Koordinator POPT Kabupaten Jombang, Sutami, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengamanan produksi gabah pada musim kemarau 2022. Karena, dampak dari perubahan iklim tahun 2022, tergolong iklim basah atau lanina yang berdampak pada perubahan agroekosistem, sekaligus mempengaruhi perkembangan OPT.

“Dalam penanggulangan serangan OPT tanaman pangan, utamanya tanaman padi, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang telah melakukan upaya gerakan pengendalian OPT, khususnya wereng batang coklat. Di mana, pelaksanaan ini dilakukan secara serentak di beberapa kecamatan,” paparnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Kegiatan gerakan pengendalian OPT wereng batang coklat, tambahnya, melibatkan seluruh anggota kelompok tani yang di koordinir oleh Ketua Kelompok Tani, PPL serta POPT dengan bantuan sarana pengendalian insektisida dari Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, maupun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

Gerakan pengendalian OPT, terangnya, dilaksanakan pada daerah yang dicurigai sebagai sumber serangan. Sehingga, dengan dilakukan gerakan pengendalian OPT sedini mungkin, maka diharapkan OPT tidak menyebar.

“Semoga dengan terkendalinya OPT pada tanaman padi, membuat program ketahanan pangan dapat tercapai,” ungkapnya. (azl/sit)

“Salah satu studi yang sering dijadikan referensi saat ini bagi pertemuan-pertemuan climate change di dunia baik itu di tingkat kepala negara, di tingkat menteri, di tingkat policy maker lainnya, regulator bahkan private sector, university, akademisi, NGO semuanya saat ini merefer kepada laporan United Nations Environment Programme (UNEP) mengenai kesenjangan emisi,” jelas Menkeu dalam keynote speechnya pada Webinar dengan tema ‘Climate Change Challenge: Preparing for Indonesia’s Green and Sustainable Future’ yang diselenggarakan Direktorat Inovasi dan Science Techno Park (DISTP) Universitas Indonesia (UI) secara daring pada Jumat (11/06) tadi.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

Di dalam laporan UNEP disampaikan, bahwa dunia saat ini suhunya 1,1 derajat celcius lebih hangat di bandingkan kondisi pra industrialisasi, yaitu pada saat dunia belum mengalami industrialisasi yang begitu mengubah global ekonomi saat ini. Saat ini karena adanya kenaikan mobilitas dan industrialisasi, temperatur dunia menjadi lebih hangat 1,1 derajat celcius. Artinya, konsekuensi yang sudah sangat luar biasa adalah di berbagai belahan dunia bisa terjadi fenomena yang cukup katastropik.

“Indonesia sebagai negara kepulauan itu juga memberikan konsekuensi yang sangat luar biasa karena kenaikan suhu atau temperatur bumi identik dengan kenaikan permukaan laut karena es yang ada di kutub utara dan kutub selatan akan mencair, dan itu cukup untuk meningkatkan permukaan laut seluruh dunia. Artinya untuk Indonesia sebagai negara kepulauan dampaknya akan sangat konsekuensial,” jelas Menkeu.

Meskipun dalam Paris Agreement, negara-negara berkomitmen dengan National Determine Contribution (NDC), namun tetap tidak akan bisa menghindarkan dari kenaikan suhu. Indonesia sendiri untuk NDC yang telah diumumkan di Paris Agreement, berkomitmen untuk menurunkan karbon CO2 emissionnya 29 persen jika menggunakan upaya dan resources sendiri, atau penurunannya bisa lebih ambisius ke 41 persen apabila mendapatkan dukungan dari internasional.

“Indonesia sekarang dipandang sebagai suatu negara yang memiliki size sangat besar sehingga kita selalu diminta untuk berperan aktif di dunia internasional. Dalam diplomasi dan politik luar negeri, kita diharapkan bisa meminta komitmen negara-negara terutama negara maju di dalam memenuhi konsekuensi sumber daya yang dibutuhkan untuk transformasi ekonomi dari high carbon menjadi low carbon atau bahkan zero carbon emission,” ucap Menkeu. (hms/keu/aye/ed2)

Memontum Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Pandjaitan, turut inisiatif Pemerintah Indonesia dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Dalam penyampaikan beberapa paparan nasional, Menko Luhut menegaskan Indonesia memprioritaskan perubahan iklim dan mendukung negara berkembang untuk mencapai ambisi iklim global dalam G20 di tahun 2022 dan ASEAN di tahun 2023, yang akan diselenggarakan di Indonesia.

“Kami berharap, ke depannya akan tercipta berbagai kolaborasi, dengan pihak AS terkait aksi nyata bagi iklim global dan negara-negara G20 serta ASEAN lainnya untuk mencapai tujuan bersama ini,” ucapnya dalam Leaders Summit on Climate (LSC) yang berlangsung virtual dari Jakarta, Jumat (23/04) tadi.

LSC sebagai wahana diskusi, juga menjadi tempat persiapan menuju konferensi PBB Perubahan Iklim (COP 26), pada bulan November 2021 mendatang di Glasgow. Dalam pertemuan itu, Presiden RI, Joko Widodo, hadir didampingi Menko Luhut B Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Keuangan dan Menteri ESDM.

Dunia tengah menghadapi perubahan iklim yang ekstrim, dimana emisi gas rumah kaca (GRK) begitu tinggi dan menciptakan dampak iklim di berbagai negara-negara di dunia. Guna menghadapi hal tersebut, Amerika Serikat mengadakan Leaders Summit on Climate (LSC) dengan mengundang 40 pemimpin negara termasuk Indonesia secara virtual pada 22 sampai 23 April 2021 untuk berdiskusi bersama demi menciptakan terobosan nyata untuk mengatasi permasalahan itu.

Pertemuan yang berlangsung selama dua hari tersebut, diharapkan akan mampu memberikan solusi nyata bagi perubahan iklim yang tengah melanda. Menurut Menko Luhut, Indonesia memiliki area perhutanan seluas 94.1 juta hektar atau 50.1 persen dari total luas daratan yang ada.

“Sektor kehutanan memberikan kontribusi 17,2 persen dari 29 persen target NDC kami,” buka Menko Luhut. Menurutnya, Indonesia telah mengambil beberapa langkah perbaikan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan telah berusaha meningkatkan stok karbon melalui sejumlah aksi rehabilitasi hutan dan lahan,” jelasnya.

Baca Juga :

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

Menko Marves menjelaskan, laju deforestasi Indonesia telah menurun tajam dalam beberapa periode terakhir, dan pada tahun 2020 penurunannya mencapai 75 persen. Indonesia juga telah melakukan berbagai aksi untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan.

Bahkan Pemerintah Indonesia, juga menerapkan strategi yang juga melibatkan berbagai komunitas masyarakat ini telah melatih 12.994 orang untuk menjadi Brigade Pemadam Kebakaran Hutan untuk mengontrol dan menghilangkan berbagai titik api dan kebakaran.

“Indonesia menyimpan hampir 17 persen total karbon biru, dimana angka ini tidak dapat dianggap sebelah mata. Terus ditingkatkan, program rehabilitasi hutan mangrove terus digencarkan di berbagai daerah di Indonesia. Dengan total luas 3,31 juta area hutan mangrove, program ini tidak hanya memiliki dampak ekonomi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Menko Marves.

Selain tindakan mitigasi kebakaran hutan dan lahan, serta program rehabilitasi mangrove, Indonesia juga secara aktif terus membangun program Food Estate yang memanfaatkan teknologi hijau dan mengaplikasikan teknologi agrikultur terbaru untuk mengurangi limbah pertanian, penggunaan pupuk yang berlebihan, serta berbagai ancaman lainnya.

“Program ini menghasilkan berbagai peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan pembangunan daerah pedesaan. Dua wilayah Food Estate yang sedang di kembangkan, yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara telah memperlihatkan berbagai dampak baiknya bagi masyarakat sekitar,” ungkap Menko Luhut. (hms/kom/aye/sit)

Pakar Lingkungan dari Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia (UI), Dr Ir Mahawan Karuniasa mengatakan, pemerintah harusnya memasukkan elemen-elemen mitigasi adaptasi perubahan iklim dalam rencana pembangunannya. Karena adaptasi ini tidak lepas dari program pengurangan risiko bencana.

“Mitigasi ini penting sekali dilakukan dalam mengurangi kerugian atau dampak akibat bencana. Terkait hal itu sebagai negara berkembang Indonesia dapat melakukan pendekatan interdisipliner dalam membangun kesiapan masyarakat terhadap resiko bencana yang dapat terjadi di sekitarnya,” katanya saat kuliah umum di Pascasarjana, Universitas Jember (Unej), Jumat (13/12/2019) siang.

Menurutnya, integrasi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana menjadi sangat krusial, yang harus menjadi urusan bersama untuk membangun ketangguhan.

Di saat yang bersamaan juga penting untuk menjaga kualitas lingkungan, serta menjaga kualitas dan kapasitas sosial ekonomi. Sehingga program-program seperti adaptasi mitigasi harus mulai diprioritaskan.

“Beberapa efek misalnya saja bencana alam, pemanasan global, kekeringan. Selain juga, efek dari perubahan iklim adalah terganggunya fasilitas pertanian dalam jangka panjang yang nantinya akan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan,” imbuhnya.

Mahwan menegaskan, dalam rencana pembangunan Indonesia ke depan perlu perhatian yang besar dan penekanan pentingnya pengarusutamaan program-program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Berbagai terobosan diperlukan untuk meminimalisir dampak dari perubahan iklim. Misalnya saja, untuk Pulau Jawa perlu diperkuat pelaksanaan tata ruang yang optimal.

“Diskusi dan perjanjian internasional tidak akan banyak berarti tanpa adanya aksi nyata untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim yang sudah tidak dapat dihindari. Untuk itu, harus diberlakukan regulasi atau undang-undang yang mengatur tentang mitigasi perubahan iklim di Indonesia, ” terangnya.

Mahwan menambahkan, jangan hanya dipahami mitigasi perubahan iklim ini sebatas menanam pohon dan lain sebagainya. Karena bila tidak segera dicegah, perubahan iklim hanya akan berujung pada kesengsaraan masal. (Kj1/Yud/oso)

“Semakin tingginya rendemen tebu, tentunya semakin tinggi pula produksi gula yang dihasilkan,” ungkapnya Plt Bupati Malang Drs HM Sanusi MM dalam acara selamatan buka giling PG Kebon Agung Kecamatan Pakisaji Sabtu (27/4/2019) kemarin lalu.

Dikatakan Sanusi, petani harus dibekali dengan ilmu pengetahuan tentang cara pemeliharaan tanaman tebu yang baik, pengendalian gulma dan hama, melakukan pengamatan lingkungan sekitar kebun, mengukur suhu udara, serta menganalisis kondisi tanah.

“Dengan ilmu tersebut,petani tebu di Kabupaten Malang yang selama ini menjadi rekan kerja penyuplai tebu ke PG Kebon Agung terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal, yang diikuti dengan peningkatan partisipasi aktif masyarakat,” jelasnya.

Tambah politisi PKB ini, keberhasilan usaha sangat ditentukan oleh kompetensi SDM dan dukungan lingkungan masyarakat sekitar.

“Dengan kerjasama yang baik ini kedepannya dapat ditingkatkan, sehingga kontribusi yang diberikan perusahaan kepada masyarakat, daerah, dan negara juga makin besar, baik melalui pajak, retribusi, Corporate Social Responsibility (CSR), Bina Lingkungan, dan kemitraan, termasuk kontribusi dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat. Semoga awal Mei nanti proses giling dapat berjalan dengan lancar dan hasil produksi di tahun ini dapat mencapai target,” ulasnya.