Wakil Bupati Sumrambah dalam sambutan menyampaikan, bahwa di Jombang sekarang ada banyak organisasi. Seperti PPDI, PAPDESI, APEDNAS hingga AKD. Banyaknya organisasi, bukan untuk saling menghancurkan. Akan tetapi, agar satu sama lain bisa saling bersinergi.

“Jangan sampai, dengan banyaknya organisasi, itu saling memusuhi. Caranya, dengan saling bersinergi sehingga bisa menciptakan suatu kesepakatan. Bahwa, keberadaan organisasi semata-mata untuk membangun desa menuju kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Harapan saya, keberadaan organisasi-organisasi di Kabupaten Jombang, dapat mewujudkan kabupaten yang berkarakter dan berdaya saing,” ujarnya.

Senada dengan Wakil Bupati Jombang, Ketua PPDI Kabupaten Jombang, Teguh Wahyudi, juga menyampaikan atas nama Ketua PPDI Kabupaten Jombang beserta pengurus PPDI Kabupaten Jombang, mengucapkan selamat kepada pengurus PPDI Kecamatan Wonosalam, yang sudah dilantik.

“Saya ingin, setelah dilantik sebagai Pengurus PPDI Kecamatan Wonosalam, bisa menunjukkan kualitas, dedikasi serta semangatnya sebagai perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugas di pemerintahan desa masing-masing. Saya berharap, Pengurus PPDI Kecamatan Wonosalam segera melaksanakan Raker untuk menyusun program kerja selama masa bhakti,” tuturnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Keberadaan PPDI, tambahnya, bukan untuk memusuhi kepala desa. Tetapi, menjadi ujung tombak kepala desa dalam melaksanakan program-program Pemerintah Kabupaten Jombang. Sehingga, program Pemerintahan Kabupaten Jombang untuk menciptakan Jombang berkarakter dan berdaya saing, dapat terwujud.

“Tidak ada niatan dari kami untuk memusuhi kepala desa. Kepala desa tanpa perangkat desa, tidak bisa bekerja dengan optimal, begitu juga perangkat desa tanpa Kepala desa, juga tidak bisa berjalan. Kepala desa dan perangkat desa, merupakan suatu bagian yang tidak bisa terputuskan,” ungkapnya.

Ditempat sama, Ketua PPDI Kecamatan Wonosalam terlantik, Imam Jazuli, juga menyampaikan bahwa kedepannya PPDI di Kecamatan Wonosalam, akan menjadi ajang silaturahmi antar perangkat desa. Tujuannya, agar saling bahu-membahu untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di desa masing-masing agar lebih baik lagi.

“Harapannya, bisa lebih erat lagi dalam segi kinerja di masing-masing forum serta meningkatkan kinerja perangkat desa dalam membantu kepala desa masing-masing dengan lebih profesional sesuai dengan AD/ART,” ujarnya. (azl/sit)

Bupati Jombang dalam sambutan menyampaikan ucapan selamat kepada Pengurus PPDI Kecamatan Kudu, yang sudah dilantik serta dikukuhkan oleh Ketua PPDI Kabupaten Jombang. “Semoga PPDI di Kecamatan Kudu bisa berjalan dengan baik serta tetap mengutamakan tupoksi sebagai perangkat desa. Sebagai perangkat desa, tentu harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Harus bisa bersinergi dengan kepala desa,” ujarnya.

Terkait dengan kondisi jalan di Kabupaten Jombang, ujarnya, sebenarnya kondisi itu tidak hanya di Jombang, yang kondisi jalannya perlu perbaikan. Namun, juga wilayah lain.

“Kondisi hujan yang terus-menerus, serta ditambah dengan adanya kendaraan muatan melebihi tonase, sehingga menyebabkan kerusakan jalan. Nanti di tahun 2022 dan 2023, akan kita gerojok anggaran untuk perbaikan jalan. Tidak semua jalan di Jombang adalah wewenang Pemerintah Kabupaten Jombang, tetapi ada jalan provinsi serta jalan nasional, yang merupakan wewenang dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Jombang tidak memiliki wewenang untuk memperbaiki. Anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki jalan di Kabupaten Jombang, memakan biaya cukup besar sekitar 2 triliun,” ungkapnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Di tempat sama, Ketua PPDI Kabupaten Jombang, Teguh Wahyudi, juga menyampaikan secara organisasi PPDI tidak akan menandingi kepala desa atau melawan kepala desa. Keberadaan PPDI akan membantu tugas kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

“Kami sangat menyadari, kepala desa tanpa perangkat desa, tidak bisa berjalan normal. Begitu juga sebaliknya, kami tanpa kepala desa juga tidak bisa berjalan dengan normal,” ujarnya.

Kesejahteraan perangkat sudah semakin meningkat, diharapkan teman-teman perangkat desa kedepannya bisa melaksankan tupoksinya dengan baik. “Kedepannya, di Kabupaten Jombang akan dilaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Desa yang akan merubah mainset teman-teman perangkat desa, baik pola pikir maupun pola kerja. Kedepannya perangkat desa akan seperti di kecamatan, harus membuat laporan yang akan mempengaruhi penerimaan Siltap. Harapanya, teman-teman perangkat desa bisa mempersiapkan diri,” himbaunya.

Ditambahkannya, keberadaan PPDI sangat diapresiasi mulai dari Pemerintahan Pusat hingga Pemerintahan Kabupaten Jombang. Bukti nyata, yaitu di setiap kegiatan pelantikan PPDI di tingkat kecamatan, jika tidak ada halangan yang tidak bisa ditunda maka Bupati, Wakil Bupati, Camat, Kapolsek, Danramil, kepala desa, pasti hadir. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jombang juga mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp 5 miliar. (azl/sit)