“Kita ingin semua aktivitas pertambangan berjalan dengan tertib, mendukung pembangunan daerah dan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, dalam audiensi bersama HPBI di Command Center Room (CCRoom) Pemkab Lumajang, Kamis (26/06/2025) tadi.

Bunda Indah menekankan, sektor pertambangan pasir merupakan salah satu potensi daerah yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan. Dengan catatan, asalkan dikelola sesuai ketentuan dan prinsip tanggung jawab bersama.

Baca juga :

Pemerintah daerah, tambahnya, juga terus mendorong pendekatan edukatif dan kemitraan, agar seluruh pelaku usaha pertambangan dapat menjalankan aktivitasnya secara legal dan profesional. Hal ini, sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berdaya saing di Kabupaten Lumajang.

“Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan kesadaran kolektif, bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan,” tambahnya.

Audiensi tersebut, menjadi ruang diskusi terbuka yang membangun, sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan pertambangan yang memberi manfaat optimal bagi semua pihak. (kom/adi/gie)

Bunda Indah menyampaikan, bahwa berbagai tantangan dihadapi daerahnya, serta berharap adanya dukungan konkret dari pemerintah pusat. Salah satunya, adalah perbaikan infrastruktur jalan yang terdampak bencana serta aktivitas tambang. Karena menurutnya, kondisi jalan di beberapa wilayah Lumajang, itu masih memerlukan perhatian serius, terutama jalur-jalur yang menjadi akses utama bagi masyarakat dan sektor ekonomi.

“Pembangunan infrastruktur di Lumajang, itu sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, terutama di daerah yang terdampak bencana dan pertambangan. Kami berharap, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan lebih agar aksesibilitas semakin baik,” ujar Bunda Indah.

Selain itu, dirinya juga menyoroti pentingnya tata kelola pertambangan yang lebih baik, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Dengan regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik, dirinya optimistis sektor pertambangan bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah.

Baca juga :

Menurut Bunda Indah, salah satu tantangan utama dalam sektor tambang adalah memastikan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, dirinya meminta dukungan agar regulasi dan kebijakan yang diterapkan bisa lebih berpihak pada keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Kami ingin pertambangan di Lumajang dikelola dengan lebih baik dan tidak hanya menguntungkan pelaku usaha tetapi juga masyarakat sekitar. Untuk itu, kami berharap ada kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah penghasil,” tegasnya.

Selain membahas infrastruktur dan tambang, Bunda Indah juga menyinggung potensi pariwisata Lumajang yang terus berkembang. Dengan dukungan infrastruktur yang lebih baik, dirinya yakin sektor pariwisata dapat menjadi sumber ekonomi baru yang lebih ramah lingkungan.

Ketua MPR RI sendiri menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh Bupati Lumajang dan berjanji akan menyampaikan hal tersebut kepada pihak terkait di pemerintah pusat. Ditegaskan, bahwa  Menurutnya, bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Langkah yang diambil Bunda Indah ini, ujarnya, menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mencari solusi atas berbagai tantangan pembangunan. Dengan dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan pembangunan infrastruktur dan tata kelola pertambangan di Lumajang semakin baik. Sehingga, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. (kom/adi/gie)

Seusai mengecek, dirinya menyampaikan bahwa Stockpile Terpadu di Kabupaten Lumajang, saat ini sudah mempunyai progres yang luar biasa. Diantaranya, adanya sistem digitalisasi. Maka, penerapan pajak pasir berbasis elektronik bisa mempermudah dalam proses monitoring dari perusahaan pertambangan.

“Kalau stockpile ini bisa dimaksimalkan fungsinya, insyaallah proses monitoring dari perusahaan penambangan pasir dan distribusinya ini akan bisa tertata dengan lebih baik. Mulai perpajakan hingga infrastrukturnya,” kata Gubernur Khofifah.

Retribusi pajak pasir berbasis sistem elektronik tersebut, tambahnya, merupakan inisiasi Bupati Lumajang dengan Dinas SDM Provinsi Jawa Timur dan Bank Jatim. Sinergi dan kolaborasi tersebut, sebagai keniscayaan yang merupakan sebuah kebutuhan. Dengan harapan, sinergi tersebut bisa terus dibangun dan terus ditumbuh kembangkan.

Baca juga :

Selanjutnya, Gubernur Khofifah juga mengapresiasi tata ruang Stockpile Terpadu, yang saat ini sudah lebih rapi dengan dibangunnya pagar pembatas dan pintu masuk serta pintu keluar yang lebih tertata.

Sementara itu, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, mengatakan jika inovasi yang dilakukan merupakan upaya Pemkab Lumajang, untuk mengantisipasi kebocoran pajak pertambangan pasir di Lumajang. “Harapan kami Pemkab Lumajang bersama dengan Pemprov Jatim dan Bank Jatim, ini bisa mengoptimalkan sinergitas. Sehingga, bisa dikembangkan untuk lebih baik lagi,” kata Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang.

Cak Thoriq juga menyampaikan, sebelum ada Stockpile Terpadu, sering terjadi kebocoran pajak yang mana setiap bulannya, pajak yang diterima rata-rata sekitar Rp 400 juta. Namun, setelah adanya Stockpile Terpadu, saat ini setiap bulan pajaknya mencapai Rp 2 miliar.

“Jadi, dahulu betul-betul ada kebocoran dan sekarang terus kita tingkatkan pengelolaannya. Sehingga, supaya tidak tambah bocor, karena ini bisa merupakan PAD,” terang Cak Thoriq. (kom/adi/sit)

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto, anggota Komisi II, Kepala Dinas PUPR, Dicky Cobandono, Kepala Dispenda, Asmaning Ayu, Perwakilan Satpol PP, Bappeda dan Dishub Kabupaten Blitar.

Joko Susilo warga Dusun Kaligambir, Desa Kaligambir, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, yang hadir pada hearing tersebut mengatakan bahwa pertambangan Bentonit di Kaligambir, memicu tanah longsor dan merusak jalan. Termasuk, juga menyebabkan gesekan di tengah warga masyarakat.

“Kita berharap, tambang ini ditutup total. Karena berdampak buruk di tengah masyarakat dan memicu tanah longsor serta merusak jalan,” kata Joko Susilo.

Lebih lanjut Joko Susilo menyampaikan, meskipun saat ini ditutup, namun ada indikasi akan dibuka kembali. “Ini ada pergerakan-pergerakan akan dibuka kembali. Sepertinya kepala desa, RT, RW yang berpihak ke pertambangan akan membuka kembali,” ujarnya.

Joko Susilo menegaskan, bahwa pertambangan Bentonit yang ada di Dusun Kaligambir, ini hanya mengantongi izin IUP. Namun, terbitnya perizinan tersebut, tidak melalui izin warga terdampak dan juga lingkungan pertambangan.

“Untuk itu, kami berharap pertambangan ini ditutup. Karena selain menyebabkan kerusakan jalan-jalan desa, juga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat,” terangnya.

Joko menambahkan, awalnya jalan-jalan desa ini sudah rabat beton dan di hotmik. Namun, karena dilalui armada tambang, jalan menjadi rusak semuanya. Bahkan, jalan hotmik yang rusak ditutup dengan koral. Padahal, jalannya tanjakan. Sehingga, pada saat dilewati truk kerikilnya berserakan dan itu rawan kecelakaan. Kemudian, oleh pihak pertambangan dengan tanah lempung.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

“Kita berharap, jalan-jalan yang rusak segera diperbaiki oleh OPD terkait. Dan pihak pertambangan janganlah menambang di tengah tengah pemukiman. Sehingga, saat longsor tidak berdampak ke desa,” paparnya.

Sementara dari Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Aryo Nugroho, menyampaikan bahwa pihaknya menerima pengaduan dari Masyarakat Peduli Kabupaten Blitar, terkait pertambangan yang ada di Kabupaten Blitar. Karena, masih banyak yang beroperasi, padahal pertambangan tersebut ilegal. Bahkan, menyebabkan kerusakan infrastruktur di Kabupaten Blitar, menjadi semakin rusak parah.

“Menindaklanjuti masukkan dari teman-teman Masyarakat Peduli Kabupaten Blitar, kedepannya kita harus segera mengidentifikasi mana pertambangan-pertambangan yang belum berizin. Sehingga, ke depan bisa menghasilkan PAD yang layak untuk Kabupaten Blitar,” jelas Aryo Nugroho.

Aryo Nugroho menambahkan, sudah berkali-kali pihaknya memberikan rekomendasi kepada Pemkab Blitar, untuk segera menata ulang dari hulu ke hilir. “Terkait sektor pertambangan ini agar ada regulasinya yang jelas. Entah itu hasil pertambangan dikelola oleh BUMD atau seperti apa. Sehingga, bisa menghasilkan PAD yang layak,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Dicky Cobandono, mengatakan bahwa ini adalah masukkan yang baik dari masyarakat. Sehingga, jalan-jalan juga menjadi tidak gampang rusak.

“Dari informasi masyarakat, kita bisa mengetahui kerusakan jalan tersebut disebabkan karena apa. Apa mutu jalannya yang jelek atau yang melintas melebihi tonase,” jelasnya.

Dicky Cobandono menambahkan, secara umum jalan-jalan di Kabupaten Blitar, itu Kelas III dan tonase kendaraan yang lewat seharusnya maksimal 8 ton. “Kita tahu, kendaraan truk yang bawa pasir itu, tonasenya bisa 15 ton kalau penuh. Ini tentu, yang menyebabkan kerusakan jalan. Oleh karena itu, harus ada penataan yang baik,” tambahnya.

Dicky berharap, keberadaan pertambangan bisa menopang PAD Kabupaten Blitar. Dan, jika PADnya tinggi, tentu bisa mensupport terhadap pembangunan di Kabupaten Blitar. Terutama, untuk membangun jalan-jalan yang rusak akibat dilalui truk-truk bermuatan hasil pertambangan. (jar/sit/adv)

“Kita percayakan saja, bahwa kasus dugaan ini masih tahap penyelidikan di unit Tipidter Polres Lumajang. Dan saya berharap besar, bahwa perkara dugaan ini ditangani secara profesional,” tegasnya kepada memontum.com, Selasa (07/03/2023) tadi.

Menurut Ketua KPI yang juga pengacara muda Lumajang itu, bahwa dugaan kasus pertambangan ilegal ini sangat merugikan pemerintah daerah dan masyarakat Lumajang secara umun. Dimana, hal itu berdampak pada pemasukan PAD dan memunculkan ruang Pungli untuk oknum-oknum.

“KPI Lumajang akan mengawal kasus ini sampai tuntas dan tidak main-main. Jika nanti kasus ini dihentikan dan tidak ditangani dengan profesional, maka kami sebagai pimpinan KPI akan melaporkan pada Mabes Polri. Karena, maraknya pertambangan ilegal akan kami gugat secara Perdata atas kerugian materil. Sehingga, fakta dipersidangan dan putusan hakim akan menjadi sejarah ketegasan APH,” ujar Hosy.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Kapolres Lumajang, AKBP Boy Jeckson Situmorang, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon terkait pengaduan dugaan kasus penambangan ilegal di Kecamatan Tempeh, yang dilaporkan oleh KPI ke pihaknya, belum bisa memberikan keterangan.

Sementara di sisi lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Hertutik, saat dikonfirmasi terkait dengan maraknya penambangan ilegal yang saat ini ramai di Kabupaten Lumajang, enggan memberikan keterangan.  

Sebagaimana diberitakan, KPI secara resmi telah melaporkan dugaan penambangan ilegal di Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, ke Polres Lumajang. Aktifitas penambangan pasir yang diduga ilegal itu, pun seolah dikemas legal dengan menampilkan di salah satu media sosial. (adi/sit)

Cak Thoriq juga menyampaikan, permasalahan galian C tidak hanya di Kabupaten Lumajang. Namun, hampir semua daerah kabupaten yang punya potensi galian C atau pertambangan pasir, mempunyai masalah masing-masing.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Menurutnya, adanya rekomendasi khusus tersebut, sangat dibutuhkan. Karena, saat meninjau aktivitas pertambangan, pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran truk yang muat pasir yang tidak ditutupi dengan terpal, dan tidak disertai dengan kelengkapan administrasi surat, terutama Surat Keterangan Asal Barang (SKAB).

Untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut, Bupati langsung melakukan koordinasi dengan Kapolres Lumajang, untuk proses hukum. Baik dari pelanggaran pertambangan ilegal yang tidak memiliki SKAB dan penyalahgunaan SKAB, seperti tidak sesuai dengan lokasi dan bahkan tidak sesuai dengan kendaraan.

“Truk pasir yang melakukan pelanggaran, ada dua belas sopir truk pasir. Karenanya, sekarang sedang menjalani pemeriksaan di Polsek Pasirian,” tambahnya. (kom/adi/sit)

Sengaja hal itu disampaikannya kepada warga, agar tidak ada truk muatan pasir yang berpotensi merusak jalan yang baru saja selesai dibangun, melalui jalan wilayah kecamatan itu. Sehingga, usia jalan di wilayah kecamatan itu, tidak cepat rusak.

“Saya tegaskan, tidak ada pertambangan pasir di Tempursari. Saya tidak mau, jalan yang sudah dibangun itu rusak. Jadi, jalan itu harus tetap baik,” tegas bupati yang akrab disapa Cak Thoriq tersebut.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Sementara untuk warga yang butuh pasir, tambahnya, diperbolehkan untuk mengambil pasir dengan catatan harus menggunakan mobil pick up. Itu pun, hanya untuk kebutuhan warga bukan untuk usaha pertambangan pasir.

“Boleh ambil pasir pakai pick up. Tetapi, itu untuk kebutuhan masyarakat dan tidak dikomersilkan. Kalau untuk usaha pertambangan pasir, maka tidak boleh,” imbuhnya.

Cak Thoriq juga menegaskan, bahwa armada pertambangan pasir harus memiliki jalan khusus. Sehingga, tidak merusak jalan yang digunakan oleh masyarakat umum.

“Saya inginnya, truk pasir harus punya jalan sendiri untuk akses jalan tambang yang langsung ke jalan nasional. Sehingga, jalan yang dibangun tidak rusak lagi. Ini yang masih ditata dan tahapannya sudah kami lakukan,” paparnya. (kom/adi/sit)

Menindaklanjuti laporan warga, Komisi III DPRD langsung melakukan Sidak ke lokasi tambang dan Rapat Kerja di Kantor Balai Desa Tambak Ukir, Selasa (16/02).

Hadir dalam Rapat Kerja tersebut yakni unsur tokoh masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Bina Marga PUPR, Mapolsek Kendit, DPMPTSP (Perijinan) dan perwakilan dari Dishub, namun sangat disayangkan pemilik tambang SKS berinisial “M” tidak hadir.

Menurut Kepala Bidang Bina Marga, Arifin, mengatakan bahwa pihak penambang dalam hal ini PT. SKS akan bertanggung jawab penuh dalam hal perbaikan jalan yang rusak akibat dump truck.

“Kemarin hal ini sudah kami inisiasi dengan pihak Polres untuk membenahi kerusakan jalan,” ujarnya.

Ketika Kabid Bina Marga dicecar pertanyaan oleh warga apakah truk tambang itu boleh melewati jalan Desa, Arifin menjawab, “Boleh pak, karena jalan itu untuk jalan umum,” kata Arifin.

Arifin menambahkan pihak penambang sudah menjalin kesepakatan dengan Dinas PUPR sehingga terbentuklah rekening bersama sebagai jaminan perbaikan jalan yang rusak akibat aktivitas tambang.

“Kita sudah rapat tanggal 15 Februari kemarin. Bahwasanya penambang telah sepakat untuk memperbaiki jalan yang rusak,” ucapannya.

Baca JUga : Penerimaan Pajak Sektor Tambang di Situbondo Ditargetkan Naik Hingga 400 Persen

Dari pihak Komisi III DPRD Situbondo dengan juru bicara legislator PPP Arifin, menyebutkan untuk sementara waktu aktifitas pertambangan yang ada di Desa Tambak Ukir itu ditutup, karena telah menimbulkan jalan Desa menjadi rusak.

“Tegas saya katakan pertambangan ini harus dihentikan dulu, sampai PT. SKS ini memperbaiki jalan yang rusak. Kami anggota Komisi III merekomendasikan terhadap Kepala Desa untuk sementara waktu ditutup,” tegasnya.

Lebih lanjut Arifin menyebutkan bahwa aktifitas tambang yang ada di Desa Tambak Ukir itu tidak ada tempat untuk limbah B3 (Amdal Lalin), sedangkan itu urusan wajib yang harus dipenuhi bagi penambang, ini kan artinya tidak mengindahkan terhadap aturan yang ada di kabupaten.” imbuhnya.

Artinya kok bisa beraktifitas, itu merupakan salah satu pelanggaran. Legislator dua periode ini menjelaskan, pelanggaran yang lain pada aktifitas penambangan ini mengenai tonase yang diangkut melebihi, karena berdasarkan klasifikasi jalan Desa ini masuk kategori jalan kelas 3. Itu seharusnya tonase yang diangkut itu 5 ton, jadi 8 ton sama berat kendaraan.

“Tonase itu harus 8 ton. Ini jelas lebih dari itu karena muatannya melebihi kapasitas, sehingga jelas saja jalan-jalan menjadi rusak,” katanya. (her/ed2)

Diketahui Surat tersebut berisi tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Periode 2018.

Dalam surat tersebut menyebut tanah seluas 4.023 hektar yang terletak di blok Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, termasuk satu dari enam WIUPK PT Antam sebagai tanah yang cocok khususnya di komoditas nikel dan emas.

“Saya sudah komunikasikan dengan Menteri ESDM dan telah mengirimkan surat keberatan kepada Gubernur Jawa Timur,” terang Bupati Jember, Faida, usai menyerahkan surat perizinan di Pendapa, Senin (18/9/2018).

Faida mengatakan, bahwa masyarakat Jember khususnya Kecamatan Silo juga keberatan dengan rencana eksplorasi tambang emas di Blok Silo tersebut. “Tidak ada surat rekomendasi apapun dari Pemkab Jember terkait keputusan Menteri ESDM tersebut.” Tegas Faida Menandaskan. (yud/yan)