Dalam orasinya, PC PMII Sampang menilai bahwa penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Sampang, dengan uang sebesar Rp 600 ribu kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) periode Januari, Februari dan Maret 2022, telah menimbulkan polemik di masyarakat. Hal tersebut, berdasarkan adanya laporan masyarakat dan investigasi yang dilakukan oleh Lembaga Pengaduan Masyarakat (LPM) PC PMII Sampang, bahwa selama proses penyaluran BPNT melalui PT POS Indonesia di setiap kecamatan, bahwa praktek yang terjadi adalah adanya indikasi pemaksaan. Bahkan, penggiringan KPM untuk membelanjakan ke toko atau agen tertentu serta intimidasi kepada KPM.

Hal tersebut, menurut pengunjuk rasa, dianggap bertentangan dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2022 dan Keputusan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Nomor 29/6/SK/HK/01/2/2022 tentang KPM bebas memilih tempat pembelian bahan pangan dan tidak boleh memaksa KPM untuk membelanjakan di tempat tertentu.

Ketua PC PMII Sampang, M Nadzir Fatihil Haq, mengatakan bahwa aksi turun jalan yang dilakukan adalah sebagai bentuk penyampaian aspirasi dari beberapa keluhan KPM terkait carut marutnya persoalan penyaluran BPNT tahun 2022. “Kami bersama sahabat PC PMII Sampang, mendatangi Kantor Bupati dan DPRD Sampang, untuk menyampaikan aspirasi terkait polemik penyaluran BPNT Sembako tahun 2022 ini” tegasnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Adapun beberapa tuntutan yang disampaikan, adalah pertama yakni menuntut Pemkab Sampang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyaluran BPNT. Kedua, menindak tegas oknum pos penyalur dan pejabat desa yang melakukan penyelewengan. Tiga, melakukan evaluasi dan mengusut tuntas pihak terkait. Empat, mendesak DPRD Sampang untuk membentuk Pansus. Dan terakhir atau lima, melaporkan hasil temuan kepada publik dan menindak lanjuti hasil temuan.

“Jika tuntutan kami tidak dipenuhi dalam kurun waktu 7 x 24 jam, maka PC PMII Sampang, akan turun ke jalan lagi dengan massa yang lebih banyak” ujarnya.

Dalam orasi atau penyampaian tuntutan tersebut, sayangnya massa tidak bisa bertemu langsung bupati dan wakil bupati Sampang. Selanjutnya, massa pun bergerak menuju DPRD Sampang dan ditemui Wakil Ketua 3 DPRD Sampang, Fauzan Adima.

Dihadapan para pengunjuk rasa, Fauzan siap mengawal adanya indikasi penyelewengan BPNT tersebut. “Kalau ada data konkrit, mari laporkan ke polisi bersama-sama. Berkenaan dengan Pansus, kami dari Fraksi Gerindra siap, walaupun sekarang. Namun untuk pembentukan Pansus, harus disetujui oleh fraksi yang lain” paparnya. (mds/sit)

Suriyatno mengatakan, pelaksanaan penyaluaran BPNT tahap 1 tahun 2022 dari Kementrian Sosial Republik Indonesia bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, ini berjalan aman. “Penerima BPNT, yakni Desa Kalibagor, Desa Kotakan, Desa Olean, Desa Talkandang, Kelurahan Patokan, Kelurahan Dawuhan, dengan jumlah keseluruhan penerima se-Kecamatan Situbondo sebanyak 1555 orang,” ujar Suriyatno.

Maksud dan tujuan penyaluran bantuan pangan non tunai tahap 1 tahun 2022 dari Kementrian Sosial RI ini, kata Suriyatno, untuk meringankan masyarakat kurang mampu di masa pandemi Covid-19. “Setiap keluarga penerima manfaat mendapat bantuan secara tunai sebesar Rp 600 ribu untuk 3 bulan terhitung mulai Januari hingga Maret 2022. Biasanya program BPNT ini berupa barang melalui e-warung, namun ada kebijakan baru dari pemerintah pusat diberikan berupa uang sebesar Rp 600 ribu untuk 3 bulan. Selama kegiatan berlangsung masyarakat penerima bantuan mematuhi protokol kesehatan Covid-19,” ujar Suriyatno.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara Lurah Patokan, Supriyanto, mengatakan penerima manfaat BPNT di Kelurahan Patokan sebanyak 268 penerima. Penerima manfaat BPNT ini sudah melakukan vaksin satu maupun dua sebagai syarat penerima harus menunjukkan sertifikat vaksin.

“Sesuai yang disampaikan presiden, sebagai bentuk ikhtiar kita hanya dua yaitu pertama vaksinasi dan kedua protokol kesehatan 3M. Bagi penerima yang tidak bisa hadir (sakit), akan diantar ke rumahnya oleh petugas didampingi Babinsa dan Babhinkamtibmas,” ujarnya.

Penerimaan BPNT ini juga disaksikan oleh pendamping desa dan kelurahan di tiap-tiap desa dan kelurahan seluruh ketua BPD tiap-tiap desa, seluruh ketua LPM tiap-tiap desa, perangkat desa di masing-masing desa dan perangkat kelurahan serta petugas medis PKM Situbondo untuk pelaksanaan gerai vaksin bagi yang belum vaksin. (her/gie)

Danramil 0823/14 Jatibanteng diwakili Serma Samsul A, mengatakan kegiatan ini bertempat di 8 titik kantor desa sewilayah Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo. Pelaksanaan penyaluran BPNT, tahap 1 tahun 2022 dari Kementrian Sosial Republik Indonesia bekerja sama dengan PT Pos Indonesia ini, disaksikan Camat Jatibanteng, Wahid Wahab Sutan Dini Hari, Kapolsek Jatibanteng AKP Subandriyo, Danramil 0823/14 Jatibanteng diwakili, Babinsa, Bhabinkamtibmas tiap-tiap desa, Kasi Trantib Kecamatan Jatibanteng dan para Kades di tiap-tiap desa.

Selain itu, sambung Serma Samsul A, penyaluran BPNT ini, juga disaksikan oleh pendamping desa di tiap- tiap desa, seluruh ketua BPD tiap-tiap desa, seluruh ketua LPM tiap-tiap desa, perangkat desa di masing-masing desa dan petugas medis PKM Jatibanteng.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Jumlah penerima BPNT tiap-tiap desa meliputi, Desa Curahsuri sebanyak 91 orang, Desa Jatibanteng sebanyak 255 orang, Desa Kembangsari sebanyak 244 orang, Desa Pategalan sebanyak 159 orang, Desa Patemon sebanyak 94 orang, Desa Sambung sebanyak 250 orang, Desa Sumberanyar sebanyak 110 orang dan Desa Wringinanom sebanyak 92 orang dengan jumlah keseluruhan penerima BPNT se Kecamatan Jatibanteng sebanyak 1295 orang,” tutur Serma Samsul.

Maksud dan tujuan penyaluran bantuan BPNT tahap 1 tahun 2022 dari Kementrian Sosial RI ini, kata Serma Samsul, untuk meringankan masyarakat kurang mampu di masa pandemi Covid-19. “Setiap Keluarga penerima manfaat mendapat bantuan secara tunai sebesar Rp 600 ribu untuk 3 bulan terhitung mulai bulan Januari hingga Maret 2022. Selama kegiatan berlangsung masyarakat penerima bantuan mematuhi protokol kesehatan Covid-19,” ujar Serma Samsul. (her/gie)

Mengacu pada Surat Edaran (SE) Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) Nomor:5370/6.1/BS.01/12/2021, perihal percepatan penyaluran program sembako dan BPNT PPKM melalui tunai yang diinstruksikan pada tanggal 17 Desember 2021, menerangkan secara inti isi surat tersebut adalah BPNT PPKM periode Juli-September dan Oktober-Desember tahun 2021 penyaluran bantuan dalam bentuk tunai, sebagai bagian dari upaya percepatan penyaluran.

Faktanya, setiap KPM yang mendapatkan dengan jumlah yang variatif mulai dari tiga, enam dan tujuh periode pencairan Bansos BPNT yang terhitung mulai sejak periode Juli-Desember, hanya dapat satu periode yang bisa dicairkan secara tunai. Dua hari sebelum paket sembako dibagikan oleh e-warong, para pegawainya diperintahkan untuk melakukan pengambilan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di masing-masing rumah warga yang menerima bantuan tersebut.

Sehingga, saat penerimaan pencairan sembako pihak e-warong secara langsung mengantarkan kartu KKS di masing-masing rumah warga selang satu hari sebelum pembagian. Pada saat waktu penyaluran komoditi sembako mulai dilakukan e-warung serta pegawainya langsung mengantarkan berupa paket sembako yang berisi beras sejumlah 12 kilogram, 4 ons daging, 4 ons kacang, dan 0,5 kilogram telur yang sudah di kemas dalam tas kresek.

Menurut Yani, salah satu pemilik e-warong yang ada di Desa Genteng Kulon, menjelaskan jika mengacu pada SE tersebut, maka pihaknya tidak mendapatkan keuntungan apabila penyaluran tersebut diberikan secara tunai. Dalam pertimbangan tersebut, maka pihaknya hanya mencairkan satu periode yang dapat diambil secara tunai Rp 200 ribu.

“Kalau penyaluran itu ditunaikan semua, lalu apa hasilnya saya jadi e-warong. Belum lagi saya harus bayar ongkos pegawai saya, maka dari itu ketika ada KPM yang mendapat tiga sampai dengan tujuh periode, saya berikan satu periode saja yang dapat diambil secara tunai senilai Rp 200 ribu,” kata Yani.

Bahkan, lanjut Yani, dua hari sebelum paket Sembako dibagikan, dirinya memerintahkan pegawainya untuk melakukan pengambilan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari rumah-rumah warga yang aktif dalam penerimaan BPNT.

“Semua KPM yang aktif memang terlebih dahulu saya lakukan pengambilan dua hari sebelumnya untuk penggesekan, sekaligus dilakukan pengecekan. Sesuai dengan instruksi Bank Tabungan Negara (BTN) yang dituangkan dalam rapat pembahasan,” sambungnya.

Ketua LSM Rejowangi, HM Eko Soekartono, menegaskan dirinya menduga KKS yang diminta oleh e-warong yang ada di Desa Genteng Kulon, itu sebelumnya sudah dilakukan penggesekan untuk diuangkan. Seharusnya, untuk melakukan penyaluran e-warong dilarang untuk menyimpan KKS milik KPM baik sebelum maupun setelah pencairan.

“Sesuai dengan Permensos Nomor 5 Tahun 2021 dan merujuk pasal 8 ayat (1) huruf (F) bahwa E-warong sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilarang untuk menyimpan KKS milik KPM baik sebelum maupun setelah pencairan. Maka jika ada e-warong yang masih melanggar sebagaimana ketentuan tersebut wajib dikenakan sanksi administratif berupa penonaktifan sebagai e-warong penyalur program sembako,” tegas Eko Soekartono kepada Memontum.com, Senin (07/02/2022).

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dalam pasal tersebut, tambahnya, juga ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (B) bahwa penyalur dilarang untuk membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu, atau dalam bentuk yang telah dipaketkan oleh e-warong.

Mbah Eko sapaan akrab HM Eko Soekartono, mengatakan bahwa akan segera membuat laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) terkait hasil temuan di masing-masing wilayah kecamatan lain yang sebelumnya juga terdapat temuan dalam hasil investigasi.

“Saya sudah rancang dalam Press Release khususnya bagi pihak-pihak yang bermain dengan program untuk warga kurang mampu, seperti temuan di Desa Genteng Kulon. Apalagi sampai dilakukan pengkebirian hak orang kecil,” terangnya.

Ditambahkannya, saat dirinci, sesuai pada fluktuatif harga tiap komoditi sembako saat ini. “Harga beras perkilonya 9 ribu atau seharga Rp 108 ribu jika jumlahnya 12 kilogram, 4 ons daging harga Rp 48 ribu, 4 ons kacang harga Rp 10.400, dan 0,5 kilogram telur harga Rp 8.500. Sehingga, jika ditotal keseluruhan setiap KPM menerima sejumlah Rp 174.900,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Banyuwangi, Henik Setyorini, melalui Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial, Khoirul Hidayat, menerangkan bahwa penyaluran saat ini mengacu pada SE Kemensos RI yang langsung dikirim pada seluruh Bank Himbara termasuk BTN Banyuwangi.

“Di dalam isi Surat Edaran tersebut pada intinya dijelaskan bahwa dalam penyaluran BPNT tersebut acuannya bisa diambil secara fifty-fifty yang artinya kebutuhan komoditi sembako diberikan maksimal 50 persen dan uang tunai bisa lebih dari 50 persen, karena jika disalurkan sembako semua, takutnya kualitas sembako itu menurun mengingat sebegitu banyaknya penerima manfaat yang telah dicairkan dari hasil sisa anggaran tahun 2021 kemarin,” jelas Khoirul Hidayat.

Selain itu, masih Irul sapaan akrab Khirul Hidayat, menerangkan jika pihaknya sudah koordinasi dengan Kepala Cabang (Kacab) Bank Tabungan Negara (BTN) Banyuwangi, untuk menyampaikan segenap persoalan khusunya tentang agen e-warong dilapangan dan meminta untuk segera melakukan evaluasi kinerja kepada pihak Bank tersebut.

“Saya sudah koordinasi dengan Kacab BTN, terkait segenap persoalan khususnya agen e-warong dilapangan dan meminta ke BTN untuk segara melakukan evaluasi kinerja kepada seluruh agen e-warong serta memfasilitasi percepatan penambahan jumlah agen pada masing-masing desa/kelurahan sesuai amanat Perpres 63/2017,” imbuh Irul. (aar/sit)

Sesuai Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako, pasal 3  ayat (1) bersama tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah kabupaten/kota dan tenaga pelaksana BPNT mengidentifikasi serta mempersiapkan pedagang, agen dan kelompok usaha bersama untuk dapat membentuk e-warong sebagai penyalur BPNT. Namun prakteknya, Pemdes Genteng Wetan, diduga tidak mengindahkan Permensos tersebut.

Bahkan, sebelum paket Sembako dibagikan, anggota Bumdes ‘Lumbung Makmur’ meminta Kertu Keluarga Sejahtera (KKS) ke warga yang menerima bantuan tersebut. Diduga, KKS yang diminta itu untuk diuangkan, saat menyerahkan kartu tersebut. Penerima mendapat struk pencarian untuk ditukarkan paket bantuan yang berupa beras, daging, kacang dan telur yang sudah dikemas dalam tas kresek.

Ketua LSM Rejowangi, HM Eko Soekartono, mengatakan dirinya sangat kecewa dengan kebijakan yang dijalankan oleh Pemdes Genteng Wetan. Seharusnya, untuk menentukan kebutuhan paket Sembako tersebut, e-warong harus menuruti kebutuhan pemegang KKS.

“Merujuk pasal 8 ayat 1 (f), menegaskan e-warong dilarang menyimpan KKS milik KPM. Baik sebelum maupun setelah pencairan. Dalam pasal ini, sudah dijelaskan dengan gamblang. E-warong yang melanggar sebagaimana ketentuan ayat 1 dikenakan sanksi administratif berupa penonaktifan sebagai e-warong penyalur program sembako,” kata Eko Soekartono kepada Memontum.com, Senin (10/01/2022).

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dalam pasal tersebut, tambahnya, juga ditegaskan bahwa penyalur dilarang untuk membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu, atau dalam bentuk yang telah di paketkan dalam e-warong.

Mbah Eko-sapaan akrab HM Eko Soekartono, meminta kepada penyalur Sembako tidak main-main dalam menyalurkan BPNT, jika tidak ingin berurusan dengan hukum. “Saya tidak segan-segan melaporkan pejabat yang bermain-main dengan program untuk warga kurang mampu. Apalagi, sampai memotong hak orang kecil,” tegasnya.

Sementara itu, manager Bumdes ‘Lumbung Makmur’ Desa Genteng Wetan, Rina Nurdiyanti, mengatakan bahwa dalam penyaluran BPNT, pihaknya bekerja sama dengan agen yang sudah diketahui oleh Camat Genteng. “Untuk penyaluran BPNT ini, kami sudah bekerja sama dengan agen dan masalah ini sudah diketahui oleh Camat Genteng. Karena ketua e-warong habis melahirkan dan tidak bisa menyalurkan paket Sembako ini,”  kata Rina saat dikonfirmasi Memontum.com ketika pembagian (penyaluran) BPNT di Aula Desa Genteng Wetan.

Rina menjelaskan, paket Sembako yang disalurkan ke penerima manfaat ini, berupa beras 12 Kg, telor sebanyak 6 biji seberat 4 ons, daging seberat 4 ons dan kacang tanah satu bungkus atau seberat 4 ons.

Salah satu KPM, FU (42) membenarkan dirinya menerima paket Sembako yang sudah terbungkus dalam satu tas kresek berupa daging, telur, kacang dan beras. Jika ditotal, nilainya tidak sampai Rp 200 ribu.

“Semua penerima manfaat ini sudah tahu semua, mereka bisa menjumlah berapa harga keseluruhan paket itu,” bebernya.

Ditambahkannya, coba dirinci, berapa harga permasing-masingnya. “Harga beras premium perkilo Rp 9 ribu atau Rp 108 ribu jika 12 kilogram, daging perkilo Rp 110 ribu dan jika 4 ons, maka nilainya Rp 44 ribu. Macang perkilonya Rp 27 ribu, per ons Rp 2700 dan jika dikalikan 4 ons Rp 10,8 ribu dan telur perkilonya Rp 22 ribu dan untuk harga 4 ons Rp 8,8 ribu. Sehingga, jika ditotal keseluruhan setiap KPM merima sejumlah Rp 171,600 ribu,” terangnya. (aar/sit)

“Tadi saya lihat langsung pembagian BPNT kepada 298 penerima. Dimana, setiap warga mendapat 11 kg beras perbulan dan beras yang diberikan memang bagus, standartnya premium,” ungkapnya seusai mengukuhkan tim relawan Covid-19 di kelurahan tersebut.
Karena dirasa membutuhkan pengawasan yang baik, orang nomor dua di Pemerintah Kota Malang itu, turut mewanti-wanti para pejabat agar ikut memantau pembagian Bansos.

“Tadi saya wanti-wanti ke Pak lurah maupun Pak camat, agar sering turun untuk cek kegiatan pembagian beras. Karena pengawasan dan kontroling yang bagus akan meminimalkan resiko. Seperti beras rusak atau kualitas jelek,” tegasnya.
Bahkan, Bung Edi mengaku bahwa suatu saat bisa jadi dirinya yang langsung turun melakukan inspeksi mendadak (Sidak) saat pembagian bansos. “Mungkin suatu saat saya juga nggak akan bilang-bilang, langsung turun on the spot. Supaya, betul-betul dari pada pengadaan beras untuk Bansos ini sesuai harapan kita. Yaitu yang berkualitas dan premium,” katanya.

Selain sempat meninjau pembagian Bansos, Bung Edi juga sempat bercengkrama dengan beberapa warga. Dimana, dirinya menanyakan perihal sudah tervaksin atau belumnya warga yang berada di kantor kelurahan tersebut.
“Tadi juga sempat saya tanya, siapa yang belum vaksin, eh ternyata ada yang angkat tangan, beliau adalah warga lansia. Akhirnya kami undang besok Jumat (08/10/2021) untuk datang ke kantor kelurahan supaya dapat vaksin,” tutur Bung Edi. (mus/sit)