Penghargaan prestis ini diterima langsung oleh orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota Malang, Sutiaji. Dirinya mengungkapkan rasa syukur atas kepercayaan dan apresiasi yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat.

“Pertama tentu bersyukur, sekali lagi Kota Malang diapresiasi Pemerintah Pusat, tetapi ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa Kolaborasi hexahelix yang kita terapkan dapat diterima dengan baik. Semuanya ini jadi pondasi, pondasi ini mari kita jaga sama-sama agar terus jadi budaya yang baik,” kata Wali Kota Sutiaji.

UHC Award sendiri diberikan kepada pemerintah daerah yang telah memenuhi cakupan kesehatan semesta. Dimana menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif.

Baca juga:

• Paripurna DPRD, Bupati Lumajang Pastikan APBD untuk Masyarakat
• Pelatihan Petugas Sensus, Sekda Erik Tegaskan Tanpa Data Akurat Pemerintah Sulit Tentukan Arah Pembangunan
• Temukan Sejumlah Aduan, Ketua DPRD Kota Malang Minta Evaluasi Pelaksanaan MBG
• Perkuat Iklim Investasi dan Percepatan Pembangunan Daerah, Bupati Malang Buka Pelatihan Petugas Sensus
• Evaluasi MBG, Pemkot Malang Usulkan Keterlibatan Sejak Awal Penentuan Lokasi SPPG

Sutiaji juga mengungkapkan, diraihnya penghargaan tersebut menandakan jika tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas kesehatan di Kota Malang sudah sangat tinggi. “Selanjutnya, tentu pada semua stakeholder. Ada Dinas Kesehatan, BPJS, rumah sakit, puskesmas dan semuanya. Kolaborasi ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Korelasinya begini, saat masyarakat percaya, maka masyarakat mempunyai kesadaran dan kepedulian,” ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut juga dapat terlihat dalam partisipasi masyarakat Kota Malang terhadap program jaminan kesehatan nasional. Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Kota Malang, tingkat kepesertaan masyarakat saat ini sudah mencapai 106 persen.

“Ini semua terukur, jadi Kota Malang sekarang, presentase kepesertaan masyarakat sudah mencapai 106 persen, artinya semua penduduk Kota Malang yang tercatat di Dispendukcapil, semuanya sudah ikut BPJS. Inilah penilaian utama dari penghargaan UHC ini, hanya nanti akan di update lagi datanya karena ada warga yang sudah meninggal tetapi belum dilaporkan ke Dispenduk,” ujarnya.

Lebih lanjut ditambahkan, jika kualitas kesehatan masyarakat di Kota Malang merupakan salah satu program prioritas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang. “Bidang kesehatan menjadi salah satu prioritas yang sudah kami canangkan dulu, dengan UHC ini maka ini upaya dari bagian integral pembangunan manusia khususnya masyarakat Kota Malang sudah sesuai dengan target kami, Terimakasih masyarakat Kota Malang,” imbuh Wali Kota Sutiaji.

Turut hadir dalam UHC Award ini, yaitu Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, Menko PMK Muhajir Effendy, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian serta kepala daerah lain dari 22 provinsi dan 300 kabupaten dan mota se Indonesia. (hms/rsy/sit)

Kepala Bidang (Kabid) Peternakan dan Kesehatan Hewan Ternak Dispangtan Kota Malang, Anton Pramujiono, mengatakan jika vaksinasi tersebut akan diprioritaskan pada hewan ternak yang masuk ke Kota Malang, serta hewan ternak yang belum pernah mendapatkan suntikan vaksinasi. “Jadi, program tahun 2023 ini tetap kita lakukan vaksinasi. Nanti, tetap untuk sapi-sapi yang masuk Kota Malang dan yang kemarin belum divaksin, nanti kita vaksin. Kemudian, yang sudah divaksin bulan Januari, ini mulai kemarin sudah kita lakukab vaksin booster, karena sudah enam bulan,” jelas Anton, Kamis (16/02/2023) tadi.

Disebutkan Anton, jika sampai dengan saat ini sudah tidak ditemukan kembali kasus PMK di wilayah Kota Malang. Sebab, Dispangtan telah melakukan pengamatan secara terus menerus dan sistematis, terkait dengan pengambilan sampel kasus PMK di empat kecamatan yang ada di Kota Malang.

Baca juga:

• Paripurna DPRD, Bupati Lumajang Pastikan APBD untuk Masyarakat
• Pelatihan Petugas Sensus, Sekda Erik Tegaskan Tanpa Data Akurat Pemerintah Sulit Tentukan Arah Pembangunan
• Temukan Sejumlah Aduan, Ketua DPRD Kota Malang Minta Evaluasi Pelaksanaan MBG
• Perkuat Iklim Investasi dan Percepatan Pembangunan Daerah, Bupati Malang Buka Pelatihan Petugas Sensus
• Evaluasi MBG, Pemkot Malang Usulkan Keterlibatan Sejak Awal Penentuan Lokasi SPPG

“Ada beberapa daerah luar Kota Malang memang mulai muncul PMK lagi. Tapi, alhamdulillah di Kota Malang ini tidak ada. Karena teman-teman telah melakukan surveilans dua bulan kemarin di Kedungkandang, Sukun, sama di Lowokwaru, dan Alhamdulillah tidak ada kasus lagi,” katanya.

Lebih lanjut ditambahkan Anton, jika di sepanjang tahun 2022 telah terjadi kasus PMK yang menyerang sebanyak 444 hewan ternak milik warga. Dari jumlah tersebut, 176 hewan diantaranya dapat diatasi.

“Jadi memang sisanya dipotong paksa, maksudnya diarahkan untuk dilakukan pemotongan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH),” lanjutnya.

Sebagai informasi, di tahun 2022 hingga saat ini, Dispangtan telah mencatat jika ada sekitar 1.700 ekor sapi di Kota Malang, yang dinyatakan terbebas dari PMK, baik itu sapi perah maupun sapi potong.

Pihaknya juga mengimbau kepada para peternak, agar segera melakukan vaksinasi untuk hewan ternaknya yang belum pernah mendapatkan vaksin. Tentu hal itu harus dilakukan sebagai upaya untuk mewaspadai kasus PMK, serta untuk meningkatkan imunitas bagi hewan ternak. (rsy/sit)

Kepala UPT PMK Kota Malang, M Teguh Budi Wibowo, mengatakan jika tujuh kejadian tersebut terjadi di Kelurahan Sawojajar, Kelurahan Tunjung Sekar, Kelurahan Pisang Candi, Kelurahan Gading Kasri dan Kelurahan Mulyorejo. “Untuk Januari 2023, ada tujuh kejadian kebakaran yang dilakukan penanganan. Ada yang satu kelurahan dua kali terjadi kebakaran, itu di Sawojajar. Kalau sesuai laporan, penyebab kebakaran itu dari korsleting listrik,” jelas Teguh, Jumat (03/02/2023) tadi.

Menurutnya, langkah antisipasi untuk menghindari terjadi korsleting listrik itu, masyarakat diimbau agar dapat melakukan pemeriksaan listrik secara berkala. “Kalau berasal listrik antisipasinya melakukan pemeriksaan instalasi listrik secara berkala, memeriksa sambungan apakah sudah sempurna atau belum, menggunakan kabel yang berstandar nasional dan tidak memasang steker bertumpuk,” tuturnya.

Baca juga :

• Paripurna DPRD, Bupati Lumajang Pastikan APBD untuk Masyarakat
• Pelatihan Petugas Sensus, Sekda Erik Tegaskan Tanpa Data Akurat Pemerintah Sulit Tentukan Arah Pembangunan
• Temukan Sejumlah Aduan, Ketua DPRD Kota Malang Minta Evaluasi Pelaksanaan MBG
• Perkuat Iklim Investasi dan Percepatan Pembangunan Daerah, Bupati Malang Buka Pelatihan Petugas Sensus
• Evaluasi MBG, Pemkot Malang Usulkan Keterlibatan Sejak Awal Penentuan Lokasi SPPG

Selain itu, penyebab kebakaran juga bisa akibat dari gas LPG. Karena itu, pihaknya mengimbau agar ketika masyarakat akan berpegian, sebaiknya regulator kompor dilepas terlebih dahulu. “Kalau bersumber dari LPG, antisipasinya memeriksa selang apakah ada kebocoran, memasang regulator sesuai aturan. Jika meninggalkan rumah agar regulator kompor dilepas. Di bulan Januari ini belum ada kebakaran parah,” lanjutnya.

Sebagai informasi, pada Februari 2023 yang baru berjalan tiga hari ini, UPT PMK telah menangani dua peristiwa kebakaran. Pertama, di tempat rongsokan di Jalan Ikan Tombro, Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru. Kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 18.44, pada Kamis (02/02/2023). Kemudian, sekitar pukul 22.10, Kamis (02/02/2023) kebakaran kembali terjadi di sebuah kafe di Jalan Besar Ijen. (rsy/gie)

Hal tersebut dilakukan, guna untuk memberikan pemulihan kepada para korban dalam tragedi Stadion Kanjuruhan. Pria yang akrab disapa Muhadjir ini, menyampaikan bahwa dalam proses tersebut, nantinya tim psikolog harus berhati-hati dan tidak berlebihan untuk penanganannya.

“Jadi, dalam trauma healing ini untuk perkembangan anak harus hati-hati. Jangan sampai over healing, karena itu juga akan berdampak. Konsekuensinya, ini juga tidak baik dalam perkembangan psikologisnya,” jelas Muhadjir saat memberikan pembekalan.

Selain itu, pihaknya juga berterima kasih terhadap kinerja dan respon cepat dari berbagai instansi yang terlibat dalam penanganan psikis terhadap korban tragedi. Menurutnya, dampak psikologi yang harus diterima oleh korban, lebih sulit untuk tingkat pemulihannya.

Baca juga:

• Paripurna DPRD, Bupati Lumajang Pastikan APBD untuk Masyarakat
• Pelatihan Petugas Sensus, Sekda Erik Tegaskan Tanpa Data Akurat Pemerintah Sulit Tentukan Arah Pembangunan
• Temukan Sejumlah Aduan, Ketua DPRD Kota Malang Minta Evaluasi Pelaksanaan MBG
• Perkuat Iklim Investasi dan Percepatan Pembangunan Daerah, Bupati Malang Buka Pelatihan Petugas Sensus
• Evaluasi MBG, Pemkot Malang Usulkan Keterlibatan Sejak Awal Penentuan Lokasi SPPG

“Kalau cidera fisik, bisa diukur seberapa besar dan tingkat pemulihannya seperti apa. Masalahnya, kalau cidera mental tidak seperti itu. Untuk itu, terima kasih atas respon cepat dari semua jajaran, dalam menangani tragedi yang jumlah korbannya tidak masuk akal ini,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa setelah pembekalan tersebut dilakukan, tim Trauma Support Mobility akan segera bergerak cepat dimulai dari hari ini. “Pagi ini mereka sudah bergerak, tinggal bagaimana merapikan dan memperluas pihak-pihak yang terlibat. Kemudian jangan hanya mereka yang ditetapkan sebagai korban, tetapi mereka yang tidak korban harus ditelisik juga,” lanjutnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga sempat melihat secara langsung bagaimana keluarga yang tidak menonton juga mengalami trauma berat. Sehingga harapannya, selain korban, keluarga korban juga mendapatkan trauma healing.

“Jangan sampai mereka yang tidak nonton juga ada trauma psikologis. Kemarin sudah terbukti banyak sekali, anak-anaknya meninggal, orang tuanya meninggal, mereka trauma,” imbuhnya.

Sebagai informasi, untuk layanan tersebut juga disiapkan dengan jemput bola kepada korban, hingga keluarga korban. Untuk saat ini, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, juga berusaha mendata agar bisa mendeteksi siapa saja yang memerlukan trauma healing. (rsy/sit)

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa kedatangannya yakni untuk memastikan korban dari tragedi Kanjuruhan, yang dirawat di Rumah Sakit mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, sesuai dengan keinginannya. “Jadi, saya memastikan korban mendapatkan pelatanan yang baik. Tadi sudah berbincang dengan satu, dua, tiga, empat pasien korban tragedi Stadion Kanjuruhan,” ucap Presiden Jokowi, saat konferensi pers di RSSA.

Pihaknya juga menyampaikan, bahwa ingin mengetahui akar dari penyebab terjadinya tragedi Kanjuruhan, yang memakan ratusan korban. Sehingga, pihaknya berharap bisa mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang terjadi.

Baca juga:

• Paripurna DPRD, Bupati Lumajang Pastikan APBD untuk Masyarakat
• Pelatihan Petugas Sensus, Sekda Erik Tegaskan Tanpa Data Akurat Pemerintah Sulit Tentukan Arah Pembangunan
• Temukan Sejumlah Aduan, Ketua DPRD Kota Malang Minta Evaluasi Pelaksanaan MBG
• Perkuat Iklim Investasi dan Percepatan Pembangunan Daerah, Bupati Malang Buka Pelatihan Petugas Sensus
• Evaluasi MBG, Pemkot Malang Usulkan Keterlibatan Sejak Awal Penentuan Lokasi SPPG

“Saya benar-benar ingin tahu, akar penyebab tragedi ini. Sehingga, ke depan bisa mendapatkan sebuah solusi terbaik dan kita tahu sudah dibentuk tim pencari fakta independen yang diketuai oleh Menko Polhukam,” katanya.

Lebih lanjut pihaknya juga berharap, agar seluruh korban yang tengah dirawat tersebut, bisa segera pulih. Dirinya juga menyampaikan kepada keluarga korban yang sedang dirawat, untuk tidak mengkhawatirkan biaya pengobatan.

“Menyemangati pasien, semoga cepat sembuh. Sehingga mereka bisa beraktivitas kembali. Saya juga menyampaikan bahwa seluruh biaya (pengobatan) ditanggung pemerintah. Tadi juga diberikan santunan kepada keluarga korban melalui Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota,” imbuhnya. (rsy/sit)

Informasi Memontum.com, bahwa sebelum kejadian, korban menjemput anaknya pulang sekolah dari MIN 1 Kota Malang. Saat perjalanan pulang, tepatnya di Jalan Jakarta, korban merasakan mobil yang dikendarainya terasa tersendat-sendat. Selain itu, juga ada bau bahan bakar yang cukup menyengat.

Baca Juga :

• Paripurna DPRD, Bupati Lumajang Pastikan APBD untuk Masyarakat
• Pelatihan Petugas Sensus, Sekda Erik Tegaskan Tanpa Data Akurat Pemerintah Sulit Tentukan Arah Pembangunan
• Temukan Sejumlah Aduan, Ketua DPRD Kota Malang Minta Evaluasi Pelaksanaan MBG
• Perkuat Iklim Investasi dan Percepatan Pembangunan Daerah, Bupati Malang Buka Pelatihan Petugas Sensus
• Evaluasi MBG, Pemkot Malang Usulkan Keterlibatan Sejak Awal Penentuan Lokasi SPPG

Karena merasa ada yang tidak beres, korban putar balik ke Jalan Simpang Ijen, untuk menghentikan kendaraannya di tepi jalan. Saat dilakukan pengecekan dan membuka kap depan mobil diketahui api telah berkobar. Api menyala dari filter bensin dan langsung membesar.

Seketika itu anak korban yang berada di dalam mobil diminta untuk langsung ke luar. Api dengan cepat membesar hingga kejadian ini dilaporkan ke Polsek Klojen dan PMK Kota Malang. Tak lama kemudian, 3 mobil pemadam Kota Malang tiba di lokasi kejadian. Petugas segera bergerak cepat hingga berhasil melakukan pemadaman. Untuk kerugian diperkirakan mencapai Rp 32 juta.

Kapolsek Klojen, Kompol Domingos Ximenes, mengatakan bahwa dugaan kebakaran ini akibat adanya selang filter bensin yang bocor. “Sumber api menurut korban berasal dari selang filter bensin yang bocor dan terkena aliran listrik dari aki. Seluruh bagian Mobil milik korban terbakar hingga kerugian diperkirakan mencapai Rp 32 juta. (gie)

Kepala Bidang Kesehatan Dispangtan Kota Malang, drh Anton Pramujiono, menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat bisa menyambut hari raya kurban dengan lancar dan baik. Serta, kembali menegaskan bahwa wabah PMK itu tidak menular pada manusia.

“Intinya, PMK ini tidak menular ke manusia. Yang penting cara memasak daging hewan kurbannya nanti harus direbus selama 30 menit, dengan suhu 70 derajat. Termasuk bagian kepala, jeroan dan kaki,” jelas drh Anton.

Baca juga:

• Paripurna DPRD, Bupati Lumajang Pastikan APBD untuk Masyarakat
• Pelatihan Petugas Sensus, Sekda Erik Tegaskan Tanpa Data Akurat Pemerintah Sulit Tentukan Arah Pembangunan
• Temukan Sejumlah Aduan, Ketua DPRD Kota Malang Minta Evaluasi Pelaksanaan MBG
• Perkuat Iklim Investasi dan Percepatan Pembangunan Daerah, Bupati Malang Buka Pelatihan Petugas Sensus
• Evaluasi MBG, Pemkot Malang Usulkan Keterlibatan Sejak Awal Penentuan Lokasi SPPG

Dalam sosialisasi tersebut, pihaknya juga menjelaskan mengenai penyelenggaraan Idul Adha. Mulai dari pelaksanaan salat yang digelar, persyaratan-persyaratan hewan kurban, pemotongan hewan kurban dan penjualan hewan kurban.

“Untuk di Kota Malang, penyelenggaraan Idul Adha sudah ada peraturannya di dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota,” lanjutnya.

Selain itu, dikatakan bahwa dengan adanya wabah PMK ini, masyarakat juga harus lebih memperhatikan kesejahteraan hewan, yakni dengan memberikan disinfektan dan juga vitamin. Sebab, diharapkan dalam kurban nantinya tidak menjadi tempat penularan penyakit.

“Wabah PMK ini sama persis dengan pandemi Covid-19. Disini juga harus menjaga protokol kesehatan bagi hewan, bukan hanya untuk manusia saja,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu tokoh agama, Ketua Dewan Pimpinan Muhammadiyah (DPM) Kota Malang, Dr Abdul Haris MA, mengatakan dengan kurban disituasi PMK ini harus bisa dipahami bahwa ibadah yang dilakukan saat ini harus lebih menjaga keamanan dan kesehatan, serta tidak menimbulkan masalah. “Ini suatu bentuk ujian, dimana sebelumnya ujian yang diberikan pada manusia kini sekarang ke hewan. Saat ini yang harus dipahami bagaimana menangani dengan hadirnya virus PMK ini. Jangan sampai berkembang terus-menerus,” ujarnya.

Pihaknya berharap, dengan adanya wabah PMK di Kota Malang ini, masyarakat bisa menjadikannya sebagai berkah dan rahmat. Selain itu, dirinya berpesan agar masyarakat bisa saling menjaga, melakukan ibadah sehat, berpahala, dan mendapatkan ridho Allah SWT. (rsy/sit)

Hal tersebut, dijelaskan oleh Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Pujo Setio, seusai melakukan kegiatan Seminar Nasional Hari Susu Nusantara, Kamis (02/06/2022) tadi.

“Seluruh hewan ternak, itu aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Mitigasi risiko paling tinggi, itu adalah ternak hidup. Namun, bagaimana kita mengendalikan biar virus itu tidak menyebar pada hewan ternak lainnya,” jelas Pujo Setio, Kamis (02/06/2022).

Baca juga:

• Paripurna DPRD, Bupati Lumajang Pastikan APBD untuk Masyarakat
• Pelatihan Petugas Sensus, Sekda Erik Tegaskan Tanpa Data Akurat Pemerintah Sulit Tentukan Arah Pembangunan
• Temukan Sejumlah Aduan, Ketua DPRD Kota Malang Minta Evaluasi Pelaksanaan MBG
• Perkuat Iklim Investasi dan Percepatan Pembangunan Daerah, Bupati Malang Buka Pelatihan Petugas Sensus
• Evaluasi MBG, Pemkot Malang Usulkan Keterlibatan Sejak Awal Penentuan Lokasi SPPG

Dikatakannya, bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan para industri pengelola hewan ternak, bahwa virus PMK itu tidak bermasalah. Itu akan terus dikuatkan edukasinya.

“Susu itu, sepanjang dikemas dengan baik bisa sampai diserap oleh industri. Untuk sekarang ini, beberapa ternak sudah menggunakan antibiotik dan itu agak sulit untuk bisa diterima industri. Karena, kita mempunyai standar untuk antibiotik, dimana residu antibiotik itu tidak boleh dimakan. Kami terus berkoordinasi dengan para industri, bagaimana upaya untuk bisa menyerap sebanyak-banyaknya susu segar itu,” lanjutnya.

Selain itu, untuk produk olahan hewan ternak, semunya aman untuk dikonsumsi. Tidak menyebarkan penyakit, maka untuk faktor penularannya harus diabaikan dan masyarakat tidak perlu khawatir. Dirinya berharap, masyarakat mengamankan distribusi pangan yang berbasis peternakan.

“Jadi, susu difakturisasi di atas 70 derajat atau susu-susu UHT dan sebagainya apalagi susu bubuk, itu sudah aman sekali. Termasuk juga produk-produk lainnya, seperti daging beku, kemudian juga produk-produk olahan seperti sosis dan sebagainya,” katanya.

Sementara itu, saat ini pihaknya juga masih berkoordinasi dengan dokter hewan. Karena, untuk menghindari Anti Mikroba Residu (AMR) atau Resistance. Sehingga, produk olahan hewan ternak bisa dikonsumsi secara aman oleh masyarakat.

“Kita juga menghindari yang namanya AMR. Karena, ini juga standar dalam produk pangan kita. Kita juga sudah komitmen secara nasional dan internasional, bagaimana AMR ini bisa kita tekan. Sehingga, pangan itu betul-betul aman untuk masyarakat,” imbuhnya. (rsy/sit)

“Sangat bisa, menganggarkan kalau itu memang perintah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov). Karena sebentar lagi, juga akan melaksanakan Idul Adha. Kita ingin, ini betul-betul steril,” ujar Ketua DPRD, Selasa (31/05/2022).

Hal itu, tambahnya, merupakan arahan dari Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam acara Rapat Koordinasi PMK, Senin (30/05/2022) lalu. Usulan itu, tentu yang sangat tepat. Dengan demikian, dirinya meminta instansi terkait untuk terus mengawal bersama-sama perihal penanggulangan PMK tersebut.

Baca juga:

• Paripurna DPRD, Bupati Lumajang Pastikan APBD untuk Masyarakat
• Pelatihan Petugas Sensus, Sekda Erik Tegaskan Tanpa Data Akurat Pemerintah Sulit Tentukan Arah Pembangunan
• Temukan Sejumlah Aduan, Ketua DPRD Kota Malang Minta Evaluasi Pelaksanaan MBG
• Perkuat Iklim Investasi dan Percepatan Pembangunan Daerah, Bupati Malang Buka Pelatihan Petugas Sensus
• Evaluasi MBG, Pemkot Malang Usulkan Keterlibatan Sejak Awal Penentuan Lokasi SPPG

“Ada usulan menarik dari Kapolres, agar sapi yang masuk itu di karantina dulu, disiapkan tempat. Untuk penanggung jawabnya nanti bisa dari Rumah Potong Hewan (RPH) dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtang Kota Malang,” jelasnya.

Disebutkannya, untuk anggaran BTT Kota Malang pada tahun 2022, sekitar Rp 85 Miliar dan yang sudah terserap sekitar Rp 16,5 miliar. Sehingga BTT yang nantinya bisa digunakan untuk penanggulangan PMK sekitar Rp 40 miliar.

“Masih bisa untuk memakai BTT, yang ada. Di kita (Pemkot, red) masih Rp 40 miliar dan saya minta untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Malang segera menganggarkan itu,” katanya.

Wali Kota Malang, Sutiaji, saat dikonfirmasi mengatakan jika pihaknya tetap akan melakukan penganggaran BTT sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebab dalam penggunaan dana tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan.

“Mekanismenya tidak bisa langsung, tetep pakai APBD, untuk perubahannya nanti kita lihat. Tapi insyaallah nanti akan kita lakukan sesegera mungkin,” kata Wali Kota Sutiaji.

Untuk besaran anggarannya, pihaknya masih belum bisa memastikan. Sebab, anggaran tersebut melibatkan beberapa OPD terkait, tentu dengan skala prioritas dalam menentukan anggaran.

“Belum tahu, nanti kita lihat dengan Dinas Kesehatan maupun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,” imbuhnya. (cw2/sit)