Dikatakannya, dengan adanya izin trayek baru, dirinya menilai Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) ada kesepakatan dengan armada yang telah ditunjuk itu. Apalagi, izin itu dikeluarkan menjelang mutasi, yang seharusnya setiap OPD tidak boleh mengeluarkan izin trayek.

“Pertanyaan saya, ada apa dengan Kepala Dinas Perhubungan Sumenep, mau mengeluarkn izin trayek baru di saat menjelang ada mutasi perampingn OPD,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Say juga menjelaskan, pada minggu kemarin Dishub telah melakukan pemanggilan kepada tiga operator yang mengelola kapal tongkang. Tujuannya, guna untuk dimintai persetujuan dalam penambahan armada. Namun, hal itu ditolak oleh pengelola kapal tongkang, yang saat ini sedang beroperasi.

Baca juga :

• Ganti Rugi Kerusakan Rumah Tak Kunjung Dipenuhi, Karyawan Bank di Kota Malang Digugat Tetangga
• Ketua DPRD Kota Malang Ingatkan Pemkot Tak Alihfungsikan LSD dan RTH untuk Koperasi Merah Putih
• Sertifikasi Aset Pemkot Malang Tembus 53 Persen, Kepala BKAD Kota Malang Targetkan Tuntas Sebelum Purna
• Pemkab Pasuruan Gelar Rakor Peningkatan Kualitas Gizi dan Kesehatan Program MBG
• Dollar Tembus Rp 18 Ribu, Ketum PP Muhammadiyah dan Muhadjir Ajak Publik Tetap Optimis

Menurut Say, perencanaan penambahan armada baru itu, tidak akan mengurangi angka kemacetan. Karena saat ini, di pelabuhan tersebut tidak membutuhkan armada baru. Kecuali, dermaganya ditambah.

“Karena saat ini penyebrangn Kalianget-Talango tidak butuh armada baru, selama dermaganya belum di tambah. Itu justru akan tetap menimbulkan kemacetan, bukan mengurangi kemacetan,” paparnya.

Say berharap, agar Kadishub dipanggil oleh Bupati Sumenep. Tujuannya, untuk dilakukan klarifikasi.

Sementara itu, Kadishub Sumenep, Agustino Sulasno, saat dikonfirmasi lewat via telefon, tidak mau berkomentar. Dengan alasan, dirinya memiliki banyak pekerjaan.

“Saya tidak bisa komentar, mas. Saya masih sibuk. Akhir tahun ini banyak SPJ, yang perlu ditandatangani,” jelasnya. (dan/edo/sit)