Menurut saksi mata, Handis Hariawan (31), seorang juru parkir di sisi barat pasar, mengatakan bahwa peristiwa terjadi secara tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda kerusakan sebelumnya. Bahkan cuaca sangat cerah, tidak ada angin ataupun hujan.

“Tiba-tiba terdengar suara bruak, dari atas reruntuhan batu jatuh ke bawah. Saya lihat sekilas, kepala dan kaki korban berdarah. Tangan kirinya juga luka. Waktu itu, korban sepertinya baru mau pulang,” ujar Wawan-sapaannya.

Wawan menambahkan, saat kejadian, lokasi sekitar sedang tidak ada kendaraan yang parkir. Bagian yang ambruk merupakan tembok pagar tanaman dengan panjang sekitar dua meter dan di lantai atas memang dibiarkan kosong, namun terdapat tanaman liar yang akarnya cukup besar.

Baca juga :

“Sepertinya karena akar tanaman itu, jadi temboknya retak. Tapi sebelumnya tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Beberapa hari ini juga terlihat biasa saja dan korban tadi langsung dibawa ke RS Panti Nirmala menggunakan becak motor dalam kondisi masih sadar,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Pasar Besar Kota Malang, Suparji, membenarkan kejadian tersebut. Dirinya menyebut, kejadian serupa pernah terjadi lima bulan lalu di lokasi yang berdekatan. Namun, saat itu korban hanya mengalami luka ringan.

“Kondisi bangunan memang sudah tua, dibangun sejak 1991. Rencananya area sekitar akan kami kosongkan dan diberi garis pembatas, untuk mencegah jatuhnya korban lagi,” tutur Suparji.

Dalam hal ini, menurutnya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang juga berencana memasang banner peringatan di titik-titik rawan agar tidak digunakan untuk berjualan. Apalagi, hampir di seluruh area pasar memiliki kerawanan serupa karena usia bangunan.

“Kami akan evaluasi lebih lanjut dan menganalisa area-area yang berpotensi rawan. Pengecekan sebenarnya dilakukan hampir setiap hari, tapi memang bangunan tua ini risikonya tinggi,” imbuh Suparji. (rsy/sit)

Hal itu, disampaikan Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, saat menerima kunjungan jajaran Direktorat Jenderal Hortikultura Kementrian Pertanian RI bersama Food and Agriculture Organization (FAO) di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Kamis (17/10/2024) tadi. “Ini kabar baik. Kehadiran bapak-ibu, seolah membuat ada ‘dekengan pusat’. Sehingga, paling tidak kami dibantu dan ada tempat berkeluh kesah. Ini menjadi titik awal menggelorakan Pisang Mas Kirana di Jawa Timur, nasional dan bahkan pasar internasional,” kata Pj Bupati Lumajang.

Sementara itu, Ketua Kelompok Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura, Dirjen Hortikultura Kementan, Ofi Nidausoleha, mengungkapkan bahwa Pisang Mas Kirana merupakan komoditi unggulan dari Kabupaten Lumajang. Pisang Mas Kirana menjadi salah satu komoditi yang menjadi primadona di pasar domestik maupun prospektif dilirik pasar global.

Baca juga :

Pisang ini, tambahnya, memiliki karakteristik ukuran, rasa dan warna kulit yang kuning cerah. Sehingga, banyak diminati pasar domestik maupun pasar global. Karena karakternya yang khas, pisang ini baru bisa dikembangkan di tiga kecamatan di Lereng Gunung Semeru yakni di Kecamatan Senduro, Pasrujambe dan Gucialit.

Pisang Mas Kirana sendiri menjadi fokus dalam program One Country One Priority Product (OCOP) FAO. “Pisang Mas Kirana menjadi spesial agricultural product, atau produk yang memiliki keunggulan dan potensial. Untuk itu, harus kita tindak lanjuti bagaimana produktivitas dan kita ingin merevolusi atau modernisasi agar Pisang Mas Kirana lebih bagus lagi. Kita ingin kegiatan ini bisa berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, National Programme Assistant FAO, Theresa Amorita Siahaan, menjelaskan bahwa kehadirannya bersama tim akan melakukan tiga kegiatan utama. Yakni, Good Agricultural Practices (GAP) yaitu budidaya pertanian yang baik melalui fasilitasi lab kultur jaringan, Good Handling Practices (GHP) atau penanganan pasca panen yang baik. “Serta, diversifikasi pasar, yang target market kami saat ini adalah Singapura dan Tiongkok,” ungkapnya. (kom/adi/gie)

“Alhamdulillah, beliau (Ibu Iriana Jokowi, red) dan Ibu Arumi Emil Dardak terpikat dengan Pisang Agung dan camilan kami. Yakni, Keripik Pisang Agung. Ini memang keripik pisang, yang menggunakan Pisang Agung yang merupakan khas Kabupaten Lumajang,” kata Pj Ketua Dekranasda Kabupaten Lumajang, Rahayu Agus Triyono saat dimintai keterangan.

Rahayu juga mengungkapkan, bahwa Kabupaten Lumajang terkenal dengan julukan ‘Kota Pisang’. Mengingat, Lumajang merupakan penghasil berbagai jenis pisang. Dan, yang paling terkenal adalah Pisang Agung.

Lebih lanjut disampaikan, karakteristik Pisang Agung sendiri memiliki batang yang berwarna merah dan ukuran buah yang lebih besar dibandingkan dengan jenis pisang lainnya, sehingga cocok untuk dijadikan olahan keripik pisang khas Lumajang.

Baca Juga :

“Karena potensi Pisang Agung di Kabupaten Lumajang sangat luar biasa. Bahan bakunya melimpah dan olahan hasil keripik yang diproduksi menggunakan Pisang Agung memberikan daya tarik tersendiri,” terangnya.

Rahayu mengharapkan, dengan kehadiran Ibu Iriana dan OASE KIM, maka produk-produk Dekranasda, khususnya bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas dan bisa meningkatkan kemandirian para pengrajin.

“Harapannya, dengan adanya kunjungan maupun pameran produk ini, ke depannya produk Dekranasda bisa lebih maju, lebih bisa dikenal, juga bisa lebih mandiri untuk memasarkannya,” harapnya.

Dalam acara itu, diikuti oleh Dekranasda dan pelaku UMKM di bawah naungan kabupaten/kota se-Jawa Timur. (kom/adi/gie)

Penanaman pohon pisang ini, dilakukan warga di jalan utama Desa Pule, Desa Pakel, Desa Kembangan hingga Desa Joho, Kecamatan Pule. Diketahui, jalan dari arah Desa Pule hingga Desa Joho, ini menjadi akses utama warga setempat dalam mencari nafkah ataupun menempuh pendidikan (sekolah, red).

“Aksi ini kita lakukan sebagai bentuk protes, karena jalan utama di sini tidak segera diperbaiki. Kalau untuk penanaman pohon pisang di jalan ini, itu mulai kita lakukan sejak Jumat (22/09/2023) kemarin,” kata salah satu warga setempat, Wanto, saat dikonfirmasi, Senin (25/09/2023) tadi.

Baca juga;

Dirinya juga menegaskan, jika warga setempat sudah habis kesabaran akibat jalan tersebut dibiarkan rusak bertahun – tahun. Bahkan, saat ini kondisi jalan semakin parah dan akses masyarakat menjadi lebih sulit.

“Kita tidak menuntut apa-apa. Hanya ingin jalan ini diperbaiki, itu saja. Setidaknya, pemerintah mau mendengar keluhan kita ini dan segera memperbaiki jalan ini. Karena kita tahu, yang lewat jalan ini juga banyak, mulai truk, pick up dan yang lain,” imbuhnya.

Sementara itu, Camat Pule, Dwi Ratna Widyawati, meminta agar masyarakat lebih bersabar. Mengingat, dana perbaikan jalan itu juga perlu dianggarkan.

“Kami minta agar masyarakat bersabar. Karena perbaikan jalan ini anggarannya juga perlu proses dan tidak instan. Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, agar secepatnya jalur ini diperbaiki. Sehingga, akses utama warga di Kecamatan Pule dan sekitarnya bisa kembali normal,” kata Ratna.

Terkait aksi penanaman 100 pohon pisang yang dilakukan warga setempat, Camat Pule bersama instansi terkait, pun langsung turun ke lokasi untuk membersihkan dan menyingkirkan pohon pisang yang ada ditengah jalan itu. “Puluhan pohon pisang dan batu yang letakkan di tengah jalan, ini kami singkirkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Yang mana, ini justru bisa membahayakan pengguna jalan yang melintas,” tuturnya.

Selama ini, lanjutnya, warga setempat memang menginginkan jalan tersebut bisa segera dibangun. Setidaknya, ada proses perbaikan berupa penambalan jalan yang tidak agar tidak mempersulit akses warga dari satu desa ke desa yang lain.

“Kami akan berusaha agar pemerintah segera melakukan perbaikan jalan ini. Diusahakan minimal ada penambalan jalan, kalau tidak bisa tahun ini ya tahun depan,” papar Ratna. (mil/sit)

Kali ini, pihak pemohon menghadirkan saksi warga Tempeh, yaitu Arsyad. Kepada majelis hakim, saksi menyampaikan bahwa dugaan kasus ini sudah berjalan cukup lama dan sampai saat ini belum ada penetapan tersangka.

“Sebagai masyarakat, saya merasa prihatin dengan proses penegakkan hukum di Kabupaten Lumajang. Saya mendapat informasi dari berita berita online dan media sosial, bahwa kejaksaan waktu itu sudah merilis bahwa satu minggu lagi akan menetapkan tersangka. Namun, dalam kurun waktu hingga sekarang, ini belum juga ada penetapan tersangka,” kata Arsyad.

Proses sidang praperadilan kali ini, berlangsung cukup lama. Termasuk, saat termohon menunjukan bukti-bukti ke majelis hakim.

Baca juga :

Sementara itu, Jaksa Ahli Muda Kejaksaan Negeri (Kejari) Lumajang, R Ibrahim, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa keterlambatan penetapan tersangka pada kasus dugaan korupsi bibit Pisang Mas Kirana, dikarenakan masih menunggu PKN (Perhitungan Kerugian Negara).

“Kami masih menunggu PKN. Doakan saja, dalam waktu dekat PKN sudah kita terima kerugian negaranya,” terangnya.

Terkait kendala sehingga memerlukan waktu yang cukup lama, pihaknya menyampaikan karena beda instansi dan SoP. “Beda instansi, SoPnya juga berbeda. Yang jelas, ini masih berlangsung dan masih berproses. Kan prosesnya banyak, karena ada lidik, permintaan perhitungan apalagi ini juga di Jakarta,” katanya.

Disinggung terkait rilis kejaksaan yang sudah akan menetapkan tersangka pada waktu itu (dua tahun lalu, red), dirinya meminta kepada masyarakat untuk bersabar. “Sabar, pak ya. Kita masih menunggu PKN. Kalau PKN itu sudah, insyaallah kita akan menetapkan tersangkanya,” ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan, dalam sidang praperadilan uji materi itu, pihak tergugat adalah Kejaksaan Negeri (Kejari) Lumajang. Kemudian, turut tergugat lain yakni Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hingga KPK. Turut tergugat juga, pemerintah Kabupaten Lumajang, dalam hal ini Bupati Lumajang, DKPP atau Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga Kementerian Pertanian. (adi/gie)

“Kedatangan kita, tentu mensupport dan memberikan dukungan kepada kejaksaan untuk segera menuntaskan yang menjadi PR Kejaksaan. Karena selama ini, saya menilai penanganan kejaksaan sangat lambat dan landai. Sehingga, terkesan tidak mempunyai kepastian hukum,” tegas Ketua KPI Lumajang, Indra Hosy SH kepada memontum.com, Selasa (01/08/2023) tadi.

Padahal menurutnya, Bidang Pidsus atau pidana khusus itu adalah suatu lembaga penuntutan atau penyidikan di bidang korupsi dengan tujuan bukan hanya sekedar menghukum. Tetapi, juga memulihkan keuangan negara dan membangun citra kepercayaan kepada masyarakat.

“Sebagaimana yang dilakukan Kejaksaan Agung, yang dipusat dengan yang di daerah harus beriringan. Yang di pusat jalannya kencang dalam penegakan tindak pidana korupsi, akan tetapi di Lumajang ini kok malah kesannya landai. Nah, ini yang kita pertanyakan dan kita berikan dukungan kepada kejaksaan, agar tidak takut terhadap serangan-serangan balik oleh para pelaku korupsi yang ada di Kabupaten Lumajang,” ujarnya.

Baca Juga :

Ditambahkannya, apa yang dilakukannya, ini kali pertama sejak tiga tahun lalu atau dugaan bergulir. “Baru kali ini, kami mempertanyakan. Kalau kemarin-kemarin, itu sudah banyak yang mempertanyakan. Bahkan, ada yang melakukan aksi demo tetapi nilainya nihil. Padahal, waktu itu Kasi Pidsus sebelumnya pernah menyampaikan akan ada press release penetapan tersangka terhadap pihak-pihak yang sudah merugikan keuangan negara,” imbuh Hosy.

Di sisi lain, tambahnya, dirinya menilai Kejaksaan Kabupaten Lumajang kekurangan SDM untuk melakukan pengungkapan tindak pidana korupsi ini. Pihaknya meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Agung, untuk mengambil alih dugaan kasus tindak pidana korupsi sekitar Rp 800 juta dari total senilai Rp 1,4 miliar.

“Ketika Kejari, Kejati maupun Kejaksaan Agung tidak menuntaskan kasus ini, maka kami sebagai masyarakat maupun sebagai lembaga organisasi punya hak hukum. Kita nanti akan mengajukan upaya hukum gugatan ke pengadilan. Gugatan perdata perbuatan melawan hukum,” tegasnya.

Terhitung, dari surat yang kita layangkan ke kejaksaan, jika tidak ada respon dalam jangka waktu lima belas hari ke depan, maka kami akan meminta kejaksaan tinggi untuk mengambil alih kasus ini. “Tujuannya, tentu agar ditangani Kejaksaan Tinggi dengan penyidik-penyidik Pidsus yang profesional,” paparnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lumajang, Yudhi Teguh Santoso, ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa terkait kasus tersebut masih menunggu LHP. “Masih menunggu LHP untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari irjen Kementan RI, mas,” terangnya singkat, Selasa (01/08/2023) tadi. (adi/sit)

“Sakjane seng kate tak tuku iku Pisang Agung, Juara I tok, yang beratnya mencapai 16.64 kg. Lha kok kabeh njaluk di tuku. Terus ono maneh Pisang Pasak Kresek dari Ranuyoso yang beratnya mencapai 37 kg. Regane sak tundun bisa Rp 500 ribu. Lha lek kabeh njaluk di tuku, iso-iso dadi bakul gedang, Rek. (Sebenarnya yang mau saya beli itu Pisang Agung, yang Juara I dan beratnya mencapai 16.64 Kg. Ini kok malah semua minta dibeli. Padahal ini juga ada Pisang Pasal Kresek dari Ranuyoso yang beratnya 37 Kg. Harganya mencapai Rp 500 ribu. Kalau semua minta dibeli oleh saya, bisa-bisa saya jadi penjual pisang, Rek),” ujar Bupati Lumajang dengan nada bergurau.

Pada Festival Tani Loemadjang ini, bukan hanya memiliki Pisang Agung dan Pisang Mas Kirana, yang sudah menjadi unggulan. Namun, juga ada Pisang Pasak Kresek, yang juga menjadi unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan para petani.

Bupati Lumajang juga menjelaskan, bahwa Pisang Pasak Kresek memiliki beberapa keunggulan. Jenis pisang ini, diungkapkan petani di Ranuyoso memiliki ketahanan terhadap virus.Tidak hanya itu, pisang yang bercita rasa manis dan lembut ini juga memiliki harga yang bagus di pasaran yakni berkisar Rp 500 hingga Rp 700 ribu per tandan.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

“Pisang Pasak Kresek ini menjadi unggulan komoditas pertanian karena mampu menembus harga Rp 500 hingga Rp 700 ribu. Ini akan menjadi hasil pertanian yang dapat menghidupi petani dan mensejahterahkan para petani,” ungkapnya.

Bupati Lumajang juga berpesan, agar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, memberi perhatian khusus agar Pisang Pasak Kresek, mampu mendapatkan pasar yang optimal. Selain itu, untuk menjaga kualitas produk, dirinya berharap agar bibit pisang jenis ini terus dijaga.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Hairil Diani, menyampaikan bahwa bahwa Festival Tani Loemadjang masuk dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke 767 Kabupaten Lumajang tahun 2022. Yakni berlangsung selama dua hari mulai tanggal 2 hingga 3 Desember 2022.

Berbagai kegiatan diselenggarakan untuk menyemarakkan gelaran ini. Diantaranya Festival Pisang Agung Semeru, Pisang Mas Kirana dan Pisang Bulu, Festival Sangrai dan Cita Rasa Kopi Loemadjang, Festival Sego Kelor dan Kudapan, Pasar Tani Produk Pertanian, Gerakan Gemar Minum Susu, Makan Daging dan Telur serta Pameran Produk Pertanian. Acara resmi dibuka oleh bupati, yang ditandai dengan ‘nyeruput’ (minum, red) bareng nikmatnya kopi khas lereng Gunung Semeru. (kom/adi/gie)

Sehingga, jika asal-asalan dalam menanam atau budidaya, maka hasil panen akan sulit terjual hingga ekspor. Secara otomatis, bukannya keuntungan yang akan diperoleh petani, namun malah sebaliknya.

Dikonfirmasi Minggu (30/01/2022), Suprapto menjelaskan, dirinya bertani Pisang Cavendish sejak September 2019. Luas lahan miliknya sekitar 2 hektare, dengan bibit pisang yang dibelinya kala itu senilai Rp 15 ribu per batang.

“Bibit kultur jaringan tersebut berasal dari Kediri. Saya beli bibit sebanyak 2 ribu batang. Nilai totalnya Rp 30 juta. Satu pohon, jika sudah panen berisi satu tandan dengan sembilan hingga 10 sisir,” jelasnya.

Setelah panen, lanjutnya, dirinya langsung menghubungi pihak dari Vietnam, sebagai negara sasaran ekspor. Perwakilan petugasnya yang berkantor di Surabaya, pun langsung datang ke lokasi miliknya. Ternyata, seluruh buah hasil panennya ternyata tidak memenuhi syarat.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Ditambahkan, akibat kondisi itu, dirinya pun merugi hingga Rp 100 juta lebih. Akhirnya, pisang hasil pun disiasati dengan menjualnya kepada pengepul yang biasa berjualan di Pasar Induk Bondowoso. Itu pun, hanya laku 10 tandan dengan masing-masing dijual Rp 50 ribu atau total Rp 1 juta.

Mensikapi realita itu, Prapto-sapaannya pun menyarankan, jika bupati ingin mengembangkan Pisang Cavendish, sebaiknya disiapkan sebagai bahan dasar tepung. Itu pun, harus ada pabrik lokal yang siap menerima hasil panen petani. Namun, dengan dijadikan bahan dasar tepung, maka peluang pengembangan kian optimal.

“Karena tepung pisang, bisa dipasarkan di Bondowoso dan bisa juga di ekspor. Kalau di ekspor pisangnya, harus memenuhi kriteria tertentu. Mulai besarnya, kemulusan dan panjang pisang,” kata Prapto

Sebagaimana diketahui, untuk menunjang dan menggerakkan perekonomian petani, Pemkab melalui Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin, mengajak petani menanam Pisang Cavendish. Penanaman perdana dilakukan sudah dilakukan di Desa Maskuning Kulon Kecamatan Pujer. Hadir pada acara tersebut, Kemenko perekonomian, Kemenkeu, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kemendes, Bank BNI dan PT Great Giant Pineaple serta beberapa bupati di Wilayah Jawa Timur. (sam/zen/sit)

Warga menuding, pihak PT ingkar janji atau lari dari tanggung jawab, karena tidak kunjung memperbaiki kerusakan jalan. Walaupun masalah ini sudah diadukan ke DPRD Situbondo Komisi 3 dan melahirkan berita acara pada 1,5 tahun yang lalu, namun sampai saat ini jalan malah semakin rusak parah membahayakan pengguna jalan.

Menurut salah satu warga, Toni (55), mengatakan bahwa dirinya bersama warga lingkungan Gunung Sema lainnya, merasa jengkel. Bagaimana tidak, jalan desa di lingkungan mereka sampai ke jalan besar, kondisinya rusak parah akibat lalu-lalang truk pengangkut material batu milik PT ASPB.

Baca juga

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

“Saya minta jalan yang rusak mulai depan komplek perumahan Gunung Sema sampai ke Utara SMP, untuk di aspal. Saya dan warga di sini, tidak mau kalau jalan hanya ditimbun tanah dan kerikil,” tegas Tony.

Rupanya, aksi tanam pohon pisang di tengah jalan yang rusak itu, sampai ke telinga manajemen PT ASPB. Dengan mendatangi warga yang melakukan aksi, perusahaan beralasan alatnya rusak. Namun, warga tak bergeming dan meminta jalan rusak untuk segera diaspal.

PT ASPB saat itu juga melakukan pengaspalan tambal sulam di beberapa titik. Sedangkan jalan rusak parah dari depan TPA sampai dengan perusahaan rumput laut, belum dilakukan pengaspalan sama sekali. Hanya ditimbun pasir, kerikil dan tanah, sehingga saat musim hujan tiba kerikil berserakan memenuhi badan jalan membahayakan pemotor dan pengguna lainnya.

Ketua Komisi 3 DPRD Situbondo, H Bashori Sonhaji, dikonfirmasi terpisah mengatakan belum melakukan pemanggilan ataupun sidak terhadap PT ASBP bersama dinas terkait. Padahal, Komisi 3 bersama dinas terkait dalam seminggu ke depan, akan melakukan sidak dan memastikan kerusakan jalan.

“Belum, karena kita belum terima foto terbaru jalan rusak tersebut dan akan kita ingatkan kembali. Kami juga sudah sampaikan kepada Dinas PUPR” terang Bashori, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (18/01/2022).

Bashori menegaskan, bahwa PT ASPB harus sesuai komitmennya yakni sesuai berita acara saat DPRD memfasilitasi pertemuan segi tiga. Yaitu, antara Dishub, PUPR dan PT ASPB bahkan ada tambahan dari petugas kepolisian juga. (her/sit)