Dikatakannya, dengan adanya izin trayek baru, dirinya menilai Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) ada kesepakatan dengan armada yang telah ditunjuk itu. Apalagi, izin itu dikeluarkan menjelang mutasi, yang seharusnya setiap OPD tidak boleh mengeluarkan izin trayek.

“Pertanyaan saya, ada apa dengan Kepala Dinas Perhubungan Sumenep, mau mengeluarkn izin trayek baru di saat menjelang ada mutasi perampingn OPD,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Say juga menjelaskan, pada minggu kemarin Dishub telah melakukan pemanggilan kepada tiga operator yang mengelola kapal tongkang. Tujuannya, guna untuk dimintai persetujuan dalam penambahan armada. Namun, hal itu ditolak oleh pengelola kapal tongkang, yang saat ini sedang beroperasi.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Menurut Say, perencanaan penambahan armada baru itu, tidak akan mengurangi angka kemacetan. Karena saat ini, di pelabuhan tersebut tidak membutuhkan armada baru. Kecuali, dermaganya ditambah.

“Karena saat ini penyebrangn Kalianget-Talango tidak butuh armada baru, selama dermaganya belum di tambah. Itu justru akan tetap menimbulkan kemacetan, bukan mengurangi kemacetan,” paparnya.

Say berharap, agar Kadishub dipanggil oleh Bupati Sumenep. Tujuannya, untuk dilakukan klarifikasi.

Sementara itu, Kadishub Sumenep, Agustino Sulasno, saat dikonfirmasi lewat via telefon, tidak mau berkomentar. Dengan alasan, dirinya memiliki banyak pekerjaan.

“Saya tidak bisa komentar, mas. Saya masih sibuk. Akhir tahun ini banyak SPJ, yang perlu ditandatangani,” jelasnya. (dan/edo/sit)