Hal itu, disampaikan Ketua DPD PKS Bondowoso, Ketut Yudi Kartiko, saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKS Bondowoso, di aula salah satu hotel di Bondowoso, Minggu (27/03/2022) tadi. “Saya optimis, target itu bisa dicapai. Mengingat, PKS saat ini sudah mempunyai jaringan hingga ke tingkat desa. Bahkan, sudah ada 20 DPC (Dewan Pengurus Kecamatan) dari 23 kecamatan,” kata Yudi-sapaannya.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Pada 31 Januari 2022 kemarin, lanjut Ketua Fraksi PKS ini, sudah dilantik 104 Depera atau Pengurus PKS tingkat desa. Dengan jumlah KTA, mencapai 2.600 orang.

Ditambahkannya, disamping itu sudah terbentuk 16 Rumah Keluarga Indonesia (RKI) dan Gema Keadilan, yang merupakan sayap partai. Dalam Rakerda itu, akan dibahas program untuk mencapai target 10 kursi tersebut. Atau, minimal mendapat tujuh kursi.

“Semua komunitas akan kami rangkul. Lima anggota DPRD yang sedang menjabat saat ini, perannya juga akan dimaksimalkan,” kata Yudi.

Di tempat yang sama, Sekretaris DSW (Dewan Syariah Wilayah) PKS Jawa Timur, Abdul Karim, mengatakan bahwa target tersebut sama dengan target dari DPW Jawa Timur. Yakni, 15 persen dari jumlah pemilih. “Dalam Rakerda saat ini, bahasan utamanya adalah pencapaian target. Yang menjadi sasaran adalah kalangan milineal dan emak-emak,” kata Karim. (zen/sit)

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan bahwa manusia adalah objek dalam pembangunan, target pembangunan, pelaku pembangunan dan sasaran pembangunan.

“Kata kuncinya adalah pendataan. Beberapa hari yang lalu, Presiden menyampaikan, tertib administrasi adalah sesuatu yang mudah diucap tapi susah dilaksanakan. Jika tertib dari setiap warga, kita nanti tinggal bagaimana pelaksanaan secara administrasi,” terang Wali Kota Sutiaji.

Baca juga

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Pada tahun 2023 mendatang, tambahnya, Kota Malang sudah harus siap dengan akses satu data. Hal itu, sejalan dengan gerakan Indonesia sadar tertib administrasi kependudukan sesuai instruksi dari Menteri Dalam Negeri. Yang artinya, apa yang dilakukan Kota Malang, akan sejalan dengan kebijakan dari pemerintah pusat.

“Gerakan satu data akan sukses kita laksanakan, jika kita selalu tertib administrasi. Utamanya, adalah tertib administrasi kependudukan,” terangnya.

Wali Kota Sutiaji juga mengatakan, penandatanganan NKB dan PKS, merupakan wujud komitmen bersama untuk terus membangun kesadaran masyarakat agar selalu tertib administrasi. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan menggandeng forum-forum keagamaan.

Berdasarkan data yang ada, sampai 8 Desember 2021, perekaman KTP elektronik telah 96,75 persen, kepemilikan KIA 60,48 persen, akta kelahiran anak 95,35 persen. Sedangkan untuk akta perkawinan, akta perceraian, dan akta kematian telah 100 persen.

“Pencapaian target nasional dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan Kota Malang, telah membuahkan hasil sejak Agustus hingga November 2021,” ujarnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, Eny Hari Sutiarny, mengungkapkan bahwa tujuan kegiatan ini untuk menguatkan koordinasi, kolaborasi dan sinkronisasi antar instansi serta pemangku kepentingan dalam administrasi kependudukan. Selain itu, acara ini juga sebagai upaya Dispendukcapil Kota Malang untuk mencapai target nasional.

“Kita telah melaksanakan pelayanan jemput bola ke kelurahan dan panti asuhan, sosialisasi tentang administrasi kependudukan sesuai perundang-undangan, melaksanakan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi pelayanan online seperti Siapel dan juga penggunaan WhatsApp. TP PKK Kota Malang juga sangat aktif dalam mendukung suksesnya pencapaian administrasi kependudukan Kota Malang,” paparnya.

Pada acara ini, ada sedikitnya 11 instansi yang menandatangani NKB dan PKS. Beberapa instansi itu, seperti Ketua Pengadilan Negeri Malang, Ketua Pengadilan Agama Malang, Ketua Forum Komunikasi Panti Sosial Asuhan Anak Kota Malang, Ketua Pemuka Agama Buddha (Klenteng Eng An Kiong), Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Malang, Ketua Pemuka Agama Katolik Katedral Ijen Kota Malang, Ketua Pemuka Agama Kristen Berkat Malang Gema Kasih Kota Malang, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Malang. (hms/sit)

“Setelah kelimanya sosialisasi sesuai target waktu, nanti kami lihat hasilnya seperti apa. Nantinya akan kami lihat lagi siapa yang memiliki kapasitas maupun elektabilitas yang paling baik,” lanjutnya, Senin (6/1/2020).

Lilik menjelaskan, model seperti di atas tidak hanya digunakan untuk Pilwali Surabaya saja tapi juga digunakan pada 18 daerah yang menyelenggarakan Pilkada tahun 2020.

“Untuk 19 daerah sudah kami keluarkan nama-nama kader internal kami yang kami rekomendasikan. Setiap daerah berbeda-beda, tidak harus 5 nama seperti Surabaya, di daerah lain ada yang 4 nama, ada yang 3, 2,” terangnya.

Walaupun sudah melaunching nama-nama kader internal yang siap bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2020, Lilik menegaskan tidak berarti PKS tertutup dengan kader eksternal..

“Kami masih membuka peluang, masih bergantung dengan komunikasi politik kami,” ucap Lilik. “Kalau ada pertimbangan untuk bersama ya kami bisa bersama (Kader partai lain). Kami tidak bisa memaksakan diri dan masih membutuhkan yang lainnya,” pungkasnya.(ace/yan)