Diuraikan Agus, bahwa kondisi itu terjadi karena banyak guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang purna tugas, namun belum langsung ada pengganti. Sehingga, berdampak pada beban jam mengajar guru yang kerap melebihi batas maksimal 40 Jam Pelajaran (JP) perminggu.

“Kami di Kota Malang masih kekurangan guru. Jadi jumlah jam pembelajaran guru yang saat ini maksimal 40 JP, kenyataannya masih ada yang lebih dari itu. Banyak guru yang bekerja ekstra karena kekurangan guru,” kata Agus.

Untuk langkah sementara yang diambil, menurutnya, memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia. Salah satunya, dengan mendorong guru mata pelajaran yang jamnya masih 24 JP, untuk membantu mengajar mata pelajaran lain.

Baca juga :

“Kalau ditotal dari jenjang SD dan SMP, kekurangan guru masih mencapai ratusan. Sekitar 200 sampai 300-an kebutuhan guru yang belum terpenuhi,” tambahnya.

Lebih lanjut Agus juga menjelaskan, bahwa saat ini sekolah tidak bisa merekrut guru honorer baru. Karena, itu sesuai kebijakan pemerintah pusat. Namun, pemerintah tengah menyiapkan skema pengangkatan guru honorer yang telah terdata untuk menjadi guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Dengan kebijakan terbaru, sekolah tidak boleh merekrut honorer. Maka kita menyesuaikan. Guru honorer yang sudah masuk database akan dinaikkan statusnya menjadi Guru PPPK,” lanjutnya.

Dalam hal ini, Agus berharap agar pemerintah segera menambah jumlah guru, sesuai dengan pemetaan kebutuhan di daerah. “Kalau jumlah guru ditambah, berarti khusus jalur PPPK ya. Untuk kebijakan berikutnya, kami tetap menunggu arahan dari pusat,” imbuhnya. (rsy/sit)

Untuk mendukung sukses pembelajaran bidang pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, akan menggelar webinar literasi digital untuk segmen pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, Senin (29/07/2024) besok sekitar pukul 08.00 WIB.

Mengusung tema ‘Digital Safety 101: Dasar Keamanan Akun Media Sosial’, webinar akan diikuti siswa dan tenaga pendidik dengan menggelar nonton bareng (Nobar) yang menghadirkan tiga nara sumber. Mereka adalah Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, Mei Santi, dosen Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Waryani Fajar Riyanto, key opinion leader influencer, Tya Yistia dan Chichi Zakaria selaku moderator.

”Webinar ini juga dapat diikuti gratis dengan cara mengisi link registrasi peserta di https://s.id/pendaftaransidoarjo2907. Selain mendapat e-sertifikat, panitia juga menyediakan voucher e-wallet senilai Rp 1.000.000.- untuk 10 peserta yang mengajukan pertanyaan terbaik selama webinar,” tulis Kemenkominfo dalam rilis, Minggu (28/07/2024) tadi.

Terkait tema diskusi, Kemenkominfo menjelaskan, harus diakui jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter memudahkan kita untuk berbagi konten secara online. Namun berbagi konten di jejaring sosial agak berbeda dibanding media komunikasi online yang lain.

”Tidak seperti email atau pesan instan yang cenderung priva. Sebaliknya sesuatu yang Anda posting melalui medsos bersifat lebih publik. Artinya, lebih banyak orang dapat melihat konten yang Anda bagikan melalu medsos,” jelas Kemenkominfo.

Menurut Kemenkominfo, platform media sosial, telah muncul sebagai titik fokus utama bagi para penjahat di dunia maya. Mereka mengeksploitasi platform tersebut untuk melakukan aktivitas negatif seperti perolehan data pribadi tanpa izin, penyebaran perangkat lunak berbahaya, dan melakukan skema penipuan terhadap yang menggunakannya.

Baca juga :

”Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari potensi risiko tersebut, antara lain: penggunaan kata sandi yang kuat dan menerapkan otentikasi dua faktor (2FA) atau otentikasi beragam faktor (MFA) sebagai langkah keamanan,” tegas Kemenkominfo.

Kemenkominfo menambahkan, pengguna media digital hendaknya selalu berhati-hati saat mengungkapkan informasi, khususnya di setiap platform media sosial. ”Jangan memposting rincian pribadi seperti alamat tempat tinggal, nomor kontak, dan tanggal lahir,” papar Kemenkominfo. 

Untuk diketahui, webinar seperti digelar di Kabupaten Sidoarjo, Jatim, ini merupakan bagian dari program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) yang dihelat Kemenkominfo sejak 2017. GNLD digelar sebagai salah satu upaya untuk mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan hingga kelompok masyarakat menuju Indonesia yang #MakinCakapDigital.

Sampai dengan akhir 2023, program peningkatan #literasidigitalkominfo tercatat telah diikuti sebanyak 24,6 juta orang. ”Kegiatan ini diharapkan mampu menaikkan tingkat literasi digital 50 juta masyarakat Indonesia hingga akhir 2024,” tambah Kemenkominfo.

Kecakapan digital menjadi penting, karena menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna internet di Indonesia pada 2024 telah mencapai 221,5 juta jiwa dari total populasi 278,7 juta jiwa penduduk Indonesia.

Survei APJII juga menyebut, tingkat penetrasi internet Indonesia pada 2024 menyentuh angka 79,5 persen. Ada peningkatan 1,4 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tercatat, pada 2018, penetrasi internet Indonesia berada di angka 64,8 persen. ”Kemudian naik secara berurutan menjadi 73,7 persen pada 2020, 77,01 persen pada 2022, dan 78,19 persen pada 2023,” urai Kemenkominfo.

Informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dan info kegiatan yang terkait dapat diakses melalui website info.literasidigital.id, media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Page, dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo. (hms/sit)

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan memang tahun ini banyak guru pengajar di sekolah dasar menghadapi masa pensiun di usia 60 tahun. Bahkan, jumlahnya ada sebanyak 40 orang. Hingga, kondisi itu mengakibatkan sekolah tingkat dasar kekurangan guru pengajar.

“Untuk mengatasi kekurangan guru pengajar di sekolah dasar negeri Kota Batu, kita minta pemerintah lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) ada penambahan formasi P3K yang jumlahnya 120 tenaga pendidik,” terangnya di Coban Talun, Kota Batu, Rabu (14/06/2023) tadi.

Baca juga :

• ‎ DPMD Bangkalan Luncurkan Bursa Inovasi Desa
• ‘Begal’ Bokong Dibekuk Warga Tulangan
• ‘Bergerak Bersama dan Peduli’ Jadi Jargon Masyarakat Lamongan Sukseskan Pembangunan
• ‘Bergerak Bersama Rakyat’ PPP Lumajang Melesat Raih 6 Kursi

Pengajuan dari P3K tersebut, paparnya, saat ini masih belum ada pengangkatan ASN. Untuk itu, jalan terbaik untuk mengisi kekosongan guru pengajar di sekolah tingkat dasar negeri dengan pengajuan P3K.

“Kita berharap pengajuan P3K di kementerian ini bisa direalisasi. Supaya, sekolah-sekolah kita yang kehabisan guru ini bisa tertutupi dengan adanya penambahan dari P3K,” tegas Aries.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 40 orang tenaga pengajar sekolah dasar negeri tahun 2023 ini menghadapi masa pensiun di usia 60 tahun. Sedangkan, dari 40 tenaga pengajar itu terdiri atas 31 orang guru kelas dan enam orang guru mata pelajaran PJOK ditambah tiga orang guru pengajar Pendidikan Agama Islam. (put/sit)