Dalam kesempatan tersebut, orang nomor dua di pemerintahan Kota Santri Pancasila, ini membacakan sambutan Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia, Mahfud MD. Perempuan yang akrab disapa Nyai Khoi, ini mengatakan bahwa 115 tahun yang lalu, bara persatuan Indonesia sebagai negara mulai menyala. Hal ini, ditandai dengan meleburnya berbagai gerakan perjuangan yang bersifat kedaerahan menjadi satu barisan yang utuh dengan didirikannya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908.

“Sejak saat itu, gerakan perjuangan Indonesia dengan gegap gempita bergerak mewujudkan Republik Indonesia sebagai negara yang satu, berdaulat, adil dan makmur. Boedi Oetomo didirikannya untuk mendorong Bangsa Indonesia mengejar ketertinggalannya dari bangsa lain di masa itu,” ucap Wabup Situbondo saat membacakan sambutan Plt Menkominfo.

Lebih lanjut disampaikan perempuan asal Kecamatan Besuki, bahwa Boedi Oetomo juga melandaskan dirinya untuk mengejar tiga tujuan yang menjadi cita-cita utama kebangkitan nasional. Yakni memerdekakan cita-cita kemanusiaan, memajukan nusa dan bangsa serta mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat dan bermartabat di mata dunia.

“Barisan persatuan yang dibentuk oleh Boedi Oetomo adalah suatu pemantik bagi kekuatan di masa yang sulit. Baik pada masa pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Di saat kemerdekaan telah kita raih, barisan perjuangan kita harus tetap rapat, erat dan terus maju bergerak mengobarkan api ‘Semangat Untuk Bangkit’ demi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” beber Nyai Khoi.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Pada tanggal 5 Mei 2023, WHO telah mengumumkan bahwa status darurat kesehatan global untuk Covid-19 secara resmi dicabut. “Kita patut bersyukur karena dunia telah melalui krisis pandemi Covid-19. Hal ini menjadi momentum untuk memulihkan perekonomian bangsa. Dan hal ini menjadi momentum untuk memaknai Harkitnas ke 115 ini sebagai upaya membangun semangat kebangsaan untuk bangkit pasca pandemi,” tegas Wabup Situbondo.

Selain itu, lanjut Nyai Khoi, Harkitnas ke 115 juga dimaknai dengan memperingati perjuangan bersama. Mulai dari kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, sektor swasta, akademi, pers, komunitas, dan seluruh elemen bangsa saling bahu-membahu berkolaborasi menerapkan nilai-nilai persatuan juga kesatuan dalam mewujudkan kebangkitan bangsa Indonesia dari berbagai krisis global. Baik kesehatan, perekonomian hingga geopolitik.

“Kebangkitan Indonesia di tengah krisis dunia juga ditunjukkan melalui kiprah kita di berbagai forum internasional. Dunia telah menyaksikan kepiawaian Indonesia dalam memimpin forum yang beranggotakan 20 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar. Yakni G20. Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 semakin membawa harum nama Ibu Pertiwi dalam mendorong ‘Semangat Untuk Bangkit’ di tingkat dunia,” ujar Wabup.

Tingginya kepercayaan dunia kepada Indonesia, ujarnya, menjadi memontum untuk mengimplementasikan semangat kebangkitan nasional dalam menyambut era pasca pandemi Covid-19 sekaligus perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. “Menutup perkataan dari dr Soetomo bahwa generasi yang mau berjuang untuk kemandirian bangsanya adalah generasi yang mencintai generasi penerusnya dan mencintai tanah airnya,” jelasnya Nyai Khoi.

Hadir dalam upacara Harkitnas ke 115, jajaran Forkopimda Situbondo, Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Situbondo, personel TNI-Polri, Satpol PP, Damkar, Dishub, Tagana, PGRI, KOPRI, mahasiswa, pelajar SMA-SMP. (her/gie)

Di dalam surat tersebut, salah satu isinya tentang dugaan Pungli perekrutan karyawan rumah sakit yang besarannya Rp 30 sampai Rp 50 juta. Dengan membayar sejumlah uang tersebut, pelamar diiming-imingi bisa bekerja di RSUD dr Mohammad Saleh. Di isi surat, juga menyebutkan dugaan Pungli dilakukan oknum pegawai rumah sakit.

Di Halaman SPKT Polres Probolinggo Kota, dr Abraar Kuddah menyampaikan, bahwa dirinya bersama sejumlah staf sengaja mendatangi kantor polisi, guna menanyakan sampai sejauh mana penyelidikan surat terbuka yang di kirim sejumlah LSM. “Kami datang ke SPKT Polres Probolinggo Kota, guna menanyakan hasil tindak lanjut surat yang dikirim aliansi LSM, setahun lalu,” ujarnya.

Malahan, dr Abraar berterima kasih pada LSM yang sudah memberi info adanya dugaan Pungli di rumah sakit yang dirinya pimpin. “Kami semua berharap kepada polisi bisa mengusut tuntas adanya dugaan Pungli rekrutmen karyawan rumah sakit. Jika terbukti, saya serahkan pada pihak berwajib. Namun sebaliknya, jika tidak terbukti, maka harus diklarifikasi,” tegasnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

dr Abraar juga menambahkan, bahwa yang dilakukan pihak RSUD dr Moh Saleh ini merupakan bentuk dari upaya clean govermance atau pemerintahan bersih khususnya di rumah sakit yang dia pimpin. “Saya sudah tiga tahun menjabat sebagai Plt Direktur RSUD dr Moh Saleh dan tidak ada namanya Pungli saat melamar kerja di RSUD. Saya harap polisi bisa mengusut tuntas dugaan Pungli di era saya atau bukan. Kami semua berharap, apa yang di sampaikan aliansi LSM ini dapat terungkap, sehingga pihak kepolisian dapat melakukan penegakan hukum yang berlaku,” tambah dr Abraar.

Ditempat terpisah, Kasatreskrim Polres Probolinggo Kota, AKP Jamal, mengatakan pihaknya saat ini masih mendalami kasus tersebut. Untuk dugaan Pungli yang diselidiki kejaksaan sudah dinyatakan tidak terbukti. Tetapi dugaan pemalsuan tanda tangan eks karyawan rumah sakit masih tahap penyelidikan oleh Satreskrim Polres Probolinggo Kota.

“Kami intens menangani kasus dugaan pemalsuan tanda tangan ini, karena di sana ditemukan unsur pidana. Saat ini sudah tahap penyelidikan 10 orang diperiksa. Dari 10 orang tersebut tanda tangannya dipalsu oleh orang lain. Dari penyelidikan dan statusnya, meningkat tahap penyidikan, dan kami akan lakukan gelar perkara,” tegasnya.

Perlu di ketahui bahwa surat terbuka yang dikirim LSM ini berawal saat 128 karyawan RSUD dr Moh Saleh diputus kontrak, dan para karyawan tersebut menggelar unjuk rasa. Ratusan karyawan yang diputus kontrak ternyata membayar sejumlah uang kisaran Rp 30 sampai Rp 50 juta kepada oknum rumah sakit agar bisa masuk atau bekerja di RSUD dr Moh Saleh. (pix/gie)

Oleh karenanya, masyarakat harus menyadari pentingnya penyesuaian data. Jika terjadi perubahan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), maka harus segera dilaporkan ke Kantor Disdukcapil.

Plt Kepala Disdukcapil Kabupaten Trenggalek, Edif Hayunan Siswanto, mengatakan bahwa pergerakan data masyarakat bersifat statis. Kondisi ini, tentu tidak bisa menyesuaikan sendiri dengan kondisi di lapangan tanpa adanya laporan atau pengajuan ke Kantor Disdukcapil.

“Untuk menyelesaikan data, itu tergantung dari keaktifan masyarakat dalam mengubah data kependudukan. Dan kesesuaian data itu, juga berdasarkan laporan maupun pengajuan ke kantor Disdukcapil,” ungkapnya, Selasa (10/01/2023) siang.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dijelaskan Edif, data pribadi itu termasuk KTP dan KK. Karenanya sangat penting jika perubahan data maupun status dalam KTP maupun KK, harus dilaporkan dengan mencantumkan bukti-bukti data pendukung.

“Misalnya sudah sarjana, namun tertulis di KK masih SD. Untuk merubah elemen data dari SD menjadi S1, maka dalam pengajuan yang bersangkutan harus mencantumkan ijazah perguruan tinggi,” jelas Edif.

Selain itu, data pencatatan pernikahan pun juga begitu. Jika sudah menikah dan tidak mengajukan perubahan, maka data tersebut tidak akan berubah.

“Agar data sesuai dengan kenyataan, tergantung dari keaktifan masyarakat dalam mengubah data kependudukannya,” imbuhnya.

Lebih lanjut pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Trenggalek ini menyebut, jika dilihat dari KTP yang ada saat ini, jenjang pendidikan sebagian masyarakat di Trenggalek, masih didominasi lulusan SD dan hal itu menjadi tidak indah. “Data pendidikan sesuai KTP 251.193 orang tamatan SD, 142.113 orang SLTP sederajat, SLTA 107.588 orang, D-1/D-2 ada 2.692 orang, D-3 sebanyak 4.195, S-1/D-4 sejumlah 25.511, S2 sekitar 985 orang, dan S-3 cuma 23 orang,” terang Edif.

Selain itu, tambahnya, Disdukcapil juga mengenal Data Konsolidasi Bersih (DKB). Setiap enam bulan sekali, Disdukcapil akan mendapatkan update data terkait perubahan data elemen yang ada di SIAK pusat.

“Data terbaru setiap enam bulan sekali, jadi kami tidak bisa menjamin kesesuaian dengan kenyataan dan update data tersebut tergantung keaktifan untuk mengupdate data tersebut,” katanya.

Menyikapi hal tersebut, Plt Disdukcapil ini mengaku akan berkolaborasi dengan stakeholder. Misalnya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga (Disdikpora) dalam hal memperbarui data pendidikan, dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal data status perkawinan, serta kantor lainnya

“Kami sedang mengkaji kerja sama dengan KUA, yang mana saat mengajukan syarat pernikahan, Disdukcapil akan sekalian diberi tembusan. Dengan harapan, di momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh pasangan keluarga. Ketika mendapatkan surat nikah otomatis akan mendapatkan KK baru dan KTP dengan data yang terbaru,” papar Edif. (mil/sit)

Dalam peresmian itu, ditandai dengan penandatangan prasasti dan pemotongan pita oleh Plt Bupati. Dikatakan Kang Marhaen, kehadiran lumbung pangan ini adalah sebagai bentuk komitmen dari perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat. Khususnya, petani di Kota Bayu, untuk menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai sentra pertanian. “Bagaimanapun juga Nganjuk akan kita kuati di sektor pertanian,” tegasnya.

Selanjutnya, Kang Marhaen juga mengatakan saat ini pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nganjuk bisa dikatakan baik. Dengan pertumbuhan eknomi kurang lebih 6,1 persen. Dirinya menyebut, sektor pertanian menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Bayu. “Mengapa bisa tumbuh? Karena sektor riil betul-betul kita genjot. Termasuk dari sektor pertanian,” kata orang nomor satu di jajaran pemerintahan Kabupaten Nganjuk tersebut.

Selanjutnya, dengan diresmikannya lumbung pangan masyarakat Gapoktan, Kang Marhaen berharap Nganjuk sebagai sentra pertanian bisa didukung oleh semua masyarakat Nganjuk. Pemerintah Daerah, bersama petani, Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), yang ada di Kabupaten Nganjuk.

“Harapannya lumbung pangan ini tidak sekedar diresmikan, tapi betul-betul berdaya. Maka harus dimanfaatkan oleh Gapoktan,” ujarnya.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dirinya menyebut, komunikasi antar petani, Poktan dan Gapoktan penting untuk kemajuan lumbung pangan dan sektor pertanian di Kabupaten Nganjuk. Tidak lupa, dalam kesempatan tersebut Kang Marhaen menyampaikan pentingnya bela dan beli produk asli Nganjuk. Bela dengan membeli produk asli petani Nganjuk, Pemkab Nganjuk bekerjasama dengan Bumdes menjadi contoh pemerintah daerah hadir di dalamnya.

“Kerja sama Pemda dengan Bumdes dan Bumdes kerjasama dengan petani, Poktan dan Gapoktan, untuk apa? produknya dibeli oleh Pemda diberikan bantuan (berupa Sembako) kepada masyarakat. Ekosistemnya yang harus dibangun seperti itu. Jangan sampai petani menanam harganya jatuh, maka Pemda harus ikut ada di dalamnya.Pertanian Maju, Petani Sejahtera!! Nganjuk Bangkit!,” tambahnya.

Sebagai informasi, turut hadir saat peresmian lumbung pangan masyarakat Gapoktan, Sekretaris Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Nganjuk, Sekretaris Dinas Pertanian Nganjuk (Dispertan), Forpimcam Kecamatan Berbek, Camat Berbek, Camat Bagor dan Plt Camat Loceret. Serta juga hadir Kepala Desa Mlilir, Gapoktan, Poktan, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Sementara itu, Sekretaris DKPP Kabupaten Nganjuk, Nur Binti, dalam laporannya menyampaikan total ada tiga lumbung pangan masyarakat yang hari ini diresmikan. Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Gapoktan Tri Mulyo Tani Desa Mlilir Kecamatan Berbek, Gapoktan Ngudi Rejeki Desa Kendalrejo, Kecamatan Bagor, dan Gapoktan Sri Sedono, Desa Sekaran Kecamatan Loceret.

“Mudah-mudahan dengan adanya peresmian lumbung padi beserta fasilitas perlengkapannya ini, bisa menampung dan membeli hasil panen petani dengan harga yang sesuai. Sehingga para petani mendapatkan keuntungan dari pertanian mereka,” harap Nur Binti. (kom/gie)

Dalam sambutannya, Kang Marhaen-sapaan Plt Bupati Nganjuk, mengatakan bahwa giat pembinaaan ini sebagai sarana dalam menyamakan persepsi. Yakni, menampung aspirasi dari masyarakat. “Maka dari sini, kita dapat mengetahui keluh kesah masyarakat dan bisa menjadikan kritik serta saran dalam perubahan pembangunan di Kabupaten Nganjuk,” ujarnya.

Dikatakan Kang Marhaen, hal ini sebagai upaya kita dalam mewujudkan program prioritas Kabupaten Nganjuk. “Yakni, Mbangun Deso Noto Kutho,” paparnya.

Tidak hanya menampung aspirasi, menurut Kang Marhaen, bahwa pembinaan ini juga sebagai langkah Pemerintah Daerah dalam menyejahterakan masyarakat. “Seperti kesejahteraan pada RT dan RW, kemudian jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan serta mempermudah operasional desa dengan mobil siaga desa,” terangnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut Kang Marhaen juga memaparkan, mengenai segudang prestasi dan pembangunan yang telah di kerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk. “Semoga, ke depan Nganjuk lebih maju dan bermartabat,” tambahnya.

Sementara itu, Camat Gondang, Barmantono, mengatakan bahwa pembinaan ini sebagai bentuk dukungan masyarakat Gondang bersama dengan Perangkat Desa dalam mendukung program Pemerintahan Daerah.

Hal tersebut, terbukti dari banyaknya prestasi maupun pembangunan yang sudah berubah. Seperti perbaikan jalan dan bantuan untuk masyarakat di Kecamatan Gondang dan masyarakat Nganjuk pada umumnya.

“Untuk itu, ayo bersama dukung Pemerintah Daerah dalam menjalankan program- programnya demi kemajuan Nganjuk,” tuturnya. (hms/sit)

“Banjir kemarin itu diawali hujan selama 1 kali 24 jam. Di sisi lain, tanah di Trenggalek, sudah mengalami kejenuhan. Sehingga, walupun hujan itu tidak terlalu deras, namun karena tanahnya jenuh, maka banjir tidak bisa dihindari,” ungkap Budi saat dikonfirmasi, Kamis (20/10/2022) siang.

Sejak Selasa kemarin, tambahnya, ada 21 desa di 5 kecamatan yang terdampak banjir. Masuk di hari Rabu pagi, ada tambahan lokasi yang terdampak banjir. “Ada 4 desa di 1 kecamatan. Jadi, totalnya ada 26 desa dan 6 kecamatan di Kabupaten Trenggalek,” ujarnya.

Disinggung terkait penanganan yang dilakukan pasca bencana, BPBD Trenggalek akan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. “Kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, pengungsian dan kesehatan, itu yang menjadi fokus awal penanganan kita,” imbuhnya.

Selain banjir, ujarnya, disaat yang bersamaan juga terdapat bencana tanah longsor di 4 kecamatan. Kejadian tanah longsor, ini sebagian besar menimpa fasilitas umum seperti jalan rumah penduduk.

Dirinya juga menghimbau, bagi warga yang rumahnya berada di pinggiran tebing untuk tetap waspada dan berhati-hati. “Tetap waspada dan berhati-hati bagi warga yang rumahnya berada dipinggiran tebing, karena sangat beresiko terjadi longsor,” kata Budi.

Tidak hanya itu, bencana tanah gerak juga terjadi di Desa Terbis dan Besuki, di Kecamatan Panggul serta Desa Timahan di Kecamatan Kampak. Pihaknya menghimbau, agar potensi terburuk akibat adanya tanah gerak untuk masyarakat yang ada di wilayah terdampak. Agar segera evakuasi diri jika terjadi hujan walaupun malam hari. Hal ini dilakukan supaya tidak sampai memakan korban jiwa

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Kemudian, jika ada retakan tanah, diusahakan agar air tidak masuk. Caranya, dengan dibuatkan aliran air atau menutupi retakan tanah dengan tanah yang lain,” tegasnya.

Bencana yang terjadi selama beberapa hari terakhir di Kabupaten Trenggalek, diketahui tidak memakan korban jiwa. Namun, menurut informasi yang diterima, menyebutkan bahwa ada 1 korban meninggal dunia di sungai yang ada di Dusun Blengok, Desa Wonocoyo, Kecamatan Pogalan.

“Kita akan identifikasi terkait kematian korban ini. Apakah memang karena bencana atau yang lain,” kata Budi.

Sementara itu, dirinya juga menyampaikan kondisi terkini pasca banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Watulimo, Selasa (18/10/2022) lalu. Pada saat itu, banjir terjadi bersamaaan di 2 kecamatan lain yakni Munjungan dan Panggul.

Perbedaannya, kalau di Kecamatan Munjungan dan Panggul, banjir terjadi akibat luapan air sungai. Tetapi banjir yang terjadi di Kecamatan Watulimo sudah masuk dalam banjir bandang. Karena diakibatkan aliran sungai yang tak membawa sampah melainkan kayu, ranting dan lumpur.

“Sejauh ini proses pembersihan fasilitas umum di kecamatan Watulimo sudah selesai. Tinggal sebagian kecil masyarakat untuk membersihkan lingkungannya secara mandiri,” paparnya.

Masih terang Budi, Kabupaten Trenggalek memang masuk wilayah selatan Jawa Timur. Yang mana semua wilayah selatan sangat berpotensi banjir karena cuaca yang ekstrim.

Artinya, di wilayah Jawa timur mulai dari Jember, Banyuwangi, Malang, Blitar, Trenggalek, dan Pacitan itu sangat berpotensi banjir karena cuaca. (mil/sit)

Menurut informasi salah satu RT di desa tersebut, terduga yang diamankan petugas adalah berinisial SGT. Plt Sekdes itu, diamankan petugas Polres Lumajang, Rabu (01/05/2022) malam sekitar pukul 19:00.

“Malam itu warga saya ajak ke rumah Kerto. Di sana, semua warga yang mengurus dikumpulkan. Ada yang membayar Rp 360 ribu, Rp 200 ribu dan ada juga yang membayar Rp 100 ribu. Terus, Pak SGT ngasih pengarahan, yang intinya sebenarnya warga keberatan. Namun, semua terpaksa membayar dan ada sekitar 13 orang yang bayar malam itu. Setelah keluar dari rumah Kerto itulah, kemudian Pak SGT ditangkap,” kata Taher.

Salah satu kader PKK, Rohayatin, menambahkan bahwa sebelum SGT terkena OTT, pernah mengantarkan Hayati yang tak lain adalah istri dari SGT, untuk ke rumah warga Dusun Ngesong. Tujuannya, guna memberikan undangan pengambilan sertifikat yang sudah jadi di Balai Desa Barat.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Saat itu, Hayati meminta uang sebesar Rp 500 ribu. Kebetulan, ponakan saya yang dapat sertifikat itu dan yang menerima uangnya Hayati. Ada tiga orang yang bayar,” ungkapnya, Kamis (02/06/2022) tadi.

Kasat Reskrim Polres Lumajang, AKP Hari Siswanto, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon belum memberikan keterangan resmi terkait hal tersebut. Sementara itu, masyarakat Lumajang mengapresiasi pihak kepolisian Polres Lumajang, atas informasi penangkapan perangkat desa terkait pungli PTSL.

Kongres Pemuda Indonesia (KPI) Cabang Lumajang misalkan, mengapresiasi penyidik dari Unit Tipikor Polres Lumajang, yang bekerja secara cepat di awal kepemimpinan Kapolres dan Kasat Reskrim yang baru. Dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT), Indra Hosy Efendhy.,SH.,MH menilai, bahwa ini akan menjadi energi baru bagi penegakan hukum untuk menindak kasus korupsi.

“Ini bagus untuk Lumajang. Apalagi, Presiden Juga Menerbitkan Perpres Tentang Tim saber pungli. Karenanya, berharap kedepannya Polri, tim Saber pungli dan kejaksaan, bisa senergi turut serta membangun Lumajang bebas dari Korupsi,” ujarnya. (adi/sit)

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Plt Kalapas Lamongan, Mahrus selaku Penanggung Jawab Tim ZI dan seluruh Tim Pokja WBK/WBBM Lapas Lamongan. Penetapan agenda tersebut berupa paparan kalender kerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2022.

Sebelum acara dimulai, Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Indah Rahayu Ningsih melakukan Sidak di Lapas Lamongan. Indah yang juga selaku Ketua Tim ZI Kanwil Kemenkumham Jatim, kemudian ikut memberikan masukkan dan saran untuk Lapas Lamongan agar dapat mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Saya melihat adanya semangat dari seluruh pegawai yang ada di Lapas Lamongan untuk mau lebih baik, terutama dalam mencapai WBK/WBBM,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dalam sambutannya, Indah mengungkapkan bahwa untuk mencapai WBK/WBBM tidaklah mudah. Butuh perjuangan keras, karena tantangan semakin besar. “Untuk mencapai predikat WBK/WBBM tahun ini memanglah tidak mudah, bahkan lebih sulit dari tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Dirinya mengatakan untuk mencapai predikat WBK/WBBM terdapat beberapa aspek yang perlu dicapai, diantaranya adanya kesungguhan dari Kementerian saat ini untuk melakukan penilaian. Salah satu penilaian tersebut diantaranya harus melakukan sinergitas dengan internal maupun dengan eksternal. “Terlebih, jauhi praktik-praktik yang berakibat merusak nama UPT, adanya komitmen dari seluruh pegawai dan harus guyup dan rukun,” tegasnya.

Diwaktu yang bersamaan, Plt Kalapas Lamongan, Mahrus, menyampaikan sudah banyak konsep yang telah disampaikan oleh ibu Kadivmin untuk mensukseskan program pembangunan Zona Integritas di Lapas Lamongan. “Kita sedang melakukan perubahan secara step by step dan syarat utamanya adalah menjunjung kekompakan serta menjaga komitmen bersama sesuai arahan ibu Kadivmin, InsyaAllah kedepannya kita dapat membawa nama Lapas Lamongan menjadi lebih baik,” ujar Kalapas asal Kendal tersebut, Jumat, (25/02/2022).

Pihaknya optimis predikat WBK dan WBBM bakal segera terwujud. “Dengan adanya penguatan yang baik dan serius untuk menuju ZI, Lapas Lamongan akan semakin optimis untuk berubah lebih baik lagi sehingga predikat WBK dan WBBM akan terwujud,” paparnya. (zen/gie)

Tekad tersebut dibuktikan oleh Plt Kalapas Lamongan, Mahrus, A.Md.I.P. S.Sos, dengan berkalaborasi serta menggandeng Polres, Kodim, LSM, Tokoh masyarakat seperti camat, lurah dan RT setempat serta awak media, untuk bergerak dan memberikan bukti nyata dengan melakukan penggeledahan kamar WBP dan bertemu secara langsung dengan warga Binaan.

Sebelum melakukan pemeriksaan, Plt Kalapas Lamongan, membagi tim sweeping menjadi dua kelompok, yang dipimpin oleh Kasi Adkamtib Suyanto dan Kasi Binadik dan Giatja Dwi Achmad Sarifudin.

“Kegiatan ini merupakan titik awal kami dalam membangun sinergitas dengan berbagai stakeholder serta elemen tokoh masyarakat di Lamongan. Saya berharap, giat ini dapat dilaksanakan secara rutin triwulan dengan bantuan kerja sama mitra yang lainnya,” tegas Mahrus yang juga Alumni AKIP angkatan 29 tersebut, Rabu (16/02/2022).

Selain itu, terang Mahrus, kegiatan yang melibatkan seluruh pihak terkait ini diharapkan dapat berlangsung secara berkala. Terutama, sinergitas antara para aparat penegak hukum baik TNI dan Polri.

“Tujuan kami tidak lain juga untuk menjalin silaturahmi dan kerja sama yang baik antar instansi. Termasuk, juga menjadikan langkah Lapas Lamongan untuk berbenah lebih baik lagi, dengan jargon yang selalu dikumandangkan yaitu ‘Berani Berubah, Luar Biasa’. Hal ini, pun sejalan dengan arahan Dirjenpas tentang tiga Kunci Pemasyarakatan Maju yaitu Deteksi Dini Gangguan Kamtib, Berantas HALINAR, Sinergi APH serta back to basic,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut Mahrus menjelaskan, kegiatan yang terbagi dua tim itu juga dilakukan oleh Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satopspatnal) Lapas Lamongan dengan mengadakan tes urine insidentil kepada WBP. Ini dilakukan secara random yang didampingi oleh Tim Dokter dan Perawat Lapas Lamongan.

“Dari hasil razia gabungan tersebut, alhamdulillah tidak ditemukan adanya barang-barang terlarang seperti handphone, Narkoba dan senjata tajam. Haya saja, masih terdapat benda-benda tajam seperti alat cukur, pisau buatan, gunting dan alat elektronik sejenis radio atau speaker dan batrei,” jelasnya.

Tidak hanya itu, beber Mahrus, untuk hasil tes urine dari 34 Napi yang diambil secara random didapati hasil negatif.

“Hasil tes urine yang kita ambil secara acak pada malam hari tadi dari 34 Napi, tidak ditemukan hasil yang positif atau terindikasi mengandung zat adiktif,” ucapnya.

Secara terpisah, Camat Lamongan, Fahrurrozi, memberikan apresiasi terhadap jajaran Lapas atas kegiatan yang dilaksanakan, terutama adanya stakeholder serta tokoh masyarakat yang diikutsertakan. “Saya sangat mengapresiasi dengan kegiatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada Warga Binaan, karena hal ini sejalan dengan Program Lamongan yang Megilan,” ujarnya.

Apresiasi serupa, pun disampaikan perwakilan dari LSM YAPSEM Lamongan, Nadhir. Menurutnya, apa yang sudah dilakukan Lapas sebagai langkah komitmen dan konsisten dalam pencegahan dan penanggulangan gangguan Kamtib serta demi mewujudkan pembangunan Zona Integritas.

“Karena selama ini, terkadang kita lupa bahwa ada saudara kita yang sedang menjalani proses kehidupan di Lapas ini. Kedepannya, semoga kita sesama warga Lamongan tidak bertemu di Lapas (menjadi Warga Binaan) dan kami akan terus berusaha yang terbaik untuk terlibat dalam pembinaan rohani, pemberdayaan sosial dan advokasi bagi WBP,” tutur Nadhir. (zen/sit)