Dari kegiatan tersebut, petugas berhasil ditertibkan puluhan baliho, spanduk dan bannner yang terpasang dan diduga melanggar atau menyalahi aturan. Selain itu, juga masa berlakunya sudah habis alias kadaluarsa.

Baca juga:

• Basarnas Beri Penghargaan Pemkab Sidoarjo dalam Keterlibatan Operasi SAR Bangunan Ponpes Al-Khoziny
• Jelang Mudik Lebaran 2026, DPUPRPKP Klaim Jalan Poros di Kota Malang 100 Persen Bebas Lubang
• Waspada Penipuan Modus File APK Jelang Periode Libur Lebaran, BRI Minta Nasabah untuk Ekstra Waspada

Kasat Pol PP Kota Probolinggo, Aman Suryaman, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa penertiban ini merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan Satpol PP Kota Probolinggo. Dimana, kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota. “Penertiban ini harus dilaksanakan untuk menjaga keindahan dan kebersihan Kota Probolinggo,” ujarnya.

Lebih lanjut Aman mengatakan, baliho-baliho yang ditertibkan adalah baliho yang sudah lewat masa izinnya. Tidak hanya itu pihaknya juga menertibkan baliho dan spanduk yang sudah rusak namun tidak dicabut oleh pemiliknya. Sebelum penertiban dilakukan pihaknya telah melakukan koordinasi bersama elemen masyarakat untuk bersama menurunkan baliho yang masa berlakunya sudah habis.

Sementara itu Plt. Kasi Ops Dal. Satpol PP, Ariston, mengatakan sasaranya adalah baliho, spanduk dan banner yang telah usang, rusak, kadaluwarsa serta melanggar aturan, hal inilah membuat jalan perkotaan terlihat tidak indah, dan merusak pemandangan kota.

“Penurunan baliho tersebut akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar Kota Probolinggo bersih dan asri, Kami akan melanjutkan penurunan baliho menyasar ruas jalan di Kota Probolinggo hingga wajah perkotaan terlihat bersih dan nyaman,” ujar Ariston. (geo/ed2)

Anggota Panwaslu Kota Malang Iwan Sunaryo saat dikonfirmasi menegaskan, sejak H-3 sebelum penetapan pasangan bakal calon Walikota Malang Panwaslu Kota Malang sudah berkirim surat keSatpol PP Kota Malang.

Menurut Iwan, Satpol PP memiliki kewenangan untuk menurunkan spanduk dan baliho milik Cawali Kota Malang. “Seluruh baliho dan spanduk Cawali yang tidak sesuai ketentuan UU Pilkada wajib diturunkan,” tegas Iwan.

Kata Iwan, KPU Kota Malang sudah menyiapkan alat peraga kampanye (APK) milik tiga cawali Kota Malang. “Sebelum ditetapkan menjadi cawali Kota Malang Panwaslu masih memberi kelonggaran pada cawali untuk memasang fotonya ditepi jalan. Tapi sekarang tiga cawali harus mematuhi undang undang Pilkada,” ucapnya.

Selain baliho dan spanduk milil cawali Kota Malang yang harus diturunkan. Satpol PP harus melepas iklan layanan masyarakat dari Pemkot Malang yang berhamgar Mochammad Anton dan Sutiaji.

“Kemarin malam panitia pengawas lapangan dan Panwascam sudaj bergerak menyisir baliho dan spanduk milil cawali masih menempel di pohon dan papan reklame. Tapi memang jumlahnya masih banyak yang belum diturunkan,” jelas Iwan.

Kasatpol PP Kota Malang, Supriyadi saat dikonfirmasi menegaskan, anggota Satpol PP Kota Malang bergerak melepas spanduk dan baliho cawali setelah menerima surat rekomendasi dari Panwaslu Kota Malang.

“Kalau surat dari Panwaslu sudah ditangan kita. Maka segera kita tertibkan. Proses penertibannya didampingi anggota Panwaslu Kota Malang. Supaya tidak menimbulkan fitnah diantara tim sukses cawali Kota Malang,” pungkas dia. (man/tw)