Bahkan, berbagai capaian ini tentu didukung oleh 54 ribu petani tembakau yang tersebar di delapan kecamatan. Yaitu, mulai Kecamatan Modo, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Mantup, Kedungpring, Sambeng dan Kecamatan Sugio. Karenanya, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada warganya, Pemkab Lamongan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para petani tembakau untuk memberikan jaminan resiko sosial yang dialami para petani.

Bahkan, sinergi Pemkab Lamongan dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan perlindungan kerja kepada petani tembakau ini, merupakan yang pertama di Provinsi Jawa Timur. Karenanya, Pemkab Lamongan menjadi pilot project Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Petani Tembakau di Jawa Timur, Rabu (29//3/2023) tadi. Pemerintah Kabupaten Lamongan, pun tuntas menyalurkan jaminan perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja dan kematian kepada 22 ribu petani tembakau yang diserahkan langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi di Pendopo Lokatantra.

“Pada tahun 2023, ini akan difasilitasi jaminan perlindungan kepada 22 ribu petani tembakau Lamongan, selama enam bulan yang dialokasikan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Kenapa kita putuskan kebijakan ini, karena seluruh pekerja berhak memiliki perlindungan. Selain nelayan yang tahun lalu kita berikan, Saya rasa petani juga sangat penting memilikinya. Dengan perlindungan ini kita lebih nyaman dalam bekerja,” kata Bupati Yuhronur.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Senada dengan Bupati Lamongan, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perkebunan, Moh Wahyudi, menjelaskan bahwa pihaknya memberikan jaminan perlindungan kerja bagi para petani tembakau pada tahun 2023. Bahkan, pihaknya menyalurkan jaminan perlindungan kerja kepada para 22 ribu petani tembakau di delapan kecamatan dengan rincian 4.265 di Kecamatan Sambeng, 535 di Kecamatan Sukorame, 307 di Kecamatan Sugio, 3.829 di Kecamatan Bluluk, 1.935 di Kecamatan Kedungpring, 409 di Kecamatan Mantup, 5.484 kecamatan Modo dan 5.239 di Kecamatan Ngimbang. Sementara untuk sisanya, akan terus dilakukan di tahun-tahun selanjutnya.

“Tahun ini kami menyalurkan sebanyak 22 ribu jaminan kerja kepada petani tembakau menggunakan DBHCHT dan kami berupaya agar seluruh petani tembakau terjamin keselamatannya. Bahkan tahun 2024 nanti, direncanakan akan ada pengalokasian untuk perlindungan terhadap tanaman tembakau melalui Si Pelindungku atau asuransi perlindungan untuk tembakau,” terang Wahyudi.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Budi Raharjo, menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan berhasil mengelola sumber DBHCHT yang telah disalurkan untuk kemanfaatan bagi para petani tembakau, buruh tembakau serta pengelolaan lainnya. Dengan program asuransi jaminan keselamatan kerja ini, Lamongan dapat menularkan atmosfer kebermanfaatan bagi kabupaten lainnya.

“Ini merupakan yang pertama di tahun 2023. Lamongan melaunching pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi petani tembakau. Sehingga, pengembangan kesejahteraan bagi masyarakat semakin meningkat,” paparnya.

Turut hadir dalam penyerahan jaminan perlindungan sosial Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Hadi Purnomo, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lamongan, Dadang Setiawan, perwakilan Direktur Dana Transfer Umum Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Ketua Asosiasi Petani Tembakau (Apti) Kabupaten Lamongan serta Kepala OPD. (zen/sit)

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, menyampaikan bahwa pihaknya akan mendiskusikan beberapa kemungkinan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam membiayai pekerja rentan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Tujuannya, agar mereka mendapat perlindungan serta jaminan pekerjaan.

baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional

“Kami akan menelaah dulu. Dan kita akan buat klaster-klaster. Misalnya, klaster guru ngaji, klaster tukang becak, klaster tukang ojek dan lain-lain,” ujar Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, saat memberikan pernyataan dalam forum grup discussion (FGD) Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan bersama BPJS Ketenagakerjaan di Peringgitan Dalam Rumah Dinas Bupati, Rabu (16/06) tadi.

Bupati yang masuk bursa tokoh layak memimpin Jawa Timur ini menegaskan, pihaknya akan bekerja maksimal agar seluruh kebijakan yang dilaksanakan, bisa menyentuh kepada semua lapisan masyarakat. Termasuk, memberikan perlindungan kepada pekerja rentan.

“Kita ini ada beberapa regulasi, yang mewajibkan pemerintah memberikan jaminan ketenagakerjaan. Sementara yang kita pahami, dari BPJS Ketenagakerjaan itu ada jaminan pekerjaan, jaminan hari tua dan lain-lain. Karenanya, kita kaji dahulu antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan,” terangnya.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pamekasan, Indra Fitriawan, menjelaskan kalau kategori pekerja rentan, diantaranya tukang becak, tukang ojek, penjual sayur, guru ngaji. Artinya, mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri saja serba kekurangan. Padahal, mereka juga berhak mendapat perlindungan ketika mengalami resiko sosial.

“Ini yang kita sampaikan kepada bapak bupati supaya ada kepedulian dari pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja rentan melalui program lingkaran (peduli pekerja rentan),” jelasnya.

Menurutnya, Pemkab Pamekasan sangat responsif dan mengapresiasi terhadap program yang ditawarkan instansinya. Sebab, pemerintah daerah juga memikirkan nasib mereka agar bisa mendapatkan haknya ketika mengalami resiko kerja. (fid/sit)