“Diskusi ini digelar gratis. Dan dapat diikuti dengan cara mendaftar ke link registrasi peserta di https://s.id/DaftarNganjuk1205. Selain mendapat e-sertifikat, panitia juga menyediakan hadiah e-money sebesar Rp 1 juta untuk 10 peserta yang beruntung,” tulis Kemenkominfo dalam rilisnya, Kamis (11/05/2023) tadi.

Selain diskusi, acara senam massal dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2023 yang digagas UMKM Kabupaten Nganjuk itu, juga akan dimeriahkan beberapa mata acara. Diantaranya, seperti Bazar UMKM, Senam massal ibu-ibu, Lomba mewarnai Mamamia TK-PAUD, Lomba kolase TK, SD dan gelar kreasi.

Terkait tema diskusi, Kemenkominfo mengatakan bahwa menurut survei BPS, 88 persen lebih anak berusia 5 tahun ke atas mengakses internet untuk tujuan bermedia sosial. Sementara selebihnya adalah untuk tujuan mendapatkan informasi (66 persen), hiburan (63 persen) dan tugas sekolah (33 persen). Sisanya, untuk pembelian barang dan jasa, informasi barang, menerima email, dan penjualan barang.

“Untuk itu, Kemenkominfo akan terus mendorong penggunaan internet pada anak untuk aktivitas positif dan produktif, serta mendorong orang tua memperhatikan ihwal perlindungan anak dari konten-konten internet negatif yang masih banyak berseliweran di dunia cyber,” jelas Kemenkominfo.

Masih banyaknya warganet yang belum memahami bagaimana memperlakukan anak di dunia digital, lanjut Kemenkominfo, membawa konsekuensi tersendiri terhadap pemahaman anak tentang dunia digital. “Kemenkominfo juga mengharapkan partisipasi dari masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk ikut melindungi anak dari dampak negatif internet dan menjadikan internet sebagai sarana untuk mencerdaskan, meningkatkan kreativitas dan produktivitas,” tulis Kemenkominfo dalam rilis.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Kemenkominfo menambahkan, berdasarkan Survei Indeks Literasi Digital Nasional yang dilakukan instansinya bersama Katadata Insight Center pada 2021, didapatkan skor atau tingkat literasi digital masyarakat Indonesia sebesar 3.49 dari 5.00. Dengan skor tersebut, tingkat literasi digital di Indonesia masuk dalam kategori ‘sedang’.

“Secara keseluruhan, Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 mencapai 3.49 dari skala 1-5, atau naik dari pencapaian tahun sebelumnya 3.46,” tulis Kemenkominfo.

Diskusi literasi digital di lingkungan komunitas merupakan salah satu upaya Kemenkominfo untuk mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan hingga kelompok masyarakat (komunitas) menuju Indonesia #MakinCakapDigital. “Kegiatan ini diharapkan mampu menaikkan tingkat literasi digital 50 juta masyarakat Indonesia pada tahun 2024,” tambah Kemenkominfo.

Untuk diketahui, program #literasidigitalkominfo tahun ini mulai dilaksanakan sejak 27 Januari 2023. Program Kemenkominfo yang berkolaborasi dengan Siberkreasi dan 18 mitra jejaring ini membidik segmen pendidikan dan segmen kelompok masyarakat sebagai peserta.

Tahun ini, program Indonesia Makin Cakap Digital (IMCD) menargetkan 5,5 juta warga masyarakat sebagai peserta, utamanya yang belum pernah mengikuti kegiatan literasi digital. IMCD sendiri bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, produktif dan aman.

Program IMCD urgen dilakukan, karena berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan We Are Social, pengguna internet dan media sosial di Indonesia pada periode 2021-2022 sudah mencapai 220 juta orang. “Padahal, pada 2019, jumlah itu tidak lebih dari 175 juta orang,” jelasnya.

Informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dan info kegiatan dapat diakses melalui website info.literasidigital.id, media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Page, dan Kanal Youtube Literasi Digital Kominfo. (hms/sit)

Indonesia sendiri, merupakan negara yang menempati posisi ke-26 dari 30 negara, dengan skor total 17,5 dan termasuk di bawah skor rata-rata 30 negara. Sepanjang periode 2016-2020, terdapat 3.178 kasus pornografi dan kejahatan siber terhadap anak di Indonesia.

Untuk menghadapi kenyataan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Pemerintah Kabupaten Nganjuk, akan kolaborasi menggelar kegiatan webinar literasi digital, Rabu (22/02/2023) lusa, mulai pukul 09.00 WIB.

“Untuk bisa mengikuti webinar ini, calon peserta dipersilakan mendaftar terlebih dahulu melalui link pendaftaran di https://s.id/DaftarNganjuk2202. Ada hadiah e-money sebesar Rp 1 juta, untuk 10 peserta yang beruntung,” tulis Kemenkominfo dalam rilis, Senin (20/02/2023) tadi.

Mengusung tema ‘Perlindungan Anak di Dunia Online’, kegiatan yang akan berlangsung secara daring (online) ini, akan menghadirkan beberapa pembicara. Diantaranya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Sopingi, Dekan Fikom UNPI & NXG Indonesia, Astri Dwi Andriani dan penyanyi sekaligus influencer, Inta Oceania sebagai key opinion leader serta Fitta Mamita sebagai moderator.

Melalui kegiatan ini, Kemenkominfo menyadari akan pentingnya memberikan literasi digital kepada masyarakat. Dengan tema itu, Kemenkominfo berharap mampu memberikan pemahaman khususnya pada orang tua dalam rangka melindungi keselamatan putra-putrinya di ranah daring.

”Hal ini penting dilakukan, mengingat ada banyak anak bangsa yang telah memanfaatkan teknologi pada aktivitas sehari-hari mereka. Orang tua perlu memahami tantangan dalam menghadapi penggunaan internet anak. Pendidikan mengenai apa yang dapat dan tidak dapat, diakses oleh anak dalam dunia internet harus diberikan sejak dini,” papar Kemenkominfo.

Webinar #MakinCakapDigital merupakan bagian dari program nasional Indonesia Makin Cakap Digital (IMCD) 2023, yang kick offnya dilaksanakan pada 27 Januari lalu. Program Kominfo yang berkolaborasi dengan Siberkreasi dan 18 mitra jejaring, ini membidik segmen pendidikan dan segmen kelompok masyarakat sebagai peserta.

Baca Juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Tahun ini, IMCD menargetkan 5,5 juta warga masyarakat, utamanya yang belum pernah mengikuti kegiatan literasi digital, sebagai peserta. IMCD sendiri, bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, produktif dan aman.

Setiap kegiatan literasi digital, yang kali ini diselenggarakan di 10 wilayah kegiatan dari Sumatera hingga Papua, selalu membahas setiap tema dari sudut pandang empat pilar utama. Yakni, kecakapan digital, etika digital, keamanan digital dan budaya digital.

Menurut Kemenkominfo, beberapa hal perlu diperhatikan orang tua dalam memberikan pendidikan internet terhadap anak. Diantaranya, terkait dengan kemudahan akses internet bagi anak. Terutama, akses wifi gratis dan kuota internet berharga murah hingga membuat akses lebih mudah.

Tantangan lain yang dihadapi orang tua dalam era digital, yakni tidak adanya aturan terkait penggunaan internet membuat anak terlalu bebas menggunakannya. Lalu, anak lebih pintar dari orangtuanya (digital native), dunia user-generated content, artinya informasi di internet bisa datang dari siapa saja. Sehingga, perlu daya pikir kritis ketika memposting atau memilah informasi di internet.

”Selain itu, karena pengaruh informasi yang diterima dari internet, membuat anak ingin kebebasan yang lebih besar. Padahal, umumnya mereka belum paham risiko dan dampak negatif internet,” tegas Kemenkominfo. (hms/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika nantinya Perda KLA tersebut, untuk memberikan garis besar mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemkot Malang terkait dengan anak. Termasuk juga mengenai kejelasan payung hukum untuk melindungi anak-anak di Kota Malang.

“Misalnya, nanti meliputi fasilitasi, edukasi dan literasi yang harus dikuatkan. Kemudian, ada payung hukum bagi sipil, bagi kita, ketika melakukan pemberdayaan anak,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menyinggung terkait dengan perundungan terhadap anak yang kerap kali menjadi perbincangan. Sehingga, pihaknya berharap nantinya instansi pendidikan dapat melakukan pendekatan andragogi yang lebih memanusiakan anak.

“Memang sumber ajar bukan hanya di dalam kelas, tapi juga di luar lingkungan kelas. Diciptakan suasana pendekatan andragogi, yang memanusiakan manusia. Dengan adanya Perda KLA ini juga kita ingin membangun semangat untuk semakin membangun generasi bangsa kita,” katanya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan jika nantinya akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) yang melibatkan pemerhati anak. Sebab, hal itu nantinya dinilai dapat menyempurnakan Ranperda tersebut.

“Akhir-akhir ini banyak kejadian yang menimpa anak, perlakuan KDRT. Sehingga kita harapkan dengan Ranperda ini bisa melibatkan banyak pihak dalam pansus, seperti melibatkan pemerhati anak untuk penyempurnaan Ranperda,” kata Made.

Ketua DPRD Kota Malang berharap, nantinya Perda tersebut bisa menjadi perlindungan bagi anak di Kota Malang. Ditargetkan pada awal bulan Maret mendatang, Ranperda Kota Malang mengenai Kota Layak Anak ini dapat diresmikan menjadi Perda Kota Malang.

“Bulan Maret harus sudah kita sahkan. Karena setelah ini banyak Ranperda masuk, baik tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota, Laporan Pertanggungjawaban dan APBD 2024 Pak Wali Kota sudah sepakat lebih cepat akan menyampaikan ke kita,” imbuhnya. (rsy/sit)

Tercatat, bahwa sejak tahun 2020 hingga saat ini, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan. Padahal, hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari segala tindak kekerasan maupun perlakuan yang merendahkan martabat telah dijamin di dalam UUD 1945.

“Dengan dikukuhkannya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, ini merupakan satu langkah untuk memperkuat posisi dalam mewujudkan Trenggalek sebagai kabupaten yang ramah perempuan dan anak,” tegas Bupati Arifin.

Menurut bupati muda ini, dengan banyaknya pengungkapan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, bukan berarti semakin lama semakin terjadi degradasi moral. Tetapi, mungkin karena literasi maupun akses informasi yang semakin baik. Sehingga, banyak yang berani speak up dan terbuka akan apa yang mereka rasakan.

“Tentunya, ini menjadi PR untuk kita semua. Bagaimana kita menciptakan situasi yang aman, kondusif untuk semua. Jadi, seluruh lapisan masyarakat di seluruh tempat kita, harus memastikan bahwa Trenggalek adalah kabupaten yang ramah, yang melindungi, yang menjaga keamanan dan kehormatan bagi perempuan dan anak,” terangnya.

Dijelaskan Mas Ipin-sapaan akrabnya, Kabupaten Trenggalek sendiri dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang baik dalam hal implementasi dan komitmen sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Hal itu, ditunjukkan dengan diraihnya penghargaan KLA kategori Nindya dari Kementerian PPPA RI.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Tapi, predikat ini tentu harus terus dibuktikan juga dengan kolaborasi semua pihak. Kami berharap, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat ini menjadi penyampai pesan khususnya untuk hal-hal seperti bagaimana nol perkawinan anak bisa didorong,” kata Mas Ipin.

Karena, sambungnya, rata-rata daerah yang memiliki tingkat perkawinan muda yang tinggi, biasanya kemudian prevalensi stuntingnya itu lebih tinggi. Lalu, angka kemiskinannya juga cenderung tinggi.

“Maka, ini juga jadi satu bentuk perlindungan atau advokasi yang harus kita dorong. Apalagi, biasanya yang menjadi korban anak perempuan,” imbuhnya

Suami Novita Hardiny ini berharap, hal tersebut menjadi perhatian serius semua pihak. Mengingat, indikator-indikator kinerja utama perlu digenjot menjadi lebih baik.

Sementara itu, Kapolres Trenggalek AKBP Alith Alarino, menegaskan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap perempuan dan anak. “Tujuan mendasar dari dibentuknya Satgas PPA ini, adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual serta menangani, melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual,” kata Kapolres.

Disamping itu, tambahnya, juga dilakukan penegakan hukum yang tegas dan professional. Lalu, merehabilitasi pelaku dan korban tindak pidana kekerasan seksual, mewujudkan masyarakat tanpa kekerasan seksua serta memberikan jaminan agar kekerasan seksual tidak terulang.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda, yang telah bekerjasama dalam memberikan pelayanan jejaring dengan lintas OPD untuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Trenggalek,” paparnya. (mil/sit)

Anak sendiri, tambahnya, merupakan sumber daya bagi pembangunan yang akan datang. Sehingga, tumbuh kembangnya perlu kita kawal dengan optimal. Untuk berkembang dengan baik, tentunya perlu adanya pendampingan dari para orang tua dan ilmu parenting yang baik.

“Ini merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Anak Nasional 2022, yang dimulai dari tanggal 2, 3 dan tanggal 8 Agustus 2022 nanti. Dimana, kita akan mengkampanyekan bahwa anak itu tidak hanya menjadi obyek, namun juga subjek pembangunan,” ungkap Novita Hardiny saat dikonfirmasi, Rabu (03/07/2022) sore.

Dirinya juga menegaskan, jika pemerintah harus benar-benar melibatkan anak dalam pembangunan. Utamanya, dalam kegiatan sehari-hari. Pihaknya juga harus mengkampanyekan bagaimana keterlibatan orang tua dalam parenting, keterlibatan bapak dalam parenting.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Yang juga penting adalah menjaga anak, melindungi anak-anak dari potensi dan ancaman kekerasan seksual, kekerasan verbal maupun non verbal,” imbuhnya.

Kemudian, sambungnya, pengabaian orang tua, pembulian di sekolah maupun kesehatan-kesehatan mental, yang harus dilindungi dari setiap anak. “Harapannya, ini bisa menjadi momentum pengingat. Karena tadi, banyak sekali informasi-informasi parenting yang bisa didapat oleh orang tua baik yang mendengarkan secara online maupun offline,” terang Novita.

Terlebih, papar Novita, pembicara dalam kegitan ini juga ada psikolog anak dan Kepala Dinas pendidikan, yang sempat menyinggung mengenai pencipta sidik jari dimana anak terlahir tidak ada yang bodoh. Mereka mempunyai potensi kecerdasannya masing-masing.

Inilah, tambahnya, yang harus disosialisasikan kepada para orang tua. Sehinga, tidak ada lagi ekspektasi yang merusak kesehatan mental anak. Yang ada adalah para orang tua harus memberikan kebaikan-kebaikan. (mil/sit)

“Momentum peringatan Hari Anak Nasional ini menjadi peringatan bagi kita semua pemangku kebijakan. Dimana, pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia adalah tugas dan tanggungjawab kita bersama. Maka dari itu, mulai sekarang kita harus bekerja bersama untuk merangkul anak-anak kita semua,” kata Wabup Didik.

Dirinya juga menyampaikan, mengenai harapan agar para pendamping serta guru yang mendidik anak-anak, untuk selalu menghormati dan menjamin hak-hak anak. “Berikan yang terbaik bagi anak-anak, jamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta hargai kreasi, inovasi dan pendapat anak-anak tanpa adanya diskriminasi,” imbuhnya.

Wabup Didik juga menyampaikan, bahwasanya berbicara dan membahas tentang anak, maka sangat erat kaitannya dengan beberapa aspek. Seperti pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang dan perlindungan terhadap anak. Oleh karenanya, di masa inilah anak membutuhkan kehadiran orang tua, sebagai tempat untuk bercerita, berlindung, dan mendapatkan kasih sayang seutuhnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Ini sangat penting mengingat seringkali muncul kasus bullying, pelecehan dan kekerasan. Padahal, jika anak memiliki tempat untuk bercerita, maka kasus-kasus tersebut tidak akan terjadi berlarut-larut. Selain itu, dampak psikis serta traumatiknya juga dapat diminimalisir,” terangnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, drg Arbani Mukti Wibowo, menambahkan bahwa peringatan ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah yang konsisten, dalam upaya pembangunan sumber daya manusia, yang berdaya saing melalui keluarga berkualitas dengan nilai agama yang ditanamkan dan nilai kasih sayang diberikan.

Sebagai informasi, bahwa Peringatan Hari Anak Nasional ini merupakan buah kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dan Laskar Anak. (cw1/gie)

“Alhamdulillah, penghargaan ini berkat kerja keras kita semua. Penghargaan ini diberikan karena Kabupaten Situbondo, yang memiliki perhatian khusus terhadap perlindungan perempuan melalui UPT PPA (Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak),” kata Bupati Situbondo, Karna Suswandi.

Terbentuknya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di Situbondo, tambahnya, sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, keberadaan UPT PPA diminta untuk terus berinovasi dengan melibatkan berbagai organisasi perempuan.

“UPT PPA juga memberikan pendampingan kepada para korban, selain melakukan pencegahan,” kata Bung Karna-sapaan Bupati.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Sementara itu, Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Situbondo, Imam Hidayat, menyatakan bahwa sejak dibentuk UPT PPA, berdampak besar terhadap penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jumlah kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo, mengalami penurunan cukup selama 2021. Pada 2020, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 61 kasus, tahun ini turun menjadi 47 kasus.

“UPT PPA juga punya program inovasi ‘Sahabat Santri’ untuk perlindungan terhadap anak dari pengaruh penggunaan smartphone dan dampak permainan game online. Mudah-mudah, upaya edukasi yang terus kami lakukan akan terus berdampak positif,” ujarnya.

Kabupaten Situbondo menjadi salah satu dari lima kabupaten/kota di Jawa Timur, sebagai penerima penghargaan dari Gubernur Khofifah, pada peringatan Hari Ibu Ke-93. Gubernur Khofifah Indar Parawansa juga memberikan penghargaan kepada sejumlah perempuan inspiratif di Jawa Timur, sesuai tema peringatan Hari Ibu ‘Perempuan Berdaya, Indonesia Maju’,” katanya. (her/sit)

“Langkah-langkah penyempurnaan program-program perlindungan sosial dengan meningkatkan efektivitas dan sinkronisasi pengentasan kemiskinan akan dilakukan,” ujar Menkeu dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pembahasan Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya, Selasa (24/08) tadi.

Baca Juga:

• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Menko Zulhas Tinjau Pelaksanaan KDKMP Candirenggo Kabupaten Malang

Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan social, sebesar Rp 427,5 triliun pada RAPBN 2022. Anggaran tersebut, digunakan untuk meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan, serta mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan ketimpangan di Indonesia.

“Pemerintah optimis upaya penyempurnaan data dan penajaman program, serta program reform perlindungan sosial akan makin menyasar pada masyarakat yang memang membutuhkan. Kebutuhan anggaran perlindungan sosial pada tahun 2022 dapat meningkat sejalan dengan perkembangan dampak pandemi Covid-19,” jelas Menkeu.

Untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program perlindungan sosial tersebut, pemerintah akan terus melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan pemeringkatan dan melengkapi jenis informasi yang dikelola untuk mengatasi permasalahan inclusion dan exclusion error. Penyempurnaan DTKS, dilakukan dengan verifikasi dan validasi secara reguler dan mendorong pembangunan sistem yang terintegrasi dengan data sasaran penerima subsidi.

“Hal ini dilakukan untuk memastikan subsidi diberikan kepada golongan masyarakat yang memang perlu dilindungi, yaitu masyarakat miskin dan rentan,” ujar Menkeu. APBN Tahun Anggaran 2022, akan mendukung keberlanjutan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang berkeadilan. Program perlindungan sosial yang diberikan, diharapkan mampu memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali dengan lebih kuat dan berdaya tahan. (hms/keu/aye/ed2)

Sebelumnya, Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Situbondo, membacakan hasil evaluasi Mendagri terhadap APBD Tahun 2020. Usai pembacaan, dilanjut dengan penyerahan laporan dan pendapat akhir terhadap Raperda tersebut dari masing-masing fraksi.

Baca Juga:

• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• DPC PDI-Perjuangan Situbondo Gelar Aksi Berbagi Sembako

Agenda paripurna dilanjut dengan pembacaan laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta pembudidaya ikan yang dibacakan Ketua Bapemperda, Machbub Junaedy, dari Fraksi PKB. Dalam laporannya, dirinya mendukung langkah itu. “Tujuan semua itu tak lain untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan pembudidaya ikan di kota santri,” paparnya.

Secara geografis, wilayah Situbondo mempunyai garis pantai yang sangat panjang, yakni sekitar 150 km. “Maka perlu peran dari Pemerintah Daerah agar nelayan semakin berdaya,” ujar Ketua Bapemperda DPRD Situbondo, Machbub Junaedi.

Politisi PKB ini mengatakan, salah satu cara Pemerintah Daerah dengan memberdayakan nelayan dan pembudidaya ikan yaitu dengan memberikan asuransi kesehatan. “Jika anggaran kita memungkinkan, minimal untuk insentif preminya bisa dibayarkan,” tuturnya. Lebih lanjut Machbub Junaedi mengungkapkan, di Perda tersebut juga mengatur tentang kemudahan mempetoleh informasi cuaca dan pemanfaatan tehnologi. Terutama, untuk mengelola ikan hasil tangkapan para nelayan. (her/ed2)