Pada momen tersebut, bupati mengajak para siswa untuk deklarasi anti perundungan (bullying). Karenanya, bersama dengan ratusan siswa dan para guru, dirinya memimpin pembacaan ikrar.

Isi dari ikrar tersebut, antara lain komitmen untuk mendukung dan menghormati satu sama lain. “Tidak melakukan segala bentuk kekerasan dan perundungan, saling menghormati satu sama lain, dan mentaati semua peraturan yang berlaku,” kata Bupati Ipuk, saat membacakan ikrar yang diikuti guru dan siswa.

Selain menimba ilmu selama tiga, kata Bupati Ipuk, dirinya berpesan kepada siswa agar memanfaatkan waktu di sekolah untuk hal-hal positif. Termasuk, tidak menggunakan teknologi untuk hal yang tidak bermanfaat, terlebih seperti melakukan perundungan via media sosial.

“Jangan gunakan smartphone kalian untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Gunakan untuk menambah ilmu dan pertemanan,” tegasnya.

Baca juga :

Dengan pertemanan yang baik, lanjut Bupati Ipuk, para siswa bisa saling memotivasi dan bersinergi. Sehingga, bisa saling support untuk menemukan bakat dan minat masing-masing.

Dalam kesempatan sama, bupati juga mengingatkan kepada para siswa soal tantangan-tantangan yang akan dihadapi setelah lulus sekolah. Persaingan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dunia kerja akan lebih ketat.

“Nantinya, kompetisi tidak hanya dengan teman-teman sebaya. Tetapi juga, berkompetisi dengan semua usia. Maka, para siswa perlu membuktikan siap diterima di dunia luar,” tambahnya.

Untuk itu, ujar bupati, siswa perlu belajar menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat bagi dunia luar sejak dini. “Ayo mulai dari saat ini, mulai dari hal yang kecil. Ayo terus berproses. Kalian mungkin pernah gagal dan jadikan itu bagian dari proses untuk menghadapi hal-hal di depan nanti,” ujarnya.

Sementara kepada guru, Bupati Ipuk meminta agar mereka senantiasa memberi afirmasi positif kepada seluruh peserta didik. Karenanya, guru tidak sekadar mengajar, tetapi juga menjadi orang tua yang peduli kepada murid-muridnya. (kom/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan bahwa bullying memang harus diperangi. Sehingga, kasus itu tidak terjadi di Kota Malang. Hal itu, pun juga sejalan dengan visi misi ke tiga Kota Malang, yang tertuang dalam RPJMD, yakni mewujdukan kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan masyarakat yang rentan dan gender.

“Penurunan bullying kalau mengacu pada capaian RPJMD, memang menjadi salah satu komitmen dan itu harus kita perangi. Tetapi, di dalam RPJMD misi ke tiga, itukan langsung kaum rentan itu memang dianggap kurang,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Selain menjadi komitmen, tambahnya, hal ini juga sejalan dengan menjadikan Kota Malang, sebagai kota yang layak anak. Apalagi, perilaku yang tidak baik itu, gampang untuk ditiru. Maka, perlu adanya kewaspadaan dari para guru.

“Kami waspadai dan memohon, untuk terus menerus kepada para guru, agar tidak terjadi diskriminasi di sekolah,” katanya.

Untuk saat ini, ungkapnya, kasus bullying di Kota Malang, memang mengalami penurunan. Namun, ditegaskan perlu untuk terus diwaspadai. Agar, Kota Malang bebas dari kasus bullying tersebut.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kita tidak ada target. Tetapi kalau bisa, targetnya ya 0 persen. Bebas bullying atau tidak ada bullying di Kota Malang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan jika upaya yang telah dilakukan yakni membentuk Satgas anti bullying, di masing-masing sekolah. Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga SMK, yang berfungsi sebagai pengawasa dan juga kontroling.

“Fungsinya dari Satgas itu, untuk antisipasi bully. Karena, bully timbul dari berbagai masalah. Jadi, mereka tidak hanya semata-mata untuk mengawasi anak-anak saja. Tetapi juga untuk mengontrol sikapnya,” ujar Suwarjana.

Upaya tersebut, juga sudah dilakukan di beberapa sekolah. Namun, itu juga akan terus digalakkan. Dengan harapan, hal-hal tersebut tidak terjadi. Selain itu, menurutnya juga akan dilakukan sosialiasi kepada para orang tua siswa, agar ikut serta mengawasi.

“Harapan kami ke depan, kami akan mengadakan hal-hal seperti ini. Kami kemas khusus untuk orang tua. Karena agar orang tua itu juga tidak menyalahkan kami terus, jadi ikut ngawasi juga,” imbuhnya. (hms/rsy/sit)

Berkaitan dengan hal tersebut, dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Diana Savitri Hidayati SPsi MPsi, mengatakan bahwa dalam kasus perundungan, ada tiga pihak yang terlibat, yaitu pelaku, korban, dan penonton.

Baca Juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar
• BI Malang Sebut Lonjakan Harga Emas Dorong Inflasi di Februari 2026

“Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan perundungan, namun yang pasti hal itu dapat terjadi karena kondisi yang memungkinkan,” ungkap dosen kelahiran Surabaya itu, Jumat (10/09).

Lebih lanjut, wanita yang akrab disapa Didi itu menjelaskan beberapa penyebab seseorang menjadi pelaku maupun korban dari tindak perundungan. Dari sisi pelaku, biasanya ia merasa dominan dan berhak untuk mengintimidasi pihak lain yang terlihat lemah atau tidak akan melawan. Pola asuh dan lingkungan yang salah juga dapat menyebabkan seseorang memiliki sifat demikian.

“Nah kalau dalam kasus perundungan di kantor KPI, tingkat perkembangan usia para pihak yang terlibat adalah dewasa madya. Hal ini menunjukan bahwa pelaku dari kecil sudah biasa melakukan perundungan dan hal itu berlanjut hingga ke lingkungan kerja,” imbuhnya.

Sedangkan jika dari sisi korban, biasanya ia memiliki kepribadian yang lemah. Hal ini dapat berupa konsep diri yang negatif seperti selalu merasa dirinya salah atau merasa dirinya sudah biasa untuk dikalahkan.

“Hal ini dapat terbentuk dari pola asuh yang salah pula dari keluarga serta kritik yang tidak membangun,” katanya melanjutkan.

Dijelaskan Didi, perundungan akan berdampak negatif pada kesehatan mental korban. Dampak terburuk yang dapat menimpa korban adalah gangguan Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) hingga keinginan bunuh diri.

Didi mengatakan ada dua hal yang mungkin terjadi ketika seseorang mengalami perundungan. Pertama, korban akan menyikapi perundungan tersebut dengan cara positif yaitu berani melawan baik secara fisik maupun secara hukum. Sementara yang kedua adalah korban mungkin akan menyikapi perundungan tersebut secara negatif sehingga tidak berani melawan.

“Saya melihat dalam kasus KPI, korban dapat menyikapi perundungan tersebut secara positif karena bisa berjuang dan melawan pelaku melalui berbagai cara. Butuh keberanian besar untuk mengungkapkan kejadian tersebut di sosial media. Namun korban mengalami gangguan PTSD karena perundungan telah terjadi selama bertahun-tahun, ditambah lagi berbagai cara yang ia lakukan untuk melawan balik berakhir gagal,” ujarnya.

Didi menyampaikan ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengantisipasi maupun mengatasi sebuah perundungan. Pertama, mencari dukungan sosial jika terjadi tindakan-tindakan tidak menyenangkan di sekolah maupun kantor. Kedua, selektif dalam mencari teman karena lingkungan pertemanan akan berpengaruh pada perilaku maupun pola pikir seseorang. Ketiga, mampu membedakan ranah pekerjaan dan pertemanan sehingga dapat mengetahui lebih awal jika dirinya sedang dirundung. “Perundungan biasanya terjadi secara bertahap mulai dari yang ringan seperi disuruh membelikan makanan sampai ke tahap kekerasan dan pelecehan seksual. Korban pada awalnya juga tidak menyadari bahwa dirinya sedang dirundung. Hal ini terjadi karena sistem senioritas masih berlaku di Indonesia, sehingga korban merasa lazim ketika diperlakukan sebagai junior dan disuruh-suruh. Oleh karenanya, dukungan sosial serta membedakan ranah pekerjaan dan pertemanan menjadi poin penting untuk mengetahui lebih dini ketika perundungan ringan terjadi,” urainya. (mus)