannya tak berlanjut.

Pria berusia 45 tahun tersebut merasa kecewa dengan penanganan hukum kasus tersebut. Ia menilai pihak kepolisian tak pernah serius menangani kasus penembakan yang dialaminya.

“Jujur saya kecewa terhadap kinerja Polri baik tingkat Polres ataupun Polda Jatim dalam penanganan kasus ini. Kurang lebih tiga tahun saya tidak lagi menerima SP2HP. Padahal itu kewajiban penyidik untuk memberikan hasil perkembangan pada pelapor,” jelasnya saat dihubungi via whatsapp, Senin (20/1/2020).

Lebih disayangkan lagi, tujuh kasus serupa juga melempem tak menemui ujung. Dalam tujuh kasus tersebut terjadi pada aktivis anti korupsi yang mengkritisi pemerintahan Bangkalan kala itu.

“Ada tujuh kasus serupa yang hingga kini belum terungkap. Entah sengaja dilupakan atau seperti apa namun pada kenyataannya ketujuh kasus itu hilang. Yang menjadi pertanyaan, ketika kasus pembunuhan pantai rongkang,dua korban sudah menjadi tengkorak bisa diungkap kenapa ini tidak bisa?,” tambahnya.

Direktur Jaka Jatim ini pun berharap kasus kekerasan pada aktivis dapat segera diungkap agar tidak menjadi sebuah ketakutan bagi para aktivis lain untuk menyuarakan aspirasinya.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Rama Samtama Putra mengaku akan mengevaluasi proses kasus tersebut. Ia mengaku akan mengungkap kasus yang sudah diterima pihaknya.

“Nanti akan kita cari tau apa kendala kasus tersebut sehingga belum ada perkembangan. Apakah ada hambatan-hambatan nanti kita evaluasi pada penyidik. Tentunya seluruh kasus yang sudah masuk akan diungkap,” tukasnya.

Sekedar diketahui, penembakan tersebut terjadi pada pukul 02.00 dini hari pada tanggal 20 januari 2015 silam. Pada saat itu, Mathur yang baru saja melakukan rapat anti korupsi baru tiba dirumahnya dan hendak menutup pintu pagar dan tiba-tiba ia ditembak oleh orang tak dikenal.

Akibat dari penembakan tersebut, Mathur mengalami luka tembak di pinggang sebelah kanan hingga menembus paru-paru. Meski paska kejadian tersebut ditangani oleh lima penyidik, hingga kini kasus tersebut belum dapat diungkap. (isn/nhs/yan)

Pada sidang kali ini, dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim Anne Rusiana SH M.Hum dengan Jaksa Penuntut Umum Ali Prakosa SH dari Kejaksaan Negeri Surabaya. Bertempat di ruang sidang Garuda 1 dengan agenda pembacaan dakwaan yang diteruskan dengan pemeriksaan saksi.

Dalam surat dakwaan yang di bacakan Ali Prakosa di depan majelis hakim, terdakwa dijerat sedikitnya dengan tiga pasal yaitu pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHP, pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951, serta pasal 406 KUHP.

Saksi yang dihadirkan oleh JPU berjumlah 5 orang, 1 orang saksi dibacakan keterangannya oleh Ali Prakoso karena tidak dapat hadir. Adapun saksi-saksi tersebut yakni Ery Cahyadi saksi korban, Mahfud dan M. Sudaryanto saksi satpam perumahan, Fadly Badjebeer dan Arik Triono. Sedangkan dari pihak kepolisian yaitu J Agung Sulistya sebagai saksi penangkapan.

Jaksa pun membacakan keterangan dari saksi ahli yang tidak dapat hadir pada sidang perdana kali ini yaitu Langgeng Bayu Laksono dari Polda Jatim dan Erik Hermawan Prasetyo dari Perbakin. Dari keterangan para saksi ahli tersebut Royce mengakui bahwa dirinya telah melanggar. Dari tidak adanya surat ijin kepemilikan senjata yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang.