Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Malang, menghadirkan saksi ahli pidana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Lucky Endrawati, saksi dari perwakilan dari Disnaker Provinsi Jawa Timur, Rahayu. Selanjutnya, saksi Rayik Purwadi (suami terdakwa Hermin) dan Ida Pramono (mantan pacar atau rekan CPMI bernama Hanifah).

JPU Kejari Kota Malang, Heriyanto, mengatakan bahwa semua saksi memberikan keterangan yang memperkuat pembuktian penuntut umum. Salah satu poin, izin operasional PT NSP Cabang Malang baru efektif berlaku pada 15 November 2024.

“Tadi saksi pihak Disnaker Jatim, mengatakan izin operasional PT NSP baru berlaku 15 November 2024. Artinya kegiatan perekrutan CPMI sebelum tanggal 15 November 2024, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah,” ujar Hariyanto.

Baca juga :

Sementara itu, saksi ahli pidana dari Universitas Brawijaya, Dr Lucky, menyebutkan bahwa pelanggaran administratif yang menyebabkan kerugian terhadap calon pekerja migran dapat memenuhi unsur pidana perdagangan orang. “Apabila terbukti ada unsur perekrutan, penampungan dan penempatan tanpa prosedur yang sah,” jelasnya.

Kuasa hukum ketiga terdakwa, Amri Abdi Bahtiar Putra, mengatakan bahwa kliennya hanya menjalankan tugas sebagai marketing dan seluruh proses dilakukan berdasarkan job order dari PT NSP pusat. Dia menegaskan bahwa proses penempatan tidak dimaksudkan untuk eksploitasi dan kliennya tidak melanggar hukum. “Tidak ada niatan untuk mengeksploitasi. Klien kami hanya menjalankan perintah perusahaan,” ujarnya.

Dalam setiap persidangan, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) terus mendatangi PN Malang untuk melakukan pengawalan kepada para korban. Perwakilan SBMI, Dina Nuryati, menyatakan bahwa TPPO tidak hanya soal administratif, tetapi juga soal perekrutan, penampungan dan penempatan.

“Dalam UU, TPPO itu soal perekrutan, penampungan dan penempatan. Ketika mereka dipindahkan ke PT lain dan tidak diberi makan, itu sudah masuk kategori eksploitasi terselubung,” ujar Dina.

Seperti diberitakan sebelumnya, terdakwa Hermin, Dian Permana dan Alti alias Ade didakwa dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 10 UU No 21 tahun 2007 tentang TPPO, serta Pasal 81 jo Pasal 69 dan/atau Pasal 85 jo Pasal 71 UU No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Total lebih dari 40 saksi direncanakan akan dihadirkan selama persidangan. (gie)

“Tenaga baru ini nanti akan mengisi kekosongan ASN, yang sudah lama tidak ada rekrutmen. Jadi, pegawai PPPK ini menambah kekuatan kami di beberapa formasi,” kata Pj Bupati Pamekasan.

Pj Bupati Masrukin menambahkan, kekosongan posisi yang dimaksud, yaitu mencakupi formasi guru, tenaga kesehatan (Nakes) dan tenaga teknis. “Ini luar biasa, karena ada 445 PPPK yang sudah lolos seleksi. Ini akan akselerasi di pelayanan publik di masing-masing bidang,” tambahnya.

Baca juga :

Masih menurut Pj Bupati, bahwa untuk Tahun 2024, Pemkab Pamekasan sudah merencanakan rekrutmen PPPK kembali pada sejumlah formasi. Hanya saja, masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

“Formasi sudah ada dan berapa persen nanti yang direkrut, itu menunggu petunjuk pusat. Ada formasi sebetulnya sudah kita rencanakan, tetapi nanti teknisnya bisa cari info di BKSDM,” paparnya.

Mantan Sekda Pamekasan itu menambahkan, pihaknya sudah melakukan rapat dengan Kementerian, dan platform kebutuhan PPPK sudah di berikan. “Cuma persoalannya, kita mau mengambil berapa, itu karena pendanaanya di serahkan APBD. Jadi, jangan sampai kita melakukan rekrutmen, tetapi tidak mampu bayar,” terangnya. (azm/sit)

Bupati menjabarkan, bahwa salah satu aturan pusat yakni mengenai UU nomor 1 tahun 2020. Yaitu, daerah boleh mengambil PPPK dan ASN asal belanja pegawainya di luar tunjangan guru, itu tidak boleh lebih dari 30 persen. Sementara di Pemkab Situbondo tahun 2023, untuk belanja pegawai di luar tunjangan guru, mencapai 31,7 persen. Ini artinya, tahun 2023 pihaknya tidak bisa merekrut PPPK atau pun ASN.

Sementara tahun 2024, paparnya, diperkirakan juga masih tidak bisa melakukan rekrutmen PPPK dan ASN. Kendati demikian, anggaran belanja pegawai turun menjadi 30,79 persen.

“Tapi dengan pengumuman presiden, bahwa gaji pegawai naik 8 persen, maka tahun 2024 belanja pegawai naik jadi 32,72 persen,” ungkapnya.

Baca Juga :

Bung Karna menerangkan, bahwa pihaknya sampai saat ini masih memikirkan cara untuk memenuhi rencana kenaikan gaji pada tahun 2024. Nilainya, yakni sekitar Rp 39 miliar. Rencana-rencana yang sedang dipikirkan, diantaranya yaitu mengambil anggaran dari Biaya Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 10 miliar. Kemudian, akan mengambil dari OPD, namun pihaknya tidak sampai hati.

Bahkan kemungkinan juga, ujar Bupati Karna, gaji seluruh ASN akan dikurangi Rp 20 miliar. Dan, akan dianggarkan di PAK. “Ini bagai buah simalakama. Jadi kita tidak aman digaji Rp 20 miliar dan belum kita anggarkan Rp 9 miliar di OPD-OPD yang akan kita potong semuanya,” tambah Bung Karna.

Dirinya menyebutkan, bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi itu. Karenanya, mengenai kondisi atau kritik, boleh disampaikan. (her/gie)

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan memang tahun ini banyak guru pengajar di sekolah dasar menghadapi masa pensiun di usia 60 tahun. Bahkan, jumlahnya ada sebanyak 40 orang. Hingga, kondisi itu mengakibatkan sekolah tingkat dasar kekurangan guru pengajar.

“Untuk mengatasi kekurangan guru pengajar di sekolah dasar negeri Kota Batu, kita minta pemerintah lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) ada penambahan formasi P3K yang jumlahnya 120 tenaga pendidik,” terangnya di Coban Talun, Kota Batu, Rabu (14/06/2023) tadi.

Baca juga :

• ‎ DPMD Bangkalan Luncurkan Bursa Inovasi Desa
• ‘Begal’ Bokong Dibekuk Warga Tulangan
• ‘Bergerak Bersama dan Peduli’ Jadi Jargon Masyarakat Lamongan Sukseskan Pembangunan
• ‘Bergerak Bersama Rakyat’ PPP Lumajang Melesat Raih 6 Kursi

Pengajuan dari P3K tersebut, paparnya, saat ini masih belum ada pengangkatan ASN. Untuk itu, jalan terbaik untuk mengisi kekosongan guru pengajar di sekolah tingkat dasar negeri dengan pengajuan P3K.

“Kita berharap pengajuan P3K di kementerian ini bisa direalisasi. Supaya, sekolah-sekolah kita yang kehabisan guru ini bisa tertutupi dengan adanya penambahan dari P3K,” tegas Aries.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 40 orang tenaga pengajar sekolah dasar negeri tahun 2023 ini menghadapi masa pensiun di usia 60 tahun. Sedangkan, dari 40 tenaga pengajar itu terdiri atas 31 orang guru kelas dan enam orang guru mata pelajaran PJOK ditambah tiga orang guru pengajar Pendidikan Agama Islam. (put/sit)