Dalam tatap muka itu, Sekretaris Dispendik, Rosyta Dewi, menyajikan materi tentang integritas dan disiplin ASN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Sementara dari Inspektorat, memberikan wawasan mengenai tata kelola Dana BOSP berdasarkan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 serta Standar Harga Satuan (SHS) dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2025.

Disampaikan Rosyta Dewi, bahwa Program Dispendik On The Road merupakan langkah strategis untuk mendekatkan layanan Dinas Pendidikan kepada sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Malang. “Tujuan dari kegiatan DOR ini adalah untuk mendekatkan diri dengan bapak-ibu yang ada di wilayah kecamatan. Harapannya, tentu masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan di tempat dan layanan Dinas Pendidikan semakin baik,” kata Sekdin Rosyta.

Ditambahkannya, salah satu tantangan yang dihadapi sekolah saat ini adalah membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri. Untuk itu, sekolah negeri didorong memiliki keunggulan dan identitas yang kuat agar mampu meningkatkan daya tarik di tengah persaingan lembaga pendidikan.

“Setiap sekolah harus memiliki branding yang kuat dan didukung implementasi nyata. Jangan hanya menjanjikan sesuatu kepada wali murid, tetapi tunjukkan keunggulan yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Malang juga terus mendorong transformasi digital melalui penerapan core values ASN BerAKHLAK. Salah satu wujud nyata, adalah pemanfaatan Aplikasi Lentera, yang memfasilitasi layanan kepegawaian dan presensi secara online.

Baca juga :

Terkait dunia digital, Sekretaris Dispendik Rosyta secara khusus mengingatkan para pendidik untuk bijak menggunakan media sosial. Dirinya menyoroti fenomena ‘Jempolmu Harimaumu’. Untuk itu, dirinya meminta guru agar memanfaatkan platform tersebut sebagai media pembelajaran yang positif, bukan sekadar membuat konten hiburan yang minim nilai edukasi.

Dalam kesempatan sama, dirinya juga menekankan pentingnya penerapan kode etik ASN sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2025. Dirinya mengingatkan, bahwa seluruh pendidik untuk menghindari segala bentuk perundungan maupun tindakan yang berpotensi mengarah pada pelecehan seksual.

“Bullying tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan atau perlakuan yang merendahkan. Guru harus lebih bijak dalam berinteraksi dengan peserta didik,” katanya.

Terkait disiplin ASN, Sekretaris Dispendik Rosyta memaparkan sejumlah ketentuan penting yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Dirinya menegaskan, bahwa ketidaktahuan terhadap aturan bukan alasan untuk menghindari sanksi disiplin. “Kita jatuh bukan hanya tersandung batu besar, namun terpeleset kerikil kecil pun bisa jatuh. Jangan sampai karena ketidaktahuan, bapak dan ibu PPPK akhirnya terkena hukuman disiplin,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga mengingatkan para kepala sekolah terkait tanggung jawab sebagai atasan langsung. Pembiaran terhadap pelanggaran disiplin pegawai, dapat berakibat sanksi yang sama beratnya bagi kepala sekolah yang bersangkutan. “Pelanggaran disiplin bukan delik aduan. Oleh karena itu, setiap atasan langsung yang mengetahui dugaan pelanggaran disiplin wajib menindaklanjuti,” tegasnya.

Tidak ketinggalan, dirinya juga mengajak seluruh ASN Dinas Pendidikan untuk terus menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karenanya, integritas harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. “Integritas bukan sekadar slogan, melainkan perilaku harian. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal kecil dan dari sekarang,” imbuhnya. (hms/gie)

Pada momen tersebut, bupati mengajak para siswa untuk deklarasi anti perundungan (bullying). Karenanya, bersama dengan ratusan siswa dan para guru, dirinya memimpin pembacaan ikrar.

Isi dari ikrar tersebut, antara lain komitmen untuk mendukung dan menghormati satu sama lain. “Tidak melakukan segala bentuk kekerasan dan perundungan, saling menghormati satu sama lain, dan mentaati semua peraturan yang berlaku,” kata Bupati Ipuk, saat membacakan ikrar yang diikuti guru dan siswa.

Selain menimba ilmu selama tiga, kata Bupati Ipuk, dirinya berpesan kepada siswa agar memanfaatkan waktu di sekolah untuk hal-hal positif. Termasuk, tidak menggunakan teknologi untuk hal yang tidak bermanfaat, terlebih seperti melakukan perundungan via media sosial.

“Jangan gunakan smartphone kalian untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Gunakan untuk menambah ilmu dan pertemanan,” tegasnya.

Baca juga :

Dengan pertemanan yang baik, lanjut Bupati Ipuk, para siswa bisa saling memotivasi dan bersinergi. Sehingga, bisa saling support untuk menemukan bakat dan minat masing-masing.

Dalam kesempatan sama, bupati juga mengingatkan kepada para siswa soal tantangan-tantangan yang akan dihadapi setelah lulus sekolah. Persaingan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dunia kerja akan lebih ketat.

“Nantinya, kompetisi tidak hanya dengan teman-teman sebaya. Tetapi juga, berkompetisi dengan semua usia. Maka, para siswa perlu membuktikan siap diterima di dunia luar,” tambahnya.

Untuk itu, ujar bupati, siswa perlu belajar menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat bagi dunia luar sejak dini. “Ayo mulai dari saat ini, mulai dari hal yang kecil. Ayo terus berproses. Kalian mungkin pernah gagal dan jadikan itu bagian dari proses untuk menghadapi hal-hal di depan nanti,” ujarnya.

Sementara kepada guru, Bupati Ipuk meminta agar mereka senantiasa memberi afirmasi positif kepada seluruh peserta didik. Karenanya, guru tidak sekadar mengajar, tetapi juga menjadi orang tua yang peduli kepada murid-muridnya. (kom/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan bahwa bullying memang harus diperangi. Sehingga, kasus itu tidak terjadi di Kota Malang. Hal itu, pun juga sejalan dengan visi misi ke tiga Kota Malang, yang tertuang dalam RPJMD, yakni mewujdukan kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan masyarakat yang rentan dan gender.

“Penurunan bullying kalau mengacu pada capaian RPJMD, memang menjadi salah satu komitmen dan itu harus kita perangi. Tetapi, di dalam RPJMD misi ke tiga, itukan langsung kaum rentan itu memang dianggap kurang,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Selain menjadi komitmen, tambahnya, hal ini juga sejalan dengan menjadikan Kota Malang, sebagai kota yang layak anak. Apalagi, perilaku yang tidak baik itu, gampang untuk ditiru. Maka, perlu adanya kewaspadaan dari para guru.

“Kami waspadai dan memohon, untuk terus menerus kepada para guru, agar tidak terjadi diskriminasi di sekolah,” katanya.

Untuk saat ini, ungkapnya, kasus bullying di Kota Malang, memang mengalami penurunan. Namun, ditegaskan perlu untuk terus diwaspadai. Agar, Kota Malang bebas dari kasus bullying tersebut.

Baca juga :

• Wisata Pantai Balekambang, Keindahan Alam Eksotis Kabupaten Malang yang Mirip Tanah Lot Bali
• Respon Persoalan Penghentian SPPG MBG, Wawali Kota Malang Tegaskan Itu Kewenangan Pusat
• Dorong Nobar Piala Dunia 2026, Wali Kota Malang Minta ASN Kenakan Jersey Tiap Jumat
• 1.600 Warga Kota Malang Jalani Pengobatan Gangguan Jiwa, 370 Kasus Berada di Kecamatan Sukun
• Pemkot Malang Targetkan Psikolog Klinis Hadir di Puskesmas Mulai Tahun Ini

“Kita tidak ada target. Tetapi kalau bisa, targetnya ya 0 persen. Bebas bullying atau tidak ada bullying di Kota Malang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan jika upaya yang telah dilakukan yakni membentuk Satgas anti bullying, di masing-masing sekolah. Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga SMK, yang berfungsi sebagai pengawasa dan juga kontroling.

“Fungsinya dari Satgas itu, untuk antisipasi bully. Karena, bully timbul dari berbagai masalah. Jadi, mereka tidak hanya semata-mata untuk mengawasi anak-anak saja. Tetapi juga untuk mengontrol sikapnya,” ujar Suwarjana.

Upaya tersebut, juga sudah dilakukan di beberapa sekolah. Namun, itu juga akan terus digalakkan. Dengan harapan, hal-hal tersebut tidak terjadi. Selain itu, menurutnya juga akan dilakukan sosialiasi kepada para orang tua siswa, agar ikut serta mengawasi.

“Harapan kami ke depan, kami akan mengadakan hal-hal seperti ini. Kami kemas khusus untuk orang tua. Karena agar orang tua itu juga tidak menyalahkan kami terus, jadi ikut ngawasi juga,” imbuhnya. (hms/rsy/sit)

Berkaitan dengan hal tersebut, dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Diana Savitri Hidayati SPsi MPsi, mengatakan bahwa dalam kasus perundungan, ada tiga pihak yang terlibat, yaitu pelaku, korban, dan penonton.

Baca Juga:

• Respon Persoalan Penghentian SPPG MBG, Wawali Kota Malang Tegaskan Itu Kewenangan Pusat
• Dorong Nobar Piala Dunia 2026, Wali Kota Malang Minta ASN Kenakan Jersey Tiap Jumat
• 1.600 Warga Kota Malang Jalani Pengobatan Gangguan Jiwa, 370 Kasus Berada di Kecamatan Sukun

“Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan perundungan, namun yang pasti hal itu dapat terjadi karena kondisi yang memungkinkan,” ungkap dosen kelahiran Surabaya itu, Jumat (10/09).

Lebih lanjut, wanita yang akrab disapa Didi itu menjelaskan beberapa penyebab seseorang menjadi pelaku maupun korban dari tindak perundungan. Dari sisi pelaku, biasanya ia merasa dominan dan berhak untuk mengintimidasi pihak lain yang terlihat lemah atau tidak akan melawan. Pola asuh dan lingkungan yang salah juga dapat menyebabkan seseorang memiliki sifat demikian.

“Nah kalau dalam kasus perundungan di kantor KPI, tingkat perkembangan usia para pihak yang terlibat adalah dewasa madya. Hal ini menunjukan bahwa pelaku dari kecil sudah biasa melakukan perundungan dan hal itu berlanjut hingga ke lingkungan kerja,” imbuhnya.

Sedangkan jika dari sisi korban, biasanya ia memiliki kepribadian yang lemah. Hal ini dapat berupa konsep diri yang negatif seperti selalu merasa dirinya salah atau merasa dirinya sudah biasa untuk dikalahkan.

“Hal ini dapat terbentuk dari pola asuh yang salah pula dari keluarga serta kritik yang tidak membangun,” katanya melanjutkan.

Dijelaskan Didi, perundungan akan berdampak negatif pada kesehatan mental korban. Dampak terburuk yang dapat menimpa korban adalah gangguan Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) hingga keinginan bunuh diri.

Didi mengatakan ada dua hal yang mungkin terjadi ketika seseorang mengalami perundungan. Pertama, korban akan menyikapi perundungan tersebut dengan cara positif yaitu berani melawan baik secara fisik maupun secara hukum. Sementara yang kedua adalah korban mungkin akan menyikapi perundungan tersebut secara negatif sehingga tidak berani melawan.

“Saya melihat dalam kasus KPI, korban dapat menyikapi perundungan tersebut secara positif karena bisa berjuang dan melawan pelaku melalui berbagai cara. Butuh keberanian besar untuk mengungkapkan kejadian tersebut di sosial media. Namun korban mengalami gangguan PTSD karena perundungan telah terjadi selama bertahun-tahun, ditambah lagi berbagai cara yang ia lakukan untuk melawan balik berakhir gagal,” ujarnya.

Didi menyampaikan ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengantisipasi maupun mengatasi sebuah perundungan. Pertama, mencari dukungan sosial jika terjadi tindakan-tindakan tidak menyenangkan di sekolah maupun kantor. Kedua, selektif dalam mencari teman karena lingkungan pertemanan akan berpengaruh pada perilaku maupun pola pikir seseorang. Ketiga, mampu membedakan ranah pekerjaan dan pertemanan sehingga dapat mengetahui lebih awal jika dirinya sedang dirundung. “Perundungan biasanya terjadi secara bertahap mulai dari yang ringan seperi disuruh membelikan makanan sampai ke tahap kekerasan dan pelecehan seksual. Korban pada awalnya juga tidak menyadari bahwa dirinya sedang dirundung. Hal ini terjadi karena sistem senioritas masih berlaku di Indonesia, sehingga korban merasa lazim ketika diperlakukan sebagai junior dan disuruh-suruh. Oleh karenanya, dukungan sosial serta membedakan ranah pekerjaan dan pertemanan menjadi poin penting untuk mengetahui lebih dini ketika perundungan ringan terjadi,” urainya. (mus)