Kedatangan Tim Desk Evaluasi Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Senin (08/08/2022) sampai dengan Selasa (09/08/2022) tadi.

Bertempat di Ruang Aula Atas Lapas Kelas I Malang, kegiatan diikuti Kepala Lapas Kelas I Malang, Heri Azhari dan seluruh Anggota Tim Pokja WBBM serta disaksikan langsung oleh Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Dr Gurning beserta lima orang auditor lainnya. Kegiatan sendiri, langsung diawali dengan yel-yel WBBM, pemutaran Jingle WBBM dilanjutkan dengan video profil WBBM. Kemudian, dilanjutkan dengan kegiatan pemaparan Zona Integritas Lapas Kelas I Malang oleh Kalapas, Heri Azhari.

Dalam paparan hasil dari pengamatan dan evaluasi yang dijalankan tim Pokja Lapas Kelas I Malang, diantaranya mencakup enam area perubahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan sarana dan prasarana layanan publik, inovasi dan program unggulan serta kegiatan pembinaan di Lapas Kelas I Malang. Dalam pelaksanaan itu, juga diisi sesi wawancara oleh Tim Penilai Desk Evaluasi dalam mempertahankan Predikat WBBM.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Sejak 2020 sampai sekarang, kami telah meraih predikat WBBM. Setelah 2 tahun dilakukan audit dan terbukti Lapas Kelas I Malang, layak mempertahankan Predikat WBBM. Tentunya, itu menjadi bukti seluruh Petugas Lapas Kelas I Malang, yang mempunyai kekuatan mindset yang mampu mempertahankan kesuksesan UPT di wilayah Jawa Timur yaitu Wilayah Birokrasi Bersih Melayani,” ujar Kalapas Heri Azhari, Selasa (09/08/2022) tadi.

Di penghujung kegiatan, Tim Penilai menyampaikan hasil yang menyimpulkan bahwa Lapas Kelas I Malang, layak untuk mempertahankan kembali predikat WBBM dengan nilai 92,43. “Lapas Kelas I Malang akan terus mempertahankan predikat WBBM dan terus berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik,” tambah Kalapas.

Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Dr Gurning, membeberkan hasil dari Lapas Kelas I Malang dan dinyatakan layak untuk mempertahankan kembali predikat WBBM dengan nilai di atas rata-rata.

“Selamat kepada Lapas Kelas I Malang, karena telah layak mendapatkan WBBM dan menjadi pilot project atau contoh untuk WBBM seluruh UPT di seluruh Indonesia. Terus pertahankan WBBM, jadikan Lapas Kelas I Malang menjadi contoh yang baik di Indonesia,” ungkap Doktor Gurning. (gie)

Melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Mulyono, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan bahwa untuk mewujudkan sanitasi yang layak merupakan tantangan yang cukup berat. “Bagi kota yang penduduknya berada di perkampungan yang sulit diakses, terutama yang berada di pinggiran sungai, mewujudkan sanitasi layak adalah tantangan yang cukup berat,” ujar Mulyono, Kamis (16/12/2021).

Oleh sebab itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyampaikan apresiasi dan terima kasih, karena Kota Malang telah dijadikan uji coba sekaligus menjadi prototype untuk program ini. “Opsi yang saat ini disampaikan merupakan terobosan baru yang sangat bagus. Terima kasih sudah diujicobakan di Kota Malang, sehingga bisa mendorong Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat,” terangnya.

Saat ini, tambahnya, Kota Malang telah memiliki 88 unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dengan skala pemukiman yang masing-masing melayani 50 hingga 75 rumah tangga. Unit SPALD-T ini, rata-rata sudah dibangun di atas lima tahun yang tentunya memerlukan penyedotan. Namun, banyak SPALD-T yang tidak memiliki akses jalan masuknya truk penyedot.

Tantangan inilah, yang mendorong USAID IUWASH Plus bersama PT ITS Techno, Pemkot Malang dan Pemkab Gresik, untuk mengembangkan teknologi terapan dan uji coba dengan mengembangkan dua model, yaitu stasioner dan mobile. “Kalau ini berhasil tentu manfaatnya besar sekali dan bisa diaplikasikan, direplikasi di daerah lain. Salah satu yang dipesankan pak wali, mohon sosialisasi dikuatkan sehingga tidak muncul penolakan,” papar Mulyono.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Sementara itu, Chief of Party USAID IUWASH Plu, Bill Parente, menyampaikan bahwa penyediaan akses air minum dan sanitasi telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dengan target 100 persen akses air minum layak. Termasuk, 15 persen akses air minum aman.

“Rencana lima tahunan tersebut juga menargetkan 90 persen akses sanitasi layak, termasuk 15 persen akses sanitasi aman. Target ini sejalan dengan tujuan sustainable development goals, khususnya tujuan keenam, yaitu semua penduduk diharapkan sudah memiliki akses air minum dan sanitasi yang aman di tahun 2030,” imbuh Bill Parent.

USAID telah melakukan kegiatan bersama mitra di pusat dan daerah, untuk mendukung percepatan peningkatan akses air minum dan sanitasi aman. Mulai dari pembuatan, kelembagaan, hingga pendampingan masyarakat untuk perubahan perilaku dan membangun kebutuhan akan akses air minum dan sanitasi aman.

“Untuk menjawab kebutuhan ini, salah satu sistem pengelolaan air limbah domestik yang dibangun adalah sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) skala pemukiman,” urai Bill.

Di Kota Malang sendiri, tambahnya, nantinya akan dikembangkan satu unit mobile dewatering, dua unit stasioner dewatering, dan satu unit revitalisasi dewatering existing. “Kedua model telah diuji coba oleh UPTD Kota Malang pada daerah yang sulit dijangkau armada truk penyedot tinja dan proses ini berjalan dengan baik,” terang Bill. (mus/sit)

“Dari delapan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) monitoring yang dilakukan oleh bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK, dimana Kabupaten Lamongan masuk peringkat pertama Jatim salah satu yang dinilai adalah manajemen pemerintahan desa. Dalam pencapaian kinerja pembangunan, tidak akan dapat berhasil dengan baik tanpa ada dukungan data yang akurat. Oleh karena itu saya sampaikan terima kasih kepada BPS Jatim maupun BPS Lamongan atas program yang baik ini,” terang Bupati Yuhronur dalam acara Pencanangan 31 Desa/Kelurahan Cinta Statistik (CANTIK) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 di Pendopo Lokatantra, Kamis (02/12/2021).

Keberhasilan program Desa Cantik, diharapkan Bupati Yuhronur, dapat dicontoh oleh desa dan kelurahan lainnya di Kabupaten Lamongan. Sehingga, perencanaan pembangunan di tiap desa tepat sasaran.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan, dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kecepatan Kabupaten Lamongan dalam peningkatan IPM. Dimana, IPM Lamongan yang mencapai 72, 58 dapat melampaui IPM Jatim dan Nasional.

Bupati Lamongan juga menuturkan, dari 38 kota/kabupaten di Jawa Timur, Kabupaten Lamongan berani mempelopori disetiap kecamatan memiliki Desa Cantik. “Saya mengapresiasi keseriusan dan komitmen Pemkab Lamongan dan BPS Lamongan. Ada 31 desa/kelurahan yang dicanangkan menjadi pilot project desa cantik. Semoga ini menjadi langkah nyata pembangunan Lamongan dalam mensejahterakan masyarakatnya,” ungkapnya.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Lamongan, Agus Puji Raharjo, kepada OPD terkait, camat se-Kabupaten serta kepala desa dan lurah peserta program desa cantik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. (zud/zen/sit)

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah berkomunikasi dan berdiskusi dengan para rektor dan Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) terkait terpilihnya Kota Pahlawan sebagai pilot project wisata medis. “Jadi, Insya Allah terkait dengan industri kesehatan di Kota Surabaya, kita akan melaunching pada 27 September 2021,” kata Eri di acara KaTa Kreatif di salah satu hotel di Surabaya, Kamis (16/09) tadi.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

Terpilihnya Kota Surabaya menjadi pilot project wisata medis, Wali Kota mengaku, akan membuat masyarakat yang sebelumnya berwisata ke luar negeri, lebih memilih layanan kesehatan di dalam negeri. Terutama, layanan kesehatan di Kota Surabaya.

“Semua tahapan-tahapannya sudah kita lakukan. Tinggal kita menerapkan 3G yang disebut Pak Menparekraf Sandiaga tadi, yaitu gercep, geber, gas pol,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dimiliki, banyak warga Surabaya yang mendapatkan pelayanan medis di luar negeri. Oleh sebab itu, Kota Surabaya bersama dua kota lainnya, yakni DKI Jakarta dan Kota Medan terpilih menjadi pilot project wisata medis di Indonesia.

“Kita baru menetapkan tiga kota sebagai pilot project untuk wisata medis. Di tengah pandemi ini merupakan waktu yang tepat untuk menata ulang,” kata Menparekraf Sandiaga Uno.

Lebih lanjut Sandiaga menjelaskan, melalui wisata medis, pemerintah ingin mendorong pelayanan industri medis di Indonesia. Terutama di Kota Surabaya agar menjadi lebih baik lagi.

“Kita ingin masyarakat bisa menentukan pilihan untuk mendapatkan layanan kesehatannya justru di Indonesia. Tidak perlu lagi ke luar negeri,” terangnya.

Ada sekitar 11 miliar dolar, tambahnya, yang dibelanjakan oleh wisatawan Indonesia saat berwisata medis di luar negeri bisa di-capture oleh Surabaya.

Sementara itu, saat ini pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) dan Menteri Kesehatan (Menkes), berencana untuk membentuk Indonesia Health Tourism Board (IHTB) untuk mengembangkan sektor wisata medis. “Sehingga kita akan all out, kita akan gencar untuk memastikan bahwa layanan kesehatan terbaik bisa dihadirkan di Surabaya, Jakarta, dan Medan. Harapannya nanti akan diikuti oleh kota kota lain sehingga potensi wisata medis ini bisa kita kembangkan,” terangnya. (ade/sit)

Lumajang juga diprioritaskan menjadi salah satu lokasi pilot project, pengembangan wilayah terintegrasi berbasis Perhutanan Sosial.

Baca: Program Perhutanan Sosial di Lumajang Bisa Menjadi Prototype Nasional

Hal itu, diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Nani Hendiarti, dalam rapat koordinasi tindak lanjut penyusunan master plan pengembangan wilayah terintegrasi berbasis perhutanan sosial yang dilakukan secara virtual di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Kamis (18/02) tadi.

“Potensi di Lumajang saya rasa sudah mendukung untuk program pengembangan perhutanan sosial,” ungkapnya.

Nani Hendiarti menjelaskan, bahwa program pengembangan yang akan dilakukan di Lumajang, antara lain pengembangan pangan. Dalam hal ini, agrosilvopastural yang terintegrasi dengan agroforestry, pengembangan agroindustri khususnya potensi kopi, susu sapi, pisang dan kripik talas.

Selain itu, program lain yang akan dilakukan adalah pengembangan wisata alam di Siti Sundari, Ranu Pani, Argosari dan Glagaharum. Bahkan, kawasan Ranu Pani juga akan dilakukan pemulihan kawasan danaunya. Serta juga akan dilakukan pemberian akses kelola perhutanan sosial.

Nani Hendiarti berharap, jajaran kementerian dan pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk dapat secepatnya melakukan implementasi rencana aksi agar pilot project ini berhasil. Sehingga, dapat direplikasi di lokasi lainnya.

“Semuanya kita yang hadir di sini, support untuk program perhutanan sosial dan mohon komitmen yang kuat. Sehingga, apa yang ada dalam rencana aksi bisa dilaksanakan,” harapnya.

Bambang Supriyanto, Dirjen PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Lumajang, yang telah memfasilitasi dalam finalisasi master plan.
Dirinya berharap, master plan yang telah disusun segera disetujui sebagai landasan pelaksanaannya.

“Saya ingin mengingatkan sesuai dengan arahan presiden pada bulan Februari atau Maret kick off role model perhutanan sosial bisa segera dimulai,” ujarnya.

Baca Juga: Korban Dugaan Kekerasan Terhadap Anak yang Surati Kapolri Jalani Pemeriksaan, Korban Diminta Peragakan Kasusnya Saat di Room Karaoke

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa Pemkab tengah menindaklanjuti perencanaan aksi baik dalam bentuk penganggaran dan perencanaan pelaksanaan.

Dirinya berharap, integrasi jajaran kementerian dan pemkab dapat segera bisa melakukan finalisasi persiapan rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang agar tidak ada tumpang tindih program kementerian dengan Pemkab.

“Kami perlu detailing integrasi persiapan jangka pendek perlu kita siapkan kemudian baru kita lakukan rencana jangka panjangnya agar proyek perhutanan sosial ini bisa dilakukan dan terukur sehingga hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan,” ujar Bupati Lumajang. (adi/ryk/sit)

“Tidak ada arahan khusus justru saya sampaikan sesungguhnya model PPKM Mikro ini sudah dilakukan oleh Kota Malang, jadi kita tidak membuat plotting kelurahan mana yang pakai PPKM tahap 3. Saya minta seluruhnya, setiap Kelurahan kita pakai PPKM tahap 3. Semalam juga saya langsung minta Camat rapat dengan Lurah,” ungkapnya saat ditemui di Balaikota, Selasa (09/02) sore.

Tak hanya itu, Sutiaji mengatakan bahwa usulannya tentang PPKM Skala Mikro harus diterapkan secara nasional pun juga sudah menjadi kajian.

“Untuk saat ini, alasan Pemerintah Pusat adalah pilot project-nya sekarang dulu. Saya sudah minta dan usulkan diterapkan secara nasional dan sampai batas waktu yang tidak ditentukan, jadi sampai pada pandemi selesai,” tambahnya.

Lebih lanjut, dalam SE Wali Kota Nomor 6 Tahun 2021 tertuang aturan pembentukan posko penanganan Covid-19.

“Kita sudah bentuk posko Satgas, kalau di Kecamatan ya ketuanya adalah pak Camat Satgas di Kelurahan ya pak Lurah. Untuk lokasi posko ya di kelurahan,” imbuhnya.

Berkaitan dengan tugas satgas di lingkungan kelurahan, Sutiaji mengatakan bahwa mereka harus lakukan tracing hingga di lingkup RT.

Baca Juga : Wali Kota Malang Kritisi Kebijakan PPKM Skala Mikro

“Jadi pak RT yang juga sebagai satgas harus melaporkan pendatang yang keluar masuk di lingkungan tersebut. Kalau ada yang sakit segera dihimbau ke FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama),” urainya.

Disamping itu juga jam tutup pusat perbelanjaan, cafe, restoran pun tidak sama dengan PPKM pertama maupun kedua.

Dalam PPKM Skala Mikro ini tempat penyedia makanan serta minuman seperti resto, cafe, dan lain sebagainya bisa beroperasi hingga pukul 22.00. Kemudian untuk pusat perbelanjaan dibuka hingga pukul 21.00. Sedangkan untuk PKL tetap sama, boleh beroperasi hingga 00.00.

“Pada Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) ada klausul untuk jam malam kafe dan resto mengacu pada kebijakan tiap-tiap daerah. Sehingga kami mengacu pada SE Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020, bahwa sebelumnya diatur kalau jam tutup operasional resto dan cafe pukul 22.00, mall pukul 21.00,” jelasnya.

Selain itu aturan WFH – WFO juga berubah, dimana saat PPKM Skala Mikro menetapkan porsi 50 persen WFH dan 50 persen WFO. (cw1/ed2)

Pendaftaran tingkat banding melalui e-Court ini mulai dikenalkan di PN Kota Malang pada Jumat (23/10/2020) pagi. Yakni sosialisasi kepada para advokat diantaranya hadir Dian Aminudin SH, Ketua DPC Peradi Malang, Akhmad Siswantoro SH, ketua DPC Peradi RBA Malang, Iwan Kuswardi SH, Ketua DPC Peradi Malang Raya serta beberapa tamu undangan lainnya.

Sebab pendaftaran banding melalui aplikasi e-Court ini adalah hal baru yang harus diterapkan oleh semua advokat jika ingin melanjutkan perkaranya melalui banding. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Dr. H. Herri Swantoro, SH., MH mengatakan bahwa Jawa Timur menjadi pilot project pendaftaran banding melalui aplikasi e-Court.

“E-Court banding akan dimulai di Jawa Timur. Kalau nantinya pendaftaran perkara banding diwajibkan menggunakan e-Court, manfaatnya adalah akuntable, kredibel, dalam penyelesaian perkara. Menjadi peradilan yang bersih dan modern. Peradilan yang cepat, untuk masyarakat pencari keadilan. Nantinya dengan e-Court banding bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Tidak ada lagi persentuhan. Semua perkara sudah melalui sistem,” ujar Herri.

Ketua PN Malang, Nuruli Mahdilis SH MH bahwa dengan e-Court banding semuanya menjadi lebih praktis.

“Jawa Timur menjadi pilot project, ini sangat membanggakan. Nantinya bisa mendaftar e-Court banding dimanapun. Kalai bisa caranya bisa didaftarkan dari rumah, menghemat biaya. Dengan aplikasi, lebih transparan, bisa dicek masyarakat pencari keadilan. Tidak lagi memerlukan pertemuan antar pihak. Masyarakat pengguna, bisa mengetahui sejauh mana proses kasusnya berjalan,” ujar Nuruli. (gie)

Walikota Sutiaji yang juga didampingi oleh Ketua TP PKK Kota Malang, Hj Widayati Sutiaji menyampaikan harapannya agar dengan diresmikannya REAN di Kota Malang, maka dapat meningkatkan literasi masyarakat khususnya anak-anak muda tentang bahaya narkoba.

“Saya sangat berterima kasih kepada BNN karena dengan adanya REAN maka budaya literasi terkait narkoba dapat kita tingkatkan; terlebih kita ketahui bersama Kota Malang masih memiliki catatan penggunaan narkoba yang cukup tinggi,” ujarnya.

Sebagai kota dengan predikat kota pendidikan dan kota kreatif, lanjutnya, Kota Malang memiliki banyak anak muda yang menimba ilmu di sini; sehingga hal tersebut berpotensi untuk menjadi incaran para pengedar narkoba yang akan merusak generasi muda Indonesia.

“Jadi mari kita sama – sama memerangi narkoba dan mengentaskan Kota Malang dari bahaya narkoba,” tukasnya.

Sementara itu, Direktur Informasi dan Edukasi Deputi Pencegahan BNN Brigjen Pol Purwo Cahyoko di Kota Malang, Jawa Timur, mengatakan bahwa REAN merupakan program prioritas nasional dalam upaya untuk mencegah peredaran narkoba yang diarahkan ke kalangan remaja Indonesia.

“REAN bisa menjadi tempat untuk menyalurkan aspirasi dan kreativitas generasi muda Indonesia, agar terhindar dari narkoba” tutur Purwo.

Purwo juga mengatakan, untuk ke depannya, rumah-rumah edukasi yang berbasis digital diharapkan bisa dibuka di kota-kota lain di Indonesia. Remaja di Indonesia nantinya diharapkan bisa berperan aktif dalam upaya memerangi narkoba.

“Kami berharap, para remaja bisa bergabung untuk bertukar informasi, berkreasi, ataupun menyampaikan hal-hal positif tentang kegiatan anti narkoba” tandasnya. (*yan)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Menko Perekonomian RI) Darmin Nasution mengunjungi SMKN 4 Kota Malang, sebagai salah satu sekolah rujukan vokasi di Jawa Timur, Kamis (13/12/2018). Dalam kunjungannya, Darmin didampingi Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman, Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko.

Menko Perekonomian ujicoba praktek sablon. (dmr)

“Pekerja di Indonesia ini masih banyak yang lulusan SMP, jadi masih sangat minim sekali pekerja yang berpendidikan SMK di negara ini. Padahal era industri 4.0 dan ekonomi digital saat ini juga akan mengubah kebutuhan SDM ke depan. Di era ini akan ada pekerjaan yang terdampak otomasi yang membutuhkan reskilling dan upskiling. Selain itu, juga akan melahirkan pekerjaan baru dengan kualifkasi skill tinggi di bidang teknologi digital,” ujar pria yang menjabat Menko Perekonomian sejak 12 Agustus 2015 ini.

Pria kelahiran Tapanuli, Sumatera Utara, 21 Desember 1948 ini, mengunjungi satu per satu laboratorium dan tempat kerja di SMKN 4 Kota Malang, seperti tempat sablon baju, lab. animasi dan lainnya. Tak hanya meninjau SMKN 4 Kota Malang, di lokasi yang sama ada pula SMKN 11, untuk memperkenalkan system kerja dan kelebihan dari SMK masing-masing. Darmin mengapresiasi SMKN 4 dan 11 Malang yang sudah memiliki jurusan-jurusan sejalan dengan perkembangan tren global, seperti jurusan Animasi, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer & Jaringan dan Mekatronik. Talent digital dengan keahlian seperti Desainer 3D, Animator, Front End Programmer dan Mobile Application Programmer dapat dihasilkan dari lulusan SMK.

Menko Perekonomian bersama undangan, berfoto bersama Kasek dan guru SMKN 4 Kota Malang. (dmr)

SMKN 4 Malang telah melakukan inovasi pembelajaran, antara lain modul online untuk pembelajaran siswa PKL, metodologi mengajar di kelas dengan menggunakan VALEMO (variasi learning model), memiliki guru tamu dari industri, memiliki guru yang aktif dalam menulis buku pelajaran yang sesuai dengan kurikulum nasional, menerapkan sistem mutu ISO 9001:2015, pelaksanaan ujian online dengan menggunakan CBT, Tablet dan HP berbasis android, memiliki sistem informasi management, dan penggunaan raport online.

Inovasi lainnya yang ada di SMKN 4 Malang adalah PKL selama 1 tahuan (pada semester 4 dan 5), guru On The Job Training, memiliki kerjasama dengan 251 industri, memiliki kelas industri, berbadan hukum dan inovasi dalam teaching factory. “Praktek Kerja Lapangan SMKN 4 Kota Malang adalah satu-satunya sekolah yang memberikan waktu 1 tahun,” kata Wadib Su’udi, Kepala SMKN 4 Kota Malang. (dmr/rhd/yan)