Dalam penjelasannya, Bupati Lumajang menjelaskan bahwa penyusunan R-APBD TA 2023 telah diawali dengan menyusun KUA/PPAS dan telah dibahas serta disepakati bersama antara Bupati dan DPRD. Di mana, KUA/PPAS disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang No 41 tahun 2022, tentang RKPD Kabupaten Lumajang tahun 2023.

“Di dalam RAPBD tahun 2023, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lumajang diselaraskan dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan Pemprov Jawa Timur tahun 2023,” ujarnya.

Cah Thoriq-sapaan Bupati Lumajang juga menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang memprioritaskan pembangunan tahun 2023, yang antara lain pemulihan ekonomi melalui penguatan usaha mikro dan pariwisata, peningkatan layanan struktural pendukung ekonomi, peningkatan kualitas SDM dan perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Selanjutnya, imbuh Cak Thoriq, peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai budaya lokal, peningkatan pertanian berkelanjutan, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup. Serta, peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan kualitas pelayanan publik.

“Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur tahun 2023, tema pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2023 adalah Optimalisasi Reformasi Struktural untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan,” tegasnya.

Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, dalam kesempatan sama mengharapkan bahwa dengan waktu yang terbatas, TAPD, Badan Anggaran dan seluruh fraksi serta komisi DPRD dan seluruh OPD selaku mitra kerja dapat menyelesaikan pembahasan R-APBD tahun anggaran 2023. Tentunya, dengan tepat waktu. (kom/adi/gie)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras, kerja cepat, kerja cerdas dan kerja ikhlas yang sudah ditunjukkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Baik dari eksekutif maupun legislatif. Sehingga APBD Perubahan TA 2022 telah disepakati dan diputuskan bersama.

“Karena memang aturannya maksimal tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran, maka alhamdulillah ini sekarang sudah selesai. Jadi, nanti insyaallah Oktober, saya minta kepada OPD terkait, untuk segera memerintahkan kepada bagian hukum untuk melakukan harmonisasi. Sehingga 1 Oktober, sudah diundangkannya,” kata Wali Kota Sutiaji, seusai rapat paripurna.

Selanjutnya, tambah Sutiaji, setelah dilakukan pengesahan keputusan tersebut, menurutnya akan berlanjut pada proses harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. “Masih ada proses lagi untuk harmonisasi kepada provinsi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan itu semuanya sudah di acc,” lanjutnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Tentunya, ujar Sutiaji, dalam pengesahan keputusan tersebut juga telah diberikan catatan dan saran dari enam fraksi DPRD Kota Malang. Hal tersebut, diterima dan menurutnya juga akan dilakukan oleh pihak eksekutif.

“Selanjutnya, tentu apa yang menjadi catatan, saran dari DPRD sebagaimana di poin terakhir, menjadi satu keputusan bersama-sama itu dilakukan oleh ekskutif,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan bahwa momentum APBD Perubahan TA 2022 ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Pemkot Malang untuk menjalankan program padat karya. Karena untuk program-program besar serta pengerjaan tender tidak dilakukan.

“Semua akan padat karya. Artinya, akan dilakukan dengan secepatnya, penunjukan langsung oleh dinas terkait agar segera terealisasi di masyarakat,” kata Made.

Selain itu, pihaknya menjelaskan bahwa terdapat dua hal yang masih menjadi sorotan dari enam fraksi DPRD Kota Malang. Yakni terkait pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera diisi oleh pejabat definitif serta pemanfaatan air Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang.

“Ada dua hal yang menjadi sorotan yang sama enam fraksi, yaitu segera lantik dinas definitif, dan pengguna pdam, semua mengkritisi pdam terkait dengan segera laksanakan pemanfaatan air permukaan. Ini selalu menjadi pendapat akhir fraksi,” imbuh Made. (rsy/sit)

Menguatnya ekonomi Indonesia, terang Bupati Yuhronur, mempengaruhi ekonomi Lamongan dimana Pendapatan Daerah setelah perubahan tahun anggaran 2022 diproyeksi mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 3.042.816.053.000 atau naik 2,20 persen dari proyeksi sebelumnya sebesar. “Pendapatan Daerah setelah perubahan Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar Rp 3.042.816.053.000. Sehingga, mengalami peningkatan 2,20 persen dari proyeksi sebelumnya,” terangnya.

Sementara untuk alokasi Belanja Daerah, lanjut Bupati, direncanakan mencapai Rp 3.360.582.125.000 mengalami peningkatan 7,77 persen. Sehingga, dalam postur perubahan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 mengalami defisit Rp 317.766.071.000.

Adapun sebagai penyeimbang dari defisit yang terjadi, lanjutnya, ditempuh melalui Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 355.087.500.000. Selanjutnya dari sisi Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dalam perubahan ini dialokasikan Rp 37.321423.428.000.

Dari kondisi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang telah dialokasikan tersebut, ujarnya, diperoleh Pembiayaan Netto yang selanjutnya digunakan untuk menutup defisit anggaran. Sehingga, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan menjadi nol.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Diungkapkan Bupati Yuhronur, berbagai perubahan APBD 2022 tersebut didasari atas beberapa Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam tahun 2022. Diantaranya, penyesuaian kebijakan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 sesuai dengan petunjuk teknis dari kementerian teknis masing-masing. Kemudian alokasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang bantuan keuangan provinsi tahun anggaran 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan, serta hasil evaluasi terhadap realisasi anggaran yang telah berjalan kurang lebih satu semester, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga menjelaskan, melalui tema pembangunan, Pemantapan Sosial Ekonomi dan peningkatan Layanan Dasar serta Penyediaan Infrastruktur Terintegrasi, dalam perubahan APBD tahun 2022 masih di fokuskan di beberapa sektor dominan diantaranya untuk perbaiki infrastruktur. “Dalam perubahan APBD tahun 2022, dapat dipilah menjadi beberapa sektor yaitu bidang infrastruktur, yang masih difokuskan untuk rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur jalan, pengairan dan pertanian di pedesaan serta pengadaan dan pemeliharaan PJU dan rambu lalu lintas yang juga sebagai upaya mendorong dan mendukung mobilitas perdagangan menuju percepatan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Selain fokus bidang infrastruktur, bidang pendidikan dan olah raga juga menjadi perhatian, dimana selain mengarah ke rehabilitasi gedung pendidikan dan pengadaan sarana prasarana sekolah, juga dilakukan pembinaan dan peningkatan kualitas keterampilan atlit Lamongan guna persiapan Pekan Olahraga Provinsi tahun 2023. Tak hanya ke dua bidang di atas, bidang kesehatan serta bidang ekonomi dan sosial juga menjadi perhatian pemerintah.  

“Adapun di Bidang Ekonomi dan Sosial, masih bertumpu kepada pemulihan, percepatan ekonomi dan pengamanan sosial yakni berupa pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh rokok dan petani tembakau,” paparnya. (zen/sit)

Dalam pidatonya, Bupati Jember dr Hj Faida, MMR, menyebut Perubahan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 merupakan perwujudan permintaan rakyat untuk membangun Kabupaten Jember.

“Dalam prosesnya, rancangan Perubahan APBD Kabupaten Jember tahun 2019 disusul dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jember yang menjadi prioritas,” terang Bupati.

Kesepakatan yang telah diraih, lanjut Bupati, menunjukkan bahwa eksekutif dan legislatif duduk bersama untuk merancang agar sesuai dengan tindak dan aspirasi masyarakat.

“Saya hargai sifat responsif dan sinergi dari anggota DPRD dalam pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2019,” tuturnya.

Masyarakat telah menantikan perubahan APBD sebagai sebuah instrumen pembangunan daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejateraan rakyat dan kualitas pelayanan publik.

“Kita semua harus bergerak cepat pada sisa waktu anggaran tahun 2019, agar dapat segera mewujudkan harapan-harapan masyarakat dan melaksanakan anggaran secara cepat dan tepat serta memperhatikan ketentuan yang berlaku,” lanjutnya.

Dengan selesainya penyusunan Perubahan APBD tahun 2019 ini, lanjut bupati, diharapkan dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

Masyarakat juga dapat megikuti tujuan, sasaran, maupun sumber pendanaan pada setiap jenis belanja. Masyarakat juga mengetahui korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

“Hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan program pemerintah daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tandas Bupati.

Kepada setiap pengguna anggaran, Bupati menegaskan untuk menjaga integritas diri sendiri maupun organisasi. Serta bertanggungjawab dalam penggunaan anggaran dan sumber daya kelola sehingga mencapai hasil yang diharapkan.

“Melalui usaha yang sistematik, efektif, dan menyeluruh, serta mengupayakan intensifikasi dan eksestensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dalam melaksanakan program kegiatan serta memiliki dedikasi dan prinsip kerja yang baik,” jlentreh Bupati.

Bupati juga mengajak masyarakat untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan APBD untuk menjamin bahwa APBD dapat terlaksana dengan benar, tepat sasaran, tidak menimbulkan masalah, dan dapat menyentuh secara langsung kebutuhan masyarakat di Kabupaten Jember.

Pengawasan oleh masyarakat itu juga agar pelaksanaan APBD dapat meningkatkan taraf hidup, menaikkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing ditingkat lokal, regional, dan nasional. (bud/yud/oso)