Baca Juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dalam sambutan singkatnya, Kepala Bakorwil III Malang, Drs. Sjaichul Ghulam, MM, mengatakan bahwa penandatanganan kerjasama yang dijalin selama 5 tahun ini perlu diperpanjang sesuai dengan kesepakatan masing-masing daerah. “Kalau pimpinan daerahnya kompak, saya rasa tidak ada yang sulit, sebagaimana pasal 9 ayat 3 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 tentang tata kerjasama daerah dengan daerah lain paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama, semoga kerjasama ini bisa menjadi percontohan bagi wilayah lain,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Malang saat ditemui awak media menjelaskan, bahwa sinergitas antar daerah sangat diperlukan dalam menjalin kerjasama, apalagi letak geografis yang saling berdekatan, bila akses menuju Kota Batu harus melewati wilayah Kabupaten Malang terlebih dahulu, begitu pula sebaliknya. “Semoga kerjasama ini bisa menjadi langkah yang positif untuk membangun kerjasama yang harmonis, saling menguntungkan dan memberikan dampak positif bagi daerah serta masyarakat utamanya yang ada di wilayah Malang Raya,” ungkap Didik Gatot Subroto. (hms/ed2)

Seperti data yang dirilis Humas Provinsi Jawa Timur, dalam penghargaan ini, penghargaan Kabupaten Terbaik, Terbaik I diraih Kabupaten Situbondo, Terbaik II diraih Kabupaten Tulungagung, setelah itu Terbaik III diraih oleh Kabupaten Malang. Sedangkan, untuk Kota Terbaik, Terbaik I diraih Kota Surabaya, Terbaik II diraih Kota Malang, dan Terbaik III diraih Kota Mojokerto. Penghargaan ini tepatnya diberikan Gubernur sebelum memberikan arahan pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2022 di tempat yang sama.

Baca Juga:

• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan

”Penghargaan ini tentunya bentuk apresiasi yang diberikan Pemprov Jatim kepada Kabupaten Malang. Tentunya, penghargaan ini menjadi penyemangat Pemerintah Kabupaten Malang dalam memberikan pelayanan terbaik dan maksimal kepada masyarakat Kabupaten Malang. Terutama terkait program pembangunan yang langsung mengena ke masyarakat dan kelak mampu membawa kemakmuran. Indikasi penilaian penghargaan ini dimulai dari proses perencanaan dengan keterlibatan berbagai pihak hingga tersusun dokumen perencanaan dan APBD yang konsisten dan komitmen. Intinya ada konsistensi perencanaan dan pelaksanaan serta ditandai keberhasilan pencapaian indikator-indikator pembangunan,” terang Bupati Malang usai mendapatkan penghargaan.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan Penandatanganan Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) oleh 16 Bupati/Wali Kota yakni Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Sampang. Kemudian Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jember, Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Magetan. Penandatanganan ini disaksikan langsung Gubernur Khofifah, Wagub Emil, dan Kepala Perwakilan BI Jatim.

Sementara itu, Gubernur Khofifah mengakui, beberapa capaian pembangunan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Jatim tahun 2019-2024 terlihat dari beberapa hal. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sejak tahun 2015 hingga 2019 tetap tumbuh dengan kualitas pertumbuhan yang semakin baik dan berada diatas capaian Nasional. Namun seiring dengan mewabahnya pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Jatim tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 2,39 persen dan berada di bawah capaian nasional yang terkontraksi sebesar minus 2,07 persen.

“Meskipun di tengah pandemi Covid-19 ini, kinerja perekonomian Jatim masih tergolong baik, hal ini dibuktikan dengan posisi Jatim sebagai penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa sebesar 24,80 persen setelah DKI Jakarta, serta mampu menyumbang perekonomian nasional sebesar 14,57 persen, terbesar kedua setelah DKI Jakarta,” kata Khofifah dalam rilis resmi dari Humas Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Walaupun di tahun 2020 perekonomian nasional mengalami resesi, namun Khofifah menyebut kondisi ini tidak menyusutkan iklim investasi yang berkembang di Jatim. Hal ini terbukti dengan capaian peningkatan kinerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Pada Tahun 2020 dengan nilai Rp 57,7 Trilyun serta investasi PMA sebesar 22,6 Trilyun atau total sebesar 78,3 persen atau mengalami pertumbuhan 33,8 persen y o y dari seluruh investasi di Jatim. “Kinerja investasi Provinsi Jawa Timur ini merupakan investasi yang tertinggi sejak tahun 2016 dan tertinggi PMDN secara Nasional. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa perekonomian Jawa Timur telah mulai Bangkit,” tegas orang nomor satu di Pemprov Jatim ini. (hms/ed2)

Penghargaan ini diberikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada Wakil Bupati Situbondo, Nyai Hj Khoirani S Pd MH, yang hadir mewakili Bupati Situbondo, Karna Suswandi, bersamaan dengan pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 di Surabaya, Kamis (15/04).

Pemkab Situbondo meraih predikat terbaik kesatu kategori Kabupaten untuk PPD Terbaik I Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

• DPRD Situbondo Ikuti Gelaran Bimtek Penguatan Perda dan Reformasi Birokrasi di Surabaya
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

“Penghargaan ini menjadi salah satu motivasi bagi Pemkab Situbondo untuk terus melaksanakan pembangunan secara terarah di wilayah Kabupaten Situbondo. Tentunya atas peran serta semua pihak dan di dukung inovasi-inovasi di daerah dengan berkolaborasi saling sinergitas yang terbangun selama ini,” ujar Bupati Situbondo Karna Suswandi MM dikonfirmasi wartawan memontum.com melalui Kepala Bappeda Situbondo, Hj Tri Cahya Setyaningsih.

Dijelaskan Hj Tri Cahya Setyaningsih, sejalan dengan penekanan Gubernur Jatim, Kabupaten Situbondo akan terus melakukan percepatan perluasan digitalisasi di berbagai sistematika pelayanan publik. Itu semua mempunyai tujuan untuk memudahkan serta menjamin masyarakat agar dapat memperoleh pelayanan prima.

“Untuk mendukung program prioritas provinsi seperti bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur pariwisata yang kewenangannya provinsi namun lokasinya di Kabupaten Situbondo, tentu akan menjadi perhatian tersendiri bagi kami. Sebab, bidang infrastruktur pariwisata yang akan masuk program pusat jalur lingkar Ijen serta berbagai bidang lainnya juga akan kita laksanakan,”tambah Hj Tri Cahya Setyaningsih.

Hal tersebut sekaligus masuk pada inovasi-inovasi baru Bupati Situbondo yang akrab disapa oleh masyarakat Bung Karna yang saat ini sangat serius mengembangkan sektor pariwisata di Taman Nasional Baluran Situbondo.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berharap agar melalui Musrenbang ini, ada penyelarasan program kegiatan pembangunan. “Yang direncanakan di daerah hendaknya dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang mendorong tercapainya keserasian, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah. Kami harap RKPD Kabupaten dan kota dapat berseiring dengan RKPD Provinsi dan RKP pemerintah pusat,” harap Khofifah. (im/ed2)

“Penghargaan ini patut kita syukuri, karena dari informasi yang didapat, ini baru pertama untuk Kota Malang yang meraih penghargaan di bidang perencanaan pembangunan. Tentu menjadi starting poin yang baik untuk melangkah lebih maju dan lebih produktif. Yang pasti harus dijadikan motivasi untuk membawa Kota Malang makin baik. Karena model-model perencanaan secara tematik yang kemarin digawangi Barenlitbang Kota Malang, mendapat apresiasi yang positif,” ujar Wawali Sofyan Edi, disela giat Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024.

Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, bersama pimpinan daerah lainnya, yang turut mendapatkan penghargaan. (ist)

Dari 38 kota/kabupaten di Jawa Timur, terpilih untuk penghargaan PPD kategori Kota Terbaik I Kota Kediri, Terbaik II Kota Malang, Harapan Terbaik I Kota Blitar. Untuk kategori kabupaten, Terbaik I Kabupaten Bondowoso, Terbaik II Kabupaten Sampang, Terbaik III Kabupaten Situbondo, Harapan I Kabupaten Trenggalek, Harapan II Kabupaten Ngawi, dan Harapan III Kabupaten Ponorogo.

Gubernur Jatim, Khofifah, menginfokan strategi quadro helix sebagai strategi penguatan pembangunan di Jawa Timur. “Partisipatori, kolaborasi, kerja bersama dan gotong royong, menjadi pondasi strategis pembangunan di Jawa Timur. Karenanya sinergi antara birokrasi, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat, menjadi poin penting, “tegas Khofifah.

Kepada walikota/bupati se Jatim, Khofifah juga menginfokan dan mengingatkan bahwa ketimpangan perekonomian antara kota dan desa masih tinggi. Itu terpotret dari angka kemiskinan desa sebesar 15,21 persen dan angka kemiskinan kota sebesar 6,97 persen. Secara akumulatif kemiskinan di Jatim sebesar 10,85 persen. “Yang unik justru rasio gini desa lebih rendah dibandingkan kota, yang artinya gap ekonomi di desa tidak selebar di kota,” imbuh Khofifah.

Belum meratanya gerak pembangunan, dipotret pula oleh gubernur dari PDRB Jatim yang masih hanya ditopang 8 daerah di Jatim, yakni Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Pasuruan dan Kota Kediri. Pekerjaan rumah lainnya adalah rata rata lama sekolah (masih 7,3 tahun) di Jatim masih dibawah angka harapan sekolah (13 tahun). “Itu artinya angka putus sekolah masih tinggi. Ini pula yang menjadikan IPM Jatim terendah di Jawa, dan masih urutan ke – 15 se-Indonesia,” ungkap Khofifah.

Jatim penuh potensi, tapi kenapa tidak bisa berlari cepat (speed pertumbuhannya), ini bisa jadi karena kota/kabupaten belum berakselerasi dalam geraknya. Wakil Menteri Keuangan RI, Mardiasmo juga menekankan evaluasi APBD untuk mendorong percepatan pembangunan. “Secara umum saya ingin kritisi, bahwa APBD masih belum sepenuhnya berbasis kinerja, tapi masih “berbaju kinerja”. Ini saya cermati, karena diamanati oleh Menkeu untuk memonitor. Analisa itu setelah mengevaluasi masih banyak penumpukan belanja barang, belanja pemeliharaan dan operasional yang nggak efektif, serta terlalu banyak pos-pos honor,” tukas Wamenkeu Mardiasmo.

Secara khusus Mardiasmo juga menyarankan agar daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten), memiliki fokus garapan per tahun anggarannya. Jangan terlalu banyak yang disasar, fokus satu dan tuntas. (adn/yan)

]]> 82696