Hal itu, disampaikan Prof Suko Wiyono, karena PTS di Jatim yang jumlahnya 253 PTS, memiliki Badan Penyelenggara yang visi dan misinya berbeda antara PTS yang satu dengan yang lain. Sehingga, banyak kemungkinan antara pengelola PTS yang satu berbeda pilihan dengan PTS yang lain.

“Kami mengimbau agar pimpinan PTS di Jatim, tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat meski harus berbeda pilihan dan juga beda pendapat dalam Pilpres. Pimpinan PTS harus memberi teladan kepada segenap warga masyarakat bangsa dan negara, untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila. Tidak melanggar etika juga tidak melanggar peraturan-perundang undangan yang berlaku,” tegas Prof Suko, Senin (05/02/2024) tadi.

Baca juga:

Dirinya juga berharap, netralitas tidak hanya dilakukan oleh pimpinan PTS  saja. Melainkan, juga dilakukan oleh semua yang diberi amanah untuk memimpin bangsa.

“Di semua lini dan lapisan dari level tertinggi presiden sampai lapisan yang paling bawah. Ini adalah tugas kita bersama,” sambung Profesor Suko. 

Masih menurut Prof Suko, bahwa dalam memberikan masukan kepada calon pimpinan, dirinya juga tegas mengajak seluruh warga bangsa untuk selalu berpegang pada kultur ataupun budaya bangsa. “Jangan sampai narasi-narasi yang kita sampaikan bisa membuat ketersinggungan orang ataupun pihak lain,” tambahnya.

Prof Suko menegaskan, setiap orang memiliki hak demokrasi tanpa terkecuali. Karena, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tanpa terkecuali. Hal ini, sudah dijamin dalam UUD 1945.

“Silakan menggunakan haknya, tapi jangan memaksakan orang lain bahwa pendapatnya paling benar. Pendapat sekelompok orang tidak boleh dipaksakan sebagai pendapat seluruh rakyat Indonesia. Kami mengimbau untuk menjaga iklim demokrasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara diatas kepentingan kelompok, golongan tertentu,” terangnya.

Dirinya berpesan, agar seluruh komponen bangsa hingga aparatur negara untuk tidak menyakiti hati masyarakat. “Harus hati-hati dalam menyampaikan narasi. Apalagi di masa Pemilu ini. Karena, perlu pendekatan kultural kepada siapapun. Tidak boleh main kasar dan harus merangkul serta menyentuh semua golongan dengan baik,” tambahnya. (hms/gie)

Gus Nadir merupakan akademisi yang mengajar di Monash University. Gus Nadir Hosen sendiri sejak tahun 2005, sudah dipercaya sebagai Rais Syuriah, atau Pengurus Cabang Istimewa NU di Australia dan Selandia Baru.

Menanggapi viralnya video di sejumlah lini masa, Ketua PBNU Bidang Keagamaan, KH Ahmad Fahrur Rozi, menegaskan bahwa Rais Am PBNU adalah pemimpin tertinggi NU. Posisi Rai Aam, di atas semua kiai-kiai yang lain.

“Rais Aam adalah pemimpin tertinggi dan ketua umum yang sebenarnya dalam tradisi NU. Sedangkan Ketum Tanfidziyah adalah pelaksana, ibarat kiai dalam pengasuh pesantren dengan lurah di pondok pesantren (Ponpes),” kata Gus Fahrur-sapaan akrabnya, Selasa (30/01/2024) tadi.

Masih menurut Gus Fahrur yang juga Pengasuh Ponpes An Nur 1 Bululawang Kabupaten Malang itu, bahwa secara aturan sudah seharusnya semua warga NU termasuk Ketum PBNU dan jajaran tanfidziyah selaku pelaksana wajib, taat kepada titah Rais Aam selaku pemimpin Syuriyah NU tertinggi. “Di dalam Anggaran Dasar NU itu disebutkan, bahwa Syuriyah adalah pemimpin tertinggi Nahdlatul ulama dan mengendalikan kebijakan umum organisasi,” tegas Gus Fahrur.

Baca Juga :

Dirinya menambahkan, sejauh ini kaum Nahdliyin sangat patuh dan mendengar saran nasehat Rais Aam. “Kami yakin warga Nahdliyin sudah cerdas semua ya. Warga Nahdliyin sangat patuh terhadap Rais Aam, termasuk dalam Pemilu Pilpres tahun ini,” papar Gus Fahrur.

Sebagai informasi, Rais Aam adalah jabatan paling tinggi di dalam tubuh kepengurusan Nahdlatul Ulama. Keberadaannya ada di dalam jajaran syuriah atau sesepuh yang dimuliakan.

Jabatan Rais Aam dibantu oleh Wakil, Katib Aam dan A’wan. Jabatan Rais Aam pertama kali dalam struktur NU diemban KH Hasyim Asy’ari dengan gelar Rais Akbar. Sebab, beliau sebagai pendiri sekaligus pimpinan tertinggi pertama kali di dalam Nahdlatul Ulama ketika itu.

Sepeninggal KH Hasyim Asy’ari, jabatan tertinggi tidak lagi disebut Rais Akbar, melainkan Rais Aam. Saat ini, pejabat Rais Aam masa khidmat 2022-2027 adalah KH Miftachul Akhyar. (hms/sit)

Munculnya suport dari sejumlah santri Ponpes di Malang ini, menjadi amunisi baru untuk tim pemenangan Prabowo-Gibran. Terlebih, setelah komitmen Cawapres Gibran Rakabuming Raka, mengatakan akan mengembangkan potensi generasi milenial, generasi Z hingga para santri di Indonesia.

Sebagimana diketahui, Gibran mengatakan siap mendukung penuh generasi muda. “Hal-hal yang terkait anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z dan jangan lupa para santri pasti kita dukung penuh. Kita butuh generasi muda yang handal, generasi muda yang tangguh, generasi muda yang memiliki komitmen kebangsaan. Sekali lagi, generasi milenial generasi z dan jangan lupa santri,” kata Gibran saat di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Rabu (25/10/2023) tadi.

Baca juga :

Komitmen Gibran yang mengungkapkan sejumlah program unggulan bersama Prabowo Subianto, menjadi salah satu faktor optimis. Termasuk, membawa secercah harapan bagi dunia Ponpes dan santri di Indonesia.

Sebagai informasi, program dana abadi pesantren merupakan amanat dari UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Program yang sudah berjalan itu, bakal kembali ditingkatkan demi kemajuan dunia pendidikan bagi kalangan pesantren. Selain program bagi santri Ponpes, Gibran juga menawarkan program kredit kepada milenial yang ingin membangun perusahaan rintisan atau startup. Program rintisan ini, nantinya menjadi ladang bisnis para milenial berbasis inovasi dan tekhnologi.

Bersama Prabowo Soebianto, Cawapres Gibran juga bakal melanjutkan program-program pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS). Plus tambahan KIS bagi masyarakat usia lanjut atau Lansia. Program Keluarga Harapan atau PKH. Dan juga, program mencegah stunting pada anak Indonesia atau tengkes dengan Kartu Anak Sehat. (sit)

Ketua PW IPNU Jatim, M Fakhrul Irfan Syah, mengatakan bahwa memang Oktober 2023 ini sudah mulai ramai isu politik terkait Pilpres. Ini disebabkan, sudah ada penunjukan calon presiden di beberapa partai politik (Parpol).

Baca juga :

“Memang, di sini IPNU masuk daftar potensial. Terutama, NU mengapa masuk urutan potensial. Karena, di dalamnya 52 persen didominasi anak muda di Indonesia,” terangnya, saat berada di Balai Instansi Perikanan, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Minggu (01/10/2023) tadi.

Terkait arus politik, dirinya mengakui, IPNU menjadi sasaran tepat untuk masuk di tahun 2024. “Tentu dari kami, akan terus mengedukasi teman-teman di IPNU. Jangan sampai masuk terlalu dalam di politik praktis. Serta, lebih kritis terhadap kebijakan,” tuturnya.

Terkait dengan calon presiden yang dipilih nantinya pada Pemilu 2024, menurutnya, IPNU yang terpenting bisa mengkriteriakan mana yang tepat untuk anak muda. “Yang jelas, kekuatan suara IPNU di Jawa Timur, sangat besar. Terdaftar lebih dari 20 ribu pemuda yang tergabung didalamnya. Maka, siapapun calon presidennya, meskipun dari partai hijau, kita harus melaksanakan fit and proper test. Kira-kira mana pemimpin yang cocok dan pas mengayomi anak muda,” tegasnya. (put/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika dalam momentum pemilihan tersebut wajib untuk dikawal bersama. Guna mencegah terjadinya pertikaian, akibat Pemilu. Apalagi saat ini, menurutnya juga muncul politik identitas, sehingga tetap harus mewaspadai.

“Bumbu-bumbu politik ini sangat menarik, bisa golongan kanan, dan bisa golongan kiri. Tapi masalah ini, masih dalam kondisi wajar. Karena itu, jangan sampai kita terprovokasi dengan politik identitas, yang menyangkut dengan unsur SARA (suku, agama, dan ras),” ujar Wali Kota Sutiaji, saat dikonfirmasi seusai kegiatan.

Baca juga:

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Dengan kondisi saat ini, menurutnya masyarakat juga harus lebih bisa menjaga, dan tidak termakan atau terpancing berita hoaks. Hal itu perlu untuk diwaspadai, karena menurutnya di tahun 2019 silam, ditemui beberapa berita hoaks jelang Pemilu dan juga provokasi pencemaran nama baik.

“Di tahun 2019, ada 3.801 hoaks jelang Pemilu. Memprovokasi macam-macam pencemaran nama baik. Ini yang harus di waspadai dan jangan mudah termakan hoaks,” lanjutnya.

Karena hal tersebut, tambahnya, maka nilai-nilai kebangsaan juga harus terus dikuatkan. Apalagi Negara Indonesia, merupakan negara demokrasi. Yang mana dengan proses itu untuk menunjukkan Indonesia sejahtera.

“Nilai kebangsaan mari kita angkat bersama-sama. Jangan sampai tercoreng oleh lima tahunan gara-gara pilihan itu. Jadi sebetulnya dengan proses demokrasi ini, menunjukkan bagaimana Indonesia sejahtera,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Sementara itu, Kepala Dinas Bakesbangpol, Rinawati, menyampaikan jika tujuan dari kegiatan tersebut tentunya untuk meningkatkan sinergitas antara Pemerintah, masyarakat, jajaran samping, serta unsur terkait untuk menjaga Kota Malang Kondusif. “Kondusifitas Kota Malang ini tentunya harus tetap dijaga dengan baik. Karena Kota Malang, juga Kota Pendidikan dan Kota Pariwisata. Sehingga, ini harus ada sinergi dari pemerintah, masyarakat, dan jajaran samping,” imbuh Rina. (hms/rsy/sit)

Profesor Hotman Siahaan, dalam kesempatan itu menyampaikan jika pihaknya sekarang ini sedang berusaha menampilkan atau memperkenalkan sosok pemimpin yang punya kemampuan untuk memimpin. “Wacananya, kita sedang menampilkan sosok yang memang menurut kita layak menjadi seorang pemimpin. Karena, dia punya kompetensi yang pas dan tinggi untuk itu. Dia juga bersih anti korupsi dan dia begitu banyak menyelesaikan banyak masalah yang rumit. Salah satu contoh, di dalam kasus tragedi Kanjuruhan, dimana FIFA juga memberikan sorotan dan ini berpengaruh pada dunia sepak bola Indonesia,” terang Prof Hotman, kepada Memontum.com, Jumat (21/10/2022) tadi.

Hotman juga menjelaskan , bahwa acara yang digagas pihaknya itu, hanya sekedar bertatap muka dengan masyarakat dan berdialog terkait isu yang berkembang di masyarakat. Tentu saja, juga mengenalkan lebih jauh mengenai sosok Erick Thohir.

“Kita hanya menawarkan figur sosok seorang Erick Thohir, agar bisa menjadi salah satu bagian pemimpin masa depan Indonesia,” tegasnya.

Dirinya juga tidak mau berandai-andai, apakah Erick Thohir nanti akan maju di menjadi presiden atau wakil presiden. Karena, itu urusan politik tingkat atas. “Soal pencalonan Presiden dan Wapres, kita pikir nanti,” tuturnya.

Baca juga:

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Sementara itu, Heru Cahyono, selaku Koordinator Lapangan Jaringan Erick Thohir Lumajang, mengatakan jika kegiatan yang dilakukan adalah untuk menaikkan elektabilitas dari sosok Erick Thohir. “Untuk jangka panjang ke depan, saya berharap tokoh yang didukung ini bisa menjadi presiden atau wakil presiden,” kata Heru.

Terkait giat elektabilitas di Lumajang, Heru mengatakan, akan terus mengenalkan kepada masyarakat. Salah satunya, dengan menyelenggarakan giat-giat bersama warga, seperti senam bersama, senam Lansia dan giat lainnya. “Sementara ini kita ada acara salawatan bersama dan senam bersama bapak ErickThohir. Jadi, kita punya slogan, sehat bersama Erick Thohir,” papar Heru. (adi/sit)

Menurut Ketua Umum Partai Nasdem ini, keberadaan lembaga-lembaga politik dalam kehidupan bernegara pasti meniscayakan adanya kehidupan politik. Namun, hal itu dapat dipahami bahwa sebutan tersebut tentu merujuk pada momentum Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

“Setiap harinya kita berpolitik. Bukan hanya di tahun ini saja. Situasi dan interaksi para elit partai kini semakin dinamis, berbagai spekulasi politik pun terus bergulir,” kata Surya Paloh.

Selain itu, dikatakan juga bahwa untuk tahun ini setiap partai politik bersiap diri, mengambil ancang-ancang, memanaskan mesin politik masing-masing, mengukur kekuatan diri dan lawan, sekaligus saling menjajagi dan memetakan kekuatan-kekuatan yang ada. “Itu sebuah pemandangan yang lazim dalam kehidupan politik di Tanah Air menjelang digelarnya pesta demokrasi lima tahunan. Bagaimanapun, pemilu adalah mekanisme bawaan yang inheren dalam demokrasi,” lanjutnya.

Pihaknya juga menjelaskan, bahwa Pemilu merupakan mekanisme yang telah disepakati sebagai upaya melakukan pergiliran kekuasaan. Hal itu dilakukan, agar tidak menjadi monopoli satu pihak atau satu kelompok politik semata. Selain itu, Pemilu juga menjadi ruang agar penggunaan kekuasaan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

“Inilah esensi demokrasi yang sejak era modern lahir telah menjadi antitesis dari sistem kekuasaan yang sebelumnya dimiliki kelompok politik atau golongan tertentu,” katanya.

Tidak hanya itu, kekuasaan menurutnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari politik. Bahkan menurutnya juga menjadi ekspresi dominan dari politik. Karena identik, politik selalu terasosiasikan sebagai segala sesuatu terkait kekuasaan.

“Dalam upaya memanifestasikan idealitas yang dimiliki oleh setiap kelompok politik, kekuasaan memang menjadi keniscayaan. Sebab tanpa kekuasaan, mustahil kiranya sebuah program politik bisa direalisasikan,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, melalui politik tawaran-tawaran gagasan dan pemikiran dalam sebuah konteks kehidupan bersama, tersalurkan. Sehingga, kekuasaan adalah keniscayaan dalam politik.

“Ibarat tubuh manusia, kehendak untuk mencapai sebuah tujuan dipersyarati dengan kuasanya raga berjalan dan jiwa yang sadar,” imbuh Surya Paloh. (rsy/sit)

Hal itu, dibuktikan pedagang dalam deklarasi dukungan kepada Erick Thohir yang dilakukan komunitas pedagang pasar tradisional Blitar di Pasar Tradisional Gambar, Kecamatan Wonodadi, Sabtu (16/04/2022) tadi.

Koordinator deklarasi Erick Thohir Capres 2024, Imam, mengatakan bahwa di masa pemerintahan yang sekarang memberi izin kepada pasar modern. Meski jarak pasar tradisional dengan pasar modern, berdekatan.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

“Ini menunjukan pedagang pasar tradisional masih terpinggirkan oleh kebijakan pemerintah,” kata Imam.

Lebih lanjut Imam menyampaikan, berangkat dari keprihatinan tersebut, pedagang pasar tradisional sepakat mendukung Eric Thohir sebagai Capres 2024, dengan harapan kedepannya kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada pedagang pasar tradisional. “Eric Thohir ini kami amati sebagai salah satu menteri yang paling merakyat. Sekaligus sebagai salah satu menteri yang berhasil yaitu mengelola BUMN,”  jelasnya.

Dirinya menambahkan, kedepannya ketika dipimpin Erick Thohir, diharapkan akan lebih memperhatikan pasar tradisional sebagai pusat ekonomi masyarakat yang ada sejak jaman Belanda. “Dari Blitar kami akan melakukan  konsolidasi dengan pedagang pasar tradisional dia seluruh Indonesia, untuk mendukung Eric Thohir sebagai calon presiden pada Pemilu 2024,” paparnya. (jar/sit)

Hal ini disampaikan disaat deklarasi Brigader 01 dan Rapat kerja Barisan Relawan Penggerak Desa (BRIGADE) 01 dilakukan di Gedung Gabungan Organisasi Wanita (GOW) yang terletak di dusun Krajan kelurahan Jember Lor kecamatan Patrang Jember, Sabtu (16/02/2019) siang.

Target tersebut sama dengan target kemenangan di Jawa Timur, dengan persentase kemenangan tersebut pihaknya berharap para tim kampanye di daerah untuk proaktif dan khususnya Jember.

“Sehingga dapat meraih kemenangan yang sama seperti Pilpres tahun 2014, saat saya menemui Presiden beberapa waktu lalu beliau berpesan agar Jawa Timur harus dipertebal, Karena kekuatan itu ada di Jatim,” ujarnya.

Mantan Kapolda Jatim ini.menambahkan, Segala titik kelemahan segera diisi oleh para relawan, dari kampung ke kampung, desa ke desa, sampai level paling bawah untuk terus diberi pemahaman.

“Karena untuk target sendiri, apalagi dari Jember ini cukup kuat, untuk mendukung Jember. Tinggal mempertebal perolehan suara, apalagi dulu pada tahun 2014 (Pilpres), kita menang, Aura kemenangan terasa kuat kok,” ungkapnya.

Sementara Ketua BRIGADE 01 Jember Ayub Junaidi menyampaikan, pihaknya sudah komitmen dan siap untuk mendukung penuh pasangan Jokowi-Amin, menang dalam Pilpres 17 April mendatang.

“Upaya kami, di tiap TPS ada relawan yang totalnya ada 7.666 orang dan siap untuk kemenangan Jokowi,” tandasnya. (yud/oso)