Dalam keterangannya, Ketua MPC PP menyampaikan bahwa deklarasi yang dilaksanakan ini merupakan aspirasi anggota PP Kota Batu, untuk mendukung serta mensukseskan kader terbaiknya H La Nyalla Mahmud Mattalitti yang sekaligus Ketua MPW PP Jawa Timur, dalam kontestasi Pilpres tahun 2024. “Kami dari Pemuda Pancasila Kota Batu mendukungnya untuk maju pada Pilpres tahun 2024 mendatang,” ujarnya.

Baca Juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Saat disinggung terkait partai yang akan mengusung serta mendukung pencalonan tersebut, Abah Endro-sapaan akrabnya, hanya mengatakan bahwa akan diserahkan semua pada masyarakat Indonesia. “Terpenting, suara kita tersampaikan dalam deklarasi ini. Semoga, Pemuda Pancasila di kota-kota yang lain, khususnya di Jawa Timur, memiliki aspirasi yang sama,” paparnya.

Abah Endro juga menambahkan, bahwasannya pencalonan Pilpres memang telah diatur dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. Untuk itu segala mekanismenya disesuaikan saja. (bir/gie)

Menurut Ketua Umum Partai Nasdem ini, keberadaan lembaga-lembaga politik dalam kehidupan bernegara pasti meniscayakan adanya kehidupan politik. Namun, hal itu dapat dipahami bahwa sebutan tersebut tentu merujuk pada momentum Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

“Setiap harinya kita berpolitik. Bukan hanya di tahun ini saja. Situasi dan interaksi para elit partai kini semakin dinamis, berbagai spekulasi politik pun terus bergulir,” kata Surya Paloh.

Selain itu, dikatakan juga bahwa untuk tahun ini setiap partai politik bersiap diri, mengambil ancang-ancang, memanaskan mesin politik masing-masing, mengukur kekuatan diri dan lawan, sekaligus saling menjajagi dan memetakan kekuatan-kekuatan yang ada. “Itu sebuah pemandangan yang lazim dalam kehidupan politik di Tanah Air menjelang digelarnya pesta demokrasi lima tahunan. Bagaimanapun, pemilu adalah mekanisme bawaan yang inheren dalam demokrasi,” lanjutnya.

Pihaknya juga menjelaskan, bahwa Pemilu merupakan mekanisme yang telah disepakati sebagai upaya melakukan pergiliran kekuasaan. Hal itu dilakukan, agar tidak menjadi monopoli satu pihak atau satu kelompok politik semata. Selain itu, Pemilu juga menjadi ruang agar penggunaan kekuasaan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Inilah esensi demokrasi yang sejak era modern lahir telah menjadi antitesis dari sistem kekuasaan yang sebelumnya dimiliki kelompok politik atau golongan tertentu,” katanya.

Tidak hanya itu, kekuasaan menurutnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari politik. Bahkan menurutnya juga menjadi ekspresi dominan dari politik. Karena identik, politik selalu terasosiasikan sebagai segala sesuatu terkait kekuasaan.

“Dalam upaya memanifestasikan idealitas yang dimiliki oleh setiap kelompok politik, kekuasaan memang menjadi keniscayaan. Sebab tanpa kekuasaan, mustahil kiranya sebuah program politik bisa direalisasikan,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, melalui politik tawaran-tawaran gagasan dan pemikiran dalam sebuah konteks kehidupan bersama, tersalurkan. Sehingga, kekuasaan adalah keniscayaan dalam politik.

“Ibarat tubuh manusia, kehendak untuk mencapai sebuah tujuan dipersyarati dengan kuasanya raga berjalan dan jiwa yang sadar,” imbuh Surya Paloh. (rsy/sit)

Hal itu, dibuktikan pedagang dalam deklarasi dukungan kepada Erick Thohir yang dilakukan komunitas pedagang pasar tradisional Blitar di Pasar Tradisional Gambar, Kecamatan Wonodadi, Sabtu (16/04/2022) tadi.

Koordinator deklarasi Erick Thohir Capres 2024, Imam, mengatakan bahwa di masa pemerintahan yang sekarang memberi izin kepada pasar modern. Meski jarak pasar tradisional dengan pasar modern, berdekatan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Ini menunjukan pedagang pasar tradisional masih terpinggirkan oleh kebijakan pemerintah,” kata Imam.

Lebih lanjut Imam menyampaikan, berangkat dari keprihatinan tersebut, pedagang pasar tradisional sepakat mendukung Eric Thohir sebagai Capres 2024, dengan harapan kedepannya kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada pedagang pasar tradisional. “Eric Thohir ini kami amati sebagai salah satu menteri yang paling merakyat. Sekaligus sebagai salah satu menteri yang berhasil yaitu mengelola BUMN,”  jelasnya.

Dirinya menambahkan, kedepannya ketika dipimpin Erick Thohir, diharapkan akan lebih memperhatikan pasar tradisional sebagai pusat ekonomi masyarakat yang ada sejak jaman Belanda. “Dari Blitar kami akan melakukan  konsolidasi dengan pedagang pasar tradisional dia seluruh Indonesia, untuk mendukung Eric Thohir sebagai calon presiden pada Pemilu 2024,” paparnya. (jar/sit)

Seperti salah satunya, yang terlihat di Kota Probolinggo, baliho yang memajang foto Ketua DPR RI itu, tersebar disepanjang Jalan Pantura di beberapa titik strategis. Salah satunya, seperti di Jalan Raya Sukarno Hatta, Senin (14/06) tadi.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Kontan, pemandangan itu pun membuat masyarakat menduga-duga, bahwa baliho-baliho bergambar cucu Proklamator RI Bung Karno itu, sebagai upaya para elite PDIP mensosialisasikan sosok sang Ketua DPP dan Pilpres mendatang.

“Ya, semacam penguatan untuk kampanye. Upaya itu juga bisa dibaca sebagai ikhtiar untuk menguatkan basis dukungan internal di basis-basis PDIP,” terang seorang politisi di Probolinggo, merespon sejumlah baliho.

Menurut politisi itu, Puan dan PDIP sudah waktunya melakukan ekspansi untuk memperkuat basis dukungan. Dengan demikian, basis terkuat partai berlambang kepala banteng moncong putih itu, bukan hanya di Jatim. Dirinya menyebut, khusus daerah Jatim, yang memiliki populasi besar memiliki peran strategis dalam menentukan pemenang pemilu nantinya.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kota Probolinggo, Haris Nasution, mengatakan semua kader PDIP Daerah, siap mendukung siapa pun yang dipilih oleh DPP PDIP nanti. Termasuk, untuk menjadi calon presiden tahun 2024.

“Siapa pun kandidat yang terpilih menjadi calon presiden nanti, harus bisa membawa Indonesia lebih maju dan makmur. Selain memprioritaskan ketahanan pangan bagi rakyat di masa pandemi yang belum diketahui sampai kapan akan berakhir,” jelas Harus Nasution. (geo/sit)