Bupati Situbondo melalui Sekretaris Daerah, H Syaifullah, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pendataan pasangan perkawinan muslim, tercatat ada 36 pasangan yang terdaftar mengikuti acara sidang isbat nikah untuk mendapatkan putusan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama. “Setelah penetapan pengesahan pernikahan, pihak Kemenag dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan penginputan keperluan penerbitan buku nikah. Selanjutnya, Dispendukcapil menerbitkan Kartu Keluarga (KK), KTP-el dan akta kelahiran,” terang Syaifullah.

Kepala Dispendukcapil Situbondo, Tri Cahya Setianingsih, juga menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi rasio terjadinya nikah di bawah tangan tanpa kepastian hukum. Dengan tercatatnya pernikahan oleh negara, maka akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami dan istri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri.

Ditambahkan Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dispendukcapil, Hanafi Adiwijaya, mengungkapkan bahwa kegiatan sidang isbat pernikahan ini untuk membantu pasangan memperoleh akta nikah sebagai dokumen pengurusan akta kelahiran anak dan perubahan status di KK dan KTP el. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang tidak bisa menunjukkan buku nikah, karena nikahnya siri. Sehingga, tidak bisa mengurus akta kelahiran anak.

“Peran kita membantu mereka agar pernikahannya sah. Kita melaksanakan sidang isbat terpadu, dengan menggandeng Pengadilan Agama dan Kantor Kementerian Agama,” jelasnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Hanafi menjelaskan, bahwa Pengadilan Agama mempunyai peran menyidangkan kasus-kasus atau perkara terkait dengan pernikahan. Sementara Kantor Kementerian Agama, menerbitkan buku nikah.

“Sedangkan Dispendukcapil sebagai leading sector untuk menerbitkan dokumen kependudukannya,” ucapnya.

Lebih lanjut Hanafi mengatakan, kepada masyarakat yang belum memiliki surat nikah namun sudah punya anak, untuk tidak mengajukan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi, mereka bisa langsung menghubungi Pengadilan Agama, agar nantinya dilakukan sidang isbat nikah. Dengan cara seperti itu, status anak menjadi anak sah dari pernikahan ayah dan ibunya.

“Perjanjian kerja sama antara Pengadilan Agama Situbondo dengan Dinas Kependududukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, merupakan Inovasi Sistim Integrasi Pengadilan Agama dengan Disdukcapil (SIAP PADUKA) yang sudah kami rintis beberapa tahun yang lalu,” tuturnya.

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo, Mochammad Ali Mulhdor, pun membenarkan mengenai mengimbau itu  jadi, apabila ada pasangan yang sudah terlanjur memiliki anak dan nikahnya dini, bisa langsung ke PA. “Jangan ke KUA, tapi langsung saja menghubungi Pengadilan Agama, agar nantinya dilakukan sidang isbat nikah, seperti yang dilakukan di Kecamatan Banyuglugur ini,” ujarnya. (her/gie)

Memontum Situbondo – Kasus perceraian di Kabupaten Situbondo mencapai 1.259. Angka tersebut dihitung dari Bulan Januari sampai September 2021. 

Menurut Panitera Pengadilan Agama Situbondo, H Khadimul Huda SH MH, perceraian itu bukan diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Melainkan, banyak faktor penyebabnya. 

“Paling sering menjadi penyebab perceraian karena meninggalkan salah satu pihak, perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan masalah ekonomi,” ucapnya, Rabu (13/10/2021).

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Lebih lanjut, Khadimul Huda menerangkan, bahwa selama PPKM, pihaknya memberlakukan pembatasan baik waktu maupun jumlah warga yang ingin memproses perkara perceraian. “Kami hanya melayani sampai pukul 12.00 WIB. Sedangkan kalau dari jumlah, kami hanya melayani 10 perkara saja perhari,” jelasnya.

Khadimul Huda juga menjelaskan, bahwa masyarakat yang mengajukan gugatan perceraian usianya bervariasi. “Dari yang umur 20 tahun hingga 60 tahun,” ujarnya lagi.

Untuk diketahui, ada sejumlah hal yang menyebabkan terjadinya kasus perceraian di bulan Januari hingga September 2021. Yakni, perzinahan 1 kasus, mabuk 9 kasus, judi 16, meninggalkan salah satu pihak 218, dihukum penjara 1, poligami 2, KDRT 21 dan cacat vadan 2 kasus. Selain itu, perceraian akibat pertengkaran sebanyak 588 kasus, kawin paksa 8, murtad 4, dan akibat persoalan ekonomi 389 kasus. Total sekitar 1.259 kasus. (her/gie)

Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, Lukman Hadi, mengatakan bahwa sejak merebaknya Covid 19, cukup sedikit kasus percerian yang diajukan ke Pengadilan Agama. “Waktu awal-awal pandemi, memang turun. Bulan Maret, tercatat ada 150 kasus dan itu lebih sedikit. Kalau awal bulan, itu sampai 300 kasus,” jelasnya kepada Memontum.com.

Lukman mengatakan, sejak pandemi, kasus perceraian kian menurun. Salah satu kemungkinannya, adalah karena orang-orang takut untuk pergi keluar dan memilih untuk menundanya.

“Itu analisa saya saja, karena kan belum boleh keluar dan berkerumun. Jadi, mereka memilih untuk berdamai sendiri sebelum melapor,” ujarnya.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa alasan kasus percerian terbanyak adalah karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Kemudian, alasan yang kedua adalah terkait ekonomi. “Sejauh ini paling tinggi karena perselisihan, itu sampai 850an kasus. Kalau ekonomi ada 500 kasus,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dirinya berharap, tidak hanya karena pandemi. Tetapi, kedepannya kasus perceraian bisa semakin menurun.

“Karena pernikahan itu sesuatu yang sakral, yang suci. Kalau bisa, nikah cukup sekali seumur hidup. Di agama sendiri juga dianjurkan untuk menjaga rumahtangga dengan sebaik mungkin, karena menikah juga ibadah. Jadi, jangan cepat memutuskan perceraian. Karena dampaknya juga banyak,” tutupnya. (mg1/sit)