Dikatakan salah satu relawan penyelamat Klemuk, Suliyanton, bahwa sebenarnya secara proses pembuatan jalur penyelamat kendaraan saat rem blong, itu sudah mencapai 80 persen. Sementara karena selama libur juga dimanfaatkan, maka seperti pasir juga terpakai. Akibatnya, sekarang kondisinya menipis.

“Jalur penyelamat itu sangat membantu, dalam antisipasi Laka selama musim libur kemarin. Karenanya, pasir di lokasi menjadi berkurang,” ujarnya, Jumat (05/05/2023) tadi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Untuk kebutuhan pasir, tambahnya, diperlukan sekitar 10 truk, guna diuruk di area tersebut. Dengan harapan, ketinggian bertambah sekitar 1,5 meter.

Sedangkan untuk PJU, ujarnya, adalah untuk keperluan di saat malam hari. Karena, untuk keperluan pencahayaan selama ini masih kurang.

“Terkait inventarisir kekurangan itu, pastinya akan kami sampaikan ke dinas di Pemkot Batu. Sehingga, jalur penyelamat tersebut bisa turut berperan dalam mengurangi angka Laka,” imbuhnya.

Diketahui, selama libur Lebaran beberapa waktu lalu itu, setidaknya 20 kejadian kecelakaan di jalur Klemuk, mampu diminimalisir. Rata-rata kejadian, diduga karena rem blong. (put/sit)

Bupati Situbondo, Karna Suswandi melalui Kabid Sarpras Dishub, Iwan Subhakti, mengatakan bahwa untuk pemenuhan sejumlah PJU itu, akan disiapkan anggaran hingga miliaran. Sementara anggaran yang dipakai, salah satunya dari Dana Alokasi Umum (DAU).

“Anggaran sebanyak itu nantinya bersumber dari DAU dan DBHCHT serta APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2023,” ujarnya, Kamis (23/03/2023) tadi.

Dirinya menyebut, dari total 948 unit PJU tersebut bakal dipasang di ruas Jalan PG Asembagus ke Selatan. “Mulai ruas Jalan Mimbo ke Selatan, ruas Jalan Desa Curah Tatal, ruas Jalan Desa Jatisari, ruas Jalan Dusun Moncel, ruas Jalan Desa Juglangan, ruas Jalan Desa Plalangan, ruas Jalan Desa Widoro Payung, ruas Jalan Desa Demung, ruas Jalan Desa Langkap, ruas Jalan Dusun Pengabetan Barat, ruas Jalan Pasar Trebungan hingga Mlandingan Kulon. Rincinya itu yang nantinya menggunakan anggaran DAU, dengan total PJU 272 unit,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Untuk yang menggunakan anggaran DBHCHT, kata Iwan, tersebar di ruas Jalan Banongan, ruas Jalan PG Asembagus, lampu merah Asembagus ke selatan, ruas Jalan Desa Pesanggrahan hingga ruas Jalan Desa Curah Jeru. “Lalu ruas Jalan Curah Tatal, ruas Jalan Desa Seletreng, ruas Jalan Kapongan, ruas Jalan Kecamatan Kendit, ruas Jalan PG Wringinanom ke Utara, ruas Jalan Juglangan ke Timur, ruas Jalan Polsek Mlandingan, Gapura Desa Widoro Payung, ruas Jalan Desa Tribungan hingga Desa Sumberanyar, ruas Jalan Kapongan ke utara, ruas Jalan Polsek Panji ke utara dan ruas Jalan Desa Panji Los ke selatan dan ruas Jalan Kecamatan Kapongan. Secara keseluruhan ada 363 unit,” tegasnya.

Kemudian, PJU juga akan dilakukan di ruas Jalan Kelurahan Mimbaan, ruas Jalan Kecamatan Asembagus, ruas Jalan Anggrek-RSUD dr Abdoer Rahem-Desa Kandang hingga Wisata KK 26. Kemudian, ruas Jalan Kecamatan Bungatan, ruas Jalan Satpas hingga Desa Jatisari, ruas Jalan Pelabuhan Jangkar, ruas Jalan Pantura Tugu 1.000 kilometer, ruas Jalan Cenderawasih; ruas Jalan Hasan-Assegaf, ruas Jalan Seroja dan ruas Jalan Wringin Anom hingga PG Wringin Anom. “Ini menggunakan anggaran tahun 2022 yang kami kerjakan di tahun 2023. Totalnya 313 unit PJU,” tegasnya.

Iwan menambahkan, khusus pemasangan PJU yang menggunakan anggaran tahun 2022, pihaknya menargetkan selesai sebelum hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah. “Untuk yang anggaran DAU dan DBHCHT 2023 sudah selesai lelang. Kemudian untuk yang penunjukan langsung (PL) juga sudah kita lakukan,” paparnya. (her/sit)

“Safari Jumat ini kita jadikan kegiatan serap aspirasi yang bertujuan agar dapat berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat di Kabupaten Lumajang. Selain itu, juga untuk jemput informasi dari masyarakat, sembari melaksanakan Ibadah Salat Jumat,” kata Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang.

Usai menjadi imam pada Salat Jumat, Bupati Lumajang kemudian melakukan dialog bersama sejumlah jamaah. Tujuannya, agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Dalam dialog itu, Cak Thoriq mendapatkan laporan dari masyarakat terkait penerangan jalan dan masalah pertanian, khususnya harga dan pendistribusian pupuk subsidi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Merespon hal itu, Cak Thoriq menjelaskan, bahwa pemberian pupuk bersubsidi merupakan kebijakan pemerintah pusat yang pendistribusian dan kuota pupuknya diatur dalam peraturan kementerian. Terkait sulitnya memperoleh pupuk subsidi, tidak hanya dirasakan oleh warga Pandansari. Namun, juga melainkan hampir semua wilayah. Itu karena, jatah pupuk subsidi memang terbatas.

“Pemerintah daerah ini tidak bisa memproduksi pupuk sendiri. Jadi, alokasi dari pemerintah melalui pabrik dan itu juga diatur oleh peraturan dari kementerian,” paparnya.

Selanjutnya, Cak Thoriq juga menerima laporan dari masyarakat, terkait permasalahan penerangan jalan umum (PJU). Menanggapi hal itu, Cak Thoriq akan terus berupaya untuk melakukan koordinasi dengan jajaran OPD terkait, sehingga nantinya permasalahan tersebut bisa cepat terselesaikan.

“Saya minta doanya, agar Pemerintah Kabupaten Lumajang semakin baik dalam melayani masyarakat dan permasalahan yang ada segera dapat terselesaikan,” tambahnya. (kom/adi/sit)

“Terhitung mulai pukul 20.00 hingga pukul 22.00 WIB lampu PJU di Kota Probolinggo dimatikan,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, Agus Efendi.

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong
• Deteksi Dini PTM, Pemkot Probolinggo Gelar Cek Kesehatan Gratis Bagi Seluruh ASN

Pemadaman PJU juga dibarengi dengan kegiatan patroli gabungan oleh Satpol PP bersama unsur TNI Polri seperti di seputaran Gladak Serang, Jalan Cokroaminoto bahkan hingga Wilayah Kecamatan Wonoasih.

Seluruh toko modern, pertokoan, pujasera, hingga kafe dan warung-warung jalanan diminta tutup. Jika pun masih ada yang berdagang, pembeli makanan tidak boleh makan di tempat alias harus dibawa pulang. Namun harus tutup sesuai waktu yang telah ditentukan hingga pukul 20.00.

Kondisi ini membuat jalanan di jalan-jalan protokol sepi dari kendaraan. Warga lebih banyak beraktivitas di rumah-masing masing.

“Selain alasan keamanan, waktu dua jam ini kami rasa efektif untuk mengurangi mobilitas dan pergerakan masyarakat,” terang Agus. Selasa (13/07).

Namun sebenarnya pemadaman lampu PJU dilakukan tidak di semua ruas jalan.

Ada beberapa jalan protokol yang digelapkan, seperti Jalan Sukarno Hatta, Jalan Panglima Sudirman, Jalan dr Sutomo, Bundaran Gladak Serang, Alun-Alun, Jalan Suroyo, Jalan dr Moh Saleh, Jalan Pahlawan, Mastrip hingga batas SMKN 1, HOS Cokroaminoto dan beberapa titik lainnya.

Saat ini angka kasus Covid-19 di Kota Probolinggo tercatat 2.178 orang di antaranya sembuh, sedangkan 272 orang masih dirawat dan 185 orang meninggal.

Rata-rata kasus harian ini menunjukkan tren cukup meningkat, dari sebelumnya berkisar antara 3 – 5 kasus menjadi 10-30 orang per hari. Selain masalah ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan, masih tingginya mobilitas warga disinyalir sebagai penyebab terus meningkatnya kasus harian di Kota Probolinggo. (geo/ed2)

Bupati Jember, Hendy Siswanto, dalam keterangannya mengaku memang telah menginstruksikan untuk mematikan PJU. Alasanya, untuk mengurangi mobilitas warga di malam hari.

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

“Sejak semalam kita sudah mematikan seluruh penerangan jalan umum (PJU) di atas jam 20.00 se-Kabupaten Jember. Tujuannya, supaya masyarakat tidak keluar rumah saat malam,” kata Bupati Hendy Siswanto, Kamis (08/07).

Dirinya juga mengintruksikan kepada seluruh kepala desa, untuk menutup akses di setiap lingkungan atau dusun saat malam. “PPKM darurat ini akan kami perketat terus, terlebih barusan dari Pak Menkomarves untuk mobilisasi masyarakat Jember masih tinggi, kami dengan TNI-Polri akan lebih masif lagi menekan pergerakan orang tersebut,” kata Bupati Hendy. Hendy juga berpesan akan maksimalkan Instruksi Mendagri terkait PPKM Darurat ini. “Tanggung jawab ini ada di kita semua, bukan hanya pemerintah, warga juga harus kompak,” pesannya. (rio/ed2)

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas yang telah berakhir masa jabatannya, telah menyerahkan memori jabatan pada Mujiono, Rabu malam (17/02).

“Selamat kepada pak Sekda yang telah diberi amanah besar oleh Ibu Gubernur. Kami yakin bapak mampu menjalankan amanah ini,” kata Anas.

Terhitung mulai Kamis (18/02), Mujiono resmi menjadi Plh bupati Banyuwangi seiring dengan berakhirnya masa jabatan Anas. Mujiono akan menduduki posisi tersebut hingga paslon Bupati-Wakil Bupati Banyuwangi periode 2021-2025 yang terpilih pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu, Ipuk Fiestiandani dan Sugirah resmi dilantik.

“Di detik terakhir masa jabatan, kami kembali memohon maaf jika selama ini masih banyak program yang belum tuntas kami kerjakan. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh ASN dan karyawan pemkab, dan berbagai elemen masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu atas sinergi dan kerja samanya selama ini dalam mendukung pembangunan daerah. Semoga kerja keras bapak/ibu semua dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah SWT,” kata Anas dalam acara penyerahan memori jabatan yang dihadiri para pejabat di lingkungan Pemkab Banyuwangi tersebut.

“Semoga Banyuwangi ke depan bisa semakin maju dan sejahtera,” tambahnya.

Mujiono mengucapkan terima kasih pada Bupati dan Wakil Bupati, Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widiyatmoko, yang telah membawa Banyuwangi sangat luar biasa.

Baca Juga : Antisipasi Banjir, DPU Pengairan Banyuwangi Lakukan Normalisasi Sungai

Selama menjadi Pelaksana Harian, menurut Mujiono akan melaksanakan program-program yang sifatnya umum dan rutin dilaksanakan dalam jangka pendek. Seperti penataan kota terutama masalah kebersihan.

“Penataan kota seperti kebersihan taman kota, jalan, ruang terbuka hijau, dan lainnya merupakan program rutin. Tapi ini harus terus dijaga,” kata Mujiono.

Program rutin lainnya seperti pengecekan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) terutama di desa-desa. “Program lainnya yakni antisipasi banjir, dengan rutin mengecek saluran-saluran air,” kata Mujiono. 

Selain itu menurut Mujiono, yang tak kalah penting adalah penegakan protokol kesehatan Covid-19. (kom/bwi/ed2)

Menurut H.M.Mustoin Kasi Keuangan Desa Panggreh membeberkan,keluhan yang disampaikan maupun dilaporkan kepada pemerintah desa.Terkait minimnya PJU itu, tidak hanya pengguna jalan saja.Tetapi warga dan juga berimbas ke petani. Dikarenakan mengangkut hasil panen padi,dari sawah ke truk sampai larut malam.Itupun mengandalkan lampu penerangan,dari truk motor dan motor, ucapnya

H.M.Mustoin Kasi Keuangan menunjukkan lokasi jalan berjarak 1 kilometer yang belum tersentuh bantuan PJU (gus HP)

Catatan kami dititik-titik yang belum terpasang Penerangan Jalan Umum (PJU) yakni ada dua,pertama di RT.01 sampai RT.04,RW.01,Desa Panggreh berjarak 1 kilometer dan hampir 15 tahun tidak tersentuh program bantuan.Kedua di RT.13, RT.14,RW.03 dan RW.04 ada 4 titik yang belum terpasang PJU dan sejak 5 tahun juga tidak tersentuh bantuan,terang H.M.Mutoin

Diungkapkan H.M.Mustoin,Tidak dimungkin kan anggaran desa untuk membekup pengadaan PJU itu,karena menelan biaya anggaran cukup besar.Kami berharap pada instansi terkait,untuk segera merealisasikan bantuan pengadaan PJU di desa Panggreh. Agar nantinya tempat-tempat tersebut dianggap rawan pesta miras,tindak pidana pencurian dapat terhindar.Terutama petani merasa lebih aman,ketika mengangkut hasil panennya dimalam hari,jelasnya

Tanpa PJU warga Desa Panggreh menggunakan penerangan dari teras rumah (gus HP)

Hal senada dikatakan Kepala Desa Panggreh Abdul Ghofur,kami berharap segera direalisasikan,agar jalan alternatif yang dipergunakan warga meskipun dimalam hari tidak lagi merasa was-was dan merasa takut.

Seperti halnya diatas jembatan fly over,yang membentang diatas exit tol lama.Kondisinya gelap gulita padahal jembatan itu,adalah penghubung menuju Dusun Bayung letaknya disisi barat jalan.Pihaknya sudah mengusul kan melalui MusrenbangDes Tahun 2016, namun belum ada jawaban,pungkasnya (gus/yan)